Hospital Bylaws 6y611u

A. Hospital Bylaws 1. Pengertian Rumah sakit sebagai salah satu penyelenggara pelayanan medis memiliki tugastugas pokok, yaitu memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan melalui pelayanan medis. Rumah sakit merupakan institusi yang padat modal, padat teknologi dan pada tenaga sehingga pengelolaan rumah sakit tidak bisa semata-mata sebagai unit sosial, melainkan rumah sakit mulai dijadikan subyek hokum dan sebagai target guugatan atas perilakunya yang dinilai merugikan. Hal ini menjadikan rumah sakit tidak hanya sebagai unit sosial tetapi menjadi unit sosio-ekonomi. Oleh karena itu, rumah sakit perlu mempunyai peraturan internal yang mengatur hubungan antara pemilik, pengeola dan staf medis yang sering disebut sebagai Hospital Bylaws atau Peraturan Internal Rumah Sakit. (1) Peraturan internal rumah sakit lebih merupakan “konstitusi” (anggaran rumah tangga) sebuah rumah sakit, dan secara yuridis hal ini tidak dapat dicampur dengan aturan yang seharusnya ditetapkan oleh eksekutif (Direktur rumah sakit) dalam satu produk hukum. Kekeliruan utama dalam memahami peraturan internal rumah sakit pada umumnya adalah menganggap peraturan internal rumah sakit sebagai: 1) Seperangkat SOP rumah sakit; 2) Seperangkat peraturan direksi untuk menyelenggarakan rumah sakit; 3) Kebijakan tertulis rumah sakit; dan 4) Job description tenaga kesehatan dan petugas rumah sakit. Kekeliruan pemahaman tersebut berakibat rumah sakit menganggap sudah mempunyai peraturan internal rumah sakit karena untuk memenuhi akreditasi rumah sakit, rumah sakit telah menyusun berbagai kebijakan dan prosedur. Padahal yang dimaksud dengan peraturan internal rumah sakit bukan kebijakan teknis operasional tersebut tetapi lebih mengatur pemilik atau yang mewakili, direktur rumah sakit dan staf medis merupakan “triad” atau “tiga tungku sejerangan”, sehingga perlu ada pengaturan yang jelas agar fungsi bisnis dan fungsi iptek dapat berjalan selaras, yang pada akhirnya dapat tercapainya efisiensi, efektivitas dan ualitas pelayanan (2). Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan pengertian pengaturan internal rumah sakit atau hospital bylaws sebagai berikut:

a) Pengaturan internal rumah sakit adalah suatu produk hukum yan merupakan konstitusi sebuah rumah sakit yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit atau yang mewakili. b) Peraturan internal rumah sakit bukan merupakan kumpulan peraturan peraturan teknis istratif ataupun klinis sebuah rumah sakit, oleh karena itu SOP atau protap, uraian tugas, surat keputusan direktur dan lain sebagainya bukan peraturan internal rumah sakit teteapi lebih merupakan kebijakan teknis operasional. c) Peraturan internal rumah sakit mengatur: 1) Organisasi pemilik atau yang mewakili. 2) Peran, tugas dan kewenangan pemilik atau yang mewakili. 3) Pern, tugas dan kewenangan Direktur rumah sakit. 4) Peran, tugas dan kewenangan staf medis. (2). 2. Dasar hukum Dasar hukum dari keberadaan Hospital Bylaws dalam mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) dn Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di rumah sakit. Dalam meningkatkan kesadaran hukum, peraturan internal rumah sakit tersebut menjadi acuan yang sangat penting bagi rumah sakit. Rumah sakit mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai institusi yang bergerak di bidang hubungan hukum dalam masyarakat dan sebagai tempat yang bertanggung jawab terhadap tenaga professional yang dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada etik profesi. (1) 3. Fungsi peraturan internal rumah sakit a) Sebagai acuan bagi pemilik rumah sakit dalam melakukan pengawasan rumah sakitnya. b) Sebagai acuan bagi direktur rumah sakit dalam mengelola rumah sakit dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis operasional. c) Sarana untuk menjamin efektivitas, efisiensi dan mutu rumah sakit.

