Khitbah 4sw51

BAB II KHITBAH DAN AKAD NIKAH

A. Khitbah 1. Pengertian Khitbah Khitbah atau pinangan secara etimologi (bahasa) berasal dari kata ‫ ﺨﻁﺏ – ﻴﺨﻁﺏ – ﺨﻁﺒﺎ – ﺨﻁﺒﺔ‬yang berarti permintaan atau peminangan.1 Sedangkan menurut istilah khitbah didefinisikan dengan beberapa pengertian antara lain: a. Sayyid Sabiq, mengartikan bahwa khitbah adalah memintanya untuk dapat dikawini dengan perantaraan yang dikenal baik di antara manusia.2 b. Abu Zahrah, mendefinisikan khitbah dengan permintaan seorang lakilaki kepada wali atau seorang perempuan dengan maksud untuk mengawini perempuan itu.3 c. Zakaria al-Anshari, mengatakan bahwa khitbah adalah permintaan pelamar untuk menikah kepada pihak tunangan.4 Para ulama fiqh, medefinisikan khitbah sebagai keinginan pihak laki-laki kepada pihak perempuan tertentu untuk mengawininya dan pihak

1

Hady Mufa’at Ahmad, Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam), Semarang: Duta Grafika, 1992, hlm.30 2

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1980, Cet. 2. hlm.98

3

Abu Zahrah, Ahwal al-Syakhsiyyah, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th. hlm.103

4

Zakaria al-Anshari, Fath al- Wahab, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th. hlm.35

15

16 perempuan

menyebarluaskan

pertunangan

tersebut.5

KHI

juga

menjelaskan pada Bab I, Pasal 1, bahwa khitbah (peminangan) adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan. 6 Dari beberapa pengertian khitbah di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa khitbah adalah permintaan yang mengandung akad (perjanjian) dari seorang laki-laki terhadap seorang perempuan untuk melangsungkan akad nikah, baik secara langsung maupun melalui walinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku dalam masyarakat setempat. Dari situ nampak jelas bahwa khitbah atau tunangan selalu datang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, baik dilakukan secara langsung oleh si peminang maupun diwakilkan kepada walinya. Meskipun demikian di beberapa daerah terjadi hal yang sebaliknya, dimana yang meminang bukan dari pihak laki-laki melainkan dari pihak perempuan, misalnya; di Minangkabau, Gresik dan lain-lain.7 2. Syarat-syarat Khitbah dan Dasar Hukum Khitbah Meskipun sebagian besar ulama tidak menghukumi wajib terhadap khitbah, akan tetapi di dalam khitbah mengandung suatu akad (perjanjian)

5

Abdul Azis Dahlan, et. al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997, Cet. I, hlm. 927 6

Saekan, Erniati Effendi, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Surabaya: Arkola Offset, 1997, Cet.I, hlm. 75 7

Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. 3, 1981, hlm. 38

17 antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, sehingga dalam melakukan khitbah harus melalui syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syari’at. Fiqh Islam telah menjelaskan mengenai syarat-syarat sahnya khitbah, yaitu: a. Syarat Lazimiah.8 1) Perempuan yang akan dipinang tidak termasuk mahram dari lakilaki

yang

meminangnya,

baik

mahram

nasab,

mahram

mushaharah, maupun mahram radla’ah (sepersusuan). 2) Perempuan yang akan dipinang belum dipinang oleh laki-laki lain, kecuali laki-laki yang telah meminangnya telah melepaskan hak pinangannya atau memberikan izin untuk dipinang oleh orang lain. 3) Perempuan yang akan dipinang tidak dalam keadaan ‘iddah.9 Selain syarat yang ketiga ini masih ada beberapa ketentuan, yaitu: a) Perempuan yang dalam keadaan iddah raj’i, tidak boleh dipinang karena yang berhak merujuknya adalah bekas suaminya. b) Perempuan yang berada dalam masa iddah wafat boleh dipinang tetapi dengan sindiran. c) Perempuan dalam masa iddah bain sugra boleh dipinang oleh bekas suaminya.

8

Syarat Lazimiah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Apabila syarat ini dilanggar maka dapat mengakibatkan batalnya khitbah yang telah dilakukan. Lihat: Hady Mufaat, op. cit., hlm.33 9

Ibid.

