Materi Sidang Komisi – Kongres XV IBI
Komisi 5
E.0
ETIKA DAN KODE ETIK BIDAN
Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia Jl. Johar Baru V/D13, Johar Baru – Jakarta Pusat Telp. 021-4247789, 4226043 Fax. 021-4244214 email :
[email protected]
Website : www.ibi.or.id -
[email protected] 1
Materi Sidang Komisi – Kongres XV IBI
BAB I PENGANTAR Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus menerus berubah, selain itu pula terjadi perubahan tata nilai dalam masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan, perkembangan serta perubahan tersebut maka Kode Etik Bidan Indonesia terus menerus menyesuaikan sesuai dengan perkembangan yang terjadi, sejak disusun tahun 1986 dan disahkan dalam Konggres IBI X tahun 1988 di Surabaya, dan Petunjuk Pelaksanaannya dalam Rapat Kerja Nasional IBI tahun 1991 di tinjau ulang tahun 1996 di Yogyakarta. Kode etik bidan Indonesia merupakan suatu ciri profesi bidan yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu kebidanan yang memberikan tuntunan bagi anggota IBI dalam melaksanakan pengabdian profesi bidan, maka Ikatan Bidan Indonesia sebagai wadah persatuan dan kesatuan para bidan di Indonesia, dengan ini menyusun Kode Etik Bidan Indonesia atas dasar penekanan keselamatan klien diatas kepentingan lainnya. Terwujudnya kode etik ini merupakan bentuk kesadaran dan kesungguhan hati dari setiap bidan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan sebagai anggota tim kesehatan pada umumnya, KIA, KB, dan Kesehatan Reproduksi pada khususnya. Mengupayakan segala sesuatu agar kaum perempuan pada saat yang sangat menentukan, yaitu ketika menyambut kelahiran insan generasi penerus secara selamat, aman dan nyaman merupakan tugas sentral bidan. Menyikapi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang terus meningkat sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat, sudah sewajarnya kode etik bidan ini terus menerus disempurnakan. Penyusunan kode etik ini juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan wewenang dan peraturan kebijaksanaan yang berlaku bagi bidan, kode etik ini merupakan pedoman dalam tata cara dan keselarasan dalam pelaksanaan pelayanan profesional. Kode etik merupakan tuntuntan seorang bidan dalam melakukan pelayanan kebidanan sesuai dengan kewenangan dan standar praktik yang dimilikinya. Pada dasarnya tujuan menciptakan atau merumuskan kode etik suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi. Secara umum tujuan menciptakan kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota serta meningkatkan mutu profesi. Penetapan dan pengesahan kode etik bidan dilakukan dalam Konggres IBI.
2
Materi Sidang Komisi – Kongres XV IBI
BAB II MUKADIMAH Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan yang luhur demi tercapainya : 1. Tujuan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial 2. Tujuan perjuangan Ikatan Bidan Indonesia sesungguhnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pergerakan bangsa Indonesia 3. Peran dan fungsi Ikatan Bidan Indonesia sebagai salah satu kekuatan sosial, mempunyai hak, tanggung jawab dan kewajiban yang sama dengan kekuatan sosial lainnya dalam rangka mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi masa depan yang lebih baik bagi keluarga, masyarakat dan bangsa yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa 4. Seluruh anggota Ikatan Bidan Indonesia dalam pelaksanaan fungsinya sebagai salah satu kekuatan sosial, mempersatukan diri dalam satu wadah yang menghimpun semua potensi bidan di Indonesia yaitu IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI) yang didirikan secara nasional pada tanggal 24 Juni 1951 di Jakarta. Profesi Bidan merupakan profesi luhur dan mulia, keluhuran dan kemuliaan ini diwujudkan dalam implementasi pengabdiannya kepada masyarakat, dengan menerapkan prinsip dasar kemanusiaan, ketulus-ikhlasan dalam bertindak, kesungguhan bekerja, kerendahan hati serta rasional dan ilmiah.
