Makalah Hubungan Industrial 6l5566

BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Hubungan industrial merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antar a para pelaku dalam produksi barang dan jasa yang terdiri unsur pengusaha, peker ja/buruh, dan pemerintah yang didasari nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang D asar Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan hubungan industrial, pemerinta h, Pekerja/Buruh, atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta pengusaha atau Organi sasi Pengusaha mempunyai fungsi dan peran masing-masing yang sudah digariskan da lam undang-undang. Dalam makalah ini akan dijelaskan tentang pengertian hubungan industrial , prinsip-prinsip industrial. Dengan adanya hubungan industrial dalam suatu peru sahaan , maka akan dapat meningkatkan produktivitas dan kerjasama antarakaryawan dan pengusaha sehingga perusahaan dapat berjalan terus. Selain itu latar belaka ng penulisan makalah ini adalah sebagai salah satu tugas kelompok yang kemudian akan digabungkan dengan berbagai materi lain yang menjadi makalah besar dari sua tu kelompok tersebut. TUJUAN Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memberikan informasi berk enaan dengan hubungan industrial. Sehingga dapat diharapkan pembaca dapat memaha mi teori tentang hubungan industrial dengan jelas, yaitu dalam bentuk : Memberikan informasi kepada pembaca mengenai hubungan industrial Pembaca dapat menganalisi kasus sebuah perusahaan dari teori hubungan industrial

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Hubungan Industrial Sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemer intah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.(P asal 16 UU No.13/2003. Dalam pengertian sempit, hubungan industrial diartikan se bagai hubungan antara manajemen dan pekerja atau Management-Employees Relationsh ip. Menurut Noel S. Wood, Industrial Relations are Human Relationship that exis b etween individual, groups and organization connecting with where and how they wo rk and for what These are peoples relationship to one another . Prinsip Hubungan Industrial Prinsip hubungan industrial didasarkan pada persamaan kepentingan semua unsur atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Dengan demikian, hubungan i ndustrial mengandung prinsip-prinsip berikut ini: Pengusaha dan pekerja, demikian Pemerintah dan masyarakat pada umumnya, sama-sam a mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan Perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang Pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai

fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja atau pembagian tugas Pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan Tujuan pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketengangan perusahaan d an ketentraman dalam bekerja supaya dengan demikian dapat meningkatkan produktiv itas perusahaan Peningkatan produktivitas perusahaan harus dapat meningkatkan kesejahteraan bers ama, yaitu kesejahteraan pengusaha dan kesejahteraan pekerja Tujuan Hubungan Industrial dilaksanakan sehingga terpenuhi hak-hak dasar pekerj a serta terwujudnya kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembina an Hubungan Industrial diarahkan untuk mewujudkan Hubungan Industrial yang harmo nis, dinamis, berkeadilan, dan bermartabat. Tujuan Hubungan Industrial ialah unt uk menciptakan suasana kerja yang harmonis, demokratis, adil dan bermartabat unt uk: Menciptakan ketenangan kerja dan berusaha (suasana kondusif) Meningkatkan produktivitas kerja Meningkatkan kesejahteraan Pengembangan usaha Perluasan kerja Menarik investasi Mengurangi pengangguran Turut serta mengatasi kemiskinan. Tujuan sistem Hubungan Industrial adalah untuk mewujudkan industrial pea ce yaitu suasana ketenangan bekerja dan kelangsungan hidup perusahaan. Dalam mencapai tujuannya, diperlukan sarana, yang dapat dibedakan menjadi 2: 1. Tingkat Mikro, yaitu di dalam perusahaan itu sendiri, yaitu melalui: Serikat Pekerja/Serikat Buruh Lembaga Kerjasama Bipartit Peraturan Perusahaan Perjanjian Kerja Bersama 2. Tingkat Makro, atau diluar perusahaan yang mencakup: Organisasi Pengusaha LKS Tripartit Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Hubungan Industrial bukan merupakan tujuan tetapi cara untuk meningkatka n produktivitas daya saing dan ketahanan perusahaan. Demikian sekilas mengenai H ubungan Industrial yang akan penulis perdalam kembali dalam posting-posting sela njutnya. Norma Dalam Hubungan Industrial Makro Minimal Adalah ketentuan normatif yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja dan p engusaha. Makro minimal ini adalah Undang-undang Ketenagakerjaan dan peraturan pe merintah turunannya. Mikro Kondisional Adalah peraturan/perjanjian antara organisasi dan karyawan yang mengatur hubungan kerja. Peraturan Perusahaan (PP) Dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Peraturan Perusahaa n Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syaratsyarat kerja dan tata tertib perusahaan.

