Konsep Wawasan Nusantara 614k6g



Konsep Wawasan Nusantara  Menurut Prof.Dr. Wan Usman Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah air nya sebagai Negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.  Menurut Kel. Kerja LEMHANAS 1999 Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermsyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.  Menurut Ketetapan MPR Tahun 1993 dan 1998 Tentang GBHN Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermsyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan.



Pentingnya Wawasan Nusantara Setiap bangsa mempunyai wawasan nasionalnya, yaitu cara pandang bangsa untuk menempatkan diri terhadap lingkungannya. Seperti wawasan nusantara pada Indonesia, bagi Bangsa Indonesia yang wilayahnya terdiri dari lautan dan terdiri dari banyak pulau serta kedudukannya yang terletak diantara

dua benua dan dua

samudra sangatlah penting untuk menentukan wawasannya yang dikenal sebagai wawasan nusantara. Dimana

wawasan nusantara merupakan cara pandang dan

sikap bangsa indonesia dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mengajarkan kepada kita bagaimana membina persatuan dan kesatuan aspek

kehidupan bangsa dan negara dalam mengejar cita-cita dan

tujuannya sebagai ajaran yang diyakini kebenaran itulah maka wawasan nusantara dinamakan sebagai doktrin dasar nasional yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh warga negara indonesia.



Lepasnya Sipadan dan Ligitan sebagai akibat dari kurangnya Wawasan Nusantara.

Wawasan

Nasional

Bangsa

Indonesia

adalah

Wawasan

Nusantara

yang

merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi Ketahanan Nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dan dapat dikatakan bahwa Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan barbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya. Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar yang

berlangsung

sejak

1967.

Pada

tahun

1992

kedua

negara

sepakat

menyelesaikan masalah ini secara bilateral yang diawali dengan pertemuan pejabat tinggi kedua negara. Hasil pertemuan pejabat tinggi menyepakati perlunya dibentuk Komisi Bersama dan kelompok Kerja Bersama (t Commission/JC & t Working Groups/JWG).Namun dari serangkaian pertemuan JC dan JWG yang dilaksanakan tidak membawa hasil. Pada akhirnya konflik persengketaan diselesaikan oleh Mahkamah Internasional di Denhaag pada tahun 1998. kemudian pada hari Selasa 17 Desember 2002 ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan-Ligatan antara Indonesia dengan Malaysia. Mahkamah Internasional (International Court of Justice) telah memutuskan bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas Pulau SipadanLigitan. Pemerintah Indonesia menerima keputusan akhir Mahkamah Internasional (MI). Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 suara yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari MI, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia. Beberapa pertimbangan Mahkamah Internasional diantaranya, adanya patok-patok wilayah perbatasan oleh Malaysia, transaksi dalam sehari-hari menggunakan mata uang ringgit yang merupakan mata uang Malaysia, ternyata penduduk sipadan ligitan tidak memiliki kartu tanda penduduk Indonesia, bahasa yang digunakan adalah melayu, bahkan ada yg sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia, serta pembangunan di kedua pulau tersebut lebih banyak dilakukan oleh Malaysia. Lepasnya pulau sipadan dan ligitan ketangan malasya merupakan disintegrasi bangsa yang

dilakukan oleh kelompok tertentu seperti

diwilayah propinsi irian jaya yang mengarah pada konflik vertikal dan kerusuhan sosial. Hal tersebut dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa indonesia yang sudah ada sejak zaman bung karno. Untuk itu perlu adanya pemahaman

terhadap wawasan nusantara sebagai wawasan bangsa indonesia dan menjadi nilai dasar ketahanan Indonesia.