Kebijakan Ekonomi 1i67b

Kebijakan Ekonomi Kebijakan ekonomi adalah mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi, kebijakan ini dapat pula mencakup didalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga, dan anggaran pemerintah serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian. Macam-Macam Kebijakan Ekonomi A. Kebijakan Mikro Kebijakan mikro adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang dilakukan oleh atau disektor mana dan diwilayah mana perusahaan yang bersangkutan beroperasi. Contoh kebijakan pemerintah : o

Menetapkan harga minimum dan maksimum untuk melindungi produsen atau konsumen.

B. Kebijakan Meso Kebijakan Meso dibagi menjadi 2 arti yaitu : 1. Kebijakan ekonomi meso dalam arti sektoral adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditunjukan pada sektor-sektor tertentu. Kebijakan ini mencangkup keuangan, distribusi, produksi, tata niaga, sistem pengadaan bahan baku, ketenagakerjaan, termasuk system penggajian, investasi, jaminan sosial bagi bekerja dan sebagainya. 2. Kebijakan ekonomi meso dalam arti regional adalah kebijakan ekonomi yang ditunjukan pada wilayah tertentu. C. Kebijakan Makro Kebijakan ini mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional. Berikut ini contoh kebijakan makro, yaitu : 1. Kebijakan Moneter 2. Kebijakan Fiskal 3. Kebijakan Pendapatan 4. Kebijakan Ekonomi Internasional Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut di lakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.

Kebijakan moneter dapat di golongkan menjadi dua, yaitu : 1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar. 2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy). Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain: a)

Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

b)

Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

c)

Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)

d)

Himbauan Moral (Moral Persuasion)

Tujuan Kebijakan Moneter :  Stabilitas Ekonomi  Kesempatan Kerja  Kestabilan Harga  Neraca Pembayaran Internasional Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy) Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Sifat kebijakan fiskal pemerintah ada dua yaitu :  Kebijakan yang bersifat ekspansif dilakukan pada saat perekonomian sedang menghadapi masalah pengangguran yang tinggi. Tindakan yang diakukan pemerintah adalah dengan memperbesar pengeluaran pemerintah (misalnya menambah subsidi kepada rakyat kecil) atau mengurangi tingkat pajak.  Kebijakan fiskal kontraktif adalah bentuk kebijakan fiskal yang dilakukan pada saat perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh atau menghadapai inflasi. Tindakan yang dilakukan adalah mengurangi pengeluaran pemerintah atau memperbesar tingkat pajak.

Tujuan dari kebijakan fiskal : 1) Untuk meningkat laju investasi 2) Untuk mendorong investasi optimal secara sosial 3) Untuk meningkatkan kesempatan kerja 4) Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidakstabilan internasional 5) Untuk menanggulangi inflasi 6) Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional Fungsi utama kebijakan fiskal : 1. Fungsi Alokasi 2. Fungsi Distribusi 3. Fungsi Stabilisasi Bentuk – bentuk kebijakan fiskal 1. Kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa. 2. Kebijakan yang menyangkut perpajakan 3. Kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer Hubungan Antara Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal Kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. KEBIJAKAN EKONOMI PADA MASA ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN REFORMASI PERSAMAAN •

Sama-sama masih terdapat ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan

1. Orde lama : Setelah Indonesia Merdeka, ketimpangan ekonomi tidak separah ketika zaman penjajahan namun tetap saja ada terjadi ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan. 2. Orde baru : rasio pendapatan penduduk daerah terkaya dan penduduk daerah termiskin meningkat dari 5,1 (1971) menjadi 6,8 (1983) dan naik lagi menjadi 9,8 (1997). 3. Reformasi : ketimpangan distribusi pendapatan semakin tinggi dari 0,29 (2002) menjadi 0,35 (2006).

•

Adanya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)

1. Orde Lama: Walaupun kecil, korupsi sudah ada. 2. Orde Baru: Hampir semua jajaran pemerintah koruptor (KKN). 3. Reformasi: Walaupun sudah dibongkar dan dipublikasi di mana-mana dari media massa,media elektronik,dll tetap saja membantah melakukan korupsi. PERBEDAAN •

Orde lama : kebijakan pada pemerintah, berorientasi pada politik, semua proyek diserahkan kepada pemerintah, sentralistik, tidak mengenal demokrasi.

•

Orde baru : kebijakan masih pada pemerintah, namun sektor ekonomi sudah diserahkan ke swasta/asing, fokus pada pembangunan ekonomi, sentralistik, tidak mengenal demokrasi.

•

Orde reformasi : pemerintahan tidak punya kebijakan (menuruti alur parpol di DPR), pemerintahan lemah, dan muncul otonomi daerah kebablasan, demokrasi sudah baik, tidak jelas apa orientasinya.

Kesimpulan Kebijakan ekonomi adalah mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi, kebijakan ini dapat pula mencakup didalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga, dan anggaran pemerintah serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian. Kebijakan ekonomi terdiri dari 3 macam yaitu kebijakan mikro, kebijakan meso, dan kebijakan makro. Kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat berhargta itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan memperngaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada giliranya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa.

3. Kebijakan Pendapatan 4. Kebijakan Ekonomi Internasional 

Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi atau mengendalikan tingkat kenaikan harga-harga dan upah nominal. 

Kebijakan Ekonomi Internasional

Merupakan kebijakan yang ditujukan untuk memepengaruhi posisi keuangan dan moneter dari suatu negara.