Doc 714a5l

KADIPATEN SELOMANIK SEBAGAI BASIS KEGIATAN POLITIK KEAGAMAAN PADA MASA KOLONIAL (1825-1830)

SKRIPSI Diajukan dalam rangka menyelesaikan studi strata I untuk mencapai gelar sarjana ilmu sejarah di Universitas Negeri Semarang

Oleh: Nama

: Dwie Kurniaty Rahayu

NIM

: 3150403007

Prodi

: Ilmu Sejarah

Jurusan

: Sejarah

FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2007

i

PERSETUJUAN PEMBIMBING Skripsi berjudul: ”Kadipaten Selomanik sebagai basis kegiatan politik keagamaan pada masa kolonial (1825-1830)”, telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan di sidang ujian skripsi, pada: Hari

:

Tanggal

:

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Ibnu Sodiq, M.Hum. NIP. 131 873 677

Arif Purnomo, S.S.,S.Pd., M.Pd. NIP. 132 238 496

Mengetahui, Ketua Jurusan Sejarah

Drs. Jayusman, M.Hum. NIP. 131 764 053

ii

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada: Hari

:

Tanggal :

Penguji utama

Drs. Ba’in, M. Hum NIP. 131 876 207

Penguji I

Penguji II

Drs. Ibnu Sodiq, M. Hum NIP. 131 813 677

Arif Purnomo, S. Pd, S.S, M. Pd NIP. 132 238 496

Mengetahui, Dekan

Drs. H. Sunardi, M. M NIP. 130 367 998

iii

PERNYATAAN

Saya menyatakan yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tugas akhir ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,

Juli 2007

Dwie Kurniaty Rahayu

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto: ”Dosa Terbesar adalah Ketakutan, Rekreasi Terbaik adalah Bekerja, Musibah Terbesar adalah Keputusan, Keberanian adalah Sebuah Kesabaran, Guru Terbaik adalah Pengalaman, Misteri Terbesar adalah Kematian, Karunia Terbesar adalah Anak Yang Sholeh-Sholehah, Sumbangan Terbesar adalah Ikut Berpartisipasi, modal terbesar adalah Kemandirian” (Nasihat Ali Bin Abi Thalib) Persembahan: Skripsi ini penyusun persembahkan kepada: 1. Bapak, ibu, kakak, adek-adekku tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil 2. Keluarga besar di Wonosobo dan Magelang yang telah memberikan cinta, nasehat, dan doanya serta semangat hingga terselesainya skripsi ini 3. Staf Pengajar di Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Semarang 4. Bapak Khaerudin, Juru Kunci Makam Ki Ageng Selomanik yang telah memberikan informasinya kepada penulis 5. Seluruh informan yang telah memberikan informasi yang berharga kepada penulis 6. Alm. Nur Farida, Alm. Andi Tri Nugroho terima kasih telah menjadi kakakku

v

7. Eko Ony yang selalu memberikan untukku 8. Bunda Nissa, Budi Cay, Mas J, Nain, Awix, Ema yang selalu memberikan semangat untukku 9. Seluruh penghuni Joven 2, Thank untuk kebersamaannya, Mbak Copix, Monika, Lel, Bt, Dek Phika, dan Mas Den yang selalu menemaniku 10. Teman-teman Sejarah ’03 dan Almamaterku

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini, sebagai satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. H. Sudijono Satroatmodjo, M. Si sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan ijin kuliah dan fasilitas kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 2. Drs. H. Sunardi, M. M, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri semarang yang telah memberikan kemudahan perizinan penelitian untuk penulisan skripsi. 3. Drs. Jayusman, M. Hum, Ketua Jurusan Sejarah yang telah memberikan dukungan dan kemudahan selama penulis belajar di Jurusan Sejarah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 4. Drs. Ibnu Sodiq, M. Hum, Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keiklasan serta memberikan waktu dan ilmu pengetahuan dengan penuh bijaksana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

vii

5. Arif Purnomo, S.S, Spd, M. Pd, Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keiklasan serta memberikan waktu dan ilmu pengetahuan, mengarahkan dan memberikan masukan berharga bagi penulis. 6. Drs. Ba’in, M. Hum, penguji utama 7. Staf Pengajar Jurusan Sejarah yang telah membantu dan memperlancar penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 8. Bapak Kaerudin Juru Kunci Makam Ki Ageng Selomanik yang telah memberikan informasi yang berharga kepada penulis. 9. Semua responden yang telah memberikan informasi kepada penulis. 10. Bapak, Ibu, kakak, dan adek-adekku yang selalu memberi dorongan dan semangat. Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan. Semarang,

Juli 2007

Penulis

viii

SARI Dwie Kurniaty Rahayu. 2007. Kadipaten Selomanik sebagai basis Kegiatan Politik Keagamaan pada Masa Kolonial (1825-1830). Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, xii+144 hal. Kata Kunci: Kadipaten, Basis, Politik, Agama, Kolonial Kadipaten Selomanik merupakan salah satu desa di Jawa, yang menjadi pusat kegiatan politik, agama, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan pada masa kolonial. Permasalahan yang diungkap dalam penelitian sebagai berikut: (1) bagaimana perkembangan Kadipaten Selomanik sebagai basis kegiatan politik keagamaan pada masa kolonial tahun 1825-1830, (2) faktor yang menyebabkan Kadipaten Selomanik sebagai basis kegiatan politik keagamaan pada masa kolonial tahun 1825-1830. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) menjelaskan perkembangan Kadipaten Selomanik sebagai basis kegiatan politik keagamaan pada masa kolonial tahun 1825-1830, (2) mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Kadipaten Selomanik sebagai basis kegiatan politik keagamaan pada masa kolonial tahun 1825-1830. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah metode sejarah (Historical Methode). Empat tahap metode sejarah, antara lain: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kadipaten sebagai basis kegiatan politik keagamaan dimulai sejak berkembang Agama Islam hingga menjelang kemerdekaan, puncaknya yaitu Perang Jawa (18251830) yang dipimpin oleh Pangerang Diponegoro. Seorang tokoh pemuka agama yaitu Kertawasesa II merupakan pengikut dari Pangeran Diponegoro yang melarikan diri hingga sampai di Desa Selomanik. Di Desa Selomanik, Wonosobo, Kertawasesa II, menetap dan diangkat menjadi Tumenggung. Desa Selomanik berkembang pesat menjadi pusat pemerintahan. Selain sebagai kepala pemerintahan, Kertawasesa II juga membantu di Pondok Pesantren Selomanik untuk memberikan ilmu pengetahuan serta ilmu keagamaan kepada santri/muridnya. Pondok Pesantren Selomanik dipimpin oleh Kiai Ngalwi dari Tebuireng, Jawa Timur. Di pondok pesantren para pemuka agama bertemu dan berkumpul, baik untuk melakukan sholat maupun mengadakan pertemuan. Perkembangan desa sebagai basis kegiatan politik keagamaan membawa perubahan pada masyarakat Desa Selomanik, Wonosobo. Perubahan yang terjadi bersifat fundamental. Kiai mempunyai kedudukan tinggi yaitu sebagai seorang pemimpin dalam bidang agama. Kiai dalam menjalankan tugasnya untuk membuat strategi dalam melawan penjajah kolonial. Sebuah organisasi dengan basis komunitas santri, menyebabkan aktivitas yang terlibat dengan kegiatan politik. Kegiatan yang dilakukan oleh para kiai berkaitan dengan gerakan sosial. Kenyataannya gerakan sosial tidak bisa terlepas dari dinamika politik. Dengan adanya tradisi Islam sebagai referensi sebuah gerakan Islam yang mempunyai kekuasaan yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Agama Islam sebagai alat legitimasi terhadap kekuasaan dan sebagai sarana perjuangan untuk menduduki struktur kekuasaan. Agama ix

Islam sebagai sumber inspirasi kultural dalam kerangka paradigma dalam pemikiran politik. Semua kegiatan politik, agama, sosial budaya bahkan ekonomi dilakukan di desa-desa seluruh Jawa, tetapi yang paling menonjol yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh para pemimpin perjuangan untuk melawan penjajah yang bercorak keagamaan.

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...............................................................................i HALAMAN PERSETUJUAN................................................................ii HALAMAN PENGESAHAN.................................................................iii PERNYATAAN......................................................................................iv MOTTO DAN PERSEMBAHAN..........................................................v KATA PENGANTAR.............................................................................vii SARI........................................................................................................ix DAFTAR ISI............................................................................................xi BAB I PENDAHULUAN.......................................................................1 A. Latar Belakang Masalah...............................................................1 B. Rumusan Masalah........................................................................10 C. Tujuan Penelitian.........................................................................10 D. Manfaat Penelitian.......................................................................10 E. Kajian Pustaka.............................................................................11 F. Metode Penelitian........................................................................29 G. Sistematika Skripsi......................................................................37 BAB II KEADAAN DESA SELOMANIK, WONOSOBO TAHUN 1825-1830...........................................................................39 A. Sejarah Desa Selomanik, Wonosobo...........................................39 B. Istilah Desa..................................................................................42 C. Istilah Kadipaten..........................................................................48 D. Keadaan Alam.............................................................................55 xi

E. Kondisi Sosial Ekonomi..............................................................56 F. Kondisi Sosial Agama..................................................................58 BAB III PERKEMBANGAN KADIPATEN SELOMANIK SEBAGAI BASIS KEGIATAN POLITIK KEAGAMAAN (1825-1830).......................61 A. Peran Ki Ageng Selomanik.........................................................61 B. Kondisi Desa Selomanik tahun 1825-1830.................................69 1. Perkembangan di Bidang Politik............................................69 2. Perkembangan di Bidang Agama (Agama Islam)..................74 3. Peranan Kiai/ulama.................................................................80 4. Peranan Pondok Pesantren......................................................81 5. Masjid/ Langgar/ Surau...........................................................88 6. Makam.....................................................................................92 BAB IV KADIPATEN SELOMANIK SEBAGAI BASIS KEGIATAN POLITIK KEAGAMAAN (1825-1830)..............................................................94 A. Faktor Ekonomi..............................................................................97 B. Faktor Politik..................................................................................111 C. Faktor Sosial Budaya......................................................................112 BAB V SIMPULAN..................................................................................118 DAFTAR PUSTAKA.................................................................................122

xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Sesuai dengan judul Skripsi, Skripsi ini mencoba untuk menelaah Ki Ageng Selomanik di Kadipaten Selomanik (1825-1830) pada masa kolonial. Lingkup temporal yaitu tahun 1825-1830 karena tahun itu merupakan terjadinya Perang Diponegoro. Orang Jawa biasa menyebut dengan Perang Jawa. Waktu yang diambil karena sesuai dengan saat terjadinya peristiwa sejarah. Peristiwa itu berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, namun telah menimbulkan implikasi yang cukup besar dan luas, baik bagi masyarakat pribumi maupun bagi pemerintah kolonial. Oleh karena itu, meskipun dalam waktu yang singkat tetapi memerlukan kajian sejarah yang lebih mendalam. Selama abad XIX hingga awal abad XX di berbagai daerah pedesaan Jawa terjadi kerusuhan, kekacauan, perlawanan, serta pemberontakan yang dilatarbelakangi oleh petani, bangsawan, dan rakyat. Gerakan itu merupakan gerakan protes atau reaksi terhadap keadaan yang tidak adil, sehingga terjadi protes dikalangan rakyat, petani dan bangsawan yang kurang puas terhadap kinerja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Gerakan tersebut pada dasarnya bersifat religius, namun banyak yang mempunyai aspek duniawi, seperti pergolakan petani yang nantinya masuk dalam faktor bidang ekonomi. Sedangkan gerakan itu dipimpin oleh para pemuka agama/ kiai yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan (Hayati, 2000: 2)

1

2

Konflik yang terjadi kebanyakan adalah konflik-konflik sosial yang didukung dengan keagamaan. Konflik yang terjadi merupakan gerakan sosial. gerakan sosial dilakukan oleh para bangsawan, pemuka agama, dan rakyat. Hal itu disebabkan, karena rakyat menyatakan diri kurang puas terhadap peraturan pemerintah dalam segala bidang, baik di bidang ekonomi (masalah pajak), perluasan daerah, serta penyebaran Agama Kristen, pola perilaku yang mengikuti mode orang-orang Barat, seperti yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta yaitu yang ditandai dengan Perang Jawa (Perang Diponegoro). Perang Diponegoro dimulai tahun 1825-an. Bermula di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Seiring waktu, ternyata perang tersebut meluas kedaerah-daerah lain diluar pusat pemerintahan kerajaan hingga sampai ke beberapa

daerah,

seperti:

Karesidenan

Kedu,

Karesidenan

Bagelen,

Temanggung, Wonosobo, Pantai Utara Jawa bahkan sampai Ngawi dan Madiun di Jawa Timur (Zuhri, 1981: 36). Kadipaten Selomanik dibawah kekuasaan Mataram dan tidak termasuk bagian dari Karesidenan Kedu, maupun Bagelen. Kadipaten Selomanik bukan daerah perdikan. Perang Jawa (1825-1830), dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, merupakan keturunan Mataram dibawah Pakubuwono II. Kedatangan bangsa asing di Indonesia, khususnya di Jawa/ lingkungan kerajaan menyebabkan seluruh lapisan masyarakat di wilayah kerajaan Mataram benci terhadap sikap pemerintah sendiri maupun terhadap pemerintah Kolonial. Hal itu dikarenakan wilayah kekuasaan Mataram dipersempit. Para bangsawan juga merasa

3

kecewa terhadap pemeritah kolonial yang melarang mereka untuk menyewakan tanah kepada pengusaha-pengusaha perkebunan bangsa Belanda. Adanya persebaran peradaban Barat di lingkungan kerajaan dikarenakan adat Barat dianggap bertentangan dengan adat Timur yang masih memegang kokoh ajaran Agama Islam di lingkungan kerajaan maupun sekitarnya. Orang-orang Eropa yang ada di istana menyebarkan pengaruh yang buruk terhadap generasi penerus yang ada dalam keraton. Selain itu rakyat sangat menderita terhadap sikap pemerintah yang menerapkan pajak cukup besar terhadap rakyat. Rakyat juga bekerja rodi untuk kepentingan pemerintah Kolonial (Djuliati, 2000: 84). Keraton yang berkedudukan di Yogyakarta saat itu, Belanda mulai campur tangan dalam urusan intern, sehingga menimbulkan berbagai masalah yang meresahkan keluarga keraton. Salah satu dari ahli waris keraton adalah Pangeran Diponegoro. Seorang putra dari Sultan Sepuh yang berdomisili di tengah-tengah masyarakat Tegalrejo. Ia merasa terusik atas tingkah laku orang-orang Belanda yang berada di wilayah kerajaan. Pemerintah kolonial terlalu menekan baik kepada keluarga keraton maupun rakyat kecil yang sepanjang hidupnya berkorban, bekerja keras untuk kepentingan para penguasa dan penjajah kulit putih (Carey, 2004: IX). Pada masa pemerintahan kolonial (Daendels) berlangsung, RM. Mustahar sudah berangkat dewasa dan menyaksikan kehidupan rakyat yang cukup berat atas kewajiban dalam menjalani kerja paksa untuk bekerja berat, padahal kerja itu ditentukan oleh peraturan dari pemerintah keraton. Dengan keadaan itu, sejak masih muda RM. Mustahar sudah pintar dalam mengolah

4

pola pikirnya. Ia tersentuh atas segala sesuatu yang dialami oleh rakyatnya. Demikian juga saat terjadi pemelaratan di kalangan bangsawan dimana segala kekuasaannya

dipersempit

oleh

pemerintah

kolonial

yang

terpaksa

menyewakan tanahnya bahkan menjual tanahnya kepada pemerintah keraton (Penadi, 2000: 22-24). Bangsa Indonesia abad XIX mengalami perubahan yang dirasakan oleh rakyat diberbagai daerah di Indonesia, khususnya di Jawa. Jawa merupakan daerah yang tanahnya sangat subur, berpenduduk padat dan paling maju. Daerah yang tanahnya sudah siap diolah untuk menghasilkan berbagai komoditas, sehingga menjadi perhatian utama bagi penjajah (Djuliati, 2000: 2). Pada tahun 1825-1830, pemerintah kolonial merencanakan membuat jalan pintas tetapi melampui batas dan akibatnya telah melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Tanpa meminta ijin terlebih dahulu, pemerintah kolonial menyuruh menancapkan tonggak-tonggak kayu di atas makam tersebut. Akibatnya Pangeran Diponegoro beserta keluarga marah dan meminta agar tonggak-tonggak kayu tersebut dicabut. Pemerintah kolonial minta kepada Pangeran Mangkubumi untuk memangil Pangeran Diponegoro, tetapi beliau menolak panggilan tersebut. Bahkan Pangeran Mangkubumi mendukung sikap Pangeran Diponegoro. Tepat pada tanggal 20 Juli 1825, jam lima sore, pasukan Belanda menyerbu kediaman Pangeran Diponegoro di Telogorejo. Dengan demikian, Perang Jawa dimulai (Sagimun, 1965: 60). Jalan yang dibangun antara Anyer-Panarukan merupakan pekerjaan besar yang memerlukan kerja rodi dari seluruh penduduk sepanjang pulau

5

Jawa. Jalan tersebut dibangun bagi kepentingan perekonomian maupun militer. Banyak rakyat yang menderita dan menjadi korban karena kelaparan, kepanasan serta kerja yang berat. Hal itu yang menyebabkan banyak korban. Disisi lain apa yang dilakukan oleh Daendels dengan segala peraturannya menyebabkan para penguasa pribumi (bupati), bekel, demang, ikut dalam permainan politik, namun ada juga yang menolaknya. Selain itu kedudukan para penguasa pribumi yang ikut dalam permainan politik mengalami kemerosotan, serta kehilangan kekuasaan dan wibawa (Burger, 1962: 127). Pemerintah kolonial lebih

suka

mendekati

dan

memilih

para

Jawa dan semua bangsawan serta para pemimpin yang sukar diajak untuk berdamai. Hal itu dengan cara mengangkat dan menjadikan mereka sebagai pegawai dalam kedudukan pemerintahan. Namun tidak semua mengikuti cara pemerintah kolonial justru banyak bangsawan dan rakyat yang kurang senang dengan tindakan tersebut. Banyak terjadi pemberontakan hampir diseluruh wilayah di Jawa dan sekitarnya (Adas, 1988: 76). Yang paling menonjol adalah peran pemimpin agama dalam pemberontakan, yang berbasis di daerah pedesaan (Adas, 1988: 205-207). Pada masa kolonial, desa mempunyai peranan dalam bidang agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kurang bijaknya peraturan pemerintah kolonial yang berlebihan. Hal itu menjadi faktor utama terjadinya pemberontakan di daerah pedesaan di seluruh wilayah Jawa (Adas, 1988: 102-128). Di Jawa, desa sangat membantu dalam menghadapi situasi yang kurang baik bagi rakyat maupun para pemuka agama

6

yang menjadi pemimpin karena merasa terganggu dengan pemerintahan kolonial. Selain itu, desa juga dijadikan sebagai tempat kegiatan politik keagamaan pada masa kolonial tahun 1825-1830 yang dipelopori para kiai/ ulama (Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo, 2002: 40-195). Sebagai seorang pemimpin serta pemuka agama, pada masa kolonial mampu memberikan pengaruh yang cukup kuat dan besar terhadap kekuatan rakyat maupun massa untuk mencapai tujuan yaitu mengejar zaman keemasan dalam kehidupan yang harmonis dan sejahtera (Adas, 1988: 67-101). Berbagi gerakan yang timbul pada abad XIX hingga sampai awal abad XX itu mempunyai ciri-ciri khusus, baik pola kepemimpinan, corak ideologi, bentuk organisasi, maupun sistem kepercayaannya. Ideologi yang digunakan masih bersifat tradisional. Bentuk dan isi pergerakan tersebut semata-mata untuk mencapai jaman keemasan yang akan menghilangkan ketidak adilan bagi rakyat, kekacauan, pemberontakan, pertentangan dan penderitaan. Dengan kedatangan seorang tokoh yang dianggap mampu membawa mereka kedalam kehidupan yang lebih baik menuju masa adil dan makmur (Adas, 1988: xixiv). Hal itu menunjukkan adanya sebuah gerakan yang menolak budaya asing berkembang

ditengah-tengah

masyarakat

dan

sebaliknya

ingin

mengembalikan ciri kehidupan masyarakat dengan budaya asli. Semua itu merupakan gagasan Perang Suci atau Perang Sabil yaitu sebagai pendorong semangat perjuangan bagi rakyat (Hayati, 2000: 3-4). Unsur dari perang sabil yaitu perlawanan yang dilakukan oleh Ki Ageng Selomanik untuk melawan pemerintah kolonial di Kadipaten Selomanik.

