Makalah Aspek Permodalan Koperasi pqj

MAKALAH ASPEK-ASPEK PERMODALAN KOPERASI

Dosen : Tri Cahyono S.E

Nama Kelompok : 1. Devi Laraswati

175020100111010

2. Vidya Rizky Nurina

175020101111011

3. Adiyatma Firman

175020100111040

Mata Kuliah : Ekonomi Koperasi Prodi : Ekonomi Pembangunan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR TABEL BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang BAB II PEMBAHASAN A. Arti Modal Bagi Koperasi B. Sumber-Sumber Permodalan C. Skim Kredit Program D. Perbedaan Saham pada Koperasi dan Saham pada Perseroan Terbatas E. Dana Cadangan F. Sumber Lain untuk Permodalan Koperasi G. Permasalahan Koperasi di Indonesia H. Permodalan Koperasi di Amerika Serikat BAB III KESIMPULAN DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Koperasi merupakan suatu bentuk badan usaha yang tujuannya adalah mensejahterakan

anggota-anggotanya,dalam

proses

pelaksanaannya

koperasi

memiliki berbagai prinsip dan asas-asas yang dianut.Untuk menjadi koperasi yang baik tentunya segala prinsip dan asas tersebut harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dan sama seperti jenis badan usaha lain,dalam mendirikan sebuah koperasi juga diperlukan modal dan dalam proses perkembangannya. Modal sangat dibutuhkan agar koperasi dapat berjalan efektif. Masyarakat pada umumya hanya mengenal modal dalam koperasi yaitu simpanan wajib, dan simpanan pokok, padahal masih banyak permodalan koperasi yang lain, baik berasal dari dalam koperasi itu sendiri maupun yang berasal dari luar koperasi. Ada yang berpandangan bahwa istilah simpanan merupakan ciri khas koperasi Indonesia. Tetapi kekhasan tersebut tidak akan ada gunanya jika tidak memiliki keunggulan dibanding yang lain. Malah sebaliknya kekhasan bisa menempatkan koperasi menjadi eksklusif yang sulit bergaul atau bahkan tersisih dalam pergaulan dunia usaha. Di era globalisasi ini, koperasi dituntut harus mampu memperjuangkan kepentingan anggotanya. Sumber permodalan dan dana Cadangan koperasi diatur dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pengelolaan modal koperasi yang baik,tentunya berdampak terhadap anggota-anggota koperasi tersebut,maka dalam mengelola modal tersebut dibutuhkan pihak yang benar-benar memahami dan tentunya berintegritas,agar tidak terjadi penyelewangandana dalam koperasi tersebut.

BAB II PEMBAHASAN

1. Arti Modal Bagi Koperasi Prof. R. S. Soeriaatmadja telah memberikan penekanannya pada “ koperasi adalah kumpulan dari orang-orang....” Maksud dari hal tersebut adalah sebagai pemberian penekanan bahwa koperasi itu bukanlah kumpulan dari modal (pemodal) seperti halnya PT, yang dimana besar kecilnya modal yang ditanam oleh peserta atau pemilik modal tersebut menentukan besar kecilnya hak suara anggota dalam kebijaksaan dan pengelolaan usaha. Meskipun Prof. R. S Soeriaatmadja memberikan definisi yang penekanannya pada “kumpulan orang-orang”, ini tidaklah berarti bahwa modal itu tidak penting bagi koperasi atau hanya merupakan suatu subordinate part saja. Seperti halnya PT, modal bagi koperasi merupakan darah bagi tubuh manusia, dimana kalau tubuh tidak ada darah, maka semua fungsi organ tidak bisa berjalan.1 Modal dalam koperasi,dapat digunakan dalam hal-hal sebagai berikut : a. Untuk membiayai proses pendirian sebuah koperasi atau disebut biaya praorganisasi untuk keperluan : pembuatan akta pendirian atau anggaran dasar, membayar biaya istrasi pengurusan izin yang diperlukan, sewa tempat bekerja, ongkos transportasi, dan lain-lain. b. Untuk membeli barang-barang modal. Barang-barang modal ini dalam perhitungan perusahaan digolongkan menjadi harta tetap atau barang modal jangka panjang. c. Untuk modal kerja. Modal kerja biasanya digunakan untuk membiayai operasional koperasi dalam menjalankan usahanya. Menurut UU No.17 Tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