Perjanjian Kerja Bersama Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serik at Buruh atau beberapa SP/Sb yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab

di bidang ketanagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkump ulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja , hak dankewajiban kedua belah pi hak. Tabel Perbedaan PP Dan PKB Peraturan Perusahaan Perjanjian Kerja Bersama Hak dan kewajiban pengusaha Hak dan kewajiban pengusaha Hak dan kewajiban pekerja/buruh Hak dan kewajiban serikat pekerj/serikat buruh s erta pekerja/ buruh Syarat kerja Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersa ma Tata tertib perusahaan Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama

BAB III ANALISA KASUS Analisis Hubungan Industrial BUMN Harus Jadi Contoh Analisis hubungan BUMN terhadap semua perusahaan. Seharusnya BUMN memberi contoh bukan tidak boleh melarang berdirinya serikat kerja serta menghalangi aktivitas pengurus serikat pekerja apalagi melakukan intimiodasi. Itu seharusnya dilarang bahkan oleh direksi BUMN.Para direksi BUMN harusnya menjadi contoh dalam hubung an industrial dengan serikat pekerjanya, karena BUMN itu merupakan representatif (cerminan) pemerintah yang selalu dijadikan acuan perusahaan swasta."Hubungan i ndustrial yang harmonis dan terciptanya PKB itu merupakan indikator bahwa BUMN i tu sudah memiliki ciri-ciri sebagai perusahaan berkelas dunia," kata Dirjen Mira yang disambut tepuk tangan bergemuruh dalam Rakernas bertemakan "Holding, Restr ukturisasi, dan Privatisasi: Strategi dan Kebijakan Pemberdayaan BUMN menuju Wor ld Class Company". Akan terciptanya perlindungan kerja dan menciptakan kondisi k erja yang kondusif. Kata Dirut ANTARA Ahmad Mukhlis Yusuf. "Kami mau menjadikan kantor berita ANTARA dan portal antaranews.com menjadi milik serikat pekerja BUM N. Menjadi bagian dari penyampaian aspirasi dan publikasi kegiatan FSP BUMN dan SP BUMN dalam kerangka membangun Indonesia yang lebih baik pada masa mendatang," Dari contoh BUMN dapat kita lihat, BUMN menerapkan adanya hubungan indu strial antara lain dengan menerapkan PKB. Dalam materi telah dijelaskan dalam pr insip-prinsip hubungan industrial antara lain pengusaha dan pekerja memiliki kep entingan bersama untuk keberhasilan perusahaaanya, jadi antara pengusaha dan pek

erja memiliki tujuan bersama yaitu untuk keberhasilan perusahaanya tetapi mereka memiliki fungsi atau tugas yang berbeda-beda. Dengan adanya PKB maka akan mengu rangi timbulnya salah paham atau konflik antara pihak-pihak yang terkait, dengan adanya PKB juga akan menjamin adanya kepastian dan perlindungan di dalam hubung an kerja. Seperti yang terdapat dalam prinsip prinsip hubungan industrial, Tujua n pembinaan hubungan industrial adalah menciptakan ketenangan berusahan dan kete ntraman bekerja supaya dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas perusaha an.Seperti yang dikatakan dalam kasus diatas, direksi BUMN tidak boleh melarang berdirinya serikat pekerja, karena serikat pekerja tersebut juga merupakan saran a untuk menjalankan hubungan industrial. Dengan adanya hubungan industrial maka diharapkan dapat meningkatkan daya sainng, produktivitas, dan ketahanan suatu p erusahaan.

