Kak Kesehatan Kerja 2018 72392h

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS KLANGENAN

Jln. OTTISTA No.7 Desa KLANGENAN Tlp.(0231) 341363 Email : puskesmasklangenan @gmail.com 45156 KERANGKA ACUAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN KERJA NOMOR:B/KAK/PKM KLANGENAN/006/II/2017

I. Pendahuluan Perilaku masyarakat yang diharapkan dalam Indonesia Sehat 2025 adalah perilaku yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah resiko

penyakit terjadinya penyakit ; melindungi diri dari ancaman penyakit dan

masalah kesehatan lainnya : sadar hukum , serta berprestasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat, termasuk menyelenggarakan masyarakat sehat dan aman (safe community ). Dengan

berlandaskan

pada

dasar

Pembangunan

Kesehatan

dan

untuk

mewujudkan visi Indonesia Sehat 2025, ditetapkan 4 (empat ) misi Pembangunan Kesehatan, yang salah satunya , yaitu : Kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap individu,

keluarga

dan

masyarakat

untuk

menjaga

kesehatan,memimih,

dan

mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan. Dalam undang – undang Nomor 23 tahun 1992 pasal 23 tentang kesehatan kerja disebutkan bahwa upaya kesadaran kerja wajib diselenggarakan pada setiap tempat kerja., khususnya tempat kerja yang mempunyai resiko bahaya kesehatan bagi pekerja agar pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, untuk memperoleh produktivitas kerja yang optimal, sejelas dengan program perlindungan tenaga kerja.

II. Latar Belakang Program kesehatan kerja merupakan suatu upaya kesehatan kerja bagi masyarakat pekerja. Bentuk upaya pelayanan kesehatan kerja adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat pekerja mencakup upaya peningkatan dan pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa daerah diberi wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional . Sebagai penjabaran lebih lanjut telah dikeluarkan

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenagan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Salah satunya bidang kesehatan termasuk kesehatan kerja menjadi kewenangan daerah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/ Kota Dibeberapa daera di Indonesia Pelayanan kesehatan kerja belum banyak dilakukan, hal ini berdasarkan hasil need assessment survey yang dilakukan –pada beberapa propinsi di Indonesia. Secara faktual menggambarkan wawasan mengenai yang kesehatan kerja masih kurang dan sumber daya manusia di bidang K3 masih kurang serta sistem informasi kesehatan kerja yang masih belum dilaksanakan. Salah satu permasalahan kesehatan nasional, baik masa kini maupun dekade mendatang adalah penanggulang dan penatalaksanaan berbagai penyakit yang berkaitan dengan adanya peningkatan intensitas industrialisasi. Berbagai penyakit sehubungan dengan pencemaran lingkungan maupun penyakit-penyakit yang diperoleh dari tempat kerja atau karena pekerjaannya diperkirakan akan meningkat baik kuantitas maupun itensitasnya. Untuk itu diperlukan perencanaan maupun pengembangan institusi pelayanan yang memiliki kemampuan, mutu pelayanan dalam satu kerangka sistem rujukan yang berkesinambungan. Penatalaksanaan penyakit akibat kerja (PAK ) dan penyakit akibat hubungan kerja (PHAK ) ,haruslah dilaksanakan dan dikembangkan berdasarkan suatu bentuk atau pola pelayanan dasar. Peran serta masyarakat dan rujukan upaya kesehatan dengan kata lain penata-laksanaan penyakit akibat kerja, harus harus dilakukan dan dikembangkan secara berjenjang dan memiliki sistem rujukan dari bentuk pelayanan yang paling sederhana sampai bentuk pelayanan yang sesuai dengan kemajuan IPTEK, tanpa mengabaikan bentuk – bentuk partisipasi masyarakat dan kerja sama lintas sektor pada setiap jenjang pelayanan. Di Puskesmas Klangenan terdapat 2 Pos UKK yang telah terbentuk dan berdiri sejak tahun 2008 yaitu pos ukk Prima di desa Serang ( Pandai besi ) dan pos ukk Sehat di desa Danawinangun (tahu) masih produktif dan kejadian akibat kerja sekurang – kurangnya sekali dalam sebulan datang berobat ke tempat pelayanan Pos UKK. Dari data tersebut maka prioritas upaya kesehatan kerja yang bermutu di Puskesmas Klangenan adalah : a. Pendataan semua kelompok kerja yang ada diwilayah kerja puskesmas b. Pelayanan Kesehatan kerja dasar c. Pelayanan penanganan Penyakit Akibat Kerja (PAK ), Penyakit Akibat Hubungan Kerja ( PHAK ) , dan Kecelakaan Kerja (KAK ) d. Kerjasama jejaring dalam rangka sistem penetalaksanaan pelayanan kesehatan kerja.