1

Drs. Hendroojogi, Koperasi : Asas-asas, Teori dan Praktik, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta : 2015

Adam Smith mendefinisikan modal sebagai bagian dari nilai kekayaan yang dapat mendatangkan penghasilan (Tom Gunadi,1981). Lazimnya modal dalam koperasi diperoleh dari 2 (dua) cara yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok adalah simpanan yang disetorkan oleh anggota pada saat awal bergabung dengan koperasi, sedang-kan simpanan sukarela wajib adalah simpanan yang wajib disetorkan secara berkala dalam waktu tertentu kepada koperasi.2

2. Sumber-Sumber Permodalan Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 41,menyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. a. Modal Sendiri Yang dimaksud dengan modal sendiri dalam penjelasan pasal 1 ayat (2) UU No 25/1992 adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti.Modal sendiri terdiri dari : 

Simpanan Pokok Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Mengenai cara penyerahan dan penyetoran simpanan pokok dari anggota kepada koperasi dapat diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi,apakah dilakukan sekaligus atau dengan cara diangsur.



Simpanan Wajib Simpanan Wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama,yang wajib dibayar oleh anggota koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.



Simpanan khusus dan lain-lain misalnya : Simpanan sukarela : Yaitu jumlah nilai uang tertentu yang diserahkan anggota (juga bukan anggota) atas kehendak sendiri sebagai simpanan,yang dapat diambil kapan saja, Simpanan Qurba,dan Deposito Berjangka.

2

Hariyanto, Perubahan Skema Permodalan Koperasi Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, EKBISI, Vol. VII, No. 2, Juni 2013



Dana Cadangan Berdasarkan penjelasan pasal 41 UU No.25/1992, Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha,yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.Dana Cadangan ini tidak boleh dibagikan kepada anggota,meskipun

terjadi

pembubaran

koperasi.

Dana

ini

pada

masa pembubaran,oleh penyelesai pembubaran dipakai untuk menyelesaikan hutang-hutang koperasi,kerugian-kerugian koperasi, biaya-biaya penyelesaian dan sebagainya. 

Hibah Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya.Hibah ini dapat berbentuk wasiat, jika pemberian tersebut diucapkan/ditulis oleh seseorang sebagai wasiat atau pesan atau kehendak terakhir sebelum meninggal dunia dan baru berlaku setelah dia meninggal dunia.

b. Modal Pinjaman Dalam rangka mengembangkan kegiatan usahanya,koperasi dapat menggunakan modal

pinjaman

dengan

memperhatikan

kelayakan

dan

kelangsungan

usahanya.Modal pinjaman dapat berasal dari : 

Anggota Yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Kalau dalam simpanan sukarela, maka besar kecil dari nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan anggota. sebaliknya dalam pinjaman, koperasi meminjam senilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari anggota



Koperasi lain/anggotanya Pinjaman dari koperasi lain atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antar koperasi.



Bank dan lembaga keuangan lainnya Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika tidak terdapat ketentuan khusus,koperasi sebagai debitur dari bank atau lembaga keuangan lainnya diperlakukan sama dengan debitur lain,baik mengenai persyaratan pemberian dan pengembalian kredit maupun prosedur kredit. 

Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya Dalam rangka mencari tambahan modal,koperasi dapat mengeluarkan obligasi (surat pernyataan hutang) yang dapat dijual ke masyarakat. Sebagai konsekuensinya, maka koperasi diharuskan membayar bunga atas pinjaman yang diterima (nilai dari obligasiyang dijual) secara tetap,baik besar maupun waktunya. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-udangan yang berlaku. Dalam sejarah perkoperasian di 1ndonesia,baru satu buah koperasi yang pernahmengeluarkan obligasi yaitu koperasi Bank Bukopin yang dilakukan tahun 1989 yang bernilai Rp 30 Milyar,dimana IKPN (sekarang 1KPRI) termasuk salah satu pembelinya.3



Sumber lain yang sah Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara hukum.Contoh : pemberian saham kepada koperasi oleh perusahaan yang berbadan hukum (PT), sebagai wujud himbauan Presiden Suharto beberapa waktu yang lalu di peternakan Tapos Bogor. Pemberian ini pada praktiknya bukan hibah, karena koperasi menerima saham tersebut tetapi harus membayar nilai saham yang diterima. Hanya saja pembayaran nilai saham yang diterima tidak secara tunai,tetapi dibayar dari dividen yang seharusnya diterima koperasi tersebut. Hal ini terjadi sampai nilai saham yang diterima koperasi tersebut terpenuhi. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengubah

paradigma mengenai permodalan koperasi. Pasal 66 ayat (1) undang-undang tersebut mengatur bahwa modal koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi. Koperasi diper-bolehkan mencari sumber modal lain seperti ternyata dalam

3

Riski, Siti, dkk. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah “Permodalan Koperasi”, Bangka Belitung : 2015

Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yaitu: 4

a. Hibah; b. Modal penyertaan; c. Modal pinjaman; d. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan peraturan perundang- undangan. Salah satu perbedaan mencolok yang terdapat dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah adanya aturan mengenai Sertifikat Modal Koperasi yang sedikit banyak mirip dengan saham dalam PT.5

3. Skim Kredit Program Untuk memperkuat struktur permodalan koperasi pada tahun 1998 Pemerinta meluncurkan 17 Skim Kredit Program dengan persyaratan lunak dengan maksud untuk bisa membantu Koperasi dan Usaha Kecil/Menengah dalam memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya. Tingkat bunga untuk semua kredit dalam 17 Sim Kredit Program jauh lebih rendah (10,5%-6% setahun), dibandingkan dengan tingkat bunga kredit pasar yang berlaku pada periode yang sama.

Berikut adalah Ke-17 buah Skim Kredit tersebut: 1. Kredit Usaha Tani (KUT) Kredit ini merupakan kredit modal yang diberikan melalui bank pemberi pemberi kredit kepada koperasi primer sebagai pelaksana pemberi kredit kepada petani guna membiayai usahanya dalam rangka intensifikasi padi, palawijaya dan hortilkultura. 2. Kredit Kepada Koperasi (KKOP) Kredit modal kerja yang diberikan oleh bank kepada koperasi primer dengan tujuan untuk mendukung pengembangan koperasi di bidang agribisnis terutama untuk pengadaan dan distribusi pangan serta pembiayaan pasca panen. 3. Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya

4

Undang Undang Nomor.17 Tahun 2012 Hariyanto, Perubahan Skema Permodalan Koperasi Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, EKBISI, Vol. VII, No. 2, Juni 2013 5