d) Sarana perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan rumah sakit. e) Sebagai acuan bagi penyelesaian konflik di rumah sakit khususnya konflik antara pemilik, direktur rumah sakit dn staf medis. f) Untuk memenuhi persyaratan akreditasi rumah sakit. (2) 4. Tujuan dan manfaat peraturan internal rumah sakit Tujuan umum, yaitu dimilikinya suatu tatanan dasar yang mengatur pemilik rumah sakit atau yang mewakili, direktur rumah sakit dan tenaga medis sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat efektif, efisien dan berkualitas. Tujuan khusus, yaitu; a) Dimilikinya pedoman aspek hukum oleh rumah sakit dalam hubungannya dengan pemilik atau yang mewakili, direktur rumah sakit dan staf medis; b) Dimilikinya pedoman aspek hukum dalam pembuatan kebijakan teknis operasional rumah sakit; c) Dimilkinya pedoman aspek hukum dalam pengaturan staf medis. (2). Manfaat peraturan internal rumah sakit dapat dibagi menjadi(2): a) Untuk rumah sakit 1) RS memiliki acuan aspek hukum dalam bentuk konstitusi. 2) RS memiliki kepastian hukum baik eksternal maupun internal yang dapat menjadi alat/sarana perlindungan hukum bagi RS atas tuntutan/gugatan. 3) Menunjang persyaratan akreditasi RS. 4) Memiliki alat/sarana untuk meningkatkan mutu pelayanan RS. 5) RS memiliki kejelasan arah dan tujuan dalam melaksanakan kegiatannya. b) Untuk pengelola rumah sakit 1) Memiliki acuan tentang batas kewenangan, hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas sehingga memudahkan dalam menyelesaikan masalah yang timbul serta dapat menjaga hubungan serasi dan selaras. 2) Mempunyai pedoman resmi untuk menyusun kebijakan teknis operasional. c) Untuk pemerintah 1) Mengetahui arah dan tujuan rumah sakit tersebut didirikan. 2) Acuan dalam menyelesaikan konflik di rumah sakit. d) Untuk pemilik

1) Mengetahui tugas dan kewajibannya. 2) Acuan dalam menyelesaikan konflik internal. 3) Acuan dalam menilai kinerja direktur rumah sakit. e) Untuk masyarakat 1) Mengetahui visi, misi dan tujuan rumah sakit. 2) Mengetahui hak dan kewajiban pasien. 5. Ciri dan substansi peraturan internal rumah sakit a) Peraturan internal rumah sakit adalah “tailor made, ini berarti peraturan internal rumah sakit dari suatu rumah sakit berbeda dengan rumah sakit lainnya. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor internal RS, seperti misalnya: sejarah, pendirian, kepemilikan, situasi dan kondisinya berlainan di setiap rumah sakit. b) Peraturan internal rumah sakit pada intinya megatur hal-hal yang merupakan kontitusi rumah sakit atau peraturan-peraturan dasar rumah sakit. c) Peraturan internal rumah sakit pada prinsipnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh pemilik atau yang mewakili. d) Peraturan internal rumah sakit mengatur hubungan pemilik atau yang mewakili, direktur rumh sakit dan staf medis. e) Uraian di dalam peraturan internal rumah sakit harus tegas, jelas dan terperinci. f) Karena rumusannya sudah jelas, maka peraturan rumah sakit tidak dapat ditafsirkan lagi secara individual, sehingga tertutup kemungkinan untuk mengadakan penafsiran yang berbeda. g) Peraturan internal rumah sakit harus diterima sebagai mempunyai otoritas dan ditaati oleh pihak-pihak yang terkait. h) Agar tetap up-to-date, maka peraturan internal rumah sakit harus dievaluasi secara berkala. (2). 6. Hubungan peraturan internal rumah sakit dengan kode etik rumah sakit Antara Peraturan Internal Rumah Sakit dan Kode Etik Rumah Sakit ada sebagian saling menutupi (Overlapping), sehingga dalam hal-hal tertentu kadangkala agak sukar untuk membedakannya. Namun ada ciri khas dari peraturan internal rumah sakit bahwa selain harus tertulis perumusannya dapat langsung dipakai (ready for use) sebagai

ketentuan serta berfungsi sebagai tolak-ukur. Sebaliknya kode etik rumah sakit perumusannya masih bersifat umum dan tidk langsung siap pakai (not ready for use). Dengan demikian maka dalam penerapan Kode Etik Rumah Sakit masih memerlukan penafsiran lagi. Untuk jelasnya dibawah ini diuraikan perbedaannya (2). CIRI

KODE ETIK

PERATURAN INTERNAL

Sifat

Seharusnya

Wajib ditaati

Tolak Ukur

Hati nurani (conscience)

Ketentuan tertulis

Dibuat Oleh

Kelompok sendiri (self-imposed Pemilik atau yang mewakili regulation)