7

Wonosobo menjadi bagian dari daerah perluasan Perang Jawa yang secara langsung ikut menyumbang dalam sejarah di Indonesia. Wonosobo menjadi daerah yang menjadi pusat perlawan, sehingga terjadi pertempuran antara laskar Pangeran Diponegoro dan pengikutnya dengan tentara kolonial. Perang yang terjadi diberbagai tempat yang melibatkan berbagai pihak yang terdiri dari “Wong Jowo” dan ulama/ kiai. Kadipaten Selomanik merupakan kawasan pedesaan yang mempunyai kegiatan disegala bidang seperti penyebaran Agama Islam melalui pendidikan di pondok pesantren, pengolahan sumber daya alam (Adas, 1988: 102). Kawasan pedesaan merupakan kawasan permukiman bagi masyarakat desa, pelayanan jasa pemerintah, sosial, ekonomi, politik, agama, budaya, pertahanan dan (Tim Penyusun Pemda, 2003: 2). Wonosobo terdapat beberapa ulama atau kiai seperti Kiai Walik, Kiai Kolodete, dan Kiai Karim (Utomo, 2007: 9 ), yang ikut secara langsung dalam pertempuran melawan pemerintah kolonial. Ketiga kiai tersebut merupakan pendiri Wonosobo. Sedangkan daerah Selomanik, dipimpin oleh Kertawasesa II (Cerita Rakyat Jawa Tengah, 1983: 89). Kedatangan Kertawasesa II ke daerah Selomanik, Wonosobo ialah hanya ingin bersembunyi dari kejaran pemerintah kolonial. Lambat laun memutuskan untuk menetap dan bermukim di daerah tersebut, kemudian diangkat menjadi kepala daerah dan pusat pemerintahannya di Desa Selomanik, Wonosobo. Sebelumnya, daerah itu dipimpin oleh seorang pemuka keagaaman seperti guru mengaji yang mengasuh di pondok pesantren dan dipercaya serta diberi wewenang untuk menjadi pemimpin oleh seluruh

8

masyarakat. Pemimpin tersebut biasa disebut dengan kiai. Salah satunya adalah Kiai Ngalwi yang berasal dari Tebuireng, Jawa Timur (Wawancara Khaerudin tanggal 13 Februari 2007). Dengan kedatangan Kertawasesa II beserta pengikutnya ke Desa Selomanik, Wonosobo mampu memberi sumbangan dalam memajukan daerah tersebut. Pada zaman kolonial peran pemimpin banyak yang tersingkir dan dideprivasi,

hal

itu

merupakan

peran

pemerintah

kolonial

dalam

mempersempit kekuasaan dan ruang gerak bagi para penguasa dan rakyat. Sehingga terjadi pergeseran dari sosio-ekonomi, agama, politik, budaya yang pernah dijalankan dalam memperkaut kakuasaannya, namun mampu mengalami kehancuran dan kembali kepada perilaku pribumi sebagai jalan untuk memulihkan status mereka yang mulai hilang. Mulai dari pemimpin dalam setiap

gerakan yang terjadi di daerah pedesaan, serta mampu

mendominasi kekuasaan tertinggi dalam birokrasi pemerintahan (Adas, 1988: 67-101). Para kiai/ ulama mendirikan basis kegiatan politik keagamaan di daerah pedesaan. Disini para kiai/ ulama mempunyai peranan ganda, selain sebagai pemimpin juga menjadi seorang guru di pondok pesantren. Pondok pesantren sebagai wahana pendidikan dan sebagai basis kegiatan politik keagamaan, yang mempunyai tujuan untuk mengusir penjajah di bumi pertiwi. Para ulama tersebut menjalankan pemerintahannya dengan struktur yang terorganisir. Para pemimpin yang terdiri dari kiai/ ulama membangun kekuatan sedikit demi sedikit, hingga mampu berdiri sendiri menjadi kekuatan yang

9

kuat dan kokoh bahkan sangat luar biasa. Baik dari kiai/ ulama sendiri yang dibantu oleh santri/ muridnya dalam melawan pemerintah kolonial. Disinilah Desa Selomanik berperan dalam mempertahan diri dari serangan penjajah, serta puncak dari perlawanan rakyat terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Patih Danurejo yaitu pemerintahan yang selalu bekerja sama dengan pemerintah kolonial di Kerajaan Yogyakarta (Poerwokosoemo, 1985: 79). Peran Kertawasesa II yang menjadi penguasa daerah Wonosobo berpusat di Desa Selomanik. Kertawasesa II merupakan bangsawan dari keturunan Pasundan pada Masa Mataram Islam (Suara Merdeka Senin 24 Juli 2006), yang membuka Desa Selomanik menjadi pusat kekuasaan dan pemerintahan yang dibantu oleh pengikutnya (Cerita Rakyat Jawa Tengah, 1983: 87-97). Yang terjadi di Kadipaten Selomanik sebagai basis kegiatan politik keagamaan pada masa kolonial tahun 1825-1830 merupakan salah satu strategi untuk melawan pemerintah kolonial yang selalu bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Dengan kedatangan beberapa kiai kedaerah ini, sangat membantu dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah. Pengaruh dari Perang Diponegoro 1825-1830, Wonosobo menjadi salah satu medan pertempuran yang bersejarah. Daerah ini menjadi basis pertahanan dari pasukan Diponegoro, karena kondisi alamnya yang menguntungkan serta dukungan yang besar dari rakyat dan masyarakat terhadap perjuangan Diponegoro

(Suara

Merdeka,

Senin

24

Juli

mempengaruhi perubahan sosial di seluruh negeri.

2006),

serta

mampu

10

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berinisiatif melakukan penelitian dengan judul “Kadipaten Selomanik Sebagai Basis Kegiatan Politik Keagamaan Pada Masa Kolonial (1825-1830)”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: 1.

Bagaimana perkembangan Kadipaten Selomanik sebagai basis kegiatan politik keagamaan pada masa Kolonial (1825-1830)?

2.

Faktor apa yang menyebabkan Kadipaten Selomanik sebagai basis kegiatan pada masa Kolonial (1825-1830)?

C. Tujuan Penelitian Bardasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 1.

Menjelaskan perkembangan Kadipaten Selomanik sebagai sasis kegiatan politik keagamaan pada masa Kolonial (1825-1830).

2.

Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Kadipaten Selomanik sebagai basis kegiatan politik keagamaan pada masa Kolonial (18251830).

D. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut: 1. Memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya khasanah sejarah politik, agama pada masa Kolonial (1825-1830) di Indonesia. 2. Mengetahui perkembangan Kadipaten Selomanik sebagai basis kegiatan politik keagamaan pada masa Kolonial (1825-1830) di Indonesia.

11

E. Kajian Pustaka Keterikatan masyarakat pedesaan dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia belum banyak mendapatkan perhatian yang serius untuk dimasukkan dalam lembaran sejarah, padahal Kadipaten Selomanik dijadikan basis kegiatan politik keagamaan pada masa kolonial (1825-1830) dalam mempertahankan keamanan di desa. Kadipaten Selomanik mempunyai sumbangan

bagi

negara

sebagai

daerah

yang

bersejarah.

Desa

menyumbangkan material dan moral, tetapi yang lebih mencolok adalah kegiatan politik keagamaan pada masa kolonial di Indonesia. Soetardjo Kartohadikoesoemo (1964) Bandung: Sumur, dalam bukunya yang berjudul “Desa”, dengan 413 halaman yaitu menjelaskan mengenai hubungan yang baru di negara atas prakarsa kepala negara, maka faedahnya sangat besar bagi masyarakat yang menerangkan mengenai adanya unsur-unsur kebudayaan bermutu tinggi yang masih tertimbun di daerahdaerah pedesaan. Desa memberi corak kepada kepribadian bangsa Indonesia. Dalam buku yang berjudul Desa membantu dalam penyelesaian skripsi untuk bagian BAB 2 mecangkup mengenai nama dan sifat desa serta riwayat terjadinya dan tumbuhnya desa. Kata desa dipakai di Jawa, Madura dan Bali. Sedangkan perkataan dusun dipakai didaerah Sumatra Selatan dan di daerah Maluku mengunakan istilah dusunsati. Batak menggunakan istilah dusun yang dipakai dalam sebuah pedukuhan. Di Aceh menggunakan istilah gampong dan meunasah buat daerah-hukum yang ada dibawahnya. Di Batak daerah hukum,

12

setingkat dengan desa karena sama-sama disebut huta, uta, dan kuta. Setiap pedukuhan disebut dengan dusun (Jawa). Desa ialah suatu kesatuan hukum dimana berada dalam tempat tinggal dalam suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terbentuk dalam sebuah kelompok masyarakat dan menetap dalam sebuah kediaman masyarakat dari masyarakat hukum yang terpisah dalam kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri yang dinamakan pedukuhan. Setiap desa pada zaman dahulu ditandai dengan Pohon Bambu sebagai batas desa sedangkan sifat desa teritoriaal (kedaerahan). Pada zaman Kolonial Belanda, terjadi hubungan timbal balik dalam terbentuknya masyarakat-masyarakat desa. Soal hubungan masyarakat yang satu dengan yang lainnya (masyarakat pertanian, masyarakat santri atau daerah kauman, perdagangan, dan sebagainya). Lambat laun terjadi hubungan yang baik diantara mereka dalam segala bidang, seperti dalam masalah hubungan yang baik yaitu saling membantu dalam menyelesaikan masalah secara gotong royong. Kelebihan buku ini ialah pada zaman Pemerintah Kolonial Belanda dalam ketentuan peraturan mengenai hak atas kedudukan daerah-daerah hukum ditentukan oleh pemerintah kolonial sendiri dan berbau barat. Dalam peraturan

undang-undang

tentang

desa

yang

termuat

dalam

regeeringsreglement yang mempunyai kekuatan hukum di desa dan masyarakat desa merupakan pondamen negara. Desa mempunyai wewenang untuk berkembang dan maju menurut bakatnya sendiri-sendiri. Untuk

13

mencapai maksud tersebut maka desa tidak lagi dikekang dalam berbagai pertaturan yang mengikat. Berdasarkan prinsip tersebut, maka desa dibagi dalam desa hasil ordonnantie baru kemudian diadakan perbedaan antara desa yang maju dengan desa yang bersifat tradisional. Untuk desa yang maju, pemerintahan dilakukan oleh sebuah Dewan Desa (Desaraad), sedangkan untuk desa yang tradisional atau belum maju pemerintahannya diadakan dengan cara rapat desa (kepala desa) yang dibantu oleh parentah desa. Sedangkan desa ordonnantie baru itu, diperintah oleh parentah desa yang dibantu oleh rumah tangga desa dengan peraturan yang mengikat, dalam pemerintahan desa diharuskan lebih banyak mempergunakan hukum-adat. Pada zaman Jepang, Indonesia diduduki oleh militer Jepang, maka oleh pemerintah Jepang dalam kedudukan desa mengalami perubahan. Desa dijadikan sebuah kekuatan dalam perang. Untuk mencukupi kebutuhan perang maka otonomi desa dan kedudukan-hukum desa. Pemerintah pusat setiap karesidenan (syuu) dipergunakan intituut mengunakan kekuasaan kepala desa atau kepala daerah. Pengawasan terhadap desa ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dalam keputusan dewan perwakilan rakyat daerah dan pemerintah daerah dipegang oleh pemerintah daerah kabupaten. Peraturan itu berlaku ketika Indonesia merdeka, dengan adanya pembangunan hukum ketataprajaan, semua itu mempunyai kedudukan tertingi dalam lapisan masyarakat. Dalam kedudukan dan pemerintahan desa diatur oleh kepala daerah yang diatur dalam undang-undang pada tanggal 23 Nopember 1945 No.1 yaitu mengenai

14

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diberi nama Komite Nasional Daerah yang berlaku di seluruh desa di daerah. Penulisan sejarah pada saat ini, banyak menampilkan tokoh-tokoh pemuka agama seperti kiai/ ulama. Apalagi periode revolusi kemerdekaan, masalah diplomasi atau politik dan kekuasan ditulis oleh sejarawan Indonesia. Kelemahan buku ini, masalah pedesaan yang berkaitan dengan politik keagamaan yang belum diteliti. Hal itu terbukti dengan adanya pedesaan yang belum diteliti para sejarawan. Menurut Tashadi, dalam bukunya yang berjudul Perjuangan Desa dalam Perjuangan Kemerdekaan: Studi Kasus dalam Keterlibatan Beberapa Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 1945-1949, Depdikbud, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Idsn, Jakarta, 1992 hal:1 menyebutkan bahwa daerah pedesaan beserta masyarakatnya tidak diterangkan dalam penulisan sejarah Indonesia dan dianggap sejarah yang hilang. Hal itu juga dikemukakan oleh pakar sejarawan Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo yaitu dengan menulis kembali sejarah yang mulai hilang dari ingatan masyarakat. Dengan menginventarisasi dan mendokumentasi desa sebagai kegiatan politik keagamaan pada masa kolonial di Indonesia tahun 1825-1830 untuk di tulis kembali oleh sejarawan dimana peranan kiai/ ulama, santri, pejabat pemerintah bahkan masyarakat itu sendiri dalam mempertahankan dan keamanan dari penjajah kolonial di Indonesia. Mengenai masalah keadaan pedesaan pada masa Kolonial, sejak zaman dahulu hingga sekarang yaitu mencangkup berbagai segi kehidupan pedesaan,

15

yang dipandang melalui relevan dengan apa yang sedang diusahakan sebagai pembangunan bagi masyarakat di desa. Para sejarawan/ peneliti yang sedang melakukan penelitian di pedesaan, mempunyai kewajiban melaksanakan rencana pembangunan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan memperluas perspektif dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ada disekitar pembangunan masyarakat desa (Ranneft, 1974: vii). Desa yang dimaksud disini adalah kesatuan pemerintahan yang paling bawah (istilah zaman sekarang ialah kelurahan). Desa ini terbentuk dari kesatuan-kesatuan pemerintahan dalam struktur ketatanegaraan pada masa kolonial. Hal itu, merupakan bentukan dari persekutuan-persekutuan adat (desa adat), yang dibentuk oleh pemerintah kolonial dengan cara mengabungkan beberapa persekutuan adat menjadi satu (desa baru). Buku ini juga memberi sumbangan dalam membahas BAB 2. Kelebihan buku ini adalah mampu mengulas tentang Laporan-Laporan Desa (Desa-Raporten) secara keseluruhan seperti dalam bukunya Soetardjo Hadikoesoemoe tentang Desa. Khaerudin menulis dalam bukunya berjudul “Politik Kiai”, Polemik Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis. Diterbitkan oleh Averroes Press Malang, tahun 2005 dengan tebal buku xxi + 162 hal. Buku ini membahas tentang keterlibatan kiai dalam politik praktis, kiai sebagai lokal yang sangat mempengaruhi sistem politik dan sosial yang berlaku dalam masyarakat karena mempunyai hubungan yang baik antara kiai dengan masyarakat di sekitarnya. Hal itu menunjukkan hubungan yang baik yaitu sebuah hubungan patron-klien. Patron klien adalah suatu budaya dimana seorang patron (atasan)

16

sanggup menyediakan kursi jabatan, serta pekerjaan bagi klien (bawahan) dengan imbalan jasa. Bahwa bawahan harus memberikan loyalitas seperti dedikasi pada atasannya. pondok pesantren dengan melibatkan kiai atau pemeluk agama serta santri-santrinya dalam mempertahankan diri dari penjajahan. Salah satunya yaitu Kadipaten Selomanik yang menjadi objek dalam melaksanakan kegiatan politik tersebut. Bahwa tokoh utama didalamnya yaitu para kiai/ ulama seperti Ki Ageng Selomanik, yang dibantu oleh santri/ muridnya yang berasal dari Pondok Pesantren Selomanik yang dipimpin oleh Kiai Ngalwi sebagai guru. Ki Ageng Selomanik datang ke Pondok Pesantren Selomanik bertujuan untuk mencari tempat perasembunyian dari serangan pemerintah kolonial dan kejaran dari Patih Danurejo. Sebagai seorang yang dianggap pemimpin oleh masyarakat, Ki Ageng Selomanik disibukkan dalam segala hal, baik di lingkungan pondok pesantren sendiri juga mengatur jalannya pemerintahan. Hubungan antara santri dengan muridnya sangat baik. Disini guru dianggap sebagai seseorang yang tinggi sedangkan para santri dibekali pelajaran mengenai pengetahuan maupun ilmu beladiri seperti pencak silat. Peranan kiai diperkuat dengan cara mendirikan perkumpulan pencak silat dengan tujuan untuk memperkuat posisinya, serta tujuan yang paling utama yaitu membangun pertahanan dan keamanan di lingkungan pondok pesantren khususnya di Kadipaten Selomanik. Minat yang belajar di pondok pesantren semakin banyak, sehingga jumlah murid/ santri memperkuat semangat keagaamaan serta perjuangan yang tinggi. Para kiai memberi

