Makalah Pemberantasan Korupsi Di Singapura 4z6n3y

LEMBAGA ANTI KORUPSI DI NEGARA SINGAPURA Fella Halida Kelas 7c Program Diploma IV Akuntansi Kurikulum Khusus, STAN, Tangerang Email: [email protected] Abstrak – korupsi merajalela tak hanya terjadi di Negara kita, bahkan Singapura dulu juga pernah mengalami keadaan di mana korupsi merajalela,salah satu keberhasilan pemberantasan korupsi di Singapura adalah adanya political will dari pemerintah, dukungan masyarakat, serta adanya orang kuat nomor satu di negara tersebut. Lee Kwan Yew dikenal sebagai sosok bersih, berkarakter kuat, dan memiliki kekuasaan yang besar. IB diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk menggunakan semua otoritas dalam memberantas korupsi, dan diukung publik. Kata kunci:korupsi, singapura, IB. 1.

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Singapura nama resminya Republik Singapura, adalah sebuah negara pulau di lepas ujung selatan Semenanjung Malaya, 137 kilometer (85 mil) di utara khatulistiwa di Asia Tenggara. Negara ini terpisah dari Malaysia oleh Selat Johor di utara, dan dari Kepulauan Riau, Indonesia oleh Selat Singapura di selatan. Singapura adalah pusat keuangan terdepan keempat di dunia dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Pelabuhan Singapura adalah satu dari lima pelabuhan tersibuk di dunia. Economist Intelligence Unit dalam "Indeks Kualitas Hidup" menempatkan Singapura pada peringkat satu kualitas hidup terbaik di Asia dan kesebelas di dunia. Singapura memiliki cadangan devisa terbesar kesembilan di dunia. Negara ini juga memiliki angkatan bersenjata yang maju. Meskipun Singapura tergolong Negara yang maju, berdasarkan Transparency International dari laporan Corruption Perception Index 2012 Singapura berada di urutan ke lima Negara-negara terbersih di dunia, tetap saja pemerintah Singapura menciptakan badan anti korupsi. Badan anti korupsi milik Singapura ini namanya adalah Corrupt Practices Investigation Bureau atau disingkat dengan IB. Sejarah berdirinya lembaga ini tak lepas dari adanya tokoh sentral yang dikenal tegas dalam pemberantasan korupsi Singapura adalah Lee Kwan

Yew. Ia memimpin gerakan pemberantasan korupsi saat berkuasa mulai 1959. Bahkan dengan menguatnya gerakan People's Action Party ia mengibarkan panji-panji perang melawan korupsi sembari mengatakan, “no one, not even top government officials are immuned from investigation and punishment for corruption”. Langkahnya didukung publik, serta adanya serangkaian undangundang antikorupsi, seperti Undang-undang Pencegahan Korupsi (The Prevention of Corruption Act/ PCA) yang diperbaharui pada tahun 1989 dengan nama The Corruption (Confiscation of Benefit) Act, inilah kemudian yang melandasi lahirnya lembaga IB yang independen. Badan ini bertugas menindak segala praktek korupsi baik di sector publik yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara pemerintahan dan juga praktek korupsi di sector privat/swasta hal ini karena pemerintah Singapura sangat mendukung iklim bisnis yang ramah bagi investor. 1.2.

Rumusan dan Pembatasan Masalah

Meskipun termasuk Negara dengan tingkat korupsi yang rendah seperti yang kita ketahui, Singapura tetap memiliki sebuah badan pemberantasan korupsi seperti yang telah dideskripsikan di atas yang disingkat dengan IB, sebagai pebandingan dengan yang terjadi di Negara Indonesia penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana penanganan tindakan korupsi yang ada di Negara Singapura. Oleh karena itu penulis akan mencoba mengupas bagaimana peran dan fungsi lembaga pemberantasan korupsi di Negara Singapura

dan tinjauan tentang instrument hukum atau UndangUndang yang pakai dalam rangka pemberantasan korupsi di Singapura serta apa saja faktor yang mempengaruhi keefektifan kinerja lembaga tersebut. Mengingat wewenang lembaga IB ini tak hanya pada sector public tapi juga pada sector privat/swasta penulis hanya akan membatasi pembahasan mengenai penindakan terhadap korupsi pada sector public di Singapura

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

1.3.