Sanksi dari

Organisasi

- Pemilik/yang mewakili - Pemerintah

Berlaku

Intern

Intern dapat dipakai sebagai peraturan bukti/hukum

Atasan

yang Atasan/instansi MKEK

Atasan/peradilan

berwenang

7. Hubungan peraturan internal rumah sakit dengan akreditasi RS Peraturan internal merupakan syarat keberhasilan dalam akreditasi, karena di dalam akreditasi rumah sakit ada parameter-parameter yang harus dipenuhi oleh rumah sakit yang terkait dengan ada tidaknya peraturan internal rumah sakit. Walaupun belum merupakan suatu peraturan internal rumah sakit yang utuh teteapi dapat dijadikan modal dalam menyusun peraturan internal rumah sakit bahwa ada hal-hal mendasar yang harus diatur oleh pemilik rumah sakit atau yang mewakili (2). 8. Materi Peraturan internal rumah sakit Peraturan internal rumah sakit adalah „tailor made” dan merupakan pengaturan yang mengatur pemilik rumah sakit atau yang mewakili, direktur rumah sakit dan staf medis (unsur “triad” atau “tiga tungku sejerangan”). Berdasarkan hal tersebut perlu diatur acuan hal-hal apa saja yang terdapat di dalam peraturan internal rumah sakit da nisi masing-masing aturan tersebut merupakan kespesifikan masing-masing rumah sakit. Maka, terdapat 2 (dua) set peraturan internal rumah sakit, yaitu(2): a) Peraturan Internal Korporate

Peraturan internal korporate adalah peraturan internal yang mengatur hubungan pemilik atau yang mewakili dengan Direktur RS (Pengelola RS) yang disebut Peraturan Internal Korporate (Corporate Bylaws) atau Peraturan Internal Institusi. Materi yang perlu diatur (dicantumkan) dalam peraturan ini, yaitu; 1) Nama, tujuan dan filosofi; 2) Pengaturan tentang Governing Body; 3) Pengorganisasian; 4) Mekanisme pengawasan; 5) Direktur rumah sakit; dan 6) Mekanisme review dan revisi; 7) Peraturan rumah sakit. b) Peraturan internal yang mengatur staf medis yang diebut Peraturan internal staf medis (Medical Staff Bylaws). Peraturan internal staf medis adalah peraturan internal rumah sakit yang mengatur staf medis (dokter umum dan dokter gigi). Rumah sakit kecil yang biasanya hanya memiliki sedikit staf medis dapat mengabungkan peraturan ini dengan peraturan internal institusi. Materi yang terdapat dalam peraturan staf medis minimal memeuat sebagai berikut: 1) Nama organisasi; 2) Tujuan organisasi staf medis; 3) Keanggotaan; 4) Kategori staf medis; 5) Pelayanan medik dan Direktur medik; 6) Komite Medik; 7) Pengaturan yang menyangkut jasa medis; 8) Pengaturan mengenai rapat; 9) Mekanisme review dan revisi, agar ditetapkan siapa yang berwenang siapa, bagaimana dan kapan melakukan review dan revisi; dan 10) Peraturan dan perundangan yang terkait dengan kewajiban staf medis terhadap pelayanan medis. 9. Langkah penyusunan peraturan internal rumah sakit a) Pembentukan tim penyusun Terdiri dari pemilik atau yang mewakili, direktur rumah sakit dan komite medic. b) Pertemuan tim penyusun Tujuan : 1) Mengetahui dan memahami buku pedoman peraturan internal rumah sakit yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan sehingga ada persaman pengertian dan persepsi tentang peraturan internal rumah sakit, hal apa saja yang perlu diatur dan sebagaimana mestinya. 2) Terbentuknya komitmen tim penyusun. 3) Agar tersusun rencana kerja dan prosedur kerja. 4) Penyusunan kerangka konsep peraturan internal rumah sakit.

