Makalah Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Politik lw46

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN POLITIK BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pancasila sering disebut sebagai dasar falsafah/filsafah negara dan ideologi negara. Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan mengatur penyelenggaraan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Pancasila dalam pengertian ini sering disebut sebagai pandangan hidup/pegangan hidup/pedoman hidup/petunjuk hidup. Dalam hai ini, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan masyarakat di segala bidang. Semua tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila Pancasila. Dengan berpedoman pada nilai-nilai pancasila, apapun yang diperoleh manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan akan sangat bermanfaat untuk mencapai tujuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan nasional.

1.2

Rumusan Masalah a) Apa pengertian dari Pancasila b) Apa pengertian dari paradigma c) Apa yang dimaksud dengan etika politik dan apa fungsinya? d) Apa saja prinsip dasar etika politik pancasila e) Apakah peranan Pancasila sebagai paradigma kehidupan dibidang politik? f) Perwujudan Nilai Pancasila dalam Pembangunan Kehidupan Politik g) Bagaimana penerapan etika politik di Indonesia saat ini?

1.3

Tujuan Mengetahui peranan Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik.

1.4

Batasan Masalah Dalam makalah ini akan dibahas penjabaran paradigma, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan Politik, Perananan pancasila dalam reformasi politik, dan perwujudan nilai-nilai pancasila dalam pembangunan kehidupan politik.

BAB II PEMBAHASAN

1) Pengertian pancasila Pancasila adalah sebuah dasar negara yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, pancasila juga dikenal sebagai dasar falsafah negara dan juga ideologi negara. Dalam penggunaanya, Pancasila merupakan sebuah dasar dalam pemerintahanan negara Republik Indonesia. Pancasila juga digunakan sebagai dasar dalam mengatur seluruh penyelnggaraan negara Rebublik Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945 Aliena ke-4 jelas digambarkan jika Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, berikut adalah bunyi dari Pembukaan UUD 1945 Aliena ke-4 tersebut : “Kemudian dari pada itu untuk dapat membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang suatu Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil serta beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta untuk mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila digunakan agar mampu untuk mengatur segala tatanan kehidupan negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dalam hal ini adalah semua yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan kenegaraan harus selalu berlandaskan Pancasila. Selain itu dalam seluruh pembentukan suatu peraturan dan juga peraturan yang telah berlaku di negara Republik Indonesia juga harus belandaskan kepada Pancasila. Jadi dapat dikatakan pancasila merupakan landasan/yang mengatur berbagai aspek tak terkecuali dalam aspek perkembangan Etika Politik, yang bertujuan dalam perkembangannya Etika Politik tidak melanggar nilai-nilai sila pancasila yang merupakan sebuah dasar negara Republik Indonesia.Pancasila memiliki fungsi utama sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Repbulik Indonesia, yang membuat peraturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia haruslah berlandaskan kepada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Adapun fungsi-fungsi lain dari Pancasila adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sebagai asas kerohanian tertib hukum bagi negara Republik Indonesia Sebagai suasana kebatinan dari Undang Undang Dasar Merupakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara Republik Indonesia Merupakan pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia Merupakan jiwa dari bangsa Indonesia Merupakan kepribadian bangsa Indonesia, dalam hal ini Pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana hal tersebut menjadikan suatu ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam berprilaku yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya 7. Merupakan perjanjian luhur, dalam hal ini Pancasila sudah disepakati secara nasional pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI dimana pancasila disepakatkan untuk menjadi dasar negara Repbulik Indonesia 8. Merupakan ideologi dari Bangsa Indonesia 9. Merupakan falsafah hidup yang menyatukan Bangsa Indonesia Sebagai dasar untuk mewujudkan cita-cita dan juga tujuan yang ingin diraih oleh bangsa Indonesia, adapun cita-cita tersebut adalah dapat terciptanya masyarakat yang adil serta makmur dan juga terpenuhnya segala materi dan spiritual. 2.2 Pengertian Paradigma Istilah “Paradigma” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI) adalah 1 daftar semua bentukan dr sebuah kata yg memperlihatkan konjugasi dan deklinasi kata tsb; 2 model dl teori ilmu pengetahuan; 3 kerangka berpikir. Sedangkan menurut Thomas S.Khun dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution (1970:49), paradigma merupakan suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai), sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan sifatnya sangat dinamis, hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya hasil-hasil penelitian manusia, sehingga dalam berkembangnya terdapat suatu kemungkinan yang sangat besar ditemukannya kelemahan-kelemahan pada teori yang telah ada, dan jikalau demikian