III. Tujuan Umum dan Khusus A. Tujuan umum Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat pekerja yang bermutu, merata dan terjangkau untuk meningkatkan produktivitas kerja masyarakat pekerja dan kondisi kerja yang aman, sehat dan produktif B. Tujuan Khusus 1. Tersedianya standar pelayanan kesehatan kerja dasar 2. Medorong terbentuknya jejaring kerja pelayanan kesehatan kerja dasar yang sadar mutu / berkualitas 3. Memelihara dan meningkatkan kemitraan lintas program, lintas sektor, toma , Organisasi dan dunia usaha dalam pembinaan pelayanan kesehatan kerja dasar.

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan KEGIATAN POKOK Kegiatan

RINCIAN KEGIATAN

Didalam Penilaian dan pengendalian resiko

Gedung

Pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala dan khusus ( sebelum mutasi, setelah cuti sakit/ cuti panjang, kejadian luar biasa ) purna bakti Diagnosis dini dan pengobatan segera penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja Pelayanan IGD Pelayanan kesehatan umum, kuratif dan rehabilitasi Promosi kesehatan ditempat kerja Tindakan preventif bagi managemant dan kendali biaya dari resiko kesehatan dan keselamatan kerja Pencegahan kecelakaan Surveilans kesehatan kerja dan lingkunagan kerja Pencatatan, pelaporan, dokumentasian

Kegiatan Diluar Gedung

Pengumpulan data dasar Pemetaan jenis usaha,jumlah pekerja dan perkiraan faktor resiko dan besarnya masalah Pertemuan koordinasi tingkat kecamatan dengan lintas sektor Pertemuan dengan pengusaha dan serikat pekerja Pelatihan pekerja dan pengusaha oleh puskesmas

Kunjungan lapangan

Menentukan tindakan perbaikan Pemberian motifasi pengusaha Memfasilitasi pembentukan Pos UKK sektor Formal dan Informal

V. Cara Melaksanakan Kegiatan Secara umum dalam melaksanakan kegiatan upaya kesehatan kerja adalah berdasarkan petunjuk Standar Pelayanan Puskesmas dan mengikuti siklus PDCA ( Plan,Do, Chek, Action ) 1. Sosialisasi pelayanan kesehatan kerja 2. Pelayanan kesehatan kerja paripurna a. Identifikasi jenis usaha / kerja dan resiko b. Penyuluhan c. Pemeriksaan kesehatan 3. Pemeriksaan tempat kerja 4. Terbentuknya Pos UKK 5. Terlaksananya pertemuan lintas program dan lintas sektor 6. Terlatihnya Pelatihan P3k dan kader PosUKK RINCIAN KEGIATAN, SASARAN KHUSUS, CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN No

Kegiatan Pokok

1

Sasaran

Rincian

Sasaran

Umum

Kegiatan

Kegiatan

Kegiatan

Kinerja

Penilaian dan pengendalian

Di

Pelayanan

resiko

Dalam

Kesehatan

Pemeriksaan

Gedung

Kerja di

sebelum bekerja, berkalan

dan SOP pemeriksaan

puskesmas

dan

kesehatan calon pekerja

kesehatan

khusus

Cara Melaksanakan

(sebelum

Tersusunnya

panduan

Sesuai SOP

mutasi, setelah cuti sakit/ cuti panjang, kejadian luar biasa ) dan purnabakti Diagnosis

dini

dan

Tersusunya

panmduan

1.

Penyusunan

pengobatan segera penyakit

dan SOP penangganan

Panduan klinis DX

akibat kerja dan kecelakaan

PAK dan KK

dan pengobatan

kerja

Buku RJ. RI. IGD

PAK dan KK 2.