Kredit modal yang diberikan oleh bank kepada koperasi primer dan diteruskan kepada anggota anggotanya guna membiayai usaha produktif anggota koperasi. Tujuan dari kredit ini adalah menyediakan fasilitas permodalan bagi anggota koperasi primer untuk meningkatkan usahanya serta mengembangkan koperasi primer. 4. Kredit kepada Koperasi Primer untuk anggotanya – Tebu Rakyat Kredit modal yang diberikan oleh bank kepada koperasi primer yang bertujuan unutk menyediakan fasilitan modal kerja bagi anggota koperasi primer untuk meningkatkan usahanya dan pendapatan petani tebu serta untuk mengembangkan koperasiprimer. 5. Kredit Pembiayaan Tenaga Kerja Indonesia dengan pola kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya (KKPA –TKI) Kredit ini merupakan modal kerja yang diberikan oleh bank melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) untuk membiayai persiapan pemberangkatan TKI keluar negeri. 6. Kredit dengn Pola Perusahaan Inti Ralyat Transmigrasi dalam rangka Pembukaan Pemukiman di kawasan Timur Indonesia (KKP – PIR – Trans) Kredit yang diberikan oleh bank untuk PIR – Trans melalui perusahaan inti yang kemudian kredit tersebut akan dialihkan oleh perusahaan inti melalui koperasi primer untuk anggotanya. Tujuan dari pemberian jenis kredit ini adlah untuk menyediakan fasilitas permodalan untuk membiaya i usaha perkebunan tanaman keras, yang terkait dengan Proyek Pemeukiman Transmigrasi batu di kawasan Timur Indonesia 7. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dengan Pola Bagi Hasil (KKPA – Bagi Hasil) Kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil kepada Koperasi Primer dan Baitul Malwaat dengan tujuan untuk menyediakan asilitas permodalaan bagi anggota koperasi primer, koperasi primer syariah lainnya dan Baitul Maalwat Tanwil untuk meningkatkan usaha dan pendapatannya sekaligus mengembangkan koperasi. 8. Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPRS/KPRSS) Kredit yang diberikan oleh masyarakat kepada masyarakat dengan tujuan untuk penyediaan fasilitas pe,biayaan untuk pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mampu mempunyai rumah.

9. Kredit Modal Kerja Bank perkreditan Rakyat/ Pembiayaan Modal Kerja BPRS (KMK-BPR/PMK-BPRS) Kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Perkreditan Rakyat dlam rangka membantu membantu pendanaan BPR agar mampu memerikan pembiayaan kepada usaha kecil. 10. Kredit Pembiayaan kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui BPR Kredit yang diberikan oleh BPR untuk pengusaha kecil atau pengusaha mikro agar mampu mengembangka usahanya. 11. Kredit Penerapan Teknologi Tepat Guna (KPTTG-TASKIN) Kredit yang disediakan untuk membantu kelompok keluarga keluarga miskin yang siap ditingkatkan menjadi koperasi atau usaha kecil yang formal guna mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna. 12. Kredit Modal Kerja Usaha kecil dan Menengah (KMK-UKM) Kredit yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah untuk membiayai usaha, terutama yang bersifat padat karya, berorientasi ekspor dan usaha produktif lainnya. 13. Kredit Penerapan Teknologi Produk Unggula Daerah Fasilitas kredit yang disediakan untuk membantu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) guna mengembangkan usahanya sebagai produk unggulan dara dengan memanfaatkan teknologi sesuai dengan skla produksinya. 14. Kredit Pengentasan Kemisikan Koperasi pasar Kredit yang bertujuan untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif keluarga yang tergabung dalam kelompok Taskin melalui kerjasama dengan Koppas atau koperasi lainnya. 15. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya dalam rangka Pembiayaan Usaha Unggas ( KKPA – Unggas) Kredit yang digunakan untuk membiayai usaha peternakan ayam pedaging atau ayam petelur, dengancatatan bahwa usaha tersebut tidak sedang mendapat fasilitas kredit perbankan 16. Kredit Kepada Koperasi untuk Anggota Nelayan (KKPA – Nelayan) Kredit permodalan untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan perluasan kesempatan kerja pada sub perikanan. 17. Kredit likuiditas Usaha Angkutan Umum Bus Perkotaan (KUA- UBP)

Kredit yang bertujuan untuk mempertahankan tingkat pelayanan kepada masyrakat berpendapatan rendah serta membantu pembiayaan pembelian suku cadang angkutan umum bus perkotaan.