maka ilmuwan akan kembali pada asumsi-asumsi dasar serta asumsi teoritis sehingga dengan demikian perkembangan ilmu pengetahuan kembali mengkaji paradigma dari ilmu pengetahuan tersebut atau dengan lain perkataan ilmu pengetahuan harus mengkaji dasar antologis dari ilmu itu sendiri. Misalnya dalam ilmu-ilmu sosial manakala suatu teori yang didasarkan pada suatu hasil penelitian ilmiah yang mendasarkan pada metode kuantitatif yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan pada sifat-sifat parsial, terukur, korelatif dan positivistik maka ternyata hasil dari ilmu pengetahuan tersebut secara epistemologis hanya mengkaji satu aspek saja dari objek ilmu pengetahuan yaitu manusia. Oleh karena itu, kalangan ilmuwan sosial kembali mengkaji paradigma ilmu tersebut yaitu manusia. Berdasarkan hakikatnya manusia dalam kenyataan objektivnya bersifat ganda bahkan multidimensi. Atas dasar kajian paradigma ilmu pengetahuan sosial tersebut kemudian dikembangkanlah metode baru berdasarkan hakikat dan sifat paradigma ilmu tersebut yaitu manusia, yaitu metode kualitatif. Istilah ilmiah tersebut kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia serta ilmu pengetahuan lain misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, serta bidang-bidang lainnya. Dalam masalah yang populer ini istilah “Paradigma” berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi maupun dalam pendidikan. Pengertian Etika Politik Sebagai salah satu cabang etika, khususnya etika politik termasuk dalam lingkungan filsafat. Filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia adalah etika. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Ada bebagai bidang etika khusus, seperti etika individu, etika sosial, etika keluarga, etika profesi, dan etika pendidikan.dalam hal ini termasuk etika politik yang berkenaan dengan dimensi politis kehidupan manusia. Etika berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukur betul salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku dan lain sebagainya. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkan secara rasional objektif dan argumentative. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah idiologis dapat dijalankan secara obyektif. Hukum dan kekuasaan negara merupakan pembahasan utama etika politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif, kekuasaan negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif sesuai dengan politik membahas hukum dan kekuasaan. Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu negara adalah adanya cita-cita the rule of law, partisipasi demokratis masyarakat, jaminan ham menurut kekhasan paham kemanusiaan dan sturktur kebudayaan masyarakat masing-masing dan keadaan sosial.

4) Lima Prinsip Dasar Etika Politik Pancasila Pancasila sebagai etika politik maka mempunyai lima prinsip itu berikut ini disusun menurut pengelompokan pancasila, karena pancasila memiliki logika internal yang sesuai dengan tuntutan-tuntutan dasar etika politik modern. 1. Pluralisme Pluralisme adalah kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa/normal bersama warga masyarakat yang berbeda pandangan hidup, agama, budaya, adat. Pluralisme mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, toleransi. Pluralisme memerlukan kematangan kepribadian seseorang dan sekelompok orang. 2. Hak asasi manusia Jaminan hak-hak asasi manusia adalah bukti kemanusian yang adil dan beradab. Karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Jadi bagaimana manusia harus diperlakukan agar sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Karena itu, hak-hak asasi manusia adalah baik mutlak maupun kontekstual dalam pengertian sebagai berikut. a) Mutlak karena manusia memilikinya bukan karena pemberian negara, masyarakat, melainkan karena pemberian sang pencipta . b) Kontekstual karena baru mempunyai fungsi dan karena itu mulai disadari, diambang modernitas di mana manusia tidak lagi dilindungi oleh adat/tradisi, dan seblaiknya diancam oleh negara modern. 3. Solidaritas bangsa Solidaritas bermakna manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan. Manusia hanya hidup menurut harkatnya apabila tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan menyumbang sesuatu pada hidup manusiamanusia lain. Sosialitas manusia berkembang secara melingkar yaitu keluarga, kampung, kelompok etnis, kelompok agama, kebangsaan, solidaritas sebagai manusia. Maka di sini termasuk rasa kebangsaan. Manusia menjadi seimbang apabila semua lingkaran kesosialan itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing. 4. Demokrasi Prinsip “kedaulatan rakyat” menyatakan bahwa tak ada manusia atau sebuah elit atau sekelompok ideologi berhak untuk menentukan dan memaksakan orang lain harus atau boleh hidup. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Jadi demokrasi memerlukan sebuah system penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik. 5. Keadilan sosial Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Tuntutan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara ideologis, sebagai pelaksanaan ide-ide, ideologi-ideologi, agama-agama tertentu, keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme. Keadilan sosial adalah keadilan yang terlaksana. Dalam kenyataan, keadilan sosial diusahakan dengan membongkar ketidakadilan-

ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Ketidakadilan adalah diskriminasi di semua bidang terhadap perempuan, semua diskriminasi atas dasar ras, suku dan budaya.