c) Melakukan legal audit Sebelum menyusun peraturan sebaiknya dilakukan legal audit yang dapat dilakukan dengan meminta bantuan dari luar. Namun, bisa dilakukan sendiri terutama bagi rumah sakit yang telah mempunyai bagian hukum dalam struktur organisasinya. d) Penyusunan draft peraturan internal rumah sakit Disusun mengacu badan hukum kepemilikan rumah sakit, peraturan dan perundangan tentang kesehatan dan perumahsakitan serta hasil dari legal audit. e) Pembahasan draft Melibatkan pihak-pihak terkait. f) Penyempurnaan draft peraturan internal rumah sakit g) Finalisasi peraturan internal rumah sakit Dilakukan dengan penetapan peraturan internal dari pemilik atau yang mewakili. h) Sosialisasi peraturan internal rumah sakit Dilakukan kepada stake holder dan costumer (internal dan eksternal). i) Monitoring dan evaluasi Dilakukan sesuai dengan mekanisme pengawasan yang diatur pada peraturan internal rumah sakit. (2) B. Etik Rumah Sakit 1. Pengertian Etik dan hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengatur tertib dan tentramnya pergaulan hidup dalam masyarakat. Namun pengertian etik dan hukum berbeda. Etik berasal dari kata Yunani “Ethos” yang berarti “yang baik, yang layak”. Etik profesi yang tertua adalah etik kedokteran, yang merupakan prinsip-prinsip moral atau asas-asas akhlak yang harus diterapkan oleh para dokter dalam hubungannya dengan pasien, teman sejawatnya dan masyarakat umumnya.(5) Pelayanan kesehatan yang baik, bermutu, profesional, dan diterima pasien merupakan tujuan utama pelayanan rumah sakit. Pelayanan kesehatan dewasa ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan beberapa dasawarsa sebelumnya. Beberapa faktor yang mendorong kompleksitas pelayanan kesehatan pada masa kini antara lain:

1.Semakin kuat tuntutan pasien/masyarakat akan pelayanan kesehatan bermutu, efektif, dan efisien, 2. Standar pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran, 3. Latar belakang pasien amat beragam (tingkat pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya), dan 4. Pelayanan kesehatan melibatkan berbagai disiplin dan institusi. Salah satu upaya mencapai pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional di rumah sakit adalah dengan memenuhi kaidah-kaidah yang tercantum dalam Kode Etik Rumah Sakit di Indonesia (KODERSI) (5). Kode Etik Rumah Sakit Indonesia memuat rangkaian nilai-nilai dan norma-norma moral perumahsakitan Indonesia untuk dijadikan pedoman dan pegangan bagi setiap insan perumahsakitan yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rumah sakit di Indonesia. KODERSI merupakan kewajiban moral yang harus ditaati oleh setiap rumah sakit di Indonesia agar tercapai pelayanan rumah sakit yang baik, bermutu, profesional dan sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur profesi kedokteran. KODERSI pertama kali disahkan dalam Kongres VI PERSI pada tahun 1993 di Jakarta. Dalam perjalannya telah mengalami perbaikan dan penyempurnaan. (3) Etik Rumah Sakit Indonesia (ERSI) disusun oleh Persatuan Seluruh Rumah Sakit Indonesia (PERSI) yang memuat tentang kewajiban umum rumah sakit, kewajiban rumah sakit terhadap masyarakat, kewajiban rumah sakit tenaga staf dan lain-lain. Pelanggaran etik rumah sakit akan menjadi tanggung jawab rumah sakit itu sendiri. (5) 2. Landasan hukum Landasan Hukum penyusunan Pedoman ini ialah Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga PERSI dan pelbagai peraturan perundang-undangan yang relevan bagi tugas dan fungsi KERS dan MAKERSI. Landasan peraturan perundang-undangan yang dimaksud ialah: 1. UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 2. UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 3. UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1045/MenKes/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan Sedangkan landasan ketentuan dan keputusan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia yang dimaksud ialah : 1. Anggaran Dasar Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia 2. Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia 3. Surat Keputusan Kongres PERSI VI, tentang pengesahan berlakunya Kode Etik Rumah Sakit Indonesia, 1993. 4. Surat Keputusan Kongres PERSI VIII, tentang perbaikan dan penyempurnaan KODERSI, 2000 5. Surat Keputusan Kongres IX , tentang Tata Tertib Organisasi, 2003 6. Surat Keputusan Kongres PERSI X, tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERSI, 2006 7. Hasil Rapat Kerja PERSI di Balikpapan, 2008 8. Surat Keputusan Kongres PERSI XI 2009 (3) Etika bisnis rumah sakit tidak hanya terbatas pada mematuhi peraturan hukum, tidak terbatas pada etika profesional, ataupun pada etika klinik. Etika bisnis rumah sakit akan dipakai sebagai acuan bagi semua profesional yang berada di rumah sakit. Dalam hal ini tentunya etika bisnis rumah sakit tidak akan bertentangan dengan etika profesional yang ada. Bagi profesi manajer pelayanan kesehatan, etika bisnis rumah sakit akan menjadi pegangan dalam memutuskan atau menilai sesuatu hal. Berdasarkan buku Weber (2001) sebagian etika bisnis rumah sakit berhubungan langsung dengan prinsip-prinsip ekonomi yaitu: biaya dan mutu pelayanan, insentif untuk pegawai, kompensasi yang wajar, dan eksternalitas. (4) C. Hukum Rumah Sakit Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan dalam mengatur pergaulan hidup masyarakat. Hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI) adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan

penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya. (5)