Pelayanan

Di

IGD, rawat jalan dan rawat inap Pelayanan kesehatan umum

Buku RJ. RI.

kuratif dan rehabilitasi

IGD

Sesuai SOP

SOP Rawat Jalan Promosi kesehatan ditempat kerja

Panduan penyuluhan KK

Penyuluhan ditempat kerja tentang : a.

Resiko pekerjaan

dan pencegahannya b.

Hygiene perorangan

c.

Jenis-jenis

APD

pemakaian d.

Norma

sehat

dalam

bekerja

budaya K3

Tindakan managemen

preventif dan

bagi

Terkumpulnya

data

e.

Gizi kerja

f.

Sanitasi industri

1.

Pencatatan

kendali

identifikasi potensi resiko

identifikasi

biaya dan resiko kesehatan

kesehatan ditempat kerja

pengukuran

dan keselamatan kerja

potensi

dan

resiko

kesehatan

di

tempat kerja 2.

Meremondasikan perbaikan lingkungan

kerja

bila ada ketidak sesuaian 3.

Memberikan pertimbangan kebijakan tentang kesehatan

kerja

kepada pimpinan managemen Pencegahan kecelakaan

1.

2.

Terkumpulnya

1.

Iventarisasi

jenis

data identifikasi

pekerjaan

agar

potensi

dapat mengetahui

resiko

kesehatan

resiko

ditempat kerja

miungkin timbul

Tersusunya

2.

panduan

Pemantauan kondisi

pelaatihan P3k 3.

yang

tempat kerja

Tersusunya

3.

Pelatihan P3K

panduan

4.

Pelatihan

pelatihan kader

kader

POS UKK

Pos UKK

Pencatatan, pelaporan dan

Format laporan bulanan

dokumentasi

Rekapitulasi data dari Buku

BP

dan

Pcare

online BPJS 2

Kegiatan

Terciptanya

diluar gedung

Tersusunnya data jenis

Identifikasi

kerjasama lintas

usaha,

pengukuran potensi resiko

program , lintas

dan resikonya

sektor,tokoh masyarakat dan pengusaha upaya kesehatan

Pengumpulan data dasar

pekerjaannya,

dan

kesehatan di tempat kerja

kerja Pemetaan

jenis

usaha,

jumlah pekerja dan perkiraan

Tersusunya

data

dan

pemetaan

Identifikas dan pengukuran potensi resiko kesehatan di

faktor resiko dan besarnya

tempat kerja

masalah Pertemuan koordinasi tingkat

Terjadwalnya

kecamatan

pertemuan

dengan

lintas

sektor

terwujudnya dari

lintas

rencana

Sosialisasi

kegiatan

dan

kesehatan kerja bagi tokoh

dukungan

masrakat, lintas program

program,

dan lintas sektoral dunia

lkintas sektor dan tokoh

usaha

masyarakat Pertemuan pengusaha

dengan dan

serikat

pekerja Pelatihan

Terwujudnya

dukungan

Pertemuan

pengusaha dan serikat

kecamatan

tingkat

pekerja pekerja

dan

pengusaha oleh puskesmas

Tersusunnya

panduan

Pelatihan didalam gedung

pelatihan P#K dan kader

puskesmas maupun diluar

Pos UKK

gedung,

bisa

di

perusahaan yang bersedia menjadi tempat pelatihan Kunjungan

lapangan

menetukan

tindakan

Buku Laporan Kunjungan

1.

Mengumpulkanda ta

perbaikan

identifikasi

potensi

resiko

kesehatan ditempat kerja. 2.