2.3

Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Politik Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik bukan sekadar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter Berdasar hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan (sila IV Pancasila). Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik didasarkan pada asas-asas moral daripada sila-sila pada pancasila. Oleh karena itu, secara berturut-turut sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan. Perilaku politik, baik dari warga negara maupun penyelenggara negara dikembangkan atas dasar moral tersebut sehingga menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial-politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan-terbalik:

a)

Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya,

agama, dan

ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, b) c)

Mementingkan kepentingan rakyat atau bersama (demokrasi) dalam pengambilan keputusan, Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan,

d)

Dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab,

e)

Tidak dapat tidak, nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan (keadilankeberadaban) tersebut bersumber pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, implementasi tersebut perlu direkonstruksi kedalam pewujudan masyarakat-warga (civil society) yang mencakup masyarakat tradisional (berbagai asal etnik, agama, dan golongan), masyarakat industrial, dan masyarakat purna industrial. Dengan demikian, nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah, a)

Nilai toleransi,

b)

Nilai transparansi hukum dan kelembagaan,

c)

Nilai kejujuran dan komitmen (tindakan sesuai dengan kata),

d)

Bermoral berdasarkan konsensus.

2.5

Perwujudan Nilai Pancasila dalam Pembangunan Kehidupan Politik Berikut merupakan poin-poin dari nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan politik, yaitu:

a)

Sistem politik Negara harus berdasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan. Oleh karenanya, sistem politik yang berlaku dalam negara harus mampu mewujudkan sistem yang menjamin tegaknya HAM.

b)

Para penyelenggara negara beserta elit politik harus senantiasa memegang budi pekerti kemanusiaan, serta memegang teguh cita-cita moral rakyat Indonesia

c)

Memposisikan rakyat Indonesia sebagai subjek dalam kehidupan politik dan tidak hanya sekedar menjadikannya sebagai objek politik penguasa semata

d)

Mewujudkan tujuan Negara demi meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia

e)

Mencerdaskan rakyat dan memahami politik, tidak hanya menjadikan rakyat sebagai sarana mencapai tujuan pribadi ataupun golongan.

f)

Amanah dalam menjalankan amanat rakyat. 2.6 Penerapan etika politik di Indonesia saat ini Sekarang ini keadaan politik di ndonesia tidak seperti yang diinginkan. Banyak rakyat beranggapan bahwa politik di Indonesia adalah sesuatu yang hanya mementingkan dan merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Pemerintah Indonesiapun tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian rakyat yang mengeluh, karena hidup mereka belum dapat disejahterakan oleh negara.

Pandangan masyarakat terhadap politik itu sendiri menjadi buruk, dikarenakan pemerintah Indonesia yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat dengan baik.bagi mereka politik hanyalah sesuatu yang buruk dalam mencapai kekuasaan. Dapat dilihat pada penyelenggara negara misalnya dalam soal pembelian mobil mewah untuk para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II atau juga pembangunan pagar istana presiden yang menelan biaya puluhan miliar rupiah. Kebijakan itu jelas mencederai rasa keadilan publik karena di saat yang sama kemiskinan masih mengharu biru Indonesia.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan Sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus mampu menyesuaikan diridengan zaman. Tetapi tidak berarti bahwa nilai dasar Pancasila dapat diganti dengan nilai dasar lain. Dengan meniadakan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilainilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman secara kreatif, dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Pancasila harus memberikan orientasi ke depan, mengharuskan bangsa Indonesia untuk selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dan akan dihadapinya, terutama menghadapai globalisasi dan keterbukaan. Ideologi Pancasila menghendaki agar bangsa Indonesia tetap bertahan dalam jiwa dan budaya bangsa Indonesia dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian peranan Pancasila dalam bidang Politik itu sendiri adalah sebagai dasar kemanusiaan. Oleh karenanya, sistem politik yang berlaku dalam negara harus mampu mewujudkan sistem yang menjamin tegaknya HAM. Para penyelenggara negara beserta elit politik harus senantiasa memegang budi pekerti kemanusiaan, serta memegang teguh cita-cita moral rakyat Indonesia. Memposisikan rakyat Indonesia sebagai subjek dalam kehidupan politik dan tidak hanya sekedar menjadikannya sebagai objek politik penguasa semata.

Mewujudkan tujuan Negara demi meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesi. Mencerdaskan rakyat dan memahami politik, tidak hanya menjadikan rakyat sebagai sarana mencapai tujuan pribadi ataupun golongan.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.gudangmateri.com/2010/04/makalah-pancasila-sebagai-paradigma.html http://www.idoub.com/doc/18184016/Pancasila-Sebagai-Sumber-Nilai-Dan-ParadigmaPembangunan http://ayya3.blogspot.com/2008/12/bab-i-pendahuluan-1.html