Ada beberapa macam bentuk korupsi berdasarkan buku saku yang dikeluarkan oleh KPK (KPK : 2006) yaitu di antaranya:

TujuanPenulisan 1.

2.

Mengetahui peran dan fungsi lembaga pemebrantasan korupsi (IB) di Negara Singapura Mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi keefektifan kinerja lembaga pemberantasan korupsi (IB) di Negara Singapura.

1. 

 2.

LANDASAN TEORI

2.1.

Metode

Metode yang digunakan adalah pendekatan Kepustakaan. Dalam makalah ini penulis menggunakan data dan literature yang tersedia, data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa literature terkait untuk menampilkan simpulan. 2.2.

2. 



Landasan Teori

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio” (Fockema Andrea : 1951) atau “corruptus” (Webster Student Dictionary : 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa “corruptio” berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption, corrupt” (Inggris), “corruption” (Perancis) dan “corruptie/korruptie” (Belanda). Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran”(S. Wojowasito-WJS Poerwadarminta: 1978). Pengertian lainnya, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya” (WJS Poerwadarminta: 1976).



 



Dapat menyebabkan kerugian Negara bentuknya dapat berupa Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Suap menyuap dapat berupa: Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara .... dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara .... karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya; Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut; Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji; Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal













3. 



diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubung-an dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya; Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara; Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara; Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memepengaruhi putusan perkara. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara; Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memepengaruhi putusan perkara. Penggelapan dalam jabatan bentuknya: Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut; Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu







4. 





jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan strasi; Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; Pemerasan bentuknya: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas,

5. 







6. 

7. 

3.

meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Perbuatan curang : Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang; Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang. Benturan kepentingan dalam pengadaan : Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Gratifikasi : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.

PEMBAHASAN

3.1. Sejarah Singapura

Pemberantasan

Korupsi

di

Pada awalnya pemberantasaan korupsi di Singapura dilakukan di lingkaran birokrasi. Para pejabat hingga pegawai rendahan tak asing dengan praktik-praktik korupsi dalam segala bentuknya, termasuk suap-menyuap. Pemerintah Singapura pun membentuk badan khusus pemberantasan korupsi yang diambil dari institusi kepolisian. Namun, badan khusus di lembaga ini pun tidak mampu mengatasi korupsi yang merajalela. Tertangkapnya pejabat senior di kepolisian, lantaran terbukti menerima suap dari pedagang opium, menjadi bukti bahwa intitusi dipercaya tidak mampu memberantas korupsi, dari sini kemudian muncul ide untuk mendirikan lembaga pemberantasan korupsi yang independen. The Corrupt Practices Investigation Bureau (IB) tadinya merupakan bagian dari kepolisian, namun kemudian menjadi lembaga sendiri yang independen, khusus menangani korupsi. Tokoh sentral yang dikenal tegas dalam pemberantasan korupsi Singapura adalah Lee Kwan Yew. Ia memimpin gerakan pemberantasan korupsi saat berkuasa mulai 1959. Bahkan dengan menguatnya gerakan People's Action Party ia mengibarkan panji-panji perang melawan korupsi sembari mengatakan, “no one, not even top government officials are immuned from investigation and punishment for corruption” (Tidak seorang pun, meskipun pejabat tinggi negara yang kebal dari penyelidikan dan hukuman dari tindak korupsi). Lee tak hanya retorika belaka dalam memberantas korupsi. Langkahnya didukung publik, serta serangkaian undang-undang antikorupsi, seperti Undang-undang Pencegahan Korupsi (The Prevention of Corruption Act/ PCA) yang diperbaharui pada tahun 1989 dengan nama The Corruption (Confiscation of Benefit) Act. Ini pula yang melandasi lahirnya lembaga antirasuah negeri Singa yang independen yaitu yang diberi nama The Corrupt Practices Investigation Bureau atau IB. 3.2. Instrumen Utama Perundangan Terkait Pemberantasan Korupsi Singapura Dua intrumen utama perundangan diSingapura terkait pemberantasan korupsi yaitu The Prevention of Corruption Act / PCA dan Corruption,