17

perhatian yang besar terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal itu mempunyai manfaat serta pengaruh penyebaran Agama Islam (Hayati, 2000: 68-72) di Desa Selomanik, khususnya di Pondok Pesantren Selomanik. Buku tersebut membantu dalam menyelesaikan BAB 3. “ Moral Politik Santri Agama Pembelaan Kaum yang Tertindas” yaitu menjelaskan keterlibatan santri dalam ikut serta dalam menjalankan pemerintahan di negaranya. Dimana desa dijadikan sebagai daerah pertahanan serta untuk menjalankan politik, yang tidak terlepas dari unsur keagamaan. Khususnya Agama Islam yang banyak melibatkan para kiai/ ulama, santri dalam kancah kekuasaan. Hal itu dijelaskan oleh Abdul Munir Mulkhan. Dalam buku ini mempunyai kelebihan seperti desa sebagai basisi kegiatan politik keagamaan yang melibatkan para pemuka agama yang secara langsung ikut dalam pemerintahan, seperti para pemuka agama yang masuk ke dalam partai pilitik, dsb. Para santri diberi kesempatan secara langsung di dalam menyambung aspirasinya kepada kiai. Sedangkan kelemahannya yaitu hanya membahas mengenai paranan kiai, santri dalam kancah politik saja, adanya kecenderungan para kiai atau pemuka agama masuk ke partai politik padahal segala sesuatu apabila berbau dengan politik karisma dari ulama tersebut merosot atau turun kewibawaannya. Perang antara pemerintah kolonial di Indonesia, banyak desa yang dijadikan dalam perjuangan dan pertahanan seperti Desa Selomanik, Wonosobo. Hal itu untuk mengetahui tentang politik yang digunakan saat perang, dan cara mempertahankannya dengan membentuk benteng-benteng

18

pertahanan di desa-desa atau daerah pedalaman. Seperti membentuk organisasi yang diatasnamakan oleh rakyat dan dipimpin para pemuka agama seperti kiai/ ulama, itu terdapat dalam bukunya Tan Malaka yang berjudul Gerpolek. Fran Husken menyebutkan bahwa desa sebagai arena politik yang tidak terlepas dari sistem kekerabatan dan keagamaan serta kekuasaan dalam mempertahankan kemerdekaaan melalui kaum elite desa. Pola hubungan kekerabatan yang dibangun kiai/ ulama dalam tradisi pesantren berlangsung secara efektif, sehingga tradisi tersebut dapat berkembang dengan baik melalui sistem sosial yang mampu mempengaruhi masyarakat secara luas. Para kiai/ ulama disini tidak hanya berkecimpung di dunia keagamaan saja tetapi juga pada dunia politik (Rahardjo, 1974: 10). Kelebihan buku ini ialah menjelaskan mengenai perubahan dari zaman ke zaman mengenai masyarakat desa di Jawa. Sedangkan kelemahan buku ini adalah banyak istilah-istilah yang sulit dipahami, bentuk tulisannya yang relatif kecil dan sulit untuk dimengerti, terlalu tebal buku tersebut sehingga banyak yang tidak terlalu banyak untuk membacanya,

jumlah

halaman

yang

terlalu

tebal,

sehingga

malas

membacanya. Buku ini mampu diterapkan dalam BAB 2 dan 3. Adeng dkk (1995) bukunya berjudul Peran Desa dalam Perjuangan Kemerdekaan: Studi Kasus Keterlibatan Beberapa Desa di Bandung dan Sekitarnya Tahun 1945-1949 yaitu menjelaskan mengenai desa-desa di Bandung yang ikut berperan dalam menjalankan politik keagamaan serta yang bersifat umum dalam mempertahankan keamanan dan pertahanan dari serangan penjajah kolonial di Indonesia.

19

Desa-desa yang ada di Bandung seperti dalam Peristiwa Cimareme 1919. Peristiwa itu merupakan kegiatan politik yang berpusat di desa. Peristiwa yang terjadi merupakan sejarah mikro, namun mempunyai hubungan yang sangat luas dengan kerangka perkembangan sejarah umum di Jawa, khususnya di Jawa Barat dengan melibatkan berbagai peristiwa yang berpusat di desa. Desa sebagai pusat kegiatan politik dalam menjalankan rencana untuk melawan pemerintah kolonial. Walaupun sejarah lokal di tingkat daerah dipandang sebagai sejarah dari suatu keseluruhan masyarakat di Indonesia. Itulah sebabnya studi sejarah lokal harus meneliti semua aspek kehidupan manusia. Di tingkat lokal, pemerintah kolonial lebih tampak sehingga kejadian historis ditingkat lokal merupakan dimensi dari Sejarah Nasional (Hayati, 2000: 9-10). Peristiwa yang terjadi di desa-desa biasanya disebabkan oleh campur tangan pemerintah kolonial di dalam pemerintahan. Selain itu, biasanya disebabkan oleh kebijakan pemerintah mengenai peraturan yang berlaku dalam penjualan hasil bumi, pajak, kerja wajib, dsb, serta peranan kaum elite sangat berperan di desa-desa. Dengan adanya kerjasama yang kuat antara pemerintah kolonial dengan para kaum elite menjadikan para petani merasa dirugikan dengan sistem yang berlaku dalam kalangan petani. Dengan peraturan yang berlaku pada masyarakat petani yang ada di desa menjadikan banyak golongan petani maupun masyarakat yang berontak untuk melawan peraturan yang dianggap merugikan para petani. Selain di bidang ekonomi, ternyata yang paling mencolok di sini yaitu masalah di bidang politik dan agama. Pada dasarnya mereka melakukan

20

pelawanan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi mereka berjuang untuk kepentingan masyarakat desa khususnya para petani yang merasa dirugikan oleh pemerintah lokal, maupun pemerintah kolonial. Dengan peraturan pemerintah mengeluarkan undang-undang mengenai peraturan penjualan hasil bumi dengan mewajibkan berapa persen untuk pemerintah lokal maupun pemerintah kolonial membuat para petani merasa ditindas. Biasanya peristiwa yang sedang terjadi, tidak terlepas dari peranan seorang pemimpin baik dari kaum elite maupun para ulama yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Masalah kepemimpinan merupakan masalah yang sudah mendarah daging sejak zaman dulu hingga sampai sekarang (Fiedler, 1967 dalam Hayati, 2000), yaitu sekelompok manusia yang di dalamnya terdiri dari beberapa orang, kemudian salah satu dari mereka menjadi figur yang diberi kepercayaan oleh sekelompok orang tadi (Walgito, hal. 89-98). Dalam masyarakat pedesaan terdapat dua jenis kepemimpinan yaitu kepemimpinan resmi dan kepemimpinan tidak resmi. Seperti: kepala desa (kepemimpinan resmi), sedangkan kepemimpinan yang tidak resmi yaitu para pemimpin yang tidak menduduki jabatan pemerintahan seperti kiai/ ulama. Keadaan ini kemudian muncul kelompok-kelompok politik skuler dan elite di pedesaan. Kelompok elite biasanya mereka yang bekerjasama dengan pemerintah kolonial, mereka adalah para birokrat yang menyesuaikan diri dan bersikap loyal kepada pemerintah kolonial. Tetapi kemudian kepemimpinan itu tergeser atau digantikan dengan peranan kiai/ ulama sebagai seorang pemimpin. Keberadaan elite agama tidak ada hubungannya dengan birokrasi

21

pemerintah kolonial. Para kiai merupakan pemimpin tradisional dari komunitas Islam serta merupakan pemimpin lokal yang bebas. Pada tingkat desa kiai sering dipandang sebagai pemimpin politik yang cenderung bersikap menentang pemerintah kolonial serta lembaga sekuler lainnya (Hayati, 2000: 161-166). Kelebihan buku ini yaitu menguraikan tentang kejadian mengenai peristiwa sejarah lokal. Peristiwa itu menarik untuk dikaji,

yaitu untuk

mengungkap peristiwa lokal pada masa lampau juga dipergunakan untuk memperluas perspektif historis dari perkembangan sejarah mikro itu sendiri. Di samping itu, dapat juga dipergunakan untuk mempertajam analisis dalam memahami hubungannya dengan peristiwa yang lebih luas. Pengungkapan secara khusus dalam bentuk mikro akan lebih mampu akan menunjukkan motif-motif yang tersembunyi. Dengan demikian, peristiwa Cimareme mempunyai arti penting untuk memperkaya pengetahuan sejarah Indonesia. Untuk kelebihan yang kedua, meskipun terjadi di tingkat lokal dan dalam waktu yang singkat, peristiwa perlawanan H. Hasan itu sangat penting artinya sebagai salah satu gerakan petani pada awal abad XX. Sejarah gerakan petani merupakan sektor yang masih kabur, meskipun sebenarnya selama abad XX tampak tanda-tanda yang jelas tentang adanya pergolakan petani dan revolusi agraris yang aktif. Melalui pengkajian terhadap dokumen-dokumen tentang gerakan petani yang diperoleh gambaran yang lebih objektif. Dengan demikian, mampu mengungkapan gerakan yang lebih analitis.

22

Kelebihan yang ketiga yaitu mampu menelaah tindakan-tindakan besar dari rakyat kecil yaitu petani, maka dapat dipahami adanya arus dasar yang berkecamuk dalam sejarah. Kerusuhan dan gerakan sosial yang timbul merupakan indikator dari perubahan sosial yang sedang terjadi. Kondisi sosial ekonomi yang buruk dan makin lemahnya lembaga-lembaga pribumi yang mengundang timbulnya reaksi serta kekuatan yang menentang terhadap pemerintah kolonial. Kekurangan buku ini yaitu hanya mengkaji sejarah lokal saja dan masih banyak yang belum dijelaskan dengan seksama. Selain itu, ternyata dalam buku ini tidak dijelaskan mengenai keterlibatan para ulama secara menyeluruh, sehingga hanya setengah-setengah saja yang dijabarkan atau dijelaskan sehingga banyak pembaca yang kurang mengetahuinya. Dari uraian diatas, dalam buku yang berjudul “Peristiwa Cimareme 1919” (Perlawanan H. Hasan terhadap Peraturan Pembelian Padi) oleh Chusnul Hayati (2000) Semarang: Mimbar dengan 229 halaman, memberikan inspirasi serta menambah reverensi dalam skripsi ini yaitu berkaitan dengan pembahasan bab 3 dan bab 4. Dalam bab 3 dan bab 4, buku tersebut memberi sumbangan mengenai peristiwa yang terjadi di Kabupaten Cimareme (Jawa Barat) yang dipelopori oleh para ulama/ kiai dalam melakukan perlawanan untuk melawan pemerintah kolonial. Sebagai basis kegiatan tersebut yaitu di desa-desa yang melibatkan para ulama/ kiai serta kepala daerah atau pemuka desa.

23

Keterlibatan para pemuka agama seperti kiai/ ulama dalam bidang politik maupun agama, dengan mendirikan pondok pesantren sebagai pusat kegiatan. Nahdatul ulama sebagai salah satu ajaran Agama Islam murni yang dibawa oleh Rosulullah SAW beserta sahabatnya. Pada dasarnya Nahdatul Ulama merupakan jam’iyyah diniyah yang membawa faham keagamaan, maka ulama sebagai faham ahlussunah wal jama’ah. Selain itu juga sistem dakwah diterapkan sebagai bagian dari kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh kiai/ ulama dalam ikut serta dalam politik untuk melawan penjajah kolonial di Indonesia. Semua itu dijelaskan dalam buku NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran ( Reflewksi 65 Tn. Ikut NU) oleh Abdul Muchith Muzadi. Bahwa dalam buku ini, yang berjudul Perilaku Politik Kiai oleh Khoiro Ummatin (2002) lebih mengacu pada sejarah lokal dengan mengunakan permasalahan yang bersifat global sehingga pemerintah harus mengikuti alur perubahan yang terjadi di dalam masyarakatnya sebagai salah satu fakta yang terjadi di Indonesia khususnya di Desa Selomanik, Wonosobo pada masa kolonial sudah jelas bahwa politik ikut andil dalam pembagian momentum suatu perubahan khususnya perlawanan yang dilakukan oleh para kiai yang berada di pondok pesantren dan organisasi yang berbau dengan dunia Islam. Dengan munculnya berbagai organisasi yang sesudahnya seperti lahirnya organisasi NU, Muhammadiyah, dan lain lain. Dengan munculnya berbagai kegiatan keagamaan dapat mengubah kehidupan yang terjadi pada saat melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Peran kiai dalam suatu

24

desa ternyata mampu mengubah segala sesuatu yang terjadi pada masa kolonial sebagai basis kegiatan politik keagamaan yang berjalan dengan baik. Khususnya pada masa kolonial di Desa Selomanik, Wonosobo bahwa desa merupakan tempat yang sering digunakan dalam kegiatan keagamaan seperti didirikannya pondok pesantren yang didirikan oleh para pemuka agama yang disebut dengan kiai/ ulama. Dalam hal ini, sudah dijelaskan bahwa para kiai sangat mempengaruhi perkembangan dan perubahan pada masyarakat seperti lingkungan masyarakat Desa Selomanik, Wonosobo. Dengan jiwa nasionalisme

yang

tinggi,

hal

itu

mampu

mengusir

penjajah

dan

mempertahankan diri dari serangan pemerintah kolonial. Para kiai/ ulama dalam pondok pesantren itu sendiri tidak hanya mengajarkan suatu ilmu pengetahuan, disini juga mampu memberikan sokongan dibidang politik. Bahwa pondok pesantren di desa mempunyai 2 tradisi yang sangat relevansi di dalam dunia politik yaitu: (1) tradisi pesantren yang berbasis kultural; (2) tradisi pesantren sebagai mediator antara kepentingan politik dan pendukungnya. Pada poin yang kedua bahwa kiai merupakan seseorang yang mempunyai posisi dalam kegiatan politik yang mampu menjadi signifikan dalam merebut kekuasaan kolonial di Indonesia, khususnya di Kadipaten Selomanik. Tradisi pesantren di Jawa khususnya yang berada di desa-desa ini merupakan bentuk sistem sosial yang tumbuh pada lingkungan pondok pesantren yaitu melalui sistem kekerabatan yang dibangun oleh para kiai/ ulama. Sistem yang dikembangkan adalah mempertahankan diri dari serangan

25

pemerintah kolonial. Dengan berlandaskan pada hubungan kekerabatan genealogi intelektual dan aspek hubungan antara guru dengan murid atau bahkan melalui hubungan perkawinan (Dhofier, 1982: 62-82). Pada masa kolonial, desa sangat mempengaruhi peranan yang sangat penting dalam hal ini sebagai basis pertahanan dan basis kegiatan politik keagamaan. Disini para kiai ikut ambil bagian dalam kegiatan politik di Indonesia. Bahwa kiai mempunyai posisi yang strategis baik dalam urusan internal maupun eksternal, serta ikut dalam peran sosial politik dengan ikut campur ke dalam kegiatan politik keagamaan, seperti dengan berdirinya organisasi-organisasi sesudah Indonesia merdeka dan sebelumnya pun para kiai ikut secara langsung dalam kegiatan tesebut. Organisasi itu seperti Muhammadiyah, NU, PNI, PKI, Masyumi,dan lain-lain (Anindita, 1983 dalam Ummatin 2002: 25). Kiai, di pondok pesantren mempunyai keterikatan dengan pola pemikiran Islam tradisional yang mampu membenahi diri untuk tetap memiliki peranan dalam membangun masyarakat desa, bangsa dan negara. Kegiatan keagamaan yang dijalankan mampu memberi sokongan dalam pondok pesantren dan para kiai memberi pengaruh yang cukup besar dalam dunia politik (Dhofier, 1982: 172). Perjungan para kiai disini semakin eksis dan kuat keberadaannya. Hal itu untuk melawan pemerintah kolonial di Indonesia dengan didirikannya organisasi, seperti yang telah disebut di atas. Dimana Muhammadiyah (Ahmad Dahlan), dan NU (Hasyim Ashari) yaitu sebagai wadah perjuangan di

26

dalam dunia Islam, tetapi pada zaman kolonial di Wonosobo dipelopori oleh Ki Ageng Selomanik yang dibantu oleh para pengikutnya. Pembahasan perilaku politik diartikan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan politik dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan fungsi pemerintahan dan kegiatan politik yang dilakukan masyarakat yang berkaitan dengan fungsi politik (Suhbakti,1992: 131 dalam Umatin, 2002: 10). Dalam pandangan sosiologis yaitu sebagai bukti sejarah sudah menunjukkan bahwa perpolitikan yang melibatkan para kiai dan organisasi yang sudah berdiri di Indonesia selalu melibatkan tradisi pondok pesantren (Dhofier, 1982: 68). Pengaruhnya sangat kuat dalam kelembagaan di pondok pesantren sebagai wujud dalam bidang sosial keagamaan dan politik di desa yang merupakan fungsi dan peranan para kiai sebagai tokoh yang kuat di desa. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ki Ageng Selomanik dan Kiai Ngalwi dalam menjalankan kegiatan keagamaan di Pondok Pesantren Selomanik. Keuntungan dari beberapa buku yang menjadi reverensi seperti uraian diatas yaitu mampu mengungkapakan peristiwa sejarah dengan mengunakan metode penelitian yang mampu mendeskripsikan mengenai perpolitikan di desa dengan mendirikan pondok pesantren sebagai wujud dari perubahan pada masyarakat dan mampu mengembangkan situasi politik di tanah air. Dalam hal ini, mengunakan pendekatan etnometodologi yang merupakan metode penelitian untuk mempelajari tentang perilaku sosial (Muhatjir,1996: 94).