4. Perbedaan Saham pada Koperasi dan Saham pada Perseroan Terbatas Di negara seperti Amerika Serikat terdapat saham atau share sebagai bukti dari modal equity yang mereka tanam dalam koperasi, seperti halnya saham pada Perseroan Terbatas jika di Indonesia. Jika pada Perseroan Terbatas saham digunakan sebagai motivasi untuk mencari keuntungan, di koperasi saham disebut sebagai contribution share. Saham atau yang ekuivalen dengan simpanan pokok, berguna untuk pembayaran uang di muka yang digunakan untuk pembiayaan usaha-usaha koperasi. Imbalan yang diberikan adalah bunga tetap dan terbatas. Selain itu pada saham koperasi tidak ada premi. Jika ingin dikembalikan ke anggotanya, maka akan dikembalikan sesuai jumlah awal dan jika rugi maka akan dipotong dengan kerugian itu. Jumlah modal akan naik jika ada anggota baru. Dan akan turun jika ada anggota yang meninggal, mengundurkan diri atau dikeluarkan. Saham pada koperasi juga tidak boleh diperjualbelikan. Sehingga untuk mendapatkan modal yang sesuai, maka pada tahun 50-an dilakukan 2 cara yaitu mengutamakan kebutuhan jangka pendek dan harus mau menerima jasa buruh.

5. Dana Cadangan Di samping simpanan pokok dan wajib yang termasuk dalam modal sendiri, dana cadangan dan hibah juga termasuk dalam modal sendiri. Menurut Pasal 41 UU No. 25/1992 dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila perlu. Fungsi dari cadangan adalah untuk menjaga kemungkinan kemungkinan rugi dan untuk memperkuat keudukan finansial dari koperasi terhadap pihak pihak uar dan karenanya dapat dikatakan sebagai shockabsorbers dari kegiatan usaha Koperasi. Tentang berapa bagian dari Sisa Hasil Usaha yang disisihkan untuk cadangan ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sisa Hasil Usaha terdiri dari: a. Yang diperoleh daru usaha yang diselenggarakan untuk anggota Koperasi dimana disisihkan 25% untuk cadangan.

b. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota Koperasi dimana disishkan 60% untuk cadangan. Dilihat dari fungsinya ada 2 jenis cadangan yaitu : valuation reserve dan capital reserve. Yang termasuk dalam valuation resserve adalah cadangan untuk depresiasi, keusangan dan pinjaman yang macet. Dilihat dari cara pembetukannya ada 2 jenis cadangan yaitu cadangan kolektif dan cadangan individu. Cadangan kolektif adlah cadangan yang tidak ditulis atas nama anggota, jadi murni dipotong sekian persen dari SHU untuk cadangan. Cadangan individual adalah cadangan yang dibagi bagikan kepada anggota jika koperasi kelak dibubarkan. 6. Sumber Lain untuk Permodalan Koperasi Selain modal sendiri, dan modal pinjaman,koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Pemupukan modal dari modal penyertaan,baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi. Pemilik modal penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota dan dalam menentukan kebijaksanaan koperasi secara keseluruhan. Namun,pemilik modal penyertaan dapat diikutsertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaanya sesuai dengan perjanjian. Dalam hubungan ini,modal ventura merupakan cara yang terbaik bagi pemupukan modal koperasi. Modal ventura adalah salah satu bentuk dari penyertaan modal dimana setelah selang waktu yang telah ditentukan, modal harus ditarik kembali oleh pemilik modal penyertaan. Pembatasan waktu yang diberikan kepada modal ventura untuk Indonesia adalah 10 tahun. Penyertaan modal dalam suatu perusahaan atau koperasi pada dasarnya merupakansuatu investasi untuk mana kepada pemiliknya harus diberikan bukti keikutsertaanya dalam bentuk saham. Dengan memperhatikan pasal 42 beserta penjelasannya kiranya bentuk nonvoting preferred stock (saham preferen yang tidak diberikan hak suara) bagi modal ventura adalah yang paling tepat. Meskipun UU No. 25 Tahun 1992 telah memberikan keleluasaan pengembangan modal kepada koperasi, namun dalam pelaksanaannya perlu diwaspadai agar pengelolaan dan pengawasannya tetap berada di tangan para anggota koperasi sesuai dengan demokrasi koperasi.

