Makalah Demokrasi Dalam Islam 2o4v5u

BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini akan dibahas beberapa hal sebagai berikut: 1.1 Latar Belakang Dalam sebuah sistem demokrasi, rakyat adalah sumber hukum dan hukum pada gilirannya berfungsi menjamin perlindungan terhadap kesejahteraan dan kepentingan setiap orang yang memiliki kedaulatan itu. Demokrasi juga sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum. Dari sudut pandang Islam, demokarasi menyuguhkan sebuah tantangan bahwa hukum yang dibuat oleh sebuah sistem pemerintahan dipandang tidak sah karena ia menggantikan kedaulatan Tuhan dengan otoritas manusia. Dalam agama Islam,Tuhan adalah satu-satunya pemegang kedaulatan dan sumber hukum tertinggi. Jadi,bagaimana sejarah dan konsep demokrasi dalam Islam, sisi positif dan negatif demokrasi, serta pandangan Islam terhadap demokrasi.

1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas diberikan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana sejarah dan konsep demokrasi dalam Islam? 2. Apa saja sisi positif dan negatif demokrasi? 3. Bagaimana pandangan Islam terhadap demokrasi? 4. Bagaimana hubungan demokrasi dalam Islam dengan Pendidikan istrasi Perkantoran?

1

BAB II PEMBAHASAN Dalam bab II akan dibahas beberapa hal sebagai berikut: 2.1 Konsep dan Sejarah Demokrasi dalam Islam Demokrasi-Islam terdiri dari dua istilah yang mewakili dua konsep yang asing antara satu dengan yang lain. Islam adalah sebuah sistem kehidupan yang terbangun dari pandangan hidup tertentu (aqidah islam), dan Islam merupakan sebuah prinsip nilai adi luhung dalam membangun komunikasi komprehensif, baik dalam konteks kemanusiaan, maupun lingkungan dan peribadahan (hablum minallah). Sedangkan demokrasi merupakan model pemerintahan yang dihasilkan dari pandangan hidup yang lain (bukan aqidah islam), dan demokrasi merupakan prinsip hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. .Demokrasi merupakan produk akal sedang Islam adalah wahyu yang

difirmankan kepada Rasulullah SAW. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pemerintahan yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dan Khula’ al Rasyidin tidak menyebutkan atau berlandaskan pada demokrasi. Pertemuan Islam dan demokrasi merupakan pertemuan peradaban, ideologi, dan latar belakang sejarah yang jauh berbeda. 2.2 Sisi Positif dan Negatif Demokrasi Terdapat delapan sisi positif demokrasi, yaitu: melindungi kebebasan individual, menjamin persamaan hak, mendidik rakyat jelata, mengembangkan karakter rakyat, memperkembangkan cinta tanah air, pencegah pergolakan, menghasilkan kemajuan, dan menciptakan ketepatgunaan yang baik. Menurut S.N. Dubey “Demokrasi menjamin setiap keinginan seseorang di dalam komunitas, bahkan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau ketetapan pemerintah. Di dalam negara demokrasi, semua sama di depan mata hukum, dan semuanya memiliki persamaan hak didalam berpolitik. Di dalam demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam hal

2

kesejahteraan istrasi publik, dan mereka bisa berperan langsung untuk mengubah pemerintahan, bila pemerintah gagal dalam melaksanakan keinginan dan aspirasi rakyat.” Demokrasi juga menanamkan secara mendalam pada setiap warga rasa cinta terhadap negara dan sifat sentiment patriotisme. Hal ini memberikan mereka perasaan memikul bangsa dan mengembangkan perasaan bertanggung jawab bahkan dalam hal keamanan, martabat, dan kemajuan bangsa. Tetapi, terdapat sisi negatif dalam demokrasi. Kelemahan yang terdapat di dalam demokrasi adalah terdapat pada landasan konsepsinya sendiri. Prinsip kedaulatan di tangan rakyat yang diwujudkan dalam suara terbanyak. Prinsip mayoritas ini amat rentas tatkala pengusaha atau sekelompok orang dapat merekayasa masyarakat melalui propaganda, money politic, tindakan persuasif hingga represif agar mendukungknya. Bahkan menurut Aristoteles bahwa “Pemerintahan yang didasakan pada pilihan orang banyak dapat mudah dipengaruhi oleh para demagog, dan akhirnya akan merosot jadi kediktatoran.” Kebebasan berpendapat bisa saja menjurus pada ketidakpastian karena parameter yang dipakai adalah rasio yang subyektif dan relatif. Karena itu prinsip musyawarah tidak sama persis dengan syura. Musyawarah sebagai bagian dari aktivitas demokrasi di dalamnya terlibat berbagai kelompok masyarakat yang tidak berkualitas. Dalam demokrasi keputusan diserahkan kepada suara terbanyak, padahal kebenaran tidak diukur dengan jumlah banyaknya orang. Sedangkan syura didasarkan pada parameter yang baku, yaitu al-Qur‟an dan Hadis. Pelaksanaannya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan spesifik dan pengetahuan dalam memahami makna yang terkandung di dalamnya. Persamaan, yang berarti menyamakan strata masyarakat, juga mengandung kelemahan. Realitas menunjukkan ada perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipungkiri. Bagaimana jika disamakan antara yang berpengetahuan dan tidak berpengetahuan.