27

Kelemahan buku-buku diatas yang sudah diuraiakan yaitu buku-buku tersebut kurang runtut dalam menjelaskan berbagai permasalahan yang difokuskan pada zaman kolonial saja dan pengunaan bahasa yang kurang menarik sehingga mengurangi minat para pembaca. Jumlah halaman terlalu banyak. Bahasanya terlalu sulit untuk dipahami. Inti dari permasahan terlalu berputar-putar. Sulitnya untuk mendapatkan sumber bukunya. Achmad Siddiq menjelaskan dalam bukunya Khitthah Nahdliyyah yaitu nahdatul ulama adalah sesuatu yang penting, gelar kiai/ ulama di dalam pondok pesantren yang menerapkan sistem pendidikan keagamaan bagi para santri/ muridnya. Para pemuka agama seperti kiai/ ulama yang memberi tauladan kepada santri/ muridnya dengan amal perbuatan dan tingkah laku yang baik kepada santri/ muridnya juga memberi tauladan kepada semua orang yang ada disekitarnya. Kelebihan buku ini, memberi informasi mengenai peranan kiai/ ulama dalam tingkah laku yang memberi tauladan yang baik kepada murid/ santrinya di dalam pondok pesantren. Hal itu, sebagai salah satu media pembelajaran dalam bidang pendidikan nonformal. Kelemahan buku ini, ialah hanya menjelaskan kehidupan di pondok pesantren saja serta keterlibatan para santri/ muridnya dalam kancah politik. Kurang menarik untuk dibaca karena pemilihan kosa katanya monoton. Terlalu membosankan. Tidak dijelaskan secara mendetail mengenai pokok bahasannya.

28

Ratu Adil Tokoh dan Gerakan Millenarian Menentang Kolonialisme Eropa, karangan Michael Adas tahun 1988 menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan militer pada zaman kolonial yang dipimpin oleh para pemuka agama. Pemuka agama merupakan seorang pemimpin dalam kegiatan seperti pemberontakan serta kegiatan yang berkaitan dengan sekelompok massa yang kurang puas terhadap sikap pemerintah ataupun pejabat Negara yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, sehingga mampu membuat suatu komunitas untuk bersatu dalam sebuah ikatan organisasi sebagai contoh Perang Diponegoro yang bertujuan untuk membebaskan diri dari keterikatan dari pemerintah. Zaman keemasan yang ditunggu oleh seluruh rakyat, dengan harapan muncul seorang tokoh yang akan mengeluarkan mereka dari penderitaan dan ketidakadilan. Orang tersebut dianggap sebagai ratu adil. Kekuatan militer pada zaman kolonial merupakan kekuatan yang kuat.

Lewat pemimpin, rakyat bersikeras untuk mencapai

jaman keemasan yang penuh dengan keharmonisan dan kesejahteraan untuk masa yang akan datang. Partisipan dalam sebuah gerakan merupakan aspek utama dalam bidang sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Hal itu, Mampu memberikan perubahan yang sangat fundamental pada lapisan masyarakat. Zaman keemasan merupakan perubahan sosial yang terjadi dan mengarah pada penciptaan budaya yang baru. Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada zaman kolonial yaitu sebuah gerakan revitalisasi. Gerakan tersebut di setiap daerah berbeda-beda,

29

namun yang paling banyak adalah gerakan yang berbau dengan agama dan mampu mengubah sistem sosial-budaya, politik, dan ekonomi serta mampu keluar dari hukum konstitusional. Gerakan tersebut banyak melibatkan lapisan masyarakat yang berpusat di daerah pedesaan sebagai daerah pertahanan. Kelebihan buku ini mampu mengulas kejadian pada masa lalu yang terjadi di seluruh dunia, dengan memunculkan seorang tokoh yang dianggap sebagai ratu adil dan menuju zaman keemasan. Sedangkan kekurangan buku ini adalah hanya mengulas sebuah gerakan sosial yang dipadu dengan kehidupan duniawi. Serta langkanya buku yang beredar dipasaran sehingga sangat menyulitkan bagi siapa saja yang ingin mengulas lebih dalam tentang buku ini. F. Metode Penelitian 1. Metode Sejarah Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah (Historical Methode). Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis, rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1985: 32). Adapun langkah-langkah dalam metode sejarah sebagai berikut: a. Heuristik Heuristik

adalah

usaha

untuk

mencari,

menghimpun,

dan

mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dalam hal ini data yang diperoleh berupa buti-bukti tertulis, seperti Arsip, Dokumen, Surat Kabar yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam

30

penelitian ini akan digunakan sumber buku kepustakaan, situs sejarah, sumber tertulis, sumber material, serta sejarah lisan. Dalam prosedur kerja seorang sejarawan, langkah pertama yang harus dilalui dalam menyusun sebuah cerita sejarah adalah menemukan jejak sejarah itu sendiri. Dalam metode sejarah, kegiatan ini disebut heuristik. Kata heuristik berasal dari bahasa yunani “ heurisken” yang berarti mencari atau menemukan, maksudnya mencari serta menemukan jejak-jejak sejarah (Widja, 1988 dalam Muhadjir, 1998: 19). Hiroko Horikoshi dalam bukunya yang berjudul Kiai dan Perubahan Sosial, terjemahan Umar Basalim (Jakarta: P3M, 1987: 5) menyebutkan bahwa studi sejarah pasti mengunakan sumber sejarah sebagai dokumen sejarah dalam peristiwa sejarah pada masa kolonial di Indonesia yang bersifat mutlak. Selain sumber tertulis yang terdapat di Arsip Daerah Masing-masing maupun di Arsip Nasional masih ada yaitu sumber yang didapat melalui wawancara. Walaupun hanya bersifat lisan tetapi sumber tersebut sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian (Hayati, 2000: 25). Dalam penelitian ini, menggunakan teknik-teknik yang bersifat primer dan sumber sekunder antara lain: (1) Sumber Primer Sumber primer merupakan kesaksian dari seseorang yang menjadi saksi mata dalam peristiwa sejarah (Gottschalk, 1975: 35). Sumber primer berupa orang, benda atau tulisan yang memiliki keaslian dalam arti tulis tangan, orang pertama, atau dikisahkan oleh orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah.

31

(2) Sumber Sekunder Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi mata dalam peristiwa sejarah (Gottschalk, 1975: 35). Dengan perkataan lain, sumber yang berasal dari orang yang bukan saksi hidup atau tidak sejaman dengan peristiwa yang sedang diteliti. Untuk mendapat informasi mengenai sumber-sumber sejarah baik primer maupun sumber sekunder, maka diperlukan teknik sebagai berikut: (1) Wawancara Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan sumber sejarah yang benar-benar dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan dari para pelaku sejarah ataupun saksi sejarah. Selain itu wawancara merupakan alat mengumpulkan informasi yang berupatanggapan pribadi, pendapat atau opini serta keyakinan. Dalam teknik wawancara ini dapat dilakukan melalui tanya jawab dengan para ulama di Pondok Pesantren dan Desa-desa yang tentunya merupakan sumber lisan dan dapat dipercaya kebenarannya. Metode wawancara atau interview, mencakup cara yang dipergunakan kalau seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapat keterangan atau poendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu (Koentjaraningrat dalam gottschalk, 1975: 42). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai

32

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan itu.maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Licoln dan Guba (1985: 266), antara lain: menkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan kebulatan (Moleong, 2002: 135). (2) Studi pustaka Studi pustaka yaitu cara menggumpulkan data untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian dan menelaah sumber atau bahan pustaka. Dalam penelitian ini, maka bahan-bahan yang ditelaah berupa buku-buku yang berhubungan dengan Kadipaten Selomanik sebagai basis kegiatan politik keagamaan pada masa kolonial tahun 18251830. Kegiatan politik keagamaan pada masa kolonial, pada waktu itu serta buku lain yang berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian serta buku- buku yang lebih relevan. Untuk mendapatkan sumber tersebut yaitu melalui kajian pustaka, ataupun Arsip Daerah. (3) Studi dokumen (tertulis) Cara

menggumpulkan

data

yang

dilakukan

dengan

menggunakan bahan-bahan tertulis, sebagai dokumen dan bentuk lainnya seperti buku-buku, Koran, Majalah atau yang sejenis (Nawai, dkk. 1992: 69). Menurut Gottschalk (1985: 38), studi dokumen adalah proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun baik yang bersifat tulisan, lisan, gambar, dan arkeologis. Jadi studi

33

dokumen yaitu berwujud dalam bentuk objek tertulis atau yang lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan dokumen tertulis yang berupa catatan mengenai sejarah Ki Ageng Selomanik, maupun sumber yang tidak tertulis seperti berupa foto, berasal dari kutipan beberapa kumpulan cerita Sejarah Rakyat Jawa Tengah (Arsip Daerah Wonosobo, 1983: 89-97). Selain dari Arsip, si peneliti juga mendapatkan dokumen yang lain berupa catatan yang mengenai silsilah Ki Ageng Selomanik di keraton Yogyakarta (Kunjungan ke Keraton Yogyakarta tanggal 14 Febuari 2007). Dari hasil penelitian, sumber yang didapat mampu memberikan sumbangan bagi si peneliti untuk keperluan melengkapi data, baik tertulis maupun berupa foto. b. Kritik Sumber Setelah kita berhasil menemukan dan mengumpulkan jejak-jejak sejarah, maka selanjutnya adalah melakukan kritik sumber. Kritik sumber yaitu menilai, menguji atau menyeleksi jejak-jejak sejarah tersebut sebagai usaha untuk mendapatkan sumber yang benar, asli dan relevan. Kritik sumber ini bermaksud untuk menentukan kredibilitas dari jejak-jejak sejarah (Widja, 1988 dalam Muhadjir, 1998: 21). Menurut Coensuelo G. Sevilla dkk, kritik sumber terbagi menjadi dua yaitu kritik eksternal dan kritik internal antara lain:

34

(1) Kritik Internal Apabila sumber yang diperoleh itu merupakan sumber asli, maka langkah selanjutnya yaitu mengecek kembali, arti dan layaknya suatu dokumen yang nantinya akan digunakan sebagai data. Hal ini meliputi pengertian kata-kata dari pernyataan yang ditulis termasuk didalamnya adalah menentukan kredibilitas pernyataan penulis sehingga sumber tersebut benar-benar dapat dipercaya. (2) Kritik Eksternal Meliputi penemuan, jika bahan sumber asli yang mempunyai integritas tekstual tekstual. Dalam hal ini perlu di cek atau diteliti di dalam suatu dokumen yang dapat diterima sebagai bukti, apakah suatu dokumen tersebut benar-benar sesuai dengan yang ditulis didalamnya dan sama dengan aslinya. Kritik eksternal bertujuan untuk menetapakan otentik tidaknya atau asli tidaknya sumber yang dipakai. Kritik eksternal berusaha menjawab pertanyaan tentang ke otentikan dan keaslian sumber yang digunakan (Nugroho Notosusanto, 1975: 39). c. Interpretasi atau Penafsiran Data Setelah kritik sumber itu setelah dikerjakan, maka jejak-jejak sejarah yang berhasil didapatkan itu biasa diwujudkan sebagai fakta sejarah (Widja, 1988: 23). Interpretasi yaitu proses menyusun, mencapai antara satu fakta sejarah dengan sejarah yang lainnya., sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat dimengerti maknanya. Tujuannya agar data yang ada mampu untuk mengungkap permasalahan yang ada sehingga diperoleh pemecahannya. Dalam proses interpretasi tidak semua fakta dapat dimasukkannya, tetapi harus dipilih mana yang relevan dengan gambaran cerita yang hendak

35

disusun. Kemudian disusun menjadi satu rangkaian yang sistematis dan masuk akal. Menurut Nugroho Notosusanto sebagaimana dikutip oleh W. Poes Prodjo (1987:3) bahwa proses sejarah atau pembabakan sejarah. Periodesasi merupakan yang penting dalam sejarah karena akan memudahkan pengertian, melakukan penyerdanaan, memenuhi sistemati ilmu pengetahuan dan akhirnya dapat membuat klasifikasi dalam ilmu sejarah (Hugiono dkk,1987: 54-55). Interpretasi dalam prosesnya untuk mendapatkan gambaran sejarah yang bersifat ilmiah, logis dan integrati untuk mencapai target tersebut tergantung dari kemampuan penulis skripsi, terutama kemampuan dalam menuangkan kedalam tulisan. d. Historiografi Historiografis atau penulisan sejarah adalah cara merekonstruksi suatu gambaran masa lalu secara imajinatif berdasarkan data yang diperoleh (Gottschalk, 1985: 32). Historiografi merupakan langkah terakhir dalam penulisan sejarah. Penulisannya harus sistematis dan menempatkan kejadiankejadian yang akan diceritakan dalam urutan kronologis, dalam arti urutan kejadian disusun dari awal sampai akhir. Dalam penelitian ini, maka penulisan sejarah disusun urut, menurut catatan kronologisnya yaitu perkembangan Kadipaten Selomanik sebagai basis

kegiatan

mempengaruhinya.

politik

keagamaaan

dan

faktor

apa

saja

yang

36

Historiografi yaitu cara menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk cerita. Dalam tahapan historiografi ini merupakan langkah penulisan cerita sejarah yang ditulis secara logis menurut urutan kronologis dengan tema yang jelas serta mudah dimengerti, kemudian dilengkapi dengan pengaturan bab atau bagian yang dapat membangun urutan kronologis dan teoretis (Wiyono, 1990: 5). 2. Pendekatan Penelitian atau Pendekatan Teori Yang dikumpulkan dalam mengumpulan data yaitu dengan cara studi pustaka, wawancara, dokumentasi, dan lain-lain. Penelitian mengenai Kadipaten Selomanik sebagai basis kegiatan politik keagamaan pada masa kolonial (1825-1830). Dalam penelitian ini mengunakan pendekatan multidimensional, yaitu membahas berbagai dimensi kegiatan politik yang meliputi aspek politik, sosial, agama, ekonomi, sosiologi, kultural antropologis. Persoalan yang mengacu pada masalah-masalah mengenai perkembangan politik keagamaan pada masa kolonial (1825-1830) di Kadipaten Selomanik ditelaah melalui pendekatan dari berbagai dimensi. Skripsi ini telah berhasil mengangkat tema kegiatan poltik keagamaan ynag memberi sumabangan kepada sejarah di Indonesia, serta menguak mengenai kegiatan yang dilakukan oleh para pemuka agama seperti kiai/ ulama yang berperan dalam sejarah di Indonesia. Skripsi ini, menjelaskan mengenai perkembangan politik pada masa kolonial, yang melibatkan semua komponen masyarakat baik dari pejabat pemerintah maupun rakyat, selain itu para pemuka agama ikut berperan di

37

dalamnya. Seperti ynag dilakukan oleh Ki Ageng Selomanik sebagai seorang pemimipin dalam kegiatan politik keagamaan pada masa kolonial (18251830) di Kadipaten Selomanik. Di bawah Patih Danurejo di keraton Yogyakarta, banyak rakyat yang kurang puas terhadap pemerintahannya sehingga dimana-mana terjadi pemberontakan dan perlawanan baik di lingkungan kerajaan maupun di luar kerajaan. Banyak desa-desa yang dijadikan sebagai basis kegiatan politik keagamaan pada masa kolonial. Akibat konflik sosial pada Perang Jawa (1825-1830), banyak tampilnya elite agama sebagai lawan yang kuat dari birokrat-birokrat kolonial. Elite agama atau pemuka agama seperti kiai/ ulama dalam melepaskan diri dari pemerintah kolonial dan keraton Yogyakarta. Para kiai/ ulama dalam melakukan perang, menjadikan daerah pedesaan sebagai dasis kegiatan politik dan untuk menentukan strategi perang. Hal itu bertujuan untuk menghancurkan pemerintah kolonial di Indonesia. G. Sistematika Skripsi Dalam penulisan skripsi, maka disusun sistematika skripsi. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika skripsi.

38

Bab II Keadaan Desa Selomanik, Wonosobo (1825-1830) berisi tentang: sejarah Desa Selomanik, Wonosobo, istilah desa, istilah kadipaten, keadaan alam, kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial agama. Bab III Perkembangan Kadipaten Selomanik sebagai basis kegiatan politik keagamaan tahun 1825-1830, berisi tentang: peran Ki Ageng Selomanik, kondisi Desa Selomanik sebelum tahun 1825-1830, yang terdiri dari: perkembangan kegiatan politik; perkembangan Agama Islam; peranan kiai/ ulama; peranan pondok pesantren; langgar/ masjid/ surau; makam. Bab IV menguraikan tentang Kadipaten Selomanik sebagai kegiatan politik keagamaan pada masa kolonial (1825-1830) yang terdiri dari: faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial budaya. Bab V berisi tentang simpulan. Daftar Pustaka

BAB II KEADAAN DESA SELOMANIK, WONOSOBO (1825-1830)

A. Sejarah Desa Selomanik, Wonosobo Desa Selomanik berasal dari dua suku kata yaitu “selo” yang artinya batu besar, sedangkan “manik” ialah sebuah permata. Jadi Selomanik adalah batu permata yang besar. Hal itu disebabkan daerah Desa Selomanik terdapat Watu Bangkong (Batu Kodok, Katak, batu yang besar) yang ada disekitarnya. Menurut cerita bahwa Batu Bangkong merupakan jelmaan Ki Bangkong Reang, dengan adanya Ki Bangkong Reang di Desa Selomanik, Wonosobo pada masa kolonial tahun 1825-1830. Ki Bangkong Reang merubah wujud menjadi Bangkong (Jawa: kodok, katak), hal itu merupakan starategi Ki Bangkong Reang ketika melawan musuh. Seperti yang beliau lakukan ketika melawan pasukan dari Kebumen di bawah pimpinan Tumenggung Salamangu. Perang

terjadi

karena

Tumenggung

Salamangu

menuntut

agar

Katemenggungan Wonosobo ikut di bawah kekuasaan Tumenggung Salamangu (Kebumen). Selama pertempuran terjadi Ki Bangkong Reang tidak mampu mengalahkan pihak Tumenggung Salamangu, karena pihak musuh mempunyai sebuah masjid yang anti “peluru”. Meriam Belanda pun tidak mampu menghancurkan masjid itu”. Menurut Khaeudin Juru Kunci Makam Ki Ageng Selomanik, Wonosobo. Kemudian Ki Bangkong Reang bersemedi (Jawa: napak aji) dan mengeluarkan ilmunya dengan berubah wujud menjadi

39

40

Kodok, Bangkong. Cara itu, ternyata bisa masuk ke Masjid Batu. Masjid Batu tersebut mempunyai ciri khas tersendiri dari batu-batu yang lainnya. Dengan ukurannya yang besar juga bentuknya berbeda dengan batu-batu yang ada di sungai atau di sekitarnya. Batu-batu besar yang ada di daerah tersebut dipercaya oleh penduduk sekitar sebagai lambang sebuah kekuasaan. Sekarang batu-batu itu masih bisa kita jumpai di sepanjang jalan Desa Selomanik, karena masyarakat Desa Selomanik tetap menjaga keasliannya (Wawancara Khaerudin tanggal 24 Mei 2005). Desa Selomanik, Wonosobo merupakan bagian dari Propinsi Jawa Tengah (sekarang). Wonosobo sebuah daerah yang memiliki catatan panjang dalam perjalanan sejarah. Selain sebagai daerah kabupaten, juga dijadikan sebagai nama Ibukota Kabupaten yaitu tempat kedudukan pemerintah kabupaten. Proses kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah disusun, diatur dan dikelola dengan baik oleh pejabat pemerintah. Asal mula Kota Wonosobo erat kaitanya dengan banyaknya para pendatang. Menurut istilah, Wonosobo berasal dari dua kata yaitu ”wono” yang artinya hutan dan ”sobo” yang berarti mengunjungi. Jadi, kata Wonosobo yaitu kawasan hutan yang banyak dikunjungi. Wonosobo dari hari ke hari semakin ramai dan bertambah penduduknya. Pada zaman Mataram, pusat pemerintahan Wonosobo di Desa Selomanik yang dipimpin oleh Kertawasesa II, yang nantinya namanya diganti dengan sebutan Ki Ageng Selomanik dan bergelar Tumenggung.