18 d) Perempuan dalam masa iddah bain kubra boleh dipinang oleh bekas suaminya, setelah perempuan itu kawin dengan laki-laki lain, didukhul dan diceraikan.10 b. Syarat Mustahsinah Maksud dari syarat mustahsinah disini adalah syarat tambahan yang apabila dipenuhi akan mendapat kebaikan dari perbuatan yang disyaratkan. Syarat mustahsinah tidak harus dipenuhi dalam khitbah, tetapi lebih bersifat anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang perempuan, agar rumah tangga yang akan dibangunnya berjalan dengan sebaik-baiknya. Termasuk dalam syaratsyarat mustahsinah antara lain: 1) Sejodoh (kafa’ah) 2) Subur dan mempunyai kasih sayang 3) Masing-masing pihak hendaknya mengetahui keadaan jasmani dan budi pekerti dari keduanya, sehingga tidak timbul penyesalan di kemudian hari.11 Demikianlah syarat-syarat yang terdapat dalam khitbah (peminangan), baik syarat yang bersifat umum maupun yang berupa anjuran. Adapun yang menjadi landasan dilaksanakannya khitbah adalah Surat al-Baqarah ayat 235 :

10

Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. III, 1998, hlm. 65 11

Hady Mufaat Ahmad, op. cit., hlm.33-34.

19

‫ﻁ َﺒ ِﺔ ﺍﻟ ﱢﻨﺴَﺎ ِﺀ َﺃ ْﻭ َﺃ ﹾﻜ ﹶﻨ ﹾﻨ ﹸﺘ ْﻡ‬ ‫ﺨ ﹾ‬ ِ ‫ﻥ‬ ْ ‫ﻀ ﹸﺘ ْﻡ ِﺒ ِﻪ ِﻤ‬ ْ ‫ﻋ ﱠﺭ‬ َ ‫ﻋﹶﻠ ْﻴ ﹸﻜ ْﻡ ﻓِﻴﻤَﺎ‬ َ ‫ﺡ‬ َ ‫ﺠﻨﹶﺎ‬ ُ ‫ﻭَﻻ‬

‫ﺴ ّﺭﹰﺍ‬ ِ ‫ﻋ ُﺩﻭ ُﻫﻥﱠ‬ ِ ‫ﻥ ﻻ ﹸﺘﻭَﺍ‬ ْ ِ‫ﻥ ﻭَﹶﻟﻜ‬ ‫ﺴ ﹶﺘ ﹾﺫ ﹸﻜﺭُﻭ ﹶﻨ ُﻬ ﱠ‬ َ ‫ﻋِﻠ َﻡ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﺃ ﱠﻨ ﹸﻜ ْﻡ‬ َ ‫ﺴ ﹸﻜ ْﻡ‬ ِ ‫ﻓِﻲ َﺃ ﹾﻨ ﹸﻔ‬ (٢٣٥:‫)ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ‬

Artinya: “Dan tak ada dosa bagi kamu meminang perempuanperempuan itu dengan sindiran yang baik atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutnyebut mereka secara rahasia….”12 3. Akibat-akibat dari Terjadiya Khitbah Khitbah atau peminangan merupakan langkah awal dalam proses pernikahan. Di mana melalui khitbah ini seorang yang meminang dan yang dipinang dapat mengenal lebih dalam, sehingga kelak setelah menjadi suami isteri tidak menimbulkan penyesalan serta kekecewaan di kedua belah pihak. Secara prinsip khitbah (peminangan) seorang laki-laki terhadap seorang perempuan belum berakibat hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab III, pasal 13 tentang Peminangan, sebagai berikut; 1). Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan; 2). Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.13

12

Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm.57 13

Saekan dan Erniati Effendi, op. cit., hlm. 78

20 Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa khitbah atau peminangan tidak mempunyai akibat hukum. Akan tetapi ketika khitbah telah dilakukan, maka timbul konsekuensi dari khitbah tersebut, yaitu: a) Meskipun khitbah tidak berakibat hukum, tetapi perempuan yang telah dipinang oleh seorang laki-laki dan telah diterimanya, maka tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain, karena khitbah yang pertama menutup hak khitbah orang lain, kecuali jika diizinkan oleh laki-laki pertama. Bahkan jumhur ulama mengharamkan meminang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain. b) Setelah terjadi khitbah maka laki-laki yang meminang boleh melihat muka dan tangan perempuan yang dipinangnya serta saling mengenali antara keduanya. Dalam istilah Arab disebut nadhar14 dan ta’aruf,15. Pernikahan dalam Islam didasarkan pada kerelaan, kesukaan, serta persetujuan dari kedua belah pihak. Maka dari itulah diperlukan bagi masing-masing pihak untuk melakukan nadhar dan ta’aruf, sehingga setelah menikah terhindar dari kemungkinan terjadinya kekecewaankekecewaan. c) Akad khitbah tidak berarti akad nikah sehingga laki-laki dan perempuan yang melakukan khitbah tidak boleh bergaul seperti layaknya suami isteri.