Drugs Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act. Perangkat perundangan anti korupsi ini selalu dikembangkan dan disesuaikan dengan dinamika lingkungan internal dan eksternal. PCA diundangkan pada tanggal 17 Juni 1960, amandemen dianggap perlu untuk mengantisipasi masalah secara kontekstual, amandemen ini dilakukan bukan untuk merubah isi, namun justru untuk memperluas daya jangkau perundangan dalam rangka efektivitas pemberantasan korupsi. Terminologi korupsi, misalnya, dalam perundangan Singapura (Prevention of Corruption Act) adalah ”The asking, receiving or agreeing to receive, giving, promising or offering of any gratification as an inducement or reward to a person to do or not to do any act, with a corrupt intention”. Jadi korupsi diartikan sebagai upaya meminta, menerima atau menyetujui untuk meminta, memberi, menjanjikan atau menawarkan gratifikasi untuk mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal, dengan sebuah maksud yang korup. selain untuk memberdayakan IB, PCA memiliki unsur-unsur penting yaitu: 1.

2.

3.

4.

5.

Undang-undang ini memungkinkan lembaga IB untuk dapat menginvestigasi baik sector public maupun sector swasta, dan dapat melakukan penindakan baik pemberi maupun penerima suap Korupsi secara jelas didefinisikan dalam berbagai bentuk gratifikasi dalam section 2 yang juga mendefinisikan untuk pertama kali IB dan Direkturnya, Jika sesorang diketahui dan terbukti telah menerima suap, si penerima tetap dianggap bersalah meskipun si penerima suap tidak melakukan sesuai permintaan si pemberi suap, dan dapat dihukum. Bahkan dalam Undang-Undang tersebut melarang pemberian/menerima hadiah bingkisan oleh pejabat publik pada saat-saat tertentu seperti misalnya pada Tahun Baru China. Hukuman untuk pelaku korupsi ditingkatkan menjadi hukuman penjara 5 tahun dan/atau

6.

7.

8.

9.

denda S$ 10,000 dalam section 5. Hukuman ini ditingkatkan menjadi S$ 100,000 sejak tahun 1989. Bagi yang terbukti menerima gratifikasi secara ilegal harus membayar kembali suap yang diterimanya sebesar jumlah yang dia terima sebagai tambahan atas hukuman yang dikenakan di pengadilan. Ketidaksesuaian antara kekayaan dan pendapatan dapat dijadikan bukti di pengadilan Memberikan kewenangan yang lebih luas bagi IB seperti memberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan dan menyelidiki orang yang ditahan kepada personil (section 15), memberikan keweangan kepada penuntut umum untuk mengijinkan direktur dan personil senior IB menyelidiki rekening bank orang yang dicurigai melanggar PCA (section 17) dan memberikan wewenang kepada personil IB untuk memeriksa rekening pejabat publik termasuk milik isteri, anak atau agennya jika diperlukan. Pernyataan di bawah sumpah atas kekayaan yang dimiliki oleh seseorang (khususnya pejabat public), pasangan, maupun anakanaknya

Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act yang disahkan pada tahun 1999, untuk menggantikan Corruption (Confiscation of Benefits) Act tahun 1989, UU ini kemudian diamandemen untuk terakhir kalinya pada tahun 2001. Hasil amandemen terakhir ini memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk membekukan dan mengambil alih property dan aset hasil korupsi, dan perdagangan obat terlarang dan kejahatan berat lainnya yang berkaitan, termasuk kejahatan pencucian uang. Dalam UU ini diatur mengenai hukuman denda maksimal S$ 200,000 dan/atau hukuman penjara maksimal 7 tahun untuk mereka yang menyembunyikan atau mentransfer hasil korupsi, perdagangan obat terlarang dan kejahatan berat lainnya, termasuk pencucian uang. 3.3. Lembaga Singapura