41

Kertawasesa II, keturunan dari kerajaan Mataram di Yogyakarta, merupakan pengikut Pangeran Diponegoro yang berhasil meloloskan diri dari serangan pemerintah kolonial dan Patih Danurejo. Kertawasesa II adalah orang yang setia terhadap tanah air dan bangsanya, serta tidak mau hidup dalam gengaman penjajah kolonial. Politik dan tindakan Patih Danurejo ditentang oleh Kertawasesa II, karena sikapnya yang memihak pemerintah kolonial. Hal itu, sangat membahayakan kerajaan Mataram. Patih Danurejo mengirim utusanya untuk menemui Kertawasesa II dirumahnya, bahwa Kerawasesa II untuk segera menemui Patih Danurejo di kepatihan dan segera menyerahkan diri kepada pemerintah kolonial, tetapi utusan itu di tolaknya. Marahlah utusan Patih Danurejo, akhirnya terjadi perang. Adanya peristiwa tersebut menyebabkan Kertawasesa II merasa tidak nyaman lagi tinggal di Keraton Yogyakarta dan memutuskan untuk meninggalkan kota tersebut, yang diikuti oleh istri dan pengikutnya. Perjalanannya sampai di Desa Selomanik, Wonosobo. Kertawasesa II menetap dan diangkat oleh rakyat untuk menjadi seseorang yang diberi wewenang dalam menjalankan roda pemerintahan. Desa Selomanik berkembang pesat dan ramai sebagai pusat Pemerintahan Wonosobo. Desa Selomanik berubah menjadi kadipaten. Selain menjadi kepala pemerintah, Kertawasesa II, membantu di Pondok Pesantren Selomanik yang dipimpin oleh Kiai Ngalwi dari Tebuireng, Jawa Timur untuk menjadi guru yang memberikan ilmu pengetahuan, di bidang ilmu keagamaan kepada santri/muridnya. Para santri dilatih belajar ilmu keagamaan juga diajari ilmu beladiri. Ilmu beladiri yang diberikan kepada para santri/muridnya bertujuan untuk menjaga dirinya sendiri dari serangan musuh juga diangkat menjadi prajurit pemerintah.

42

Kertawasesa II diangkat menjadi kepala pemerintahan Wonosobo. Pusat kegiatan dilakukan di Pondok Pesantren Selomanik, kemudian mendirikan kadipaten yang berpusat di Selomanik. Kertawasesa II dalam menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh Ki Demang yang akhirnya diangkat sebagai penasehat, dan sebagai senopatinya diangkatlah Ki Butawereng. Kertawasesa II menyandang gelar Tumenggung. Kertawasea II kemudian menganti nama menjadi Ki Ageng Selomanik yang disesuaikan dengan wilayah tempat tinggalnya yaitu di Desa Selomanik, Wonosobo. Ki Ageng Selomanik dalam menjalankan roda pemerintahanya dilakukan di pondok pesantren sebagai pusat kegiatan, baik masalah pemerintahan hingga sampai masalah politik, keagamaan, dan ekonomi yang sedang berkembang serta masalah keamanan dan pertahanan. Kadipaten Selomanik sebagai pusat kegiatan politik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah maupun para pemuka agama untuk membahas tentang kegiatan politik keagamaan dan menyusun starategi perang dalam menghadapi musuh. B. Istilah Desa Kata “desa”, dusun, desi (swa-desi), hal itu seperti halnya dengan negara, nagari, negeri, negari, negory (nagarom) berasal dari kata Sankskrit yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Indonesia sudah terjadi pada zaman dahulu, hingga zaman sekarang. Khusus penduduk di daerah Jakarta dan sekitarnya menyebut desa dengan “negari” yaitu pada masa kolonial di Indonesia. Istilah desa, hanya dipakai di Jawa, Madura, dan Bali. Kata dusun dipakai di daerah Sumatera Selatan, Maluku (dusun dati). Sedangkan di Batak mengunakan istilah perdukuhan. Di Aceh mengunakan istilah gampong dan

43

meunasah yang digunakan pada daerah-hukum yang bawah dalam artian daerah yang mempunyai starata sosial yang terbawah. Di Batak daerah hukum ditingkat desa diberi nama kuta, uta, huta. Pedukuhannya disebut dengan dusun (Jawa), solor dan pagaran. Pedukuhan lain mayoritas mata pencaharian sebagai petani yang sering disebut dengan istilah banjar atau jamban. Desa ialah suatu kesatuan hukum yang bertempat tinggal dalam suatu masyarakat, mempunyai kekuasaan atau kuasa dan mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi karena, merupakan kediaman masyarakat saja, ataupun terjadi dari satu induk-desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat dengan tata cara hukum yang terpisah. Hal itu merupakan satu kesatuan tempat tinggal sendiri yaitu kesatuan-kestuan itu dinamakan pedukuhan, ampean, kampong, jantilan, empang dan tambak. Besarnya desa itu berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Untuk daerah pegunungan mempunyai daerah yang lebih luas (besar) dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Desa-desa di Jawa mempunyai induk-induk desa dan pedukuhan, sedangkan orang-orang Belanda pada masa kolonial menyebut desa atau dukuh dengan istilah Tuidorp. Didaerah Swa-Praja khususnya di Jawa, desa yang tidak mempunyai tanah, pertamanan, disebabkan karena tanah tempat tinggal penduduk itu termasuk daerah milik Swa-Praja. Istilah tersebut dinamakan Karang Kopek. Di Jawa dan Madura, desa itu terjadi dari sekumpulan tanah-pekarangan. Yang biasanya diberi tanda berupa pagar keliling baik pagar hidup seperti pohon, dan pagar mati, antara lain: Tembok,

44

Kayu, dan Bambu. Diatas pekarang terdiri sebuah rumah kediaman penduduk beserta lumbung padi (tempat menyimpan hasil pertanian seperti Padi, yang berbentuk rumah panggung dan berdinding anyaman bambu), dsb. Pekarangan-pekarangan itu dari ujung desa yang satu ke ujung desa yang lainnya disambung dengan jalan-jalan desa. Ditepi desa, jalan-jalan itu biasanya ditutup dengan sebuah pintu dari kayu ataupun bambu. Apabila malam, desa dikunci dari dalam dengan kuat. Dimuka pintu desa itu di sebelah dalam berdiri sebuah gardu sebagai tempat penjagaan warga desa. Adapun pintu desa diberi atap dengan genteng atau daun, sehingga menyerupai sebuah rumah. Di kanan kiri jalan dibuat gladak (lantai diatas tiang-tiang yang menyerupai panggung), yang berada dikedua belah tepi jalan. Diatas panggung tersebut pada zaman dulu digunakan untuk menerima tamu yang berasal dari keraton, kadipaten ataupun tamu mancanegara dan disebelahnya ditaruh seperangkat gamelan dengan tujuan untuk menghormati para tamu. Di beberapa daerah (Jawa Tengah, Jawa Timur), setiap tepi desa pedukuhan ditanami Bambu yang lebat dan padat sehingga tidak memudahkan orang luar masuk ke daerah desa tersebut. Tujuan ditanami Pohon Bambu di pintu gerbang desa yaitu untuk menjaga keadaan desa dari gangguan dari segala hal. Bagi orang yang masuk ke dalam desa harus lewat pintu gerbang desa. Pintu gerbang pada waktu malam dikunci dari dalam dengan kuat, maka tidak mungkin ada orang memasuki desa, sehingga desa dalam keadaan yang demikian benar-benar merupakan sebuah benteng yang kuat terhadap para

45

pencuri, perampok yang sewaktu-waktu datang ke dalam desa. Jadi di desa perlu penjagaan. Pintu gerbang masuk ke Desa Selomanik, Wonosobo dan daerah yang ada disekitanya sampai sekarang masih terdapat Pohon Bambu sebagai pintu utama masuk ke desa. Beberapa daerah yang mengunakan istilah desa, seperti di daerah Cilacap terdapat desa yang terjadi dirumah-rumah diatas getek (rakit) dari kayu/ bambu yang terapung diatas air atau ditepi sungai. Lazimnya desa, setiap dukuh mempunyai tempat beribadah seperti surau/ langgar, dan masjid, serta tempat penginapan bagi para tamu yang datang berkunjung kedaerah tersebut. Didekat langgar/surau dan masjid terdapat pemakaman umum desa atau kuburan bersama di desa dengan ditandai adanya Pohon Sambodro atau Bunga Semboja yang bunganya sangat wangi/ harum. Kuburan desa dipelihara oleh beberapa penduduk warga desa dan mereka yang mengurusi makam tersebut dibebaskan dari pajak wajib, dan wajib kerja serta mereka diberi sebidang tanah untuk digarap dan membutuhi kebutuhan keluarga para pekerja. Hal itu, berlaku selama mereka menjalankan pemeliharaan kuburan/ makam desa dengan baik. Seluruh desa di Jawa pasti mempunyai Balai Desa atau tempat untuk mengadakan pertemuan, seperti di Desa Selomanik, Wonosobo pada masa kolonial apabila mengadakan rapat-rapat, pertemuan, dilaksanakan di pondok pesantren atau di tempat demang desa. Balai desa digunakan untuk melakukan dan menjalankan roda pemerintahan desa serta dijadikan sebagai tempat Kantor Kepala Desa, selain itu juga digunakan untuk mengadakan berbagai

46

kumpulan baik resmi seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan kegiatan sosial yang lainnya. Disetiap desa dibuat lumbung desa, sekolah seperti pondok pesantren, dan terdapat pasar desa sebagai tempat pertemuan para pedagang untuk melakukan jual beli. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, orang desa membutuhkan tempat untuk melangsungkan pertemuan di Balai Desa. Pertama punya kepala desa lazimnya mempunyai pendopo yang cukup luas untuk mengadakan berbagai rapat/ kumpulan. Lihat Lampiran No. 1, hal. 121. Akan tetapi ada yang lebih penting ialah untuk mengumpulkan orang-orang untuk berpendapat, bahwa rumah lurah harus menjadi tempat pusat segala hal dalam usaha di desa, baik bersifat ketataprajaan maupun yang bersifat kemasyarakatan. Hal ini bersangkutan erat dengan ikatan batin (hiesteke band) yang mengikat rakyat dengan pemimpin desa atau atasannya. Jadi sifat desa berbentuk teritorial (kedaerahan). Di luar Jawa dan Madura, desa sifatnya berbeda-beda. Hal itu berhubungan erat dengan bentuk genealogis (dasar keturunan) yang ada di desa-desa tersebut. Adanya hunbungan yang erat dengan rakyat dalam kehidupan sehari-hari yang ditunjukkan dalam kehidupan yang lainnya secara umum. Daerah Wonosobo pada zaman dulu merupakan daerah yang masih berupa hutan belantara. Dengan kedatangan Kiai Walik, Kiai Kolodete dan Kiai Karim ke daerah Wonosobo untuk membuka lahan yang baru. Pada zaman dulu, masyarakat memilih tempat tinggal, menetap, dan berkumpul dalam jumlah kecil maupun jumlah yang besar memutuskan untuk hidup dan

47

berkumpul secara bersama-sama dan turun temurun selamanya. Dalam kebersamaannya untuk berkumpul maka tujuan mereka akan lebih mudah dan ringan dalam memelihara hubungan tersebut, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Masyarakat membentuk komunitas yang besar dan kuat untuk melawan bahaya dari dalam maupun dari luar, khususnya untuk melawan penjajahan di bumi pertiwi sehingga kerjasama sangat ditonjolkan dalam menjalin hubungan yang baik, erat dan teratur. Dalam membentuk masyarakat di bidang pertanian khususnya Kadipaten Selomanik dibentuk sekumpulan manusia seperti kedatangan para kiai kedaerah tersebut untuk membentuk masyarakat pertanian. Mereka membuka hutan belukar dan mengolahnya secara bersama-sama yaitu mengolah lahan tanah

yang

kosong

untuk

ditanami

tumbuh-tumbuhan

yang

dapat

menghasilkan bahan-bahan makanan. Dengan membuka lahan pertanian, banyak masyarakat yang datang ke daerah Wonosobo dan bermukim disana, serta menggabungkan diri untuk menetap di daerah itu. Mereka bergabung untuk mempertahankan diri dari bahaya. Di daerah-daerah yang yang tanahnya subur kemudian terdapat masyarakat yang besar dan tergabung dalam ikatan desa yang kuat dan banyak penduduknya. Di Jawa terdapat beberapa definisi tentang desa yang sangat mendukung perkembangan desa itu sendiri, seperti: (1) Desa Pasar (Dagang) yaitu tempat orang-orang dari berbagai penjuru dan bertemu dalam satu tempat untuk melakukan transaksi jual beli barang yang dihasilkan oleh

48

masyarakat; (2) Desa Pakuncen yaitu dipakai bagi mereka yang diwajibkan untuk memelihara makam yang keramat atau tempat lain yang dianggap keramat. Orang-orang yang biasanya mempunyai kewajban untuk memelihara tempat keramat tersebut adalah orang yang alim, pintar membaca Al-Qur’an dan hafal ayat-ayat Qur’an karena disetiap kegiatan keagamaan seperti untuk memimpin doa. Bagi mereka yang menjaga makam yaitu disebut pakuncen atau juru kunci; (3) Desa Mutihan yaitu desa yang penduduk desanya terkenal dengan

lingkungan

orang-orang

alim,

taat

beribadah

(Kartohadikoesoemo,1964: 5-77). C. Istilah Kadipaten Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia bahwa kadipaten adalah istilah yang merujuk kepada suatu kampung atau wilayah di lingkungan sebuah keraton atau kesultanan. Nama ini berasal dari nama

gelar/

pangkat

di

lingkungan

keraton,

yakni

adipati

(http:/id.wikipedia.org/wiki/Kadipaten, 2007). Kadipaten ialah daerah yang dikuasai oleh adipati, dibawah kekuasaan Paku Alaman (KBBI, 2003: 488). Ibukota adalah permukiman yang permanen, relatif padat, penduduknya heterogen, mempunyai bangunan-bangunan untuk mewadai berbagai macam kegiatan penduduk. Ibukota merupakan permukiman penduduk yang terdiri dari bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Ibukota juga mempunyai hubungan yang erat dengan daerah hinterland di sekitarnya (Kostof, 1991: 37-38). Ibukota merupakan

49

tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, serta tempat menghimpun unsur-unsur istratif, yaitu legeslatif, yudikatif (Kostof, 1991: 39). Secara substansial Kasultanan Yogyakarta diakui keberadaannya berdasarkan Perjanjian Gianti pada tanggal 21 Jumadil Awal 1680 J = 13 Februari 1755, maka lebih dahulu Sri Sultan mendirikan keraton dengan berbagai macam sarana dan prasarana, untuk mewadai aktifitas pemerintahan. Keraton didirikan di Desa Gamping 4 kilometer sebelah barat kota Yogyakarta yang sekarang, sebelah barat kali Bedog. Keraton yang didirikanya oleh Sri Sultan di tempat itu dinamakan Ambarketawang. Dari tempat ini Sri Sultan mencari tempat yang lebih baik untuk dijadikan ibukota dari Kasultanan Yogyakarta. Pada akhirnya tempat itu dapat ditemukan yaitu di Hutan Beringan diantara kali Winongo dan kali Code, 4 kilometer sebelah timur Ambarketawang (Poerwokoesoemo, 1985: 35). Menurut Cerita Rakyat Yogyakarta, dalam pemilihan tempat sebagai ibukota Kasultanan adalah sebagai berikut: ”Ada seorang hamba tukang sabit (paratik) mencari rumput di Hutan Beringan. Ia kehausan, dan mencari air kemana-mana. Dalam pencariannya ternyata tidak menemukan sumber mata air, kemudian ia melihat burung kuntul yang terbang tinggi dan menuju salah satu tempat. Dalam hati si tukang sabit berkata ”burung kuntul itu pasti menuju daerah yang ada airnya, atau bahkan hutan ini ada danaunya”. Dugaan si tukang sabit ternyata tidak salah. Sebab daerah yang dikunjungi oleh burung kuntul itu, ada sebuah danau yang airnya sangat jernih. Tetapi pada saat ia meminum air danau tersebut ternyata ada seekor naga. ”Hai, janganlah kau melarikan diri tukang sabit”, kata naga itu, ” saya adalah Kiai Mojo, yang mbaurekso (menjaga keselamatan) hutan ini. Sampaikanlah pada rajamu, apabila mencari tempat untuk ibukota, Hutan Beringan yang terbaik”. Tukang sabit menemui Sri Sultan di pasanggrahan Ambarketawang Gamping. Sri Sultan Hamengku Buwono I, kemudian menitahkan untuk membabad Hutan Beringan untuk dijadikan ibukota Kasultanan. Setelah ibukota berdiri, Sri Sultan menitahkan untuk membuat tugu di sebelah utara