14

Nadhar artinya “melihat atau memandang”. Dalam hal ini adalah melihat dari dekat calon isteri atau suami dalam batas-batas kesopanan yang dibenarkan oleh syara’ dalam rangka menuju pernikahan. Lihat: Hady Mufaat, op. cit., hlm.41 15

Ta’aruf berarti “mengenal”. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan ta’aruf adalah saling mengenal kepribadian calon jodohnya masing-masing. Lihat: Hady Mufaat, Ibid

21 d) Kedua belah pihak juga tidak boleh ber-khalwat di tempat-tempat yang sepi, kecuali ditemani oleh muhrimnya.16 B. Akad Nikah 1. Pengertian Akad Nikah dan Dasar Hukumnya Akad Nikah berasal dari dua kata, yaitu akad dan nikah. Istilah akad berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ‫ ﻋﻘﺩ‬yang jamaknya ‫ﻋﻘﻭﺩ‬ mempunyai arti “perjanjian”, “pertalian” atau “kontrak”.17 Kata nikah berarti “perkawinan” atau “perjodohan”. Jadi akad nikah ialah “pernyataan sepakat (perjanjian) perkawinan.18 Sedangkan menurut istilah Akad Nikah adalah pernyataan sepakat (perjanjian) dari pihak calon suami dan pihak calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan.19 Kata-kata yang berisi pernyataan ikatan dalam suatu perkawinan, dalam ilmu fiqh disebut sighat akad nikah. Sighat akad nikah merupakan formulasi kehendak yang dinyatakan untuk mengadakan perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang membuat akad, baik melalui lisan, tulisan, maupun dalam bentuk isyarat. Dalam menyatakan kehendak yang melalui ucapan diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang 16

Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, Jakarta: Hidakarya Agung, Cet. X, 1983, hlm. 12-13 17

Ahmad Warson, Munawir al-Munawir, Kamus Arab Indonesia, Yogyakarta: Ponpes alMunawir, t.th., hlm.1023. 18

Hady Mufaat, op. cit., hlm.101

19

Ibid., hlm.101

22 mempunyai keinginan untuk mengikatkan diri. Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri.20 Sementara itu Muhammad Husain al-Zahabi mengartikan ijab dengan suatu ungkapan atau pernyataan awal dari salah satu orang yang membuat akad yang menunjukkan kemauan atau kerelaan untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Sedangkan qabul adalah ungkapan atau pernyataan dari orang kedua yang menunjukkan arti penerimaan atau kerelaan dengan yang diungkapkan oleh orang yang membuat ijab.21 Selain dari pengertian-pengertian akad nikah tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa Akad Nikah merupakan rangkaian ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dengan disaksikan oleh dua orang saksi.22 Adapun yang menjadi dasar disyari’atkannya akad nikah adalah surat an-Nisa` ayat 21:

‫ﺨ ﹾﺫﻥَ ِﻤ ﹾﻨ ﹸﻜ ْﻡ‬ ‫ﺽ ﻭََﺃ ﹶ‬ ٍ ‫ﻀ ﹸﻜ ْﻡ ِﺇﻟﹶﻰ َﺒ ْﻌ‬ ُ ‫ﺨﺫﹸﻭ ﹶﻨ ُﻪ َﻭ ﹶﻗ ْﺩ َﺃ ﹾﻓﻀَﻰ َﺒ ْﻌ‬ ‫ﻑ ﹶﺘ ْﺄ ﹸ‬ ‫ﻭَ ﹶﻜ ْﻴ ﹶ‬ (٢١:‫ﻏﻠِﻴﻅﺎﹰ )ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ‬ ‫ﻤِﻴﺜﹶﺎﻗﹰﺎ ﹶ‬

20

Abdul Azis Dahlan, et. al., op. cit., hlm.64

21

Muhammad Husain al-Zahabi, al-Syari’ah al-Islamiyah (Dirasat Muqaranat baina alMazahib ahl al-Sunnah wa Mazahib al-Ja’fariyah), Mesir: Dar al-Ta’lif, t.th. hlm. 50 22