Memantau kondisi tempat kerja

Pemberian

motivasi

Memberikan pertimbangan

pengusaha

kebijakan kesehatan

tentang kerja

kepada

pimpinan manajemen Memfasilitasi

pembentukan

Terbentuknya Pos UKK

Sesuai SOP

Pos UKK sektor formal dan informal

VI. SASARAN

Masyarakat pekerja home industri pekerja informal yang ada di wilayah puskesmas Klangenan seperti usaha tahu, pandai besi, kapal – kapalan, kue basah / kering dan masakan, batako dan usaha bakso

VII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN Pelayanan kesehatan kerja di lakukan setiap 1 bulan sekali pada minggu kedua dan ke empat pada hari selasa di desa Serang dan kamis didesa Danawinangun

VIII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan tiap bulan sesuai dengan jadwal kegiatan, dengan pelaporan hasil – hasil yang dicapai pada bulan tersebut

IX. Pencatatan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Sistem ini diperlukan untuk “ Feed back mechanism “ ( individual kasus maupun hasil surveilans ) seperti pemantauan prevalensi, insiden penyakit dan angka kecelakaan akibat kerja. Sistem pencatatan dan pelaporan ini penting dalam perencanaan managemen kesehatan kerja menggunakan dan mengikuti sistem yang sudah ada dan mengamati azas kewilayahan ( Wilayah kerja puskesmas ) seperti SIMKK. Sistem ini perlu kerjasama dengan poliklinik perusahaan Dinas Kesehatan dan lintas sektor setempat untuk pemantauan dan analisis PAK, PAHK dan KK. Jenis

pelaporan

dan

frekuensinya

disesuaikan

dengan

sistem

informasi

Managemen. Kesehatan kerja ( SIM – KK ) yang berlaku, untuk saat ini pelaporan masih menggunakan format laporan manual.

X. Penutup Pelayanan kesehatan kerja dasar merupakan upaya penatalaksanaan PAK, PHAK dan KK dilakukan secara sistematik terrencana dan dilaksanakan pada setiap jenjang sesuai dengan kewenangannya selain itu diperlukan kerjasama / jejaring lintas program atau lintas sektor dalam rangka sistem penatalaksanaan pelayanan kesehatan kerja untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kerja.

Mengetahui, Kepala UPT Puskesmas Klangenan

Mengetahui, Penanggung Jawab UKM Puskesmas Klangenan

Klangenan, 02 Januari 2018 Pelaksana Program K3

dr. H. Asep Firmansjah,MH.Kes NIP. 19700904 200112 1 002

Sri Mega,S.Tr.Keb Nip.19691024 199003 2 003

Effi Rusmaladewi, Skep. Ners Nip.19670602 199401 2 001

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 279 MENKES / SK / IV / 2006 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPAYA KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI PUSKESMAS

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: a. Bahwa puskesmas sebagai sarana pelayanan kesehatan

strata I dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat b. Bahwa dalam rangka mengoptimalisasih dan mengintergrasikan semua upaya keperawatan kesehatan di puskesmas agar pelayanan yang diberikan bermutu, holistik dan kompherensip perlu adanya suatu pedoman yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan Mengingat

: 1. UU Nomor 23 tahun 1992 tentang

kesehatan ( Lembaran Negara

tahun 1992 )

Nomor 100 Tambahan lembaran – Negara Nomor 3495 ) 2. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125 . Tambah Lembaran Negara Nomor 4432 ) 3. UU Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran ( Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 116 Tambah Lembaran Negara Nomor 4431 ) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 , tentang Tenaga Kesehatan ( Lembar Negara Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637 ) 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239 / Menkes / SK / 2001 / Tentang Registrasi dan Praktek Perawat 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145 / MenKes / SK / X / 2003 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128 / MenKes / SK / IV / 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 839 / MenKes / SK / VI / 2009 Tentang Pengembangan Managemen Kinerja Perawat dan Bidan di Rumah Sakit di Puskesmas 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575 / MennKes / SK / XI / 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Depkes

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu

: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN

PENYELENGGARAAN UPAYA PERKESMAS DI PUSKESMAS Kedua

: PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPAYA PERKESMAS DI

Puskesmas sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan Ketiga

: Pedoman Penyelenggaraan Upaya Perkesmas di puskesmas

sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kedua digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Perkesmas di puskesmas Ketempat

: Pembinaan dan pengawasan pelaksana penyelenggaraan

Perkesmas puskesmas di laksanakan oleh Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dengan melibatkan organisasi Profesi sesuai dengan Tugas dan Fungsi masing - masing Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 21 April 2006 MENTERI KESEHATAN

Dr.dr. SITI FADILAH SUPARI, SP.JP ( K )