50

keraton, tugu tersebut sebagi pusat pandangan Sri Sultan jika lenggah siniwoko di Sitinggil. Kemudian Kiai Jogo yang menempati tugu tersebut (Cerita Rakyat Yogyakarta dalam Poerwokoesoemo, 1985: 45-46). Dalam pemilihan tempat ibukota Kasultanan Yogyakarta lebih condong kepada alasan pertahanan, yaitu diperkuat dengan adanya bangunan Tamansari sebagai bangunan keraton. Tamansari merupakan tempat peristirahatan dan tempat hiburan. Jika kita menyelidiki Tamansari lebih mendalam, ternyata di bagian-bagian dalam terdapat jalan-jalan kecil di bawah tanah yang menembus ke beberapa jurusan dan berbelok-belok, bahkan ada yang menembus sampai keraton dan keluar kota. Dengan demikian Tamansari, jelas tidak hanya tempat istirahat untuk sekedar mendapatkan hiburan saja, tetapi mempunyai arti dalam soal pertahanan (Poerwokoesoemo, 1985: 46). Sri Sultan pindah ke keratonnya yang baru di Beringan pada tanggal 7 Oktober 1756. Sejak saat itu, Beringan berkembang dengan pesat sebagai kota Yogyakarta yang menjadi ibukota Kasultanan. Tanggal 17 Oktober 1756 merupakan hari jadi kota Yogyakarta yang ke 200 tahun atau dwi-abad (DwiSata-Warsa) diadakan peringatan besar-besaran oleh Kotapraja Yogyakarta antara lain dengan menyelengarakan pekan raya peringatan 200 tahun kota Yogyakarta, yang bertaraf nasional maupun internasional. Dalam pekan raya tersebut tidak hanya didirikan stand-stand yuang menarik

dari

departemen-departemen

dan

penguasa-penguasa

swasta,

melainkan juga didirikannya stand-stand dari kedutaan asing: Amerika Serikat, Rusia, RRC. Peringatan pekan raya dilakukan selama 40 hari, membawa keuntungan yaitu membangun gedung pertemuan Sasana Hinggil Dwi Abad di

51

Siti Hinggil Kidul alun-alun selatan, menbangun gedung pertemuan Panti Dwi Sata Warsa di pingir alun-alun utara sebelah barat dan membagun air mancur (fontain) Sasono Tirto Dwi Abad di tengah alun-alun utara sebelah utara waringin kurung. Beringan yang tadinya hutan (7 Oktober 1756) berubah dan berkembang menjadi sebuah kota yaitu kota Yogyakarta (sekarang). Yogyakarta dulunya merupakan kota kecil yang terletak di kali Winongo dan kali Code (bisa dilihat dari tembak-tembok yang mengelilingi keraton), lambat-laun kota Yogyakarta berkembang menjadi kota Yogyakarta seperti yang sekarang. Kota Yogyakarta meluas sampai sebelah barat kali Winongo dan ke timur sampai kali Code, bahkan sekarang wilayahnya labih luas lagi hingga sampai kali Gajahwong. Letak kota Yogyakarta berada di tengah-tengah diantara gunung Merapi dan Samudera Indonesia. Kota Yogyakarta berada di tengah-tengah pulau Jawa, karena semua alat transformasi dari segala jurusan berhenti di Yogyakarta. Berkembangnya kota yogyakarta hingga sampai ke barat kali Winongo dan ke timur kali Code, semua itu sulit dipastikan tanggal dan tahunnya. Akan tetapi dapat mengingat dengan adanya kampung-kampung Patangpuluhan, Wiroprajan, Ketanggungan dan Bugisan di barat kali Winongo, mampu membuktikan bahwa hampir bersamaan dengan berdirinya keraton Yogyakarta ibukota Kasultanan sudah meluas sampai ke barat kali Winongo. Sebab kampung-kampung itu semuanya terletak di barat kali Winongo dan kampung-kampung tersebut menunjukkan bahwa tempat itu menjadi tempat kediaman golongan-golongan prajurit pengikut Pangeran

52

Mangkubumi dalam peperangan ialah Patangpuluh, prajurit Wirobrojo, prajurit Ketanggung dan prajurit Bugis. Dalam penempatan prajurit-prajurit tersebut di sebelah barat kali Winongo pda waktu itu dengan maksud untuk menjaga keamanan keraton dari kemungkinan serangan-serangan yang datang dari arah barat. Di sebelah timur kali Code terdapat nama kampung-kampung Surakarsan dan Nyutran. Bahwa bersamaan dengan berdirinya keraton Yogyakarta, ibukota Kasultanan sudah meluas sampai ke timur kali Code. Nama kampungkampung Nyutran dan Surokarsan menujukkan bahwa kampung-kampung tersebut menjadi tempat kediaman prajurit-prajurit Nyutro dan Surokarso pengikut Pangeran Mangkubumi dalam peperangan. Penempatan prajuritprajurit tersebut di sebelah timur kali Code bertujuan untuk melindungi keraton, apabila terjadi serangan dari arah timur. Golongan prajurit yang ditempatkan di sebelah selatan keraton, antara kali Winongo dan kali Code adalah prajurit Daeng, Jogokariyo, Mantrijero. Penempatan

prajurit-prajurit

pengikut

Pangeran

Mangkubumi

dalam

peperangan yang terjadi di sebelah selatan keraton bertujuan untuk melindungi keraton jika sewaktu-waktu ada serangan baik dari selatan maupun utara, sedangkan prajurit komandan di tempatkan di sebelah selatan keraton yang sering disebut Kumendaman. Sejak berdirinya keraton Yogyakarta, keraton ini sudah dibentengi oleh prajurit-prajurit di sekitar keraton (benteng). Bahwa kota Yogyakarta cepat meluas sampai ke barat kali Winongo dan timur kali Code. Pangeran

53

Notokusumo yang kemudian menjadi KGPAA Pakualaman 1 (putra Sri Sultan Hamengku Buwono I, Pangeran Mangkubumi) sudah mampunyai tempat tInggal di sebelah timur kali Code yaitu yang terkenal dengan sebutan Pura Pakualaman. Dalam Perang Diponegopro (1825-1830) pun telah disebut-sebut adanya pertempuran untuk merebut jembatan Sayidan dan di atas kali Code. Ibukota Kasultanan berkembang dengan cepat dan meluas sampai ke timur kali Code. Kota Yogyakarta merupakan ibukota Kasultanan, cepat meluas ke arah barat kali Winongo yang ditandai dengan tempat kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Letak kampung tersebut tepat disebelah barat kali Winongo. Dalam buku peringatan kota Yogyakarta 200 tahun yang diterbitkan oleh Kotapraja Yogyakarta halaman 76 yaitu tentang kota Yogyakarta sebagai ibukota Kasultanan, sebagai berikut: ”Perjanjian Gianti terjadi pada tanggal 29 Rabingulakir 1680 atau 13 Februari 1755, dan menurut catatan keraton Surakarta, palihan negeri diperingati dengan condrosengkala ”Tunggal Pangesti Rasaning Janma = 1681, yaitu pelaksanaan membagi negara Mataram menjadi dua, sebagian menjadi kekuasaan Sri Sultan Hamengku Buwono III dan sebagian menjadi kekuasaan Sri Sultan Hamenguku Buwono I. Sejak itulah Sri Sultan Hamengku Buwono I, memerintahkan untuk mulai mengerjakan bangunan ibukota, dimulai dari keraton sebagai pusat dan permulaan, yang dibantu oleh pengikutnya. Sri Sultan Hamengku Buwono I bertempat (masanggrah) di istana (pasanggrahan) Gamping, yang letaknya kurang lebih 5 kilometer sebelah barat kota Yogyakarta yang sekarang. Istana Gamping mempunyai sifat pertahanan, karena letaknya yang dekat dengan sebuah Gunung Gamping. Gunung Gamping memberi perlindungan kuat kepada penghuni istana. Gunung Gamping terletak di sebelah timur laut istana Ambarketawang. Sri Sultan Hamengku Buwono I, tinggal di Ambarketawang sudah lama, dengan mengawasi pembangunan keraton Yogyakarta yang sekarang, dapat dihitung menurut catatan kapunggajangan keraton Yogyakarta, sebagai berikut: Perjanjian Gianti terjadi pada tanggal 29

54

Rabinguakir 1680 atau 13 Februari 1755. mulai pada hari Kamis tanggal 3 Suro wawu 1681 atau 9 Oktober 1755, Sri Sultan masanggrah di istana Ambarketawang. Kurang lebih satu tahun kemudian tepatnya pada hari Kamis Pahing tanggal 13 Suro Jimakir 1682 atau 7 Oktober 1756 Sri Sultan berkenan memasuki keraton Yogyakarta yang sekarang. Yang ditempati pertama kali adalah Gedong Sedahan. Kepindahan Sri Sultan ke keraton ditandai dengan lukisan ”Dua ekor naga yang ekornya saling melilit” yang ditempatkan di atas gapuro belakang. Candrasengkala memet artinya Dwi Naga Rasa Tunggal = 1682” (Peringatan Kota Yogyakarta 200 tahun dalam Poerwokoesoemo, 1985: 38-39). Selanjutnya dalam halaman 22 dan seterusnya tentang perkembangan ibukota Kasultanan, sebagai berikut: ”Bersama-sama dengan perkembangan pembangunan keraton Sri Sultan Hamengku Buwono I juga menitahkan untuk membangun kampung-kampung di sekeliling baluwarti keraton, dimulai dari kampung-kampung untuk perumahan atau asrama para anak buah angkatan perang dan para perwiranya. Yang terpilih untuk bertempat tinggal di dalam benteng keraton hanya yang penting sekali, sedangkan para prajurit lainnya ditempatkan di luar benteng. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kampung-kampung di dalam kota Yogyakarta yang tertua adalah kampung-kampung yang mempunyai hubungan langsung dengan resimen-resimen atau bagianbagiannya atau kampung-kampung yang namanya merupakan tempat dari ahli-ahli teknik. Cara memberikan nama pada kampung-kampung itu menurut nama pembesar atau golongan prajurit, atau golongan ahli teknik yang menempati tempat itu. Misalnya kampung Bintaran, daerah itu ditempati oleh Pangeran Bintoro, kampung Sukokarsan merupakan tempat tinggal para prajurit Surokarso, kampung Notoprajan karena daerah itu merupakan daerah tempat tinggal oleh Pangeran Notoprojo, kampung Dagen, semula daerah itu tempat tinggal golongan undagi (tukang-tukang kayu), kampung Kumendaman yang merupakan tempat tinggal komandan prajurit, kampung Wirogunan tempat Bupati Wiroguno dan kampung Wirobrajan yang merupakan tempat tinggal prajurit Wirobrojo dan seterusnya (Peringatan Kota Yogyakarta 200 tahun dalam Poerwokoesoemo, 1985: 39-40). Kadipaten Paku Alaman didirikan pada tanggal 17 Maret 1813, ketika Pangeran Notokusumo, putra dari Sultan Hamengku Buwono I dengan Permasuri Srenggorowati, dinobatkan oleh Gubernur-Jendral Sir Thomas Raffles (Gubernur Jendral Britania Raya, yang memerintah pada saat itu) sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (K.G.P.A.A.) Paku Alam I.

55

Status kerajaan ini mirip dengan status Praja Mangkunagaran di Surakarta (http:/id.wikipedia.org/wiki/Kadipaten Paku Alaman, 2007). D. Keadaan Alam Daerah Wonosobo merupakan daerah antara pegunungan dengan ketinggian yang terendah lebih dari 500 meter di atas permukaan laut dan di antara dua kerucut vulkan yaitu Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Sebutan dataran pegunungan yang dipakai untuk menamai region ini sebenarnya kurang tepat, karena keadan permukaan yang datar hanya dapat dilihat secara tempat sangat terbatas. Namun sebutan itu dipakai juga untuk mudahnya penamaan, dan juga dengan mengingat bahwa pusat permukiman didaerah ini kebanyakan terdapat pada bagian-bagian yang datar. Berdasarkan Keputusan Pemerintah Kota Wonosobo mengenai Peraturan Pemerintah bahwa Wonosobo ditetapkan menjadi sebuah kabupaten pada tanggal 24 Juli 1825 sebagai hari jadi Kota Wonosobo berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1994. Wonosobo terletak pada posisi 7 0 LS diantara 109-110

0

BT. Dengan luas wilayah 984,68 km² atau 98.468 hektare

yang berada pada ketinggian antara 270-2.300 M di atas permukaan laut. Wonosobo merupakan bagian dari propinsi Jawa Tengah yang berbatasan: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Batang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Magelang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kebumen, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen.

56

Keadaan umum Wonosobo merupakan kabupaten yang terdiri dari 14 kecamatan, 236 desa, 28 kelurahan, 961 dusun. Wonosobo terbagi dalam beberapa kecamatan seperti: Wadaslintang, Kaliwiro, Kepil, Sapuran, Selomerto, Leksono, Sukoharjo, Kalikajar, Kertek, Wonosobo, Watumalang, Mojotengah, Garung Dan Kejajar. Sistem mata pencaharian penduduk Wonosobo adalah petani, sejak zaman sebelum dan setelah dengan pusat permukiman berkembang karena adanya usaha manusia untuk mendiami daerah-daerah pegunungan yang subur dan mengembangkan daerah budidaya dengan hasil cocok tanam. Berdirinya Kota Wonosobo hingga sampai sekarang. Dengan daerah pegunungan, dan curah hujan tinggi, Wonosobo merupakan daerah yang agraris. Kondisi alam Desa Selomanik, Wonosobo merupakan bagian dari daerah Kaliwiro

(kecamatan

sekarang).

Desa

Selomanik

dikelilingi

dengan

pengunungan sebagai batas wilayah daerah tersebut. Tepat dibawah Gunung Lawang yang berada di sebelah selatan. Sedangkan di sebelah utara dibatasi dengan Gunung Pogor. Untuk batas wilayah yang lainnya mengunakan sungai. Desa Selomanik dikelilingi oleh hutan dan sungai sebagai batas serta pertahanan dari serangan musuh. E. Kondisi Sosial Ekonomi Sistem sosial pada dasarnya adalah suatu sistem dari tindakan-tindakan yang terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi diantara individu-individu, tumbuh dan berkembang tidak secara kebetulan melainkan berdasarkan atas

57

standar penilaian umum untuk mengenai norma-norma sosial, yang disepakati bersama oleh para anggota masyarakat sehingga terbentuk srtuktur sosial Masyarakat Selomanik, Wonosobo termasuk kelompok masyarakat yang plural. Struktur sosial sebagaimana struktur sosial masyarakat Indonesia pada umumnya ditandai oleh ciri-ciri, sbb: secara horizontal yaitu dengan adanya kesatuan sosial sebagai mana struktur sosial berdasarkan perbedaan. Sedangkan vertikal oleh Vurnivall (1967) dengan konsep masyarakat majemuk (plural society) yaitu membedakan masyarakat secara hierarkis. Yang termasuk bersifat hierarkis yaitu golongan Eropa atas golongan pribumi pada masa kolonial. Pada masyaraakat Desa Selomanik, pemerintah kolonial nampaknya berhasil mewariskan pelapisan sosial. Politik kolonial yang menciptakan segresi keuangan dengan pengaturan tempat tinggal berdasarkan etnik demi kepentingan dan keamanan pemerintah kolonial. Masih tampak dalam golongan priyayi dengan golongan wong cilik. Menurut koenjaraningrat (1976) pelapisan sosial merupakan dasar konsepsi klasik masyarakat Jawa (Koenjaraningrat, 1994: 32). Perpektif sejarah telah menunjukkan adanya perubahan-perubahan terutama pada golongan priyayi. Pemerintah dalam pengertian priyayi meluas yang ditarik dalam sistem biroraksi (Geertz, 1964: 308). Pada masyarakat Desa Selomanik terdapat golongan priyayi yaitu menunjukkan golongan abangan dan pengawai atau pejabat pemerintah (Geertz, 1964: 20-23). Pembangunan desa di Jawa dibentuk oleh pengawasan dari pemerintah yang ketat mengenai pengunaan hak-hak istimewa politik secara istratif

58

dan campur tangan pemerintah dalam urusan desa, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kolonial (Antlov, 2002: 5). Campur tangan pemerintah kolonial dalam urusan desa biasa hanya dilakukan dalam bidang tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kepentingan itu sendiri. Selain itu, pemerintah pusat yang bekerjasama dalam menetapkan peraturan undang-undang dikerajaan yang diberlakukan kepada warga masyarakat desa di Jawa (Ranneft,1974: xii). Lembaga-lembaga

pemerintah

menjadi

lebih

mencolok

campur

tangannya didalam urusan-urusan desa maupun para kiai/ ulama banyak yang ikut didalam kekuasaan yang bersifat istratif (Antlov, 2002: 6). F. Kondisi Sosial Agama Kondisi sosial keagamaan Kadipaten Selomanik sebelum tahun 1825 yaitu telah berkembang Agama Islam. Agama Islam yang berkembang pada masyarakat Desa Selomanik sudah turun temurun sejak zaman dahulu hingga sampai sekarang. Peranan Kiai Ngalwi sebagai pelopor dalam bidang keagamaan di Desa Selomanik, Wonosobo sangat mempengaruhi semua kegiatan yang terjadi di daerah tersebut. Dengan didirikannya Pondok Pesantren Selomanik, mampu menjadikan daerah itu menjadi daerah yang ramai dan maju. Pondok Pesantren Selomanik merupakan

wahana

pendidikan

non

formal

dan

lembaga

sosial

kemasyarakatan yang telah memberikan warna dan corak khas dalam wajah masyarakat Indonesia. Pendiri dan peletak dasar dari Pondok Pesantren Selomanik adalah Kiai Ngalwi dari Tebuireng, Jawa Timur. Kiai Ngalwi

59

merupakan orang yang telah memberikan warna yang baru pada masyarakat Desa Selomanik mengenai kehidupan dan tatanan keagamaan. Dengan mendirikan pondok pesantren di daerah tersebut. Aktivitas sosial keagamaan yang berlangsung di Kadipaten Selomanik dilakukan di pondok pesantren sebagai pusat pendidikan. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan juga sebagai lembaga keagamaan yang patut mendapat perhatian dalam segala aktifitasnya dan peranannya dibidang sosial keagamaan pada kehidupan masyarakat Desa Selomanik, Wonosobo. Pesantren merupakan jawaban terhadap panggilan keagamaan, untuk menegahkan ajaran dan nilai-nilai agama melalui pendidikan dalam arti luas, yakni pengajaran dan pendidikan keagamaan dan pengayom serta dukungan kepada kelompok-kelompok (jamaah) yang bersedia menjalankan perintah agama dan mengatur hubungan antar jamaah. Agama yang berkembang pada masyarakat Desa Selomanik, Wonosobo yaitu Agama Islam (ahlussunah wal jamaah) yang berasal

dari Nabi

Muhammad SAW. Pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Ngalwi mampu menarik perhatian bagi masyrakat untuk datang dengan tujuan belajar dalam bentuk belajar Al-Quran maupun ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Masyarakat yang datang ke daerah tersebut, mampu mengubah pandangan tentang Agama Islam. Perkembangan Agama Islam di Kadipaten Selomanik berkembang dengan pesat. Santri/ murid mempunyai hubungan yang erat dengan gurunya. Kiai Ngalwi merupakan guru yang memberi

60

pengajaran di Pondok Pesantren Selomanik baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang lainnya. Sebelum Ki Ageng Selomanik, datang Agama Islam sudah berkembang dengan pesat hingga kedatangan Ki Ageng Selomanik. Awal kedatangan Ki Ageng Selomanik ke daerah tersebut hanya sebagai persingahan perjalanannya dari Keraton Yogyakarta. Ki Ageng Selomanik sampai ke Desa Selomanik, Wonosobo kemudian menetap dan menjabat sebagai kepala pemimpin daerah setempat. Selain sebagai pemimpin daerah, Ki Ageng Selomanik juga menjadi seorang tokoh Agama Islam yang taat dan sholeh. Dengan kedatangan Ki Ageng Selomanik mampu membantu semua kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren Selomanik. Kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan yaitu dibatasi aktivitas sosial keagamaan yang biasa dilakukan oleh pondok pesantren dan masyarakat setempat untuk membahas semua kegitan yang sedang berlangung di Kadipaten Selomanik. Selain melakukan kegiatan sosial juga melakukan kegiatan keagamaan. Untuk mengatasi kekacauan di Kadipaten Selomanik banyak para pemuka agama yang ikut aktif dalam menyampaikan aspirasi di dalam pertemuan yang sering diadakan di pondok pesantren.