Pemberantas

Korupsi

di

Memiliki hukum atau Undang-Undang yang ketat bukan menjadi jaminan keberhasilan pemberantasan korupsi di Singapura namun juga harus disertai dengan adanya penyelenggaraan Undang-Undang yang efektif. Oleh karena itu penting untuk menekankan prioritas dan perhatian untuk menciptakan agen penyelenggara UndangUndang yang efektif. IB adalah satu-satunya lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan investigasi terkait adanya tindakan korupsi. Setiap lembaga lain yang menemukan atau mendapat laporan akan adanya tindakan korupsi akan melimpahkan wewenang penanganan kasus tersebut kepada lembaga IB ini. IB diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk menggunakan semua otoritas dalam memberantas korupsi, dan diukung public. IB didirikan pada tahun 1952 sebagai sebuah organisasi yang terpisah dari polisi, bertugas untuk menginvestigasi seluruh kasus korupsi sebagai sebuah lembaga yang independen. Lembaga ini beranggotakan investigator sipil dan anggota polisi senior. IB bergerak berdasarkan Prevention of Corruption Act (PCA). IB sebagai organisasi pemerintah juga melakukan kegiatannya di sektor privat. Biro ini diketuai oleh seorang direktur yang bertanggung jawab langsung pada perdana mentri. 3.4.

Pengangkatan Pejabat IB Singapura

Berdasarkan PCA, presiden memiliki wewenang untuk menunjuk direktur atau pemimpin tertinggi dari IB. Selain itu presiden juga berhak menunjuk deputi direktur serta asisten direktur dan investigator istimewa yang menurut presiden layak untuk menempati jabatan tersebut. Namun presiden tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam hal pemberantasan korupsi. Dalam hal pemberantasan korupsi, tidak ada seorang atau satu badanpun yang berhak mengendalikan biro ini. Kendali presiden hanya terbatas pada penunjukan orang-orang yang menempati jabatan di yang telah disebutkan di atas. Investigator yang ditunjuk oleh presiden ini memiliki “sertifikat penunjukan” atau semacam kartu garansi yang digunakan oleh penegak hukum lokal untuk melakukan tugasnya. Kartu garansi ini berupa kekuasaan untuk melakukan investigasi berupa:

1.

2. 3.

Kekuasaan untuk menahan seseorang yang dicurigai sebagai koruptor tanpa membawa surat perintah penahanan (berdasarkan pasal 15 PCA) Kekuasaan melakukan penyidikan (berdasarkan pasal 17 PCA) Kekuasaan untuk mencari, yaitu kekuasaan untuk memasuki segala tempat dengan kekerasan apabila dibutuhkan untuk mencari tersangka pelaku korupsi.

Dari sisi struktur kelembagaan, IB berada di bawah Kantor Perdana Menteri (Prime Minister’s Office). IB dipimpin oleh Direktur (Director) yang membawahi 2 (dua) divisi yaitu Divisi Operasi (Operation Division) dan Divisi istrasi & Dukungan Spesialis ( & Specialist Division). Pemisahan fungsi penanganan korupsi di Singapura yang semula berada di bawah institusi kepolisian menjadi suatu badan tersendiri memerlukan struktur kelembagaan yang ramping, fleksibel namun efektif dan efisien dalam mengantisipasi tantangan perkembangan modusmodus korupsi yang semakin dinamis 3.5. IB

