Kedudukan Pembukaan Uud 1945 3c613e

A. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 1. Pembukaan UUD 1945 sebagai Pernyataan Kemerdekaan Yang Terinci Perlu dipahami bahwa hakikatnya makna Proklamasi itu memiliki dua makna yaitu: a. Suatu pernyataan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. b. Tindakan-tindakan yang harus segera dilaksanakan berkaitan dengan proklamasi tersebut, yaitu mulai detik proklamsi tersebut bangsa Indonesia menyusun negara yang merdeka yang memiliki kedaulatan sendiri untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu masyarakat yang adildan makmur baik material maupun spiritual. Dalam Pembukaan UUD 1945 baik pernyataan proklamasi (pada alinea III), maupun tindakan-tindakan tentang pembentukan negara republik Indonesia dirici sejak alinea III. Kemudian pada alinea IV diawali dengan kalimat “…. kemudia dari pada itu ….”, yang berarti setelah berdirinya negara republik Indonesia maka dibentuklah suatu pemerintahan negara yang rinciannya adalah sebagai berikut: a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. b. Memajukan kesejahteraan umum mencerdasan kehidupan bangsa. c. Serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. d. Untuk membentuk pemerintahan negara agar melaksanakan tujuan negara yang demikian ini, dan disusunlah suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia. e. Undang-Undang yang dimaksudkan itu, terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. f. Negara republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat tersebut berdasarkna pada Ketuhanan Yang Maha Kuasa serta kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan lain perkataan Negara yang berdasarkan Pancasila. 2. Kedudukan dan Fungsi Pembukaan UUD 1945 sebagai Dasar Rangka dan Suasana bagi Kehidupan Negara dan Tertib Hukum Indonesia Dalam pengertian ini isi yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 bilamana dirinci secara sistematis merupakan suatu kesatuan yang bertingkat dan berfungsi sebagai dasar, rangka dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia, yang rinciannya adalah sebagai berikut: a. Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945, yang berkedudukan juga sebagai pandangan hidup bangsa, adalah merupakan dasar filsafat, asas kerokhanian dan basis bagi berdirinya Negara Republik Indonesia (sebagai dasar). b. Di atas basis atau dasar tersebut berdirilah Negara Indonesia dengan asas politik negara yang berupa bentuk Republik yang Berkedaulatan Rakyat. c. Kemudian selanjutnya di atas kedua basis tersebut diwujudkanlah pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara Indonesia yang tercantum dalam peraturan pokok hukum positif Indonesia yang termuat dalam UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pengertian inilah maka kerangka sistem pelaksanaan dan penyelenggaraan negara dapat terwujud (sebagai rangka). d. Selanjutnya di atas Undang-Undang Dasar sebagai basis berdirinya bentuk, susunan dan sistem pemerintahan, serta seluruh peraturan hukum positif yang mencakup segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam suatu hidup bersama secara kekeluargaan.