BAB IV PENUTUP KESIMPULAN Hubungan Industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dal am proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, peker ja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-u ndang Dasar 1945.(Pasal 16 UU No.13/2003. Hubungan Industrial dilaksanakan sehin gga terpenuhi hak-hak dasar pekerja serta terwujudnya kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembinaan Hubungan Industrial diarahkan untuk mewujud kan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan bermartabat. Da lam mencapai tujuannya diperlukan sarana yang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu a ). Tingkat mikro (di dalam perusahaan itu sendiri), dan b). Tingkat makro (di lu ar perusahaan)

Lampiran Hubungan Industrial BUMN Harus Jadi Contoh Jumat, 11 Maret 2011 13:19 WIB | 814 Views Jakarta (ANTARA News) - Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemen egtrans Myra Maria Hanartani mengatakan para direksi BUMN harus menjadi contoh d alam hubungan industrial dengan serikat pekerjanya, karena BUMN itu merupakan re

presentatif (cerminan) pemerintah yang selalu dijadikan acuan perusahaan swasta. "BUMN harus menjadi tolok ukur dalam hubungan industrial. Para pengusaha selalu melihat dan mengacu bagaimana perlakuan direksi BUMN terhadap serikat pekerjanya ," kata Dirjen Mira dalam rapat kerja nasional (Rakernas) ke-2 Federasi Serikat Pekerja BUMN di Batam, Jumat. Rakernas juga dihadiri Dirut Perum LKBN ANTARA Ahmad Mukhlis Yusuf dan Dirut Jam sostek Hotbonar Sinaga. "Para pengusaha selalu berdalih BUMN saja tidak mau menj alankan UU Ketenagakerjaan dengan baik. Begitu kata para pengusaha," kata Dirjen saat menangani perselisihan antara pengusaha dengan pekerja. Para direksi BUMN tidak boleh melarang berdirinya serikat pekerja, menghalangi a ktivitas pengurus serikat pekerja apalagi melakukan intimidasi. Selain itu, dire ksi BUMN harus membuat PKB (perjanjian kerjasama bersama) sebagai bagian dari ko ntrol mutu kerja dari serikat pekerja, perlindungan pekerja dan menciptakan kond isi kerja yang kondusif. "Hubungan industrial yang harmonis dan terciptanya PKB itu merupakan indikator b ahwa BUMN itu sudah memiliki ciri-ciri sebagai perusahaan berkelas dunia," kata Dirjen Mira yang disambut tepuk tangan bergemuruh dalam Rakernas bertemakan "Hol ding, Restrukturisasi, dan Privatisasi: Strategi dan Kebijakan Pemberdayaan BUMN menuju World Class Company". Dalam Rakernas yang diikuti sebanyak 70 BUMN, FSP melakukan kerjasama strategis dengan Perum LKBN ANTARA yang akan menjadi corong dari aspirasi dan kegiatan FSP BUMN dan serikat pekerja BUMN. Selain itu, FSP BUMN juga menandatangani MOU den gan Jamsostek mengenai jaminan sosial pekerja BUMN. "Kami mau menjadikan kantor berita ANTARA dan portal antaranews.com menjadi mili k serikat pekerja BUMN. Menjadi bagian dari penyampaian aspirasi dan publikasi k egiatan FSP BUMN dan SP BUMN dalam kerangka membangun Indonesia yang lebih baik pada masa mendatang," kata Dirut ANTARA Ahmad Mukhlis Yusuf. Sementara itu, Ketua FSP BUMN Abdul Latif mengatakan, Rakernas ini terasa sukses karena ada penandatanganan MOU dengan kantor berita ANTARA sebagai media inform asi. "Kami memang perlu publikasi kegiatan. Alhamdulillah ANTARA sebagai kantor berita sekaligus BUMN mau kerjasama dengan kami,". (ANT) DAFTAR PUSTAKA http://www.pdfio.com/k-212397.html http://www.antaranews.com/berita/249506/hubungan-industrial-bumn-harus-jadi-cont oh http://www.focustraco.com/index.php/component/content/article/1-cat-human-resour ce-management/1261-hubungan-industrial-dan-ketenagakerjaan-hik-dasar http://www.idoub.com/doc/8002462/Hubungan-Industrial