3
Materi Sidang Komisi – Kongres XV IBI
BAB III KODE ETIK BIDAN INDONESIA
BAB 1 KEWAJIBAN UMUM BIDAN INDONESIA
Pasal 1 Setiap bidan harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya serta berpegang teguh pada falsafah kebidanan dalam melaksanakan tugas pengabdiannya secara professional
Pasal 2 Setiap bidan harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran tertinggi
Pasal 3 Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh, tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi, yang mengakibatkan hilangnya kebebasan profesi Pasal 4 Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien
Pasal 5 Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang kondusif, mendorong partisipasi klien, setiap tindakan atau nasehat hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan klien
Pasal 6 Setiap bidan senantiasa berhati-hati dalam menyebarluaskan dan menerapkan setiap penemuan metode dan teknik baru yang belum diuji kebenarannya Pasal 7 4
Materi Sidang Komisi – Kongres XV IBI
Seorang bidan hanya memberikan keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya
Pasal 8 Dalam melaksanakan tugasnya, seorang bidan harus mengutamakan kepentingan masyarakat, menekankan pada aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan kuratif sesuai kebijakan wilayah setempat. Selain itu rehabilitatif, kolaborasi dan rujukan merupakan rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Bidan berperan sebagai pendidik dan pelaku perubahan yang tidak merugikan masyarakat. Pasal 9 Setiap bidan dalam melakukan tugasnya dapat bekerja secara mandiri, kolaborasi, bekerjasama secara tim, rujukan harus saling menghargai dan menghormati untuk menciptakan suasana kerja yang serasi
Pasal 10 Setiap bidan dalam melaksanakan tugas profesinya harus berlaku adil, jujur, non diskriminatif dan tidak menghakimi klien
5
Materi Sidang Komisi – Kongres XV IBI
BAB 2 KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP KLIEN
Pasal 10 Setiap bidan harus senantiasa mengingat akan kewajiban kemanusiaan melindungi kehidupan mahluk insani
Pasal 11 Setiap bidan menghormati hak asasi manusia sejak dalam kandungan dan dilarang melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundangan
Pasal 12 Setiap bidan wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan dan kebaikan klien. Dalam hal ia tidak mampu melakukan sesuatu tindakan pertolongan, maka ia wajib merujuk klien kepada bidan lain atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai keahlian dalam bidangnya
Pasal 13 Setiap bidan harus memberikan kesempatan kepada klien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadah dan atau dalam masalah lainnya
Pasal 14 Setiap bidan wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang klien dan privasinya, bahkan juga setelah klien itu meninggal dunia kecuali diminta sebagai saksi didepan pengadilan
Pasal 15 Setiap bidan wajib melakukan pertolongan kegawatdaruratan sebagai tugas kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bersedia dan lebih mampu memberikan pertolongan.
6
Materi Sidang Komisi – Kongres XV IBI
BAB 3 KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP TUGAS
Pasal 16 Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat
Pasal 17 Setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dalam tugasnya termasuk keputusan mengadakan, kolaborasi dan atau rujukan
Pasal 18 Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan kepentingan klien Pasal 18 Bidan memberikan asuhan bagi perempuan dengan menghormati keragaman budaya setempat dan menghilangkan praktek berbahaya
Pasal 20 Bidan menggunakan ilmu dan teknologi yang up-to-date, berbasis bukti pengetahuan profesional untuk memastikan praktik yang aman di semua tatanan pelayanan kesehatan, lingkungan dan budaya
Pasal 21 . Bidan dalam melaksanakan tugasnya yang dianggap berbahaya harus meminta persetujuan baik secara tertulis maupun tidak ( Informed Concent). Dalam 7
Materi Sidang Komisi – Kongres XV IBI
melaksanakan tugasnya hendaknya menyampaikan tujuan tindakan, manfaat tindakan, risiko tindakan, alternatif tindakan, dan prosedur tindakan
Pasal 22 Bidan dalam melakasanakan tugasnya dapat berperan sebagai role model di masyarakat
8
Materi Sidang Komisi – Kongres XV IBI
BAB 4 KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP SEJAWAT DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA
Pasal 23 Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi dan harmonis
Pasal 24 Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawat maupun tenaga kesehatan lainnya
9
Materi Sidang Komisi – Kongres XV IBI
BAB 5 KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP PROFESI
Pasal 25 Bidan mengupayakan kesejahteraan ibu dan bayinya, menghargai, mendukung dan mempertahankan proses fisiologis,
Pasal 26 Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat
Pasal 27 Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Pasal 28 Setiap bidan senatiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya
10
Materi Sidang Komisi – Kongres XV IBI
BAB 6 KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP DIRI SENDIRI Pasal 29 Bidan harus memelihara kesehatan dirinya sendiri agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik Pasal 30 Bidan senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tetap menjaga cita-cita luhurnya
Pasal 31 Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus berpenampilan baik sesuai dengan tugas profesinya
11
Materi Sidang Komisi – Kongres XV IBI
BAB 7 KEWAJIBAN BIDAN TERHADAP PEMERINTAH, BANGSA DAN TANAH AIR Pasal 32 Bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan khususnya dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana
Pasal 33 Bidan berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu jangkauan pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana
12
Materi Sidang Komisi – Kongres XV IBI
BAB 8 PENUTUP Pasal 34 Bidan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari senantiasa menghayati dan mengamalkan kode etik Bidan Indonesia Pasal 35 Setiap bidan wajib berpegang teguh pada filosofi, etika profesi dan aspek legal. Pelanggaran kode etik akan diberikan sangsi, pemberian sangsi tergantung dari sifat pelanggaran yang dilakukan Pasal 36 Dalam pemantauan pelaksanaan Etika Profesi Bidan dalam Organisasi IBI sesuai dengan AD/ART ada unit khusus yang disebut MPEB Pasal 36 Tugas MPEB Melakukan advokasi dan atau mediasi terhadap permasalahan etik yang dilakukan anggota
13
Materi Sidang Komisi – Kongres XV IBI
BAB IV PENUTUP
Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari senantiasa menghayati dan mengamalkan Kode Etik Bidan Indonesia. Dengan mengamalkan kode etik bidan Indonesia dalam memberikan pelayanan kepada klien berarti kita telah melaksanakan pemenuhan hak pasien dalam pelayanan kebidanan
14