3

2.3 Pandangan Islam tentang Demokrasi Secara bahasa demokrasi terdiri atas dua kata, yaitu demos dan kratos yang berarti kekuasaan ditangan rakyat. Ada tiga pemikiran mengenai hubungan Islam dan demokrasi. 

Pertama, Islam menjadi sifat dasar demokrasi, karena konsep syura, ijtihad, dan ijma‟ merupakan konsep yang sama dengan demokrasi.



Kedua, Islam tidak berhubungan dengan demokrasi. Menurut pandangan ini kedaulatan rakyat tidak bisa berdiri diatas kedaulatan Tuhan, juga tidak bisa disamakan antara muslim dan non muslim dan antara laki-laki dan perempuan.



Ketiga,

Theodemocracy

yang

diperkenalkan

oleh

al-Maududi

berpandangan bahaw Islam merupakan dasar demokrasi. Meskipun kedaulatan rakyat tidak bisa bertemu dengan kedaulatan Tuhan, tetapi perlu diakui bahwa kedaulatan rakyat merupakan subordinasi kedaulatan Tuhan Kedaulatan mutlak dan keesaan Tuhan yang terkandung dalam konsep tauhid dan peranan manusia yang terkandung dalam konsep khilafah, memberikan kerangka dengan mengembangkan teori politik tertentu yang dianggap demokratis. Penjelasan mengenai demokrasi dalam kerangka konseptual Islam banyak memberikan perhatian pada beberapa aspek khusus di ranah sosial dan politik. Demokrasi Islam dianggap sebagai sistem yang mengukuhkan konsep-konsep Islami seperti musyawarah (syura), kesepakatan (ijma‟), dan penilaian interpretatif yang mandiri (ijtihad). Istilah-istilah ini sangat penting dalam perdebatan menyangkut demokrasi di kalangan masyarakat muslim. Perlunya musyawarah merupakan konsekuensi politik kekhalifahan manusia. Masalah musyawarah ini dengan jelas juga disebutkan dalam QS. Syura [42]: 38 : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan

4

musyawarah; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Isinya berupa perintah kepada para pemimpin dalam kedudukan apa pun untuk

menyelesaikan

urusan

mereka

yang

di

pimpinya

dengan

cara

bermusyawarah. Di dalam QS.Ali „Imran [3]: 159 Allah SWT menyatakan tentang musyawarah ini yaitu: Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Dengan demikian tidak akan terjadi kesewenang-wenangan dari seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpinya. Oleh karena itu “ perwakilan rakyat “ dalam sebuah Negara tercermin dalam doktrin musyawarah (syura). Dalam bidang politik umat Islam mendelegasikan kekuasaan mereka kepada penguasa, dan pendapat mereka harus diperhatikan dalam menangani masalah Negara. Dalam konsepsi Islam, seorang pemimpin berkewajiban menyelaraskan kebijakan pemerintahannya dengan kemaslahatan rakyat. Kesepakatan atau konsesus (ijma‟) dan musyawarah (syura) sering dipandang sebagai landasan yang efektif bagi demokrasi Islam modern. Konsep konsensus (ijma‟) memberikan dasar bagi penerimaan sistem yang mengakui suara mayoritas. Meskipun istilahistilah ini banyak diperdebatkan maknanya, ia memberikan landasan yang efektif untuk memahami hubungan antara Islam dan demokrasi di era kontemporer. Dengan kata lain bahwa demokrasi dalam Islam bukan semata-mata suara rakyat, tetapi suara rakyat yang sesuai dengan aturan agama itulah yang diterima. Sepanjang suara rakyat (demokrasi) itu sesuai dengan agama, maka Islam dapat menerimanya. Sebaliknya jika tidak sesuai dengan aturan agama maka Islam tidak menerimanya

sekalipun

itu

merupakan

aspirasi

orang

banyak.