Pemberian

keleluasaan

tanpa

batas

kepada

modal

penyertaan

bisa

membahayakan eksistensi koperasi itu sendiri. Tetapi di lain pihak,memberi batasanbatasan terlalu ketat bagi masuknya modal penyertaan akan tidak menarik bagi pemilik modal. Oleh karena itu perlu dicarikan pola kerja sama antara koperasi dengan pemilik modal penyertaan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dengan memperhatikan pasal 42 beserta penjelasannya dan keinginan para pemilik modal penyertaan,yang menginginkan keamanan dari modal yang ditanamkannya di satu pihak dan asas demokrasi koperasi di lain pihak. Sumber permodalan koperasi yang lain adalah dana penyissihan 1-5% dari laba BUMN/BUMD, per 1 November 1989 Menteri Keuangan telah mengeluarakan SK Nomor 1232/KMK/613/989 tentang “pedoman pembinaan pengusaha ekonomi lemah dan koperasi melalui BUMN”, di mana diantaranya diputuskan bahwa pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan pembinaan tersebut disediakan dan bagian laba BUMN yang besarnya 1-5 % dapat berupa peningkatan kemampuan modal kerja,antara lain pengadaan bahan baku dan modal usaha.

7. Permasalahan Koperasi di Indonesia Dalam koperasi di 1ndonesia, kebanyakan anggotanya merupakan golongan ekonomi lemah, seperti petani, nelayan, pengrajin, buruh, karyawan, pegawai negeri,dll. Dan sulit untuk menghimpun modal dan menanggung resiko. Untuk mengatasi permasalahan ini, guna mendapatkan modal yang sesuai dengan kebutuhan, dapat ditempuh dengan beberapa cara yaitu : a. Mengusahakan agar ruang lingkup koperasi berdasarkan actual need. b. Koperasi mau menerima jasa buruh sebagai pengganti pembayaran tunai untuk modal c. Memperbolehkan anggota membayar simpanan pokok dengan dicicil Lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (yang selanjutnya disebut UU Koperasi), sedikit banyak mengubah pengelolaan koperasi. UU Koperasi ini sedikit banyak menimbulkan keterkejutan di kalangan pelaku koperasi. Selain karena materi muatan yang terkandung dalam UU Koperasi yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, lahirnya UU Koperasi dinilai tidak memberikan

arah yang jelas perihal perkembangan koperasi ke depannya atau dengan kata lain koperasi kehilangan arah untuk berkembang. 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah undangundang keempat yang dikeluarkan pemerintah. Berturut-turut pemerintah telah mengeluarkan undang-undang koperasi pada tahun 1965, 1967 dan 1992. Dalam undang-undang terdahulu dan UU Koperasi terbaru asas dan prinsip koperasi selalu sama yaitu berasaskan kekeluargaan dan memiliki prinsip salah satunya keanggotaan bersifat sukarela. UU Koperasi mengusung prinsip dan asas yang sama namun dengan muatan berbeda. Bila dalam undang-undang koperasi terdahulu modal koperasi diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, maka menurut UU Koperasi modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi (SMK). Dalam ketentuan Pasal 68 UU Koperasi disebutkan bahwa setiap anggota koperasi wajib membeli SMK yang jumlah minimumnya ditetapkan dengan Anggaran Dasar. Sertifikat Modal Koperasi (SMK), memiliki ciri khas sebagai berikut : 7 a. Diterbitkan oleh Koperasi pada saat : -

Pendirian Koperasi baru, untuk menghimpun modal awal, disebut SMK seri Perdana,

-

konversi modal, bagi Koperasi yang telah berdiri/ada saat ini, disebut SMK seri Konversi

-

Penerbitan ulang SKM, yaitu untuk memperoleh tambahan modal sendiri yang diperukan untuk pengembangan usaha Koperasi, disebut SMK seri Penerbitan Ulang.

b. Pada saat pendirian SMK Harus dimliki oleh anggota dengan cara membeli dalam jumlah minimum c. Memiliki nilai nominal, dengan maksimum nilai nominal sama dengan nilai Setoran Pokok. d. Pemilikan SMK dalam jumlah minimum tersebut merupakan tanda bukti penyertaan modal Anggota di usaha/perusahaan Koperasi. Diberikan bukti penyetoran atas pembelian Sertifikat Modal Koperasi yang telah disetor lunas .