e. Keseluruhannya itu adalah dalam rangka untuk mewujudkan suatu tujuan bersama, seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, untuk mencapai kebahagiaan baik jasmaniah maupun rokhaniah. Dengan demikian keseluruhannya itu merupakan suatu kesatuan yang bertingkat dan seluruh kehidupan bangsa dan negara beserta seluruh sistem hukumnya secara keseluruhan berdiri di atas dan diliputi oleh asas kerokhanian Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, dalam pengertian inilah maka Pembukaan UUD 1945 adalah (sebagai suasana). 3. Pembukaan Memuat Sendi-sendi Mutlak Kehidupan Negara Menurut ilmu hukum Pembukaan UUD 1945 merupakan Pokok Kaidah negara yang Fundamental (Staatsfundamentalnorm). Maka selain merupakan suasana kerokhanian dari UUD 1945, Pembukaan UUD 1945 juga merupakan pangkal derivasi (sumber penjabaran normatif) dari pasal UUD 1945 dan hukum positif lainnya. Oleh karena itu dalam Pembukaan UUd 1945 terkandung di dalamnya sendi-sendi mutlak bagi kehidupan negara sebagai berikut: a. Hakikat dan Sifat Negara b. Tujuan Negara c. Kerakyatan (Demokrasi) d. Dasar Pemerintahan Negara e. Bentuk Susunan Persatuan 4. Nilai-nilai Hukum Tuhan, Hukum Kodrat dan Hukum Etis Yang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 Dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung pengakuan hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum etis serta hukum filosofis. Bilamana kita rinci urut-urutan hukum tersebut dalam kaitannya dengan realisasi dan pelasanaan tertib hukum Indonesia adalah sebagai berikut: Berdasarkan kedudukannya maka urut-urutannya adalah hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum etis. Kemudian sebagaimana kita ketahui dilanjutkan pada alinea IV terdapat asas kerokhanian negara (Pancasila) dan dalam hal ini sebagai hukum filosofis, kemudian di atas dasar filsafat Pancasila didirikan negara Indonesia dan selanjutnya realisasi pelaksanaan dalam negara Indonesia dikongkritisasikan ke dalam hukum positif Indonesia. Hubungan keempat hukum tersebut adalah sebagai berikut : bahwa hukum Tuhan, hukum kodrat dan huku, etis berturut-turut merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum positif Indonesia, sedangkan hukum filosofis (yaitu dasar filsafat Pancasila) adalah merupakan pedoman-pedoman dasar dalam bentuk dan sifat tertentu yang disimpulkan dari hukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum etis. Adapun Pancasila sebagai hukum filosofis adalah merupakan sumber bentuk dan sifat. Kerangkat hukum sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya dengan negara Indonesia adalah memiliki hubungan sebagai berikut: bahwa negara Indonesia terhadap nilai-nilai hukum tuhan, hukum kodrat, hukum etis dan hukum filosofis yaitu mengambilnya sebagai materi, nilai, bentuk dan sifat dari unsur-unsur nilai-nilai hukum tersebut. Kemudian dalam pelaksanaannya secara aktif yaitu memberikan dan mewujudkan nilai-nilai hukum tersebut untuk menjabarkannya dalam hukum positif Indonesia dengan menyesuaikan berdasarkan keadaan, kebutuhan, kepentingan, tempat, waktu dan kebijaksanaan (Notonagoro, 1974 : 25,26).

B. Fungsi Pembukaan UUD 1945 dan Pokok-Pokok Pikiran Berdasarkan isis dari penjelasan resmi Pembukaan UUD 1945 tersebut bahwa dengan PokokPokok Pikiran tersebut nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dijelmakan atau dijabarkan secara normatif dalam pasal-pasal UUD 1945. Pokok-pokok Pikiran tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pokok Pikiran Pertama : Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Pokok Pikiran Kedua : Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Pokok Pikiran Ketiga : Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. 4. Pokok Pikirin Keempat : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, menurut Penjelasan Undang-Undang dasar ini, merupakan penjelasan logis dari inti alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Atau dengan lain perkataan bahwa keempat pokok pikiran tersebut tidak lain adalah merupakan penjabaran dari Dasar Filsafat Negara, Pancasila. 1. Pembukaan UUD 1945 Merupakan Suasana Kebatinan dari UUD 1945 Berdasarkan penjelasan sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945 tersebut maka pengertian suasana kebatinan dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi sangat penting untuk kita pahami hakikatnya. Sebagaimana diketahui bahwa Empat Pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan penjelmaan dari asas kerokhanian negara Pancasila. Pokok Pikiran I merupakan penjelmaan dari asas kerokhanian negara Pancasila. Pokok Pikiran I merupakan penjelmaan sila ketiga. Pokok Pikiran II sebagai penjelmaan sila kelima, pokok pikiran III sebagai penjelmaan sila keempat, dan Pokok Pikiran IV sebagai penjelmaan sila pertama dan kedua. Dengan lain perkataan UUD negara Indonesia berdasarkan dan diliputi oleh nilai-nilai kerokhanian yang universal yaitu : Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadian. Dasar-dasar kerokhanian Ketuhanan dan Kemanusiaan memberikan ciri dan sifat UUD negara Indonesia tidak bersifat sekuler dan positivistik namun tetap berasas kerokhanian nilai-nilai religius, nilai-nilai moral dan kodrat manusia. Suasana kerokhanian persatuan dan kerakyatan, memberikan sifat dan ciri UUD negara Indonesia adalah merupakan suatu kesatuan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu merupakan suatu kesatuan Tertib Hukum Nasional Indonesia. Dengan asas kerokhanian kerakyatan yang berdasar atas permusyawaratan/perwakilan memberikan ciri dan sifat UUD negara Indonesia berasaskan kekeluargaan integralistik, bukan beraliran liberal yang mendasarkan pada kebebasan individu dan juga bukan paham aliran demokrasi organis, Suasana kerokhanian keadilan memberikan ciri dan sifat UUD negera Indonesia berdasarkan nilai-nilai keadilan kemanusiaan dan keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial) baik dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara.