BAB III PERKEMBANGAN KADIPATEN SELOMANIK SEBAGAI BASIS KEGIATAN POLITIK KEAGAAMAAN (1828-1830)

A. Peran Ki Ageng Selomanik Pada masa Kerajaan Mataram Di Yogyakarta, keadaan pemerintah selalu kacau, dan terjadi pemberontakan dimana- mana. Hal itu juga didukung dengan pemerintahan yang selalu memihak pemerintah kolonial (Sejarah Rakyat Jawa Tengah, 1983: 89). Masa kolonial di Indonesia, para pejabat negara dari Keraton, yang secara garis besar ikut perang untuk mempertahankan negaranya dan ingin melepaskan diri dari pemerintah kolonial yang menindas rakyat Indonesia khususnya di Kerajaan Yogyakarta. Dari peperangan tersebut muncul seorang pemuka agama yang memberontak

dengan

tujuan

melawan

pemerintah

kolonial

di

Yogyakarta.tokoh agama yang mempelopori perlawanan untuk melawan pemerintah kolonial yaitu Pangeran Diponegoro. Perjuangan Pangeran Diponegoro perlu dicontoh yaitu sebagai tonggak perjuangan para ulama di Jawa (Wawancara Khaerudin tanggal 24 Mei 2005). Perang yang terjadi pada zaman dahulu bertujuan untuk mencapai suasana yang harmonis dan sejahtera sehingga tercapai zaman keemasan, dengan lewat para pemimpin mereka seperti pemuka agama dalam menghadapi pemerintah kolonial (Adas, 1988: xii). Perang tersebut berlangsung dengan cepat, hal itu terjadi karena adanya campur tangan pemerintah kolonial di dalam kerajaan (Poerwokoesoemo,

61

62

1985: 155). Perang Jawa 1825-1830, didukung oleh banyak pihak baik dari kaum bangsawan maupun para rakyat di daerah kerajaan hingga sampai luar kerajaan Yogyakarta. Sedangkan di keraton sendiri, terjadi pemberontakan dimana-mana. Perang berlangsung antara pemberontak dengan pemerintah kolonial yang selalu ikut campur di dalam pemerintahan kerajaan Yogyakarta (Carey, 2004: v-xviii). Banyak korban yang meninggal dunia, dan sebagian melarikan diri dari serangan pemerintah kolonial. Para pejabat keraton yang ikut menyelamatkan diri dari perang tersebut, salah satunya adalah Kertawasesa II. Disinilah dimulainya perjalanan panjang Ki Ageng Selomanik hingga sampai di Desa Selomanik, Wonosobo. Bahwa Ki Ageng Selomanik merupakan pengikut Pangeran Diponegoro yang sangat setia terhadap bangsa dan tanah airnya. Nama asli Ki Ageng Selomanik adalah Kertowasesa II, yang merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Prabu Brawijaya V (Supangat,1983: 1). (Silsilah keturunan kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Prabu Brawijaya V, dapat dilihat dalam lampiran. 1, hal. 121). Ki Ageng Selomanik hidup masa pemerintahan Patih Danurejo, patih di kerajaan Mataram. Pada masa Patih Danurejo menjabat sebagai patih, kondisi pemerintahan di kerajaan kacau. Hal itu disebabkan adanya campur tangan pemerintah kolonial di dalam pemerintahan. Perang pun berlangsung. Ki Ageng Selomanik tetap menentang pemerintahan Patih Danurejo yang dibantu oleh pemerintah kolonial. Banyak utusan dari Patih Danurejo yang bertugas untuk menangkap Ki Ageng Selomanik, namun usaha itu selalu gagal.

63

Akhirnya perangpun terjadi, antara Ki Ageng Selomanik dangan utusan Patih Danurejo (Sejarah Rakyat Jawa Tengah, 1983: 89). Peristiwa tersebut menyebabkan Ki Ageng Selomanik merasa tidak aman lagi tinggal di kerajaan. Akhirnya Ki Ageng Selomanik memutuskan untuk meninggalkan kerajaan. Perjalanannya pun dimulai, hingga sampai di Desa Selomanik, Wonosobo. Di sanalah ia bersembunyi dan mendirikan sebuah kadipaten sebagai daerah pertahanan dan pusat pemerintannya. Tepatnya di Pondok Pesantren Selomanik. Pondok Pesantren Selomanik didirikan oleh Kiai Ngalwi dari Tebu Ireng, Jawa Timur. Kiai Ngalwi merupakan orang yang pertama kali menyebarkan Agama Islam di Desa Selomanik. Dengan kedatangan Tumenggung Kertawasesa II di Pondok Pesantren Selomanik mampu memberi warna baru di daerah tersebut. Setelah mendirikan sebuah Kadipaten, maka Desa Selomanik dijadikan daerah pertahanan dan keamanan. Dengan adanya pondok pesantren, peranan Tumenggung Kertawasesa II sangat besar. Menurut tradisi lisan Tumenggung Kertawasesa II, diangkat menjadi Bupati I di Wonosobo. Kemudian berganti nama menjadi Ki Ageng Selomanik. Hal itu disebabkan untuk berjaga-jaga agar tidak diketahui oleh Patih Danurejo dan pemerintah kolonial. Perjalanan dimulai oleh Ki Ageng Selomanik (Kertawasesa II) yang berhasil menyelamatkan diri dari ancaman musuh, hingga sampai di Desa Selomanik, Wonosobo. Kertawasesa II, keturunan dari kerajaan Mataram di Yogyakarta, merupakan pengikut Pangeran Diponegoro yang berhasil meloloskan diri dari serangan pemerintah kolonial dan Patih Danurejo.

64

Kertawasesa II adalah orang yang setia terhadap tanah air dan bangsanya, serta tidak mau hidup dalam gengaman penjajah kolonial. Politik dan tindakan Patih Danurejo ditentang oleh Kertawasesa II, karena sikapnya yang memihak pemerintah kolonial. Hal itu, sangat membahayakan kerajaan Mataram. Patih Danurejo mengirim utusanya untuk menemui Kertawasesa II dirumahnya, bahwa Kerawasesa II untuk segera menemui Patih Danurejo di kepatihan dan segera menyerahkan diri kepada pemerintah kolonial, tetapi utusan itu di tolaknya. Marahlah utusan Patih Danurejo, akhirnya terjadi perang. Adanya peristiwa tersebut menyebabkan Kertawasesa II merasa tidak nyaman lagi tinggal di Keraton Yogyakarta dan memutuskan untuk meninggalkan kota tersebut, yang di ikuti oleh istri dan pengikutnya. Perjalanannya sampai di Desa Selomanik, Wonosobo. Kertawasesa II menetap dan diangkat oleh rakyat untuk menjadi seseorang yang diberi wewenang dalam menjalankan roda pemerintahan. Desa Selomanik berkembang pesat dan ramai sebagai pusat Pemerintahan Wonosobo. Selain menjadi kepala pemerintah, Kertawasesa II, membantu di Pondok Pesantren Selomanik yang dipimpin oleh Kiai Ngalwi dari Tebuireng, Jawa Timur untuk menjadi guru yang memberikan ilmu pengetahuan, di bidang ilmu keagamaan kepada santri/muridnya. Para santri dilatih belajar ilmu keagamaan juga diajari ilmu beladiri. Ilmu beladiri yang diberikan kepada para santri/muridnya bertujuan untuk menjaga dirinya sendiri dari serangan musuh juga diangkat menjadi prajurit pemerintah. Kertawasesa II diangkat menjadi kepala pemerintahan Wonosobo. Pusat kegiatan dilakukan di Pondok Pesantren Selomanik, kemudian mendirikan kadipaten yang berpusat di Selomanik. Kertawasesa II dalam menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh Ki Demang yang akhirnya diangkat sebagai

65

penasehat, dan sebagai senopatinya diangkatlah Ki Butawereng. Kertawasesa II menyandang gelar Tumenggung. Kertawasea II kemudian menganti nama menjadi Ki Ageng Selomanik yang disesuaikan dengan wilayah tempat tinggalnya yaitu di Desa Selomanik, Wonosobo. Ki Ageng Selomanik dalam menjalankan roda pemerintahanya dilakukan di pondok pesantren sebagai pusat kegiatan, baik masalah pemerintahan hingga sampai masalah politik, keagamaan, dan ekonomi yang sedang berkembang serta masalah keamanan dan pertahanan. Kadipaten Selomanik sebagai pusat kegiatan politik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah maupun para pemuka agama untuk membahas tentang kegiatan politik keagamaan dan menyusun starategi perang dalam menghadapi musuh. Tetapi, daerah Selomanik, Wonosobo belum diketahui keberadaannya oleh pemerintah kolonial maupun Patih Danurejo yang masih mencari keberadaan Ki Ageng Selomanik. Perkembangan desa sebagai basis kegiatan politik keagamaan membawa perubahan pada masyarakat Desa Selomanik, Wonosobo. Perubahan yang terjadi bersifat fundamental. Perubahan tersebut membawa dampak diberbagai aspek kehidupan masyarakat di Jawa, seperti perkembangan di bidang politik yaitu adanya peranan kiai dalam masyarakat. Peran kiai sangat penting dalam semua kegiatan yang berada di Kadipaten Selomanik, yaitu berpusat di pondok pesantren. Kiai mempunyai kedudukan tinggi yaitu sebagai seorang pemimpin dalam bidang agama. Kiai dalam menjalankan tugasnya untuk membuat strategi dalam melawan penjajah kolonial. Sebuah organisasi dengan basis komunitas santri, menyebabkan aktivitas yang terlibat dengan kegiatan politik. Kegiatan yang dilakukan oleh para kiai berkaitan dengan gerakan sosial. Kenyataannya gerakan sosial tidak bisa terlepas dari dinamika politik.

66

Dengan adanya tradisi Islam sebagai reverensi sebuah gerakan Islam yang mempunyai kekuasaan yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Agama Islam sebagai alat legitimasi terhadap kekuasaan dan sebagai sarana perjuangan untuk menduduki struktur kekuasaan. Agama Islam sebagai sumber inspirasi kultural dalam kerangka paradigma dalam pemikiran politik. Semua kegiatan politik, agama, sosial budaya bahkan ekonomi dilakukan di desa-desa seluruh Jawa, tetapi yang paling menonjol yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh para pemimpin untuk melawan penjajah yang bercorak keagamaan. Agama Islam berkembang pesat di Desa Selomanik. Ki Ageng Selomanik menjalankan pemerintahan dengan baik. Ia sangat disegani oleh rakyat dan pengikutnya. Selain menjalankan roda pemerintahan, Ki Ageng Selomanik juga membantu Kiai Ngalwi di pondok pesantren untuk memberi pelajaran kepada santri/ muridnya. Ilmu Agama Islam sebagai pelajaran dasar/ utama di Pondok Pesantren Selomanik. Di pondok pesantren juga diberi pelajaran ilmu beladiri, hal itu untuk menjaga diri apabila sewaktuwaktu mendapat serangan yang mendadak dari musuh (Sejarah Rakyat Jawa Tengah, 1983: 89-97). Yang menjalankan pemerintahan di Kadipaten Selomanik antara lain: (1)

Tumenggung Ki Ageng Selomanik

(2) R.A. Selomanik (Istri Ki Ageng Selomanik/ Kertawasesa II) (3) Eyang Blitar yaitu Putra Pangeran Brawijaya V (4) Ki Demang sebagai penasehat Ki Ageng Selomanik didalam menjalankan pemerintahannya.

67

(5) Ki Buta Wereng yaitu diangkat menjadi Senopati. Pada waktu itu Ki Buta Wereng terkenal dengan aljogo/ tukang jagal orang (Jawa: orang yang mempunyai profesi sebagai pemotong kepala orang, aljogo). Banyak masyarakat yang kurang mengetahui Ki Buta Wereng. Selama hidupnya Ki Buta Wereng mengabdi pada Ki Ageng Selomanik yaitu sebagai Senopati yang setia. Ia mempunyai tugas yang sangat berat yaitu sebagai aljogo, khususnya ketika pemerintah kolonial mengetahui persembunyian Ki Ageng Selomanik di daerah persembunyiannya di Desa Selomanik yang berpusat di pondok pesantren. Bagi siapa saja yang dicurigai sebagai mata-mata dari pemerintah kolonial maupun utusan dari Patih Danurejo langsung ditangkap dan dihukum. Bahkan tidak segan-segan untuk dibunuh dengan cara di pancung (Jawa: dipenggal kepalanya). Letak pemancungan berada di tengah sungai dengan berdiri tiga buah watu Bangkong (Jawa: Batu yang mirip dengan Katak, Kodok, Batu Besar) yang sampai sekarang masih ada. Disanalah tempat untuk melaksanakan hukuman terhadap para mata-mata baik dari Patih Danurejo maupun pemerintah kolonial. Ki Buta Wereng meninggal dunia dan di makamkan di Dukuh Karang Manggu, Desa Selomanik (Sejarah Rakyat Jawa Tengah, 1983: 93). Ki Buta Wereng merupakan orang yang sakti diantara pengikut Ki Ageng Selomanik, dengan ilmu yang dimiliki mampu membuat badai besar (Pos Metro Balikpapan Online: Tokoh-Tokoh Sakti Penggubak Wonosobo, Jum’at 24 November 2006).

68

(6) Ki Bangkong Reang sebagai penderek (Jawa: pengikut) Ki Ageng Selomanik. Ia terkenal dengan kesaktiannya dan merupakan orang pintar yang selalu membantu di pondok pesantren untuk memberikan ilmuilmu baik ilmu agama maupun ilmu kanuragan. Ki Bangkong Reang dipercaya oleh masyarakat hingga sampai sekarang bahwa siapa saja yang ingin menjadi orang pintar/ ampuh mandraguna tanpa campur tangan seorang guru. Maka orang tersebut dianjurkan untuk berziarah atau berdoa di makam Ki Bangkong Reang dan menyebut keinginannya, Insya Allah akan dikabulkan. Dalam cerita rakyat, bahwa Ki Bangkong Reang merupakan tokoh yang sakti yaitu bisa berubah wujud menjadi katak, kodok dalam menyerang musuh {(Pos Metro Balikpapan Online: Tokoh-Tokoh Sakti Penggubak (Melayu: Pendiri, Cikal Bakal) Wonosobo, Jum’at 24 November 2006)}. (7) Ki Yudan Toko, merupakan prajurit yang dipercaya oleh Ki Ageng Selomanik untuk menjaga keamanan dan pertahanan dari serangan musuh. (8) Ki Jogonegoro, seorang prajurit yang membantu dalam menjaga keamanan dan pertahanan di Kadipaten Selomanik. (9) Ki Trancang Mimis, pengikut Ki Ageng Selomanik (10) Ki Udan Kawat, juga pengikut Ki Ageng Selomanik. (11) Mbah Jebrak, adalah tukang pijatnya (Jawa: orang yang mempunyai profesi sebagai juru pijat) Ki Ageng Selomanik, juga sebagai penderek (Wawancara Khaerudin tanggal 24 Mei 2005).

69

B. Kondisi Desa Selomanik sebelum Tahun 1825-1830 1. Perkembangan di Bidang Politik Dalam kehidupan masyarakat, kiai/ ulama mempunyai kedudukan tinggi dalam ilmu keagamaan yang bersumber pada syariat yang ada. Kiai/ ulama dibagi menjadi dua kategori antara lain: (a). Ulama akhirat yaitu cenderung kedunia ilmu agama sebagai wujud pengabdian yang sholeh dan menjauhkan diri dari politik atau urusan dunia. (b). Ulama dunia yaitu bersifat keduniawian hingga masalah berpolitik (Kartodirdjo, 1981: 129). Selain peranan kiai/ ulama, hubungan Kawula Gusti masih berperan tinggi

dalam

masyarakat.

Raja

mempunyai

peranan

tinggi

dengan

pemerintahan di kerajaan. Disini telah terjadi hubungan kerjasama antara raja dengan pemerintah kolonial dalam tampuk pemerintahan yang menjadikan wilayah kerajaan di Yogyakarta sebagai basis kegiatan politik yang diperankan oleh pemuka agama, bangsawan, rakyat untuk melawan pemerintah kolonial, dan menjadikan kerajaan porak poranda serta terjadi pergeseran kekuasaan. Bahkan sempat terjadi kekosongan kekuasaan (Soemarsaid, 1985: 50). Perang yang terjadi di kerajaan banyak yang mengungsi/ melarikan diri untuk melepaskan diri dari pasukan kolonial, hingga sampai ke pelosok negeri sebagai tempat persinggahan. Dari perjalanannya, maka Desa Selomanik, Wonosobo menjadi sebuah wilayah yang menyumbangkan sejarahnya bagi bangsa Indonesia. Ki Ageng Selomanik menjadi Bupati I, di Wonosobo (Wawancara Khaerudin tanggal 24 Mei 2005).

70

Dalam bukunya De Opkomst jilid XIII, hal: 109 De Jonge menulisnya sebagai berikut: “Mengenai hubungan dengan raja-raja di Jawa Tengah, pemerintah kolonial Belanda masa Daendles menjalankan politik baru. Jika dulu hubungan dengan raja-raja dilakukan oleh kompeni melalui Gubernur dan Direktur Jawa Utara (Semarang) yang mempunyai hubungan secara langsung dengan pemerintah Belanda di Batavia. Para residen ditempatkan di Yogyaarta dan Surakarta dibawah gubernur jendral. Para residen diberi instruksi untuk menjalankan hubungan dengan permasalahan dengan kerajaan baik Surakarta maupun Yogyakarta dan diberi kedudukan sebagai minister” (Poewokoesoemo, 1985: 69).