6

Ibid Suwandi, Memahami “Modal Koperasi” pada UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Jakarta : Maret 2013 7

e. Tidak memiliki hak suara. f. ikeluarkan/diterbitkan atas nama, dimana nama dan nomor keanggotaan ditulis pada lembar SKM g. Nilai nominal Sertifikat Modal Koperasi dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia. h. Penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang. i. Dapat dipindahtangankan kepada Anggota yang lain, tetapi tidak boleh menyimpang dari ketentuan tentang kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum . j. Pemindahan/pengalihan Sertifikat Modal Koperasi oleh seorang Anggota dianggap sah jika: 

Sertifikat Modal Koperasi telah dimiliki paling singkat selama 1 (satu) tahun;



b) Pemindahan/pengalihan dilakukan kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan;



c) Setiap pemindahan/pengalihan SMK dilaporkan kepada Pengurus; dan/atau



d) belum ada Anggota lain atau Anggota baru yang bersedia membeli Sertifikat Modal Koperasi untuk sementara Koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan Surplus Hasil Usaha tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Surplus Hasil Usaha tahun buku tersebut.

k. Dalam hal keanggotaan diakhiri Anggota yang bersangkutan wajib menjual Sertifikat Modal Koperasi yang dimilikinya kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan berdasarkan harga Sertifikat Modal Koperasi yang ditentukan Rapat Anggota. l. Perubahan nilai Sertifikat Modal Koperasi mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Rapat Anggota. m. Sertifikat Modal Koperasi dari seorang Anggota yang meninggal dapat dipindahkan kepada ahli waris yang memenuhi syarat dan/atau bersedia menjadi Anggota.

n. Dalam hal ahli waris tidak memenuhi syarat dan/atau tidak bersedia menjadi Anggota, Sertifikat Modal Koperasi dapat dipindahkan kepada Anggota lain oleh Pengurus dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai SMK dan Setoran Pokok ini sedikit banyak mengikis asas kekeluargaan koperasi. Ada kekhawatiran akan tergerusnya nilai-nilai luhur koperasi dan asas kekeluargaannya terkait adanya ketentuan tersebut. Koperasi berpotensi kehilangan arah dan hanya akan menjadi kancah persaingan antar anggotanya. 8 Menurut Kuswartono, bila dikaitkan dengan pengambilan keputusan dalam koperasi, sejatinya SMK tidaklah berarti apa-apa karena sebanyak apapun seorang anggota memiliki SMK, ia hanya memiliki satu suara. Meskipun SMK tidak disamakan dengan hak suara pada badan usaha berbentuk PT dan dapat dipindah tangankan ke anggota lain setelah 1 (satu) tahun hal ini dapat membuat asas kekeluargaan dalam koperasi dilupakan. Dapat terjadi dalam praktik di lapangan anggota yang secara ekonomi mampu akan menjadi pemodal terbesar dalam koperasi yang menjadikan permodalan koperasi disokong oleh hanya segelintir anggota dan bukan oleh seluruh anggota. Tidak menutup kemungkinan pula bila anggota “pemodal besar” tersebut memiliki kepentingan tertentu kepemilikan SMK akan dituntut sama dengan hak suara. Sejatinya koperasi juga merupakan “kapitalis” karena terdiri dari sekumpulan orang yang menyerahkan modalnya kepada koperasi dalam wujud simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Tidaklah tepat menuduh koperasi sebagai kapitalis karena nyatanya memang koperasi adalah sekumpulan modal (Hariyanto : 2013).9 8. Permodalan Koperasi di Amerika Serikat Di Amerika Serikat ada 2 jenis koperasi. Yaitu stock cooperatives (78%) dan non stock cooperative (22%). Stock cooperatives ini tidak ditemukan di Indonesia. a. Modal Sama seperti Indonesia, terdapat modal ekuiti dan modal pinjaman. Modal ekuiti diperoleh dari anggota, investor bukan anggota dan hasil dari koperasi usaha koperasi sendiri. Modal pinjaman diperoleh dari Bank-bank Komersial,

8 9

Ibid Ibid

Bank Koperasi dan Lembaga-lembaga pemerintah.Wujud dari Modal Ekuiti dapat berupa : 

Sertifikat Keanggotaan. Sama seperti simpanan pokok di Indonesia. Anggota akan diberikan Sertifikat Keanggotaan setelah membayar iuran dan tidak ada bunga.