2. Pembukaan UUD 1945 Mewujudkan Cita-cita Hukum yang Menguasai Hukum Dasar Negara Pembukaan UUD 1945 dalam filsafat hukum memiliki hakikat kedudukan sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental (Staatsfundamentalnorm) bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Oleh karena itu Pembukaan UUD 1945 merupakan norma dasar yang memberikan arah serta dasar-dasar cita-cita hukum bagi UUD negara. 3. Pembukaan UUD 1945 Merupakan Sumber Semangat bagi UUD 1945 Bilamana dirinci semangat yang dimaksud semangat sebagaimana terkandung dalam Pokokpokok Pikiran adalah sebagai berikut: a. Semangat Persatuan b. Semangat Keadilan Sosial c. Semangat Kerakyatan yang Berdasar Atas Permusyawaratan/Perwakilan d. Semangat Ketuhanan dan Semangat Kemanusiaan yang adil dan beradab Demikianlah kiranya sumber semangat bagi UUD negara tidak lain adalah merupakan pengejamantahan Pokok Pikiran sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, karena sebagaimana diketahui bahwa Pokok Pikiran merupakan suasana kebatinan dari UUD negara.

C. Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UndangUndang Dasar 1945 Rangkaian isi, arti makna yang terkandung dalam masing-masing alinea dalam pembukaan UUD 1945, melukiskan adanya rangkaian peristiwa dan keadaan yang berkaitan dengan berdirinya Negara Indonesia melaui pernyataan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia. Adapun rangkaian makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut: 1. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya negara, yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang menjadi latar belakang pendorong bagi Kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya negara Indonesia (alinea I, II, danb III Pembukaan). 2. Yang merupakan ekspresi dari peristiwa dan keadaan setelah negara Indonesia terwujud (alinea IV Pembukaan). Perbedaan pengertia serta pemisahan antara kedua macam peristiwa tersebut ditandai oleh pengertian yang terkandung dalam anak kalimat, “Kemudian daripada itu” pada bagian keempat Pembukaan UUD 1945, sehingga dapatlah ditentukan sifat hubungan antara masing-masing bagian Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945, adalah sebagai berikut: 1. Bagian pertama, kedua, dan ketiga Pembukaan UUD 1945 merupakan segolongan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan “kausal organis” dengan Batang Tubuh UUD 1945. 2. Bagian keempat, Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang bersifat “kausal organis” dengan Batang Tubuh UUD 1945, yang mencakup beberapa segi sebagai berikut : Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada. a. Yang diatur dalam UUD, adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara. b. Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat. c. Ditetapkan dasar kerokhanian negara (dasar filsafat negara Pancasila).

D. Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Pancasila Pembukaan UUD 1945 bersama-sama dengan Undang-Undang Dasar 1945 diundangkan dalam berita Republik Indonesia tahun II No. 7, ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Inti dari Pembukaan UUD 1945, pada hakikatnya terdapat dalam alinea IV. Sebab segala aspek penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila terdapat dalam Pembukaan alinea IV. Oleh karena itu, justru dalam Pembukaan itulah secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia. Maka hubungan antara Pembukaan UUD 1945 adalah sifat timbal balik sebagai berikut: Hubungan Secara Formal Berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Bahwa rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. (2) Bahwa Pembukaan UUD 1945, berdasarkan pengertian ilmiah merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan yaitu: (a) Sebagai dasarnya, karena Pembukaan UUD 1945 itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia. (b) Memasukkan dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib hukum tertinggi. (3) Bahwa dengan demikian Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi, selain sebagai Mukadimah dari UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Karena Pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah Pancasila adalah tidak tergantung pada Batang Tubuh UUD 1945, bahkan sebagai sumbernya. (4) Bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan dan fungsi sebagai Pokok Kaidah Negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. (5) Bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945, dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah dan terletak pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia. Dengan demikian Pancasila sebagai substansi esensial dari Pembukaan dan mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam Pembukaan, sehingga baik rumusan maupun yurisdiksinya sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Maka perumusan yang menyimpang dari Pembukaan UUD 1945, bahkan berdasarkan hukum positif sekalipun dan hal ini sebagaimana ditentukan dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. (Juncto Tap No. V/MPR/1973). Hubungan Secara Meterial Berdasarkan urut-urutan tertib hukum Indonesia Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi, adapun tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila, atau dengan lain perkataan Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi sumber bentuk dan sifat.