Saekan dan Erniati Effendi, op. cit., hlm. 75

23 Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”23 Di samping itu, karena akad nikah merupakan salah satu bentuk dari perjanjian yang menuntut untuk dipenuhi, maka keberadaan akad nikah dapat juga didasarkan pada Surat al-Maidah ayat 1, sebagai berikut:

(١:‫ﻥ ﺁ َﻤﻨﹸﻭﺍ َﺃ ْﻭﻓﹸﻭﺍ ﺒِﺎ ﹾﻟ ُﻌﻘﹸﻭ ِﺩ )ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ‬ َ ‫ﻴَﺎ َﺃ ﱡﻴﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺫِﻴ‬ Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.”24 2. Syarat dan Rukun Akad Nikah Dalam Islam suatu perkawinan dianggap sah, apabila perkawinan itu dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Menurut Undang-undang Perkawinan Bab I, pasal 2, ayat (2), disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.25 Syarat dan rukun akad nikah merupakan dasar bagi suatu perkawinan, yang mana jika syarat dan rukun tersebut terpenuhi, maka perkawinan menjadi sah, dan sebaliknya jika syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak ada.

hlm. 1

23

Departemen Agama RI, op.cit., hlm.120

24

Ibid., hlm. 156

25

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Semarang: Aneka Ilmu, 1990, Cet I,

24 Syarat dan rukun dalam akad nikah adalah sesuatu yang berbeda. Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perkawinan namun di luar perbuatan itu. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Sebagian dari rukun nikah merupakan bagian dari persyaratan nikah. Oleh karena itu, persyaratan nikah mengacu pada rukun-rukunnya atau dengan kata lain, persyaratan nikah bertalian dengan keberadaan rukun-rukun nikah. Dalam akad nikah ada lima rukun yang harus dipenuhi, yaitu: 1. Calon Suami 2. Calon Isteri 3. Wali Nikah 4. Dua orang saksi 5. Sighot (Ijab dan qabul)26 Adapun yang menjadi syarat-syarat akad nikah adalah sebagai berikut: 1. Calon Suami, syaratnya: a. Beragama Islam b. Laki-laki c. Jelas orangnya d. Dapat memberikan persetujuan e. Tidak terdapat halangan perkawinan 2. Calon Isteri, syaratnya: 26

Abdurrahman Al Jaziri, Kitab Fiqh ‘ala Mazhab al-Arba’ah, Juz. IV, Mesir: al Maktabah al –Tijaroh al-Kubro, 1969, hlm. 12

25 a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani b. Perempuan c. Jelas orangnya d. Dapat dimintai persetujuannya e. Tidak terdapat halangan perkawinan 3. Wali Nikah, syaratnya: a. Laki-laki b. Dewasa c. Mempunyai hak perwalian d. Tidak terdapat halangan perwaliannya 4. Saksi Nikah, syaratnya: a. Minimal dua orang laki-laki b. Hadir dalam ijab qabul c. Dapat mengerti maksud akad d. Islam e. Dewasa 5. Ijab qabul, syaratnya: a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali b. Adanya penerimaan dari calon mempelai pria c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahnya. d. Antara ijab dan qabul bersambungan e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

26 f. Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah. g. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang, yaitu; calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan atau wakilnya, dan dua orang saksi.27 Itulah syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad nikah demi sahnya perkawinan. C. Pandangan Ulama Tentang Khitbah dan Akad Nikah 1. Pandangan Ulama Tentang Khitbah Mayoritas ulama menyatakan bahwa hukum khitbah tidak wajib, sehingga secara otomatis khitbah boleh dilaksanakan sebelum terjadinya akad nikah. Meskipun hukum khitbah tidak wajib, tetapi khitbah sangat perlu untuk dilaksanakan, karena khitbah merupakan perbuatan yang mempunyai tujuan demi kebaikan. Mengingat pentingnya khitbah ini, maka tak mengherankan jika Daud al-Zahiri menyatakan bahwa hukum khitbah adalah wajib.28 Bahkan dalam masyarakat Indonesia khususnya, khitbah (tunangan) adalah hal yang telah umum bahkan hampir pasti dilakukan sebelum terjadi akad nikah. Maka tak mengherankan jika pelaksanaan khitbah ini biasanya dilaksanakan dengan disertai berbagai acara sangat meriah sesuai dengan tradisi yang berlaku di daerah setempat. Pelaksanaan upacara dalam khitbah (tukar cincin, pemberian