Wewenang

dan

Struktur

Organisasi

Sebelum adanya IB, lembaga pemberantas korupsi Singapura yang lama berupa unit kecil dalam Singapore Police Force yang disebut dengan Anti-Corruption Branch, kelemahan lembaga ini adalah lembaga ini memiliki kewenangan yang terbatas serta diperparah dengan dengan adanya konflik kepentingan yang terjadi karena para penyidik terlihat segan untuk memeriksa rekan-rekan mereka yang juga dari kepolisian, sehingga unit tersebut kurang berjalan dengan efektif terutama bila yang ditangani adalah kasus korupsi dari kepolisisan sendiri. Memperhatikan hal ini, pada tahun 1952 Pemerintah Singapura dibawah PM Lee Kuan Yew membentuk lembaga yang disebut Corrupt Practices Investigation Bureau (IB) sebagai sebuah lembaga anti korupsi yang terpisah dari kepolisian untuk melakukan penyelidikan semua kasus-kasus korupsi, dan IB ini memiliki kewenangan yang luar biasa dan memberlakukan beberapa Undang-Undang pemberantasan korupsi yang keras misalnya :

1.

2.

3.

4.

memberi kekuasaan penuntut umum untuk memerintahkan penyidikan oleh perwiraperwira senior terhadap setiap bank, saham, pembelian, rekening pengeluaran, deposito dan menuntut orang untuk memberitahukan atau menunjuk dokumen yang diminta memberi wewenang penuntut umum yang sama untuk memeriksa catatan semacam itu milik istri dan anak-anak pejabat atau siapa saja yang diyakini menjadi wali atau agen, dan untuk menyalin catatan tadi memperluas kekuasaan tersebut hingga dapat meminta orang-orang untuk memberikan pernyataan dengan sumpah tentang harta benda dan uang yang dikirim keluar Singapura IB berhak memeriksa segala catatan yang berhubungan dengan kekayaan dan asset masyarakatnya (msalnya pemilikan rumah, mobil, dan barang modal lainnya)

Sesuai dengan Bab 241 Undang-Undang A, IB memiliki kewenangan yang memadai untuk memberantas korupsi, IB memiliki fungsi yaitu : 1. 2. 3.

Menyelidiki kasus korupsi / berindikasi korupsi Mencegah terjadinya korupsi Kombinasi antara menyelidiki dan mencegah terjadinya korupsi

IB dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi misalnya : 1.

2.

3.

4.

memberikan imbalan berupa uang, surat pujian dan masa depan kenaikan pangkat yang lebih baik kepada pejabat yang menolak korupsi dan melaporkan klien yang mencoba melakukan tindak penyuapan tersebut memberikan tidak hanya hukuman pidana tapi juga hukuman istratif bagi seseorang yang melanggar aturan yang berlaku memberikan hukuman penjara dan denda bukan hanya bagi mereka yang melakukan korupsi tapi juga bagi pengawas mereka mengurangi peluang untuk melakukan korupsi di tempat kerja, misalnya memeriksa dan mencatat uang tunai serta barang-barang

5.

pribadi yang dibawa pegawai sebelum menjalankan tugas mereka, adanya pemeriksaan yang mendadak dan pengawasan yang ketat mencari informasi dari masyarakat dengan cara mengadakan dengar pendapat dengan masyarakat

Dalam struktur organisasi beberapa bagian unit bagian yaitu :

IB

terdapat

Unit istrasi Bertanggung jawab untuk menyuport proses investigasi termasuk registry, keuangan dan masalah personal. Unit Pencegahan dan Review Bertugas menganalisis prosedur kerja dari lembaga pemerintah untuk engidentifikasi kelemahan istrative yang bisa menimbulkan korupsi. Unit Sistem Informasi dan Komputerisasi Bertugas menganalisis prosedur kerja dari lembaga pemerintah untuk pengidentifikasi kelemahan istrative yang bisa menimbulkan korupsi Unit Proyek dan Perencanaan Membawahi segala staf yang bekrja untuk membuat perencanaan proyek, operasi dan kebijakan

3.6. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemberantasan Korupsi di Singapura Keberhasilan pemberantasan korupsi di Singapura selain didukung dengan Undang-Undang anti korupsi yang ketat dan adanya struktur organisasi lembaga anti korupsi yang bagus juga didukung oleh beberapa faktor seperti : 1.