Selain itu dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah negara yang Fundamental, maka sebenarnya secara material yang merupakan esensi atau inti sari dari Pokok Kaidah negara fundamental tersebut tidak lain adalah Pancasila (Notonagoro, tanpa tahun : 40).

E. Hubungan Antara Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 Kebersatuan antara Proklamasi dengan Pembukaan UUD 1945 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. (1) Disebutkannya kembali pernyataan Proklamasi Kemerdekaan dalam alinea ketiga Pembukaan menunjukkan bahwa antara Proklamasi dengan Pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. (2) Ditetapkannya Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan ditetapkannya UUD. Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi tindak lanjut dari Proklamasi. (3) Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya adalah merupakan suatu pernyataan kemerdekaan yang lebih terinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan, dalam bentuk Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dengan berdasarkan asasa kerokhanian Pancasila. Berdasarkan sifat kesatuan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka sifat hubungan antara Pembukaan dengan Proklamasi adalah sebagai berikut : Pertama, memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu menegakkan hak kodrat dan hak moral dari setiap bangsa akan kemerdekaan, dan demi inilah maka Bangsa Indonesia berjuang terus menerus sampai bangsa Indonesia mencapai pintu gerbang kemerdekaan (Bagian pertama dan kedua Pembukaan). Kedua, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa perjuangan gigih bangsa Indonesia dalam menegakkan hak kodrat dan hak moral itu adala hsebagai gugatan di hadapan bangsa-bangsa di Indonesia terhadap adanya penjajahan atas bangsa Indonesia yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu telah diriridhloi oleh Tuhan YangMaha Kuasa dan kemudian bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya (Bagian ketiga Pembukaan). Ketiga, Memeberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakan Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperlukan melalui perjuangan luhur, disusun dalma suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Bagian keempat Pembukaan UUD 1945). Penyusunan UUD ini adalah untuk dasar-dasar pembentukan pemerintahan negara Indonesia dalam melaksanakan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa (tujuan ke dalam). Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian

abadi dan keadilan sosial (tujuan ke luar atau dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia). Proklamasi 17 Agustus 1945 pada hakikatnya bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan suatu prasyarat untuk mencapai suatu tujuan dari bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu Proklamasi sebenarnya memiliki dua macam makna yang esssensial sebagai berikut: (1) Pernyataan bangsa Indonesia baik kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar, bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. (2) Tindakan-tindakan yang segera harus dilaksanakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut. Seluruh makna Proklamasi tersebut dirinci dan mendapat pertanggungjawaban dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut. (1) Bagian pertama Proklamasi, mendapatkan penegasan dan penjelasan pada bagian pertama sampai dengan ketiga pembukaan UUD 1945. (2) Bagian kedua Proklamasi yaitu tindakan yang segera harus dilaksanakan berkaitan dengan Proklamasi yaitu suatu pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Adapun prinsip-prinsip negara yang terkandung dalam Pembukaan tersebut adalah sebagai berikut. (a) Hal tujuan negara yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan negara. (b) Hal adanya harus diadakannya UUD Negara sebagai landasan pembentukan Pemeritahan negara. (c) Hal bentuk negara Republik yang berkedaulatan rakyat. (d) Hal asas kerokhanian (dasar filsafat) negara yaitu Pancasila. Berpegang pada sifat hubungan antara Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD 1945 yang tidak hanya menjelaskan dan menegaskan, akan tetapi juga mempertanggungjawabkan Proklamasi, maka hubungan tersebut tidak hanya bersifat fungsional korelatif, melainkan juga bersifat kesatuan organis. Hal ini berarti bahwa antara Proklamasi dengan Pembukaan merupakan suatu kesatuan yang bulat, dan apa yang terkandung dalam Pembukaan adalah merupakan suatu amanat yang luhur dan suci dari Proklamasi 17 Agustus 1945 (Darmidihardjo, 1979 : 232,233).