27

Ahmad Rofiq, op. cit., hlm. 71-72

28

Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Juz II, t.tp.: Dar al-Fikr, t.th., hlm.2

27 hadiah, dan lain-lain) diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syara’ (Hukum Islam). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa khitbah bukanlah akad pernikahan, tetapi hanya sebatas janji ikatan untuk melakukan akad pernikahan, sehingga masih ada kemungkinan gagalnya atau pemutusan khitbah tersebut. Dari sini kemudian muncul persoalan mengenai kedudukan mahar atau pemberian-pemberian yang telah dilakukan. Persoalan ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena memang tidak terdapat dalil-dalil yang menjelaskan masalah ini dengan jelas. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa peminang berhak meminta kembali mahar atau pemberian yang telah diberikan kepada pihak terpinang. Jika barang itu telah rusak atau hilang, maka barang tersebut diminta sesuai dengan nilai atau harganya. Fuqaha Hanabilah dan sebagian Fuqaha Tabi’in memandang bahwa peminang tidak mempunyai hak untuk meminta kembali barang yang telah diberikan, karena pemberian ini diqiyaskan dengan hibah. Pemberian (hibah) tidak boleh diminta kembali, kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya.29 Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika pemutusan khitbah berasal dari pihak peminang, maka peminang tidak mempunyai hak untuk meminta kembali pemberian itu. Sebaliknya, jika yang

29

Hady Mufaat Ahmad, op. cit., hlm.54

28 membatalkan dari pihak yang terpinang, maka wajib bagi si terpinang untuk mengembalikan pemberian dari pihak peminang. 2. Pandangan Ulama Tentang Akad Nikah Akad nikah merupakan hal yang mutlak atau harus dilakukan dalam suatu perkawinan. Akan tetapi tidak semua akad nikah dapat dianggap benar menurut hukum perkawinan Islam. Akad nikah baru dianggap benar dan sah jika memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh syari’at Islam. Namun begitu dalam hal-hal tertentu masih terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama fiqh. Mengenai sahnya nikah para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan dengan akad, yang meliputi ijab dan qabul antara perempuan yang dilamar (wakil atau wali) dengan lelaki yang melamarnya atau wakilnya.30 Dalam hal persetujuan seorang gadis dengan menampakkan sikap diam tidak diperselisihkan, kecuali pengikut Imam Syafi’i yang menyatakan bahwa persetujuan seorang gadis harus dalam bentuk kata-kata, jika orang yang menikahkan bukan ayah atau kakeknya.31 Masalah redaksi yang digunakan dalam akad nikah menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa akad boleh dilakukan dengan segala redaksi, yang penting lafal itu menunjukkan maksud menikah. Bahkan dibolehkan menggunakan lafal 30

Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Madzhab, Terj. Masykur A. B., Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera Basritama, 2002, hlm. 309 31

Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm. 335

29 al-tamlik (pemilihan), al-hibah (penyerahan), al-bay’ (penjualan), al-‘ata’ (pemberian),

al-ibadah

(pembolehan)

dan

al-ihlal

(penghalalan),

sepanjang akad tersebut disertai qarinah (kaitan) yang menunjukkan arti nikah.32 Sedangkan menurut Imam Syafi’i, akad nikah hanya bisa terjadi dengan kata-kata nikah atau tazwij.33 Imam Maliki dan Hambali berpendapat bahwa akad nikah dianggap sah apabila menggunakan lafal al-nikah dan al-zawaj serta lafal-lafal bentukannya.34 Sementara mazhab Imamiyah menyatakan bahwa ijab harus menggunakan lafal zawwajtu atau ankahtu dalam bentuk fi’il madi. Karena kedua lafal inilah yang menunjukkan maksud pernikahan, sedangkan bentuk fi’il madi memberi arti kepastian. Selain dari persoalan-persoalan di atas, sebenarnya masih banyak hal-hal yang menjadi perdebatan ulama berkaitan dengan akadnikah, tetapi menurut penulis yang dikemukan di atas telah mewakilinya, sehingga tidak perlu dibahas satu-persatu.

32

Muhammad Jawad Mughniyah, op. cit., hlm. 309

33

Ibn Rusyd, op. cit., hlm. 335

34

Muhammad Jawad Mughniyah, op. cit.,hlm. 311