Adanya political will yang tinggi dari pemerintah untuk memberantas korupsi di Singapura

Hal ini disertai dengan adanya dukungan masyarakat, dan orang kuat nomor satu di negara tersebut. Lee Kwan Yew dikenal sebagai sosok bersih, berkarakter kuat, memiliki kekuasaan yang besar. Baginya, Singapura tidak pernah akan jaya dan disegani di seluruh dunia jika negara ini masih diliputi korupsi,

Tanpa ada political will yang kuat dari Lee, bisa jadi, lembaga antirasuah IB tidak berdiri. Atau, lembaga ini berdiri namun hanya sekedar simbol, dan tidak memiliki “taji” untuk memberantas korupsi. Di masa awal pembentukannya, IB menghadapi tantangan yang sangat berat. Saat itu, undang-undang anti korupsi sangat tidak memadai sehingga menghambat pengumpulan bukti-bukti dalam kasus korupsi. Di sisi lain, persoalan yang muncul adalah lemahnya dukungan publik terhadap IB. Masyarakat tidak mau bekerja sama dengan IB karena mereka ragu akan efektivitas lembaga ini, dan mereka juga takut dijatuhi hukuman pidana yang disebabkan kasus korupsi Situasi ini mulai berubah ketika People’s Action Party memperoleh kekuasaan di tahun 1959. Tindakan yang tegas mulai diambil terhadap pegawai-pegawai negeri yang korup. Sebagian dari mereka dipecat dari pemerintahan, sedangkan yang lain memilih keluar secara sukarela untuk menghindari penyelidikan. Kepercayaan public terhadap IB terus meningkat ketika masyarakat menyadari bahwa pemerintah bersungguh-sungguh dalam memberantas korupsi. 2.

Kuatnya hukum terutama mengenai anti korupsi

peraturan

Diterapkannya peraturan yang mengatur di antaranya mengenai : memperkuat fungsi pengadilan, memberikan wewenang yang luar biasa besar kepada investigator untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, memberi kekuasaan yang besar kepada investigator untuk mendapatkan informasi dari berbagai pihak, Undang-Undang anti korupsi Singapura sendiri yang berisi aturan-aturan yang ketat seolah-olah sulit mencari celah untuk melakukan tindak korupsi bagi koruptor, serta memberi pengertian pada masyarakat mengenai tugas dan fungsi IB sehingga masyarakat dapat memberi dukungan terhadap tugas dan fungsi dari lembaga ini. 3. 4.

Lembaga IB merupakan lembaga anti korupsi yang independen. Adanya hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana korupsi

Seseorang yang terbukti melakukan korupsi dapat dikenai hukuman hingga $100,000 atau hukuman

penjara selama 5 tahun. Apabila koruptor tersebut berasal dari sector publik yang artinya ia akan merugikan Negara dengan korupsinya maka hukuman bisa dinaikkan hingga 7 tahun 5.

Adanya pendidikan anti korupsi

Pemerintah Singapura menyadari bahwa sikap antikorupsi harus ditanamkan semenjak dini. Oleh sebab itu IB sebagai lembaga pemberantas korupsi melakukan Learning Journey Briefing bagi siswasiswi sekolah menengah pertama di Singapura. 6.

Adanya analisis mengenai metode kerja

Sebagaimana telah disampaikan di atas, IB memiliki wewenang untuk menganalisis metode kerja dan prosedur suatu lembaga untuk meminimalkan tingkat korupsi. 7.

8.