Rumah

sakit

menurut

Peraturan

Menteri

Kesehatan

RI

Nomor:

159b/Men.Kes/Per/II/1988 tentang rumah sakit adalah “sarana upaya kesehatan dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian”. Mengacu peraturan tersebut maka ada beberapa hukum yang menyangkut hak dan kewajiban rumah sakit yang berhubungan dengan pasien, yaitu(5): 1. Hak rumah sakit : a) Membuat peraturan-peraturan yang berlaku di rumah sakit (hospital bylaws) b) Mensyaratkan bahwa pasien harus menaati segala peraturan rumah sakit c) Mensyaratkan bahwa pasien harus menaati segala instruksi yang diberikan dokter kepadanya d) Memilih tenaga dokter yang akan bekerja di rumah sakit e) Menuntut pihat-pihak yang telah melakukan wanprestasi 2. Kewajiban rumah sakit a) Merawat pasien sebaik-baiknya b) Menjaga mutu perawatan c) Memberikan pertolongan pengobatan di Unit Emergensi d) Menyediakan sarana dan peralatan umum yang dibutuhkan e) Menyediakan sarana dan peralatan medic yang dibutuhkan sesuai dengan tingkat rumah sakit dan urgensinya f) Menjaga agar semua sarana dan peralatan selalu dalam keadaan siap pakai g) Merujuk pasien kepda rumah sakit lain apabila tidak mempunyai peralatan medis khusus atau tenaga dokter khusus yang diperlukan 3. Hak pasien a) Memperoleh pelayanan yang manusiawi b) Memperoleh asuhan perawatan yang bermutu baik c) Memilih dokternya d) Memint dokter merawat agar mengadakan konultasi dengan dokter lain e) Atas “privacy” dan kerahasiaan penyakit yang diderita f) Mendapatkan informasi tentang kesehatannya dan pelayanan kesehatan yang hendak diberikan. g) Meminta tidak diinformasikan tentang penyakitnya h) Menolak tindakan yang hendak dilakukan kepadanya i) Mengajukan keluhan dan memperoleh tanggapan j) Didampingi keluarga dalam keadaan kritis k) Mengakhiri pengobatan dan rawat inap atas tanggung jawab sendiri l) Menjalankan agama dan kepercayaannya di rumah sakit (tidak mengganggu pasien lain) 4. Kewajiban pasien a) Pasien dan keluarga wajib menaatisegala peraturan tata tertib rumah sakit

b) Pasien wajib untuk menceritakan sejujur-jujurnya tentang segala sesuatu mengenai penyakit yang dideritanya c) Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dalam rangka pengobatannya d) Pasien dan/atau penanggungnya wajib melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit/ dokter e) Pasien dan/atau penanggungnya wajib untuk memenuhi segala perjanjian yang ditandatanganinya DAFTAR PUSTAKA 1. Iping Suripto Widjaja. Hospital bylaws dan asas kepastian hukum. Tesis. Universitas katolik soegijapranata. Semarang, 2008. 2. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (Kepmenkes RI no: 772/menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws). Jakarta. 2002. 3. Persi – Makersi. Pedoman pengorganisasian komite etik rumah sakit dan majelis kehormatan

etik

rumah

sakit

indonesia.

www.pdpersi.co.id/kegiatan/kodersi_makersi.doc. Diakses pada tanggal 18/10/2014. 4. Anonim.

Makalah.

Etka

bisnis

rumah

sakit.

2011.

https://www.google.com/search?biw=1366&bih=642&noj=1&q=etika+rumah+sakit&revid=2015 792042&sa=X&ei=9ERBVJH5JcaZmwX9zIH4Bg&ved=0CHgQ1QIoAg.

Diakses pada tanggal

18/10/2014. 5. Buku : m. jusuf hanafiah dan amri amir. Etika kedokteran dan hukum kesehatan. Edisi 3. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta. Cetakan pertama tahun 1999.