Islam

menginginkan demokrasi plus, yaitu demokrasi yang tetap menjunjung kebenaran agama dan aspirasi rakyat banyak. Selain syura dan ijmak ada konsep yang sangat pnting dalam proses demokrasi islam yakni ijtihad. Bagi para pemikir muslim upaya ini merupakan

5

langkah kunci menuju penerapan perintah Tuhan di suatu tempat atau waktu. Musyawarah, konsensus dan ijtihad merupakan konsep-konsep yang sangat penting bagi artikulasi demokrasi islam dalam kerangka keesaan Tuhan dan kewajiban-kewajiban setiap manusia sebagai khalifah-Nya. Meskipun masalahmasalah ini banyak diperdebatkan maknanya namun lepas dari ramainya perbedaan maknanya di dunia islam, istilah-istilah ini memberi landasan yang efektif untuk memahami hubungan antara islam dan demokrasi di dunia kontemporer. 2.4 Hubungan Demokrasi dalam Islam dengan Pendidikan istrasi Perkantoran a. Hubungan demokrasi dalam Islam dengan pendidikan adalah sebagai berikut 1. Kebebasan bagi pendidik dan peserta didik, kebebasan di sini meliputi kebebasan berkarya, mengembangkan potensi dan berpendapat. 2. Persamaan terhadap peserta didik dalam pendidikan Islam, peserta didik yang masuk di lembaga pendidikan tidak ada perbedaan derajat atau martabat, karena penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dari pendidik. 3. Penghormatan akan martabat individu dalam pendidikan Islam, misalnya pendidik dalam memberikan ganjaran/ hukuman kepada peserta didik harus yang bersifat mendidik karena dengan cara demikian akan tercipta situasi dan kondisi yang demokratis dalam proses belajar mengajar.

Sebagai komponen sistem pendidikan, guru harus bersikap demokratis. Guru harus mampu menerima perbedaan, menghargai pendapat siswa tidak memaksakan kehendak, merasa paling tahu dan menciptakan suasana belajar yang demokratis. Peran guru bukan sebagai satu-satunya sumber belajar karena telah atau makin banyak sumber belajar lain di sekitar kehidupan peserta didik. b. Hubungannya dengan istrasi perkantoran adalah sebagai berikut:

6

Seorang manajer sebelum mengambil keputusan, terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada para bawahannya untuk mengemukakan saran-saran dan pendapat-pendapatnya.

Manajer mengajak para bawahan untuk

ikut

berpartisipasi dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Staf, pembantunya dan segenap anggota berperan sangat menentukan dalam mengambil keputusan, bukan sekedar memberikan saran-saran saja, disamping itu keikut sertaan anggota merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan, karena pengambilan keputusan harus dengan cara musyawarah untuk mencapai kebulatan atau mufakat dari segenap anggotanya.

7

BAB III PENUTUP Pada bab penutup akan dibahas kesimpulan dan saran sebagai berikut: 3.1 Kesimpulan Demokrasi merupakan produk akal sedang Islam adalah wahyu yang difirmankan kepada Rasulullah SAW. Terdapat delapan sisi positif demokrasi, yaitu: melindungi kebebasan individual, menjamin persamaan hak, mendidik rakyat jelata, mengembangkan karakter rakyat, memperkembangkan cinta tanah air,

pencegah

pergolakan,

menghasilkan

kemajuan,

dan

menciptakan

ketepatgunaan yang baik. Demokrasi Islam dianggap sebagai sistem yang mengukuhkan konsepkonsep Islami seperti musyawarah (syura), kesepakatan (ijma‟), dan penilaian interpretatif yang mandiri (ijtihad). Istilah-istilah ini sangat penting dalam perdebatan menyangkut demokrasi di kalangan masyarakat Muslim. 3.2 Saran Dalam konsepsi Islam, seorang pemimpin hendaknya menyelaraskan kebijakan

pemerintahannya

dengan

kemaslahatan

rakyat.

Dengan

cara

musyawarah atau kesepakatan yang sangat efektif bagi demokrasi Islam modern. Dan memberikan kebebasan berpendapat bagi siapapun, asalkan pendapatnya benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Serta dalam demokrasi Islam bukan semata-mata didasarkan oleh suara rakyat, namun suara rakyat yang sesuai dengan aturan agama. Jadi demokrasi dalam Islam sangat diperlukan dalam kehidupan nyata.

8

DAFTAR RUJUKAN Hidayat, Komarudin dan Azyumardi Azra. 2008. Pendidikan Kewargaan Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: Kencana Prenada Group Hakim,

Arif.

2003.

Islam

dan

Demokrasi. http://www.ditpertais.net/jurnal/vol62003k.asp. Diakses pada tanggal 13 Februari 2013 Idris, Manan dkk. 2009. Aktualisasi Pendidikan Islam. Surabaya: Hilal Pustaka Mahfud, Rois. 2010. Al-Islam Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Erlangga Mahfud.

2012.

Demokrasi

Dalam

Penidikan

Islam.

http://mahmud09-

kumpulanmakalah.blogspot.com/2012/08/demokrasi-dalam-pendidikanislam.html. Diakses pada tanggal 16 Februari 2013 Sovi. 2010. Demokrasi Islam. http://sovi70-ovi.blogspot.com/2010/02/demokrasiislam.html. Diakses pada tanggal 10 Februari 2013 _______.

2012.

Pendidikan

yang

Demokratis.

http://makalahmajannaii.blogspot.com/2012/06/pendidikan-yangdemokratis.html. Diakses pada tanggal 16 Februari 2013

9