Adanya keharusan untuk melakukan deklarasi asset dan investasi terutama bagi pejabat public Larangan menerima hadiah

Untuk setiap aparat public dilarang untuk menerima segala bentuk hadiah dari pihak yang memiliki kepentingan terkait pekerjaan pejabat tersebut, bahkan dalam hal hadiah yang diterima dalam rangka hari besar tertentu bisa dianggap sebagai penyuapan. Dalam Undang-Undang PCA chapter 241 section 2 disebutkan : “gratification” includesa)

money or any gift, loan, fee, reward, commission, valuable security or other property or interest in property of any description, whether movable or immovable; b) any office, employment or contract; c) any payment, release, discharge or liquidation of any loan, obligation or other liability whatsoever, whether in whole or in part; d) any other service, favour or advantage of any description whatsoever, including protection from any penalty or disability incurred or apprehended or from any action or proceedings of a disciplinary or penal nature, whether or not already instituted, and

including the exercise or the forbearance from the exercise of any right or any official power or duty; and (e) any offer, undertaking or promise of any gratification within the meaning of paragraphs (a), (b), (c) and (d);

korupsi, lembaga IB merupakan lembaga yang independen, adanya hukuman yang berat bagi pelaku, adanya pendidikan anti korupsi,adanya analisis mengenai metode kerja, keharusan untuk melaporkan kekayaan, serta larangan menerima hadiah 5.

DAFTAR REFERENSI 1.

4.

PENUTUP

4.1.

Simpulan

Singapura yang telah mendapatkan rangking kelima dunia sebagai negara yang bersih dari korupsi mempunyai lembaga anti korupsi yang bernama the corrupt practices investigation bureau (IB). Ada dua instrumen utama perundangan terkait pemberantasan korupsi di singapura yaitu the prevention of corruption act (A) dan corruption, dan drug trafficking and other serious crime (confiscation of benefit) act, amandemen undangundang tersebut selalu dilakukan bukan untuk merubah isi tapi untuk memperluas daya jangkau perundangan dalam rangka efektifitas pemberantasan korupsi. Isi dari PCA selain memuat pengertian korupsi, juga menjelaskan tentang pengangkatan pejabat IB, kewenangan IB, dan sanksi-sanksi terkait korupsi. Sedangkan untuk corruption, drug trafficking and other serious crime (confiscation of benefit) act memuat tentang penyitaan harta hasil korupsi, perdagangan obat terlarang, serta kejahatan pidana pencucian uang.

2.

http://statutes.agc.gov.sg. 3.

4.

5.

6.

7. IB merupakan organisasi yang terpisah dari kepolisian singapura, memiliki wewenang yang sangat luas untuk menggunakan semua otoritas dalam memberantas korupsi dan bergerak berdasarkan PCA,dapat melakukan investigasi terkait tindakan korupsi baik di sektor publik maupun swasta, selain menyelidiki kasus korupsi IB juga memiliki fungsi mencegah terjadinya korupsi. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan singapura dalam pemberantasan korupsi : adanya political will yang tinggi dari pemerintah singapura, kuatnya hukum terutama peraturan mengenai anti

Corruption Perception Index 2012, http://www.transparency.org/whatwedo/pub/ corruption_perceptions_index_2012 Prevention of Corruption Act (Chapter 241),

8.

Koh Teck Hin, Corruption Control in Singapore, http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No8 3/No83_17VE_Koh1.pdf Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Anti Korupsi di Luar Negeri, Jakarta:2006, http://acch.kpk.go.id/documents/10157/2792 5/Komisi-Anti-Korupsi-di-Luar-Negeri.pdf Lembaga istrasi Negara Pusat Kajian istrasi Internasional, Jakarta: 2007, http://www.pkailan.com/pdf/Strategi%20Pe nanganan%20Korupsi%20di%20Negaranegara%20Asia%20Pasifik.pdf Pemerintah Singapura Dukung Berantas Korupsi, http://merdekainfo.com/kajianutama/item/813-pemerintah-singapuradukung-berantas-korupsi Siti Maryam S.H. M.h., Komisi Pemberantasan Korupsi Singapura (IB/Corrupt Practices Investigation Bureau, http://hukum.kompasiana.com/2012/02/27/k omisi-pemberantasan-korupsi-singapuraibcorrupt-practices-investigation-bureau438568.html Perbandingan Lembaga Pemberantasan Korupsi di Negara Singapura dan Indonesia, http://www.idoub.com/doc/75912726/PerBanding-An-Lembaga-PemberantasanKorupsi-Di-Negara-Singapura