Saham Biasa. Pengurus yang menetapkan dividen. Ada 2 jenis, voting common stock dan non voting common stock. Koperasi lebih senang jika saham berada di tangan anggota aktif. Pada voting common stock, ketika pemilik saham akan menjual sahamnya hendaknya prioritas pertama diberikan kepada koperasi untuk membelinya kembali.



Saham Preferen. Terdapat dividen dengan tingkat bunga tetap tapi tidak ada hak suara. Pemilik saham preferen menerima dividen terlebih dahulu daripada pemilik saham biasa.Contoh perbedaan pembayaran dividen kepada prefered stock dan common stock : 1. Sertifikat Ekuiti merupakan bukti adanya partisipasi anggota dalam usaha atau kegiatan koperasi. Sama dengan simpanan wajib di Indonesia 2. Capital Book Credits Catatan atau pemberitahuan secara tertulis kepada anggota bahwa sejumlah modal telah dikreditkan atas namanya dalam pembukuan dari koperasi. 3. Cadangan Merupakan sebaguan keuntungan yang tidak dibagikan kepada anggota. Tujuannya untuk memberikan kedudukan financial yang kuat Dikarenakan rencana perluasan usaha atau menjaga kemungkinan rugi.

BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya,maka dapat disimpulkan bahwa modal adalah suatu kekayaan perusahaan yang digunakan dalam pendirian sebuah usaha serta dalam kegiatan perusahaan,dan diukur melalui satuan nilai uang,modal diharapkan memiliki manfaat di masa yang akan datang. Tentu modal sangat diperlukan dalam sebuah koperasi,salah satunya adalah untuk pembiayaan pendirian koperasi serta membeli barang- barang modal. Sumber-sumber permodalan koperasi menurut UU No.25 Tahun 1992 terbagi dua baik berasal dari dalam (modal sendir) seperti simpanan wajib,simpanan pokok, simpanan khusus dan lain-lain misalnya :simpanan sukarela, simpanan Burba, dan deposito berjangka, dana cadangan,dan hibah.Sedangkan modal yang berasal dari luar (modal pinjaman) misalnya, pinjaman dari anggota, pinjaman dari koperasi lain, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan surat berharga atau obligasi, serta sumber lain yang sah. Di 1ndonesia,permasalahan permodalan dalam koperasi yang terutama adalah tidak adanya sistem cicil dalam membayar simpanan pokok, yang cukup memberatkan masyarakat golongan menengah ke bawah,yang pada umumnya menjadi anggota koperasi. Dan kurangnya sosialisasi tentang peraturan baru mengenai koperasi, kurangnya pemahaman pada masyarat ini akan menimbulkan miscomunication antara pengurus koperasi dengan masyarakat awam. Selain sumber-sumber permodalan yang telah disebutkan diatas,terdapat pula sumber modal lain bagi koperasi yaitu modal penyertaan contohnya modal ventura,dan dana penyisihan 1-5% dari laba.

DAFTAR PUSTAKA

Hariyanto, Perubahan Skema Permodalan Koperasi Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, EKBISI, Vol. VII, No. 2, Juni 2013 Riski, Siti, dkk. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah “Permodalan Koperasi”, Bangka Belitung : 2015 Suwandi, Memahami “Modal Koperasi” pada UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Jakarta : Maret 2013 Drs. Hendroojogi, Koperasi : Asas-asas, Teori dan Praktik, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta : 2015