Politik yang berjalan di dalam kerajaan semata-mata hanya untuk menarik perhatian dari pemerintah Inggris (Politik Kontrak 28 Desember 1811) hal itu untuk menghindari konflik di dalam kerajaan. Ini terjadi pada masa pemerintahan Pangeran Notokusumo, dibantu oleh 3 tokoh: 1). Pangeran Diponegoro 2). Tumenggung Notoyudo 3). Patih Danurejo.

Pangeran

Diponegoro cenderung mempelajari tentang dunia politik dan kesusastraan. Selain itu juga Pangeran Diponegoro berkecimpung di bidang agama dalam menjalankan roda pemerintahan (Poerwokoesoemo, 1985: 76-80). Kekacauan yang terjadi di kerajaan tidak lepas dari campur tangan pemerintaha kolonial (Inggris, Eropa) didalamnya. Tata cara yang terjadi kerajaan berubah dengan digantinya adat Barat. Apalagi dengan diangkatnya Patih Danurejo menjadi patih kerajaan. Hal itu bertentangan dengan normanorma yang berlaku di kerajaan Yogyakarta maupun agama. Selain ingin mengambil alih kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda juga ingin mempunyai maksud tertentu yaitu menyebarkan Agama Kristen di lingkungan kerajaan, sehingga mendapat perlawanan baik dari keluarga kerajaan maupun

71

rakyat yang dikutip dalam bukunya Sejarah dalam abad XIX 1800-1900” Sejarah Perang Diponegoro” 1825-1830 (Dekker, 1975: 103-125). Perang Diponegoro dimulai tanggal 25 Juli 1825 yaitu sebagai awal dari perlawan rakyat untuk melawan Pemerintah Kolonial Belanda (Poerwokoesoemo, 1985: 156-162). Perlawanan rakyat terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Patih Danurejo yang selalu bekerja sama dengan pemerintah kolonial di kerajaan merupakan awal perjalanan Ki Ageng Selomanik dalam melawan penjajah dan ingin melepaskan diri dari Pemerintahan Patih Danurejo. Didalam Pemerintahan yang dipegang oleh Ki Ageng Selomanik, dengan mendirikan beberapa pusat kekuatan baik politik, agama, dan militer (Wertheim, 1999: 38). Pusat-pusat itu seperti di bidang agama dengan mendirikan pondok pesantren, yang melatih para prajurit untuk belajar ilmu beladiri, serta memperbanyak prajurit. Prajurit tersebut diambil dari para santri/ murid dari pondok pesantren Selomanik yang dipimpin oleh Kiai Ngalwi, Ki Ageng Selomanik dan dibantu Ki Buta Wereng, serta para pemuka agama yang lainnya. Pondok pesantren sebagai tempat untuk mengadakan musyawarah mengenai cara-cara dalam menghadapi pemerintah kolonial/ mata-mata dari Patih Danurejo yang sewaktu-waktu menyerang Kadipaten Wonosob (Sejarah Rakyat Jawa Tengah, 1983: 89) kegiatan tersebut tidak terlalu jauh dari Kadipaten Wonosobo. Dukungan sepenuhnya dari rakyat maupun pemuka agama seperti kiai/ ulama, bahkan para santri/ muridnya, serta dari abdi dalemnya. Dukungan

72

tersebut sangat membantu sekali bagi Ki Ageng Selomanik untuk membuat daerah pertahanan, dengan membuat jaringan komunikasi dengan orang-orang terpercaya dalam menguasai Kadipaten Selomanik. Orang-orang terpercaya tersebut, ditempatkan di berbagai daerah Kadipaten Selomanik untuk melihat situasi dan kondisi. Apakah ada mata-mata yang datang atau tidak. Apabila ada mata-mata datang, maka Ki Ageng Selomanik langsung memberikan wewenang kepada Ki Buta Wereng untuk menangkap mata-mata dan tawanan untuk segera dihukum.

Hukuman bagi mata-mata dan tawanan biasanya

dengan hukuman pancung (Wawancara Khaerudin tanggal 24 Mei 2005). Adanya penyebaran Agama Nasrani yang dibawa oleh orang-orang Eropa, dengan hidup gaya mewah yang bersifat foya-foya menjadikan kehidupan dikerajaan berubah. Disini penyebaran Agama Kristen di dalam Keraton Yogyakarta bertujuan untuk mengurangi kekuasaan di Jawa. Dimana dengan kedatangan pemerintah kolonial di lingkungan kerajaan menjadikan suasana menjadi keruh dan amburadul dalam pemerintahan. Kebijakan pemerintah yang bersifat memaksa dan menindas membuat rakyat tidak menyukai pemerintahan Patih Danurejo dimana selalu tergantung pada pemerintah kolonial. Selain dibidang agama terjadi pergeseran, dibidang ekonomi pun merosot. Hal itu justru meningkatkan dibidang pendidikan (Koentjaraningrat, 1984: 62-63). Persebaran Agama Islam berkaitan dengan politik didalamnya dengan berdirinya pondok pesantren sebagai pusat keagamaan pada masa kolonial di Indonesia. Tahun 1825 dimulainya, perlawanan Ki Ageng Selomanik dalam

73

mengusir penjajah yaitu pengalaman berpolitik yang paling ditonjolkan, namun disisi lain, juga berperan dalam ilmu keagamaan yang ikut membantu dalam usahanya untuk mengusir penjajah dari Bumi Nusantara, khususnya di Desa Selomanik tahun 1825-1830. Dalam pemerintahan berpolitik dijalankan untuk melawan penjajah kolonial. Perang Jawa barlangsung 5 tahun sejak 12 Juli 1825 sampai dengan tahun 1830 yang diakhiri tertangkapnya Pangeran Diponegoro oleh pemerintah kolonial hingga beliau dibuang ke Makasar (Moh. Yamin dalam Penadi, 2000: 35 dalam Carey, 2004: v-45). Perang Jawa mampu menunjukkan keberanian dan bakat kepemimpinan dalam menghadapi pemerintahan yang kurang konsekuen dan selalu mementingkan urusan pribadi dengan pemerintah kolonial. Maka banyak terjadi pemberontakan dimana-mana (Moedjanto, 1987: 199-202). Dibidang militer mampu menguasai daerah jajahan yang semakin luas hingga sampai seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur Dan Yogyakarta. Dengan semakin luasnya daerah yang dikuasai dalam menentang dan mengusir penjajah kolonial di pedesaan tahun 1825-1830 mendapat dukungan dari semua pihak. Seluruh masyarakat berperan dalam perang yang berlangsung lima tahun tersebut. Kekuatan militer terdiri dari prajurit regular (teratur) yang merupakan prajurit inti yang dibagi dalam beberapa persatuan seperti: Bulkiya, Turkiya, dan Arkiya. Ketiga kekuatan prajurit sebagai pusat pertahanan dan keamanan di desa-desa. Sebagai pusat pertahanan dan keamanan maka didirikan pondok pesantren. Peran kiai sangat penting dalam semua kegiatan yang ada di pondok pesantren. Selain di pondok pesantren kiai

74

menjalankan tugasnya untuk membuat strategi dalam melawan penjajah di pedesaan (Moedjanto, 1989: 199-205). Sebuah organisasi dengan basis komunitas santri, menyebabkan aktivitas yang terlibat dengan kegiatan politik. Sebuah gerakan sosial yang sulit dipisahkan dari dinamika politik. Dengan adanya tradisi Islam sebagai referensi sebuah gerakan Islam yang mempunyai kekuasaan (Teologi Politik) yang berdasarkan dengan nilai-nilai sakral tentang ketuhanan. Hubungan kegiatan sosial dan kegiatan politik (kekuasaan dan kenegaraan) terdapat pada syariat/ hukum Islam yaitu syari’ah atau fiqih (Ridwan, 2004: V-VII) sebuah hubungan ke-NU-an dengan berbagai formula teologis tentang doktrin yang ada seperti doktrin sosial, ekonomi, politik, agama, dan sebagainya. Namun dalam hubungan agama yaitu menggunakan doktrin sunni (ahlussunnah wal jamaah) yaitu aliran Islam. Gerakan sosial Islam selalu terlibat dalam kegiatan politik sejak zaman dulu hingga sampai sekarang. Agama dan politik merupakan titik singung yang kuat, yaitu keduanya dipahami sebagai sarana menata hidup manusia secara menyeluruh. Agama Islam sebagai alat legitimasi terhadap kekuasan dan sebagai sarana perjuangan untuk menduduki struktur kekuasaan. Agama Islam sebagai sumber inspirasi kultural dalam kerangka paradigma dan pemikiran politik (Ridwan, 2004: VII-VIII). 2. Perkembangan di Bidang Agama (Islam) Mayoritas masyarakat Desa Selomanik beragama Islam. Agama Islam yang bersifat Ahlussunah Wal Jamaah yaitu ajaran Agama Islam sebagaimana

75

yang diamalkan oleh Rosulullah SAW bersama sahabatnya (Siddiq, 2005: 2728). Hal itu pula yang diajarkan oleh Kiai Ngalwi yaitu Agama Islam yang dianut oleh masyarakat Desa Selomanik, Wonosobo dan sekitarnya. Agama Islam berkembang pesat sejak jaman dulu hingga sampai sekarang (Wawancara Khaerudin tanggal 13 Febuari 2007). Islam adalah agama yang universal, untuk siapa saja, kapan saja dan dimana saja (Miftahuzzaman, 2000: 15). Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. Paham keagamaan dianut oleh Nahdatul Ulama (NU) yang memberi panutan dalam bersikap dan bertindak, membangun serta menghindari sikap yang akan merugikan dirinya sendiri maupun orang lain (Muzadi, 2006: 59-60). Al-Qur’an merupakan sumber Islam yang meletakkan garis menyeluruh yang

digunakan

untuk

mengali

berbagai

undang-undang

dengan

memperhatikan hak, keadilan dan latar belakang tematis, meskipun sebagian menentukan hukum yang tegas seperti: masalah warisan, sanksi perzinaan dan pencurian,dll (Miftahuzzaman, 2000: 38-39). Agama Islam mempunyai keterangan mengenai bingkai yang bersifat sangat luas yaitu Al-Qur’an sebagai tonggak keadilan mutlak dan amanah. Agama Islam, yang melibatkan pemuka agama, santri, pejabat pemerintah, tidak biasa terlepas dari unsur-unsur animisme dan dinamisme dan unsur hindhu-budha. Tetapi disini tetap tidak terlepas dari dogma Agama Islam (Koentjaningrat, 1984: 62).

76

Selain Agama Islam yang bersumber pada Ahlussunah wal Jamaah, juga terdapat Islam kejawen yang berkembang pada masyarakat di Kadipaten Selomanik pada masa kolonial (tahun 1825-1830). Islam kejawen yang ada dalam masyarakat Kadipaten Selomanik merupakan suatu paham yang cenderung ke ilmu kebatinan yang bersifat luas atau bebas dan kulminasi dalam kehidupan masyarakat. Adanya hubungan kawula gusti dan menjadi motif kesusastraan di Jawa. Paham kebatinan merupakan keyakinan yang terletak pada tinjauan ilham yang tajam dalam tingkah laku sehari-hari dalam hidup bermasyarakat. Dalam hal ini terjadi laku atau yoga (istilah Agama Hindu) yang berupa perbuatan, kekuatan, pikiran, kesadaran, dll. Istilah umum yoga adalah mistik. Mistik adalah ilmu yang mempelajari ilmu gaib (Mangunsarkoro, 1951: 7-8). Pada waktu Agama Islam masuk ke Jawa, penduduk Jawa masih memeluk Agama Hindu-Budha. Masuknya Agama Islam memang secara langsung. Tetapi berangsur-angsur dan damai. Kedatangan di daerah Jawa dengan cara pasti. Bahwa daerah pesisir Jawa sudah banyak yang memeluk Agama Islam dengan ditandai adanya kerajaan Islam di Nusantara. Sebelum Islam masuk dan berkembang, terdapat karajaan yang terakhir yang mempunyai pengaruh terhadap Agama Islam yaitu kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang telah banyak melahirkan tokoh-tokoh agama hingga sampai pelosok negeri di Indonesia. Hancurnya Kerajaan Majapahit yaitu terjadinya perebutan kekuasaan dan semakin lemahnya pemerintahan di pusat kerajaan yang disebabkan karena adanya campur tangan pemerintah kolonial

77

di dalam kerajaan. Serta perebutan kekuasaan dan banyaknya pemberontakan dikalangan keluarga kerajaan (Djandrasasmita, 1984: 5-6). Di dalam Agama Islam terdapat tasawuf yang merupakan suatu cara penting dalam proses islamisasi di Indonesia. Tasawuf adalah ajaran yang berpangkal pada pemikiran tentang pencarian bentuk hubungan antara manusia dengan Tuhan. Belajar tasawuf yaitu hanya semata-mata memikirkan Tuhan. Orang-orang yang mempelajari tasawuf dengan hidup mengembara, musafir dengan tujuan ingin mencari jati dirinya sendiri. Dalam mempelajari tasawuf harus mempunyai guru sebagai petunjuk arah atau pembimbing dan harus matang dalam pengetahuan tentang syariat serta setia dalam pengalaman hidupnya (Soekmono, 1987: 37-40). Tasawuf mengajarkan mengenai jalan kelepasan untuk mendapatkan pengetahuan yang sempurna tentang Tuhan. Jalan yang harus dilalui tiga tingkat yaitu syariat, tariqat dan maarif. Dalam hal ini disebutkan bahwa haqikat merupakan tingakatan terakhir dalam jalan kelepasan. Yang dimaksud dengan syariat adalah hidup yang sesuai dengan hukum Allah. Tingat kedua yaitu tariqat, orang yang harus sabar dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Tingkat yang terakhir adalah ma’rifat yaitu orang yang lengkap dan sempurna (Hadiwiyono, 1983: 56). Para ahli tasawuf menyebarkan ajaran dan budaya Islam melalui dua cara yaitu: pertama; untuk membentuk calon mubaliqh agar mampu mengajarkan dan menyebarkan Agama Islam di daerah asalnya. Kedua; melalui karya-karya yang tersebar dan dibaca oleh siapa saja dan diberbagai tempat (Abdullah, 1991: 111) seperti Al-Quran yang ditulis

78

oleh Kiai Ngalwi dari Tebuireng, Jawa Timur, yang sekarang masih terjaga keasliannya. Bacaan Al-Qur’an yang ditulis tangan oleh Kiai Ngalwi masih ada (sekarang masih ditempatnya Bpk. Khaerudin Juru Kunci Makam Ki Ageng Selomanik, Wonosobo), sedang yang lainnya sudah tidak biasa terpakai lagi karena rusak, tetapi tulisannya masih jelas (Wawancara Khaerudin tanggal 13 Febuari 2007). Wirid hidayat jati karangan Rangga Warsita yang memuat pokok-pokok ajaran tasawuf yang dipaduakan dengan berbagai ajaran kejawen, sehingga ajaran semacam itu disebut mistik Islam kejawen. Kitab tersebut mempertemukan ajaran-ajaran yang terdapat dalam tradisi Jawa dengan Agama Islam. Dalam wirid hidayat jati diuraikan pemikiran tentang ajaran martabat tujuh. Martabat tujuh mengajarkan bahwa segala yang ada dalam semesta, termasuk manusia adalah aspek lahir dari suatu hakikat yang tunggal yaitu Tuhan. Ketujuh martyabat adalah ahadiyat (keesaan), wahdat (kesatuan petama). Wahidiyat (kasatuan kedua), alam arwah (alam segala nyawa), alam mitsal (alam segala rupa atau alam ibarat), alam insane (alam manusia), ketujuh alam martabat itu betujuan untuk mempercepat dalam menyebarkan Agama Islam (Hadiwijono, 1983 dalam Simuh, 1988: 307-308). Ajaran tasawuf berhungan erat dengan tarekat yaitu jalan yang ditempuh kaum sufi dalam mendekatkan diri dengan tuhan. Tarekat-tarekat yang ada di Indonesia antara lain adalah Qadiriah, Naqsyabaddiah Sammaniah, Syattariah. Sedangkan yang terkenal di Jawa adalah Syariat Sammaniah (Sheh Muhammad Samman, Jakarta) ajaran ini berisi dzikir. Untuk tarekat yang

79

pertama kali di Jawa adalah tarekat syattariah yaitu ajaran kejawen yang berhubungan dengan tujuh tingkat keadaan Allah yaitu tentang hakikat ilmu yang disebut ilmu martabat tujuh (Djandrasasmita, 1984: 210-211). Sebuah organisasi dengan basis komunitas santri, menyebabkan aktivitas yang terlibat dengan kegiatan politik. Sebuah gerakan sosial yang sulit dipisahkan dari dinamika politik. Dengan adanya tradisi Islam sebagai referensi sebuah gerakan Islam yang mempunyai kekuasaan yang berdasarkan dengan nilai-nilai sakral tentang ketuhanan. Hubungan kegiatan sosial dan kegiatan politik (kekuasaan dan kenegaraan) terdapat pada syariat/ hukum Islam yaitu syari’ah atau fiqih (Ridwan, 2004: V-VII) sebuah hubungan keNU-an dengan berbagai formula teologis tentang doktrin yang ada seperti doktrin sosial, ekonomi, politik, agama, dsb. Namun dalam hubungan agama yaitu menggunakan doktrin Sunni (Ahlussunnah Wal Jamaah) yaitu aliran Islam. Gerakan sosial Islam selalu terlibat dalam kegiatan politik sejak zaman dulu hingga sampai sekarang. Agama dan politik merupakan titik singung yang kuat, yaitu keduanya dipahami sebagai sarana menata hidup manusia secara menyeluruh. Agama Islam sebagai alat legtimasi terhadap kekuasan dan sebagai sarana perjuangan untuk menduduki struktur kekuasaan. Agama Islam sebagai sumber inspirasi kultural dalam kerangka paradigma dan pemikiran politik (Ridwan, 2004: VII-VIII). Gerakan sebuah Agama Islam yang dipakai dalam sebuah ajaran yang bersifat murni berdasarkan ahluissunnah wal jamaah. Sebuah kehidupan yang berbasis pada kegiatan

80

keagamaan yaitu ke-santri-an yang ada pada saat itu dengan sistem yang ditetapkan di pondok pesantren baik yang bersifat modern mupun tradisional. Tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Kegiatan Agama Islam yang dilakukan di pondok pesantren yaitu istiqhotsah/ semi ritual seperti pengajian rutin tiap hari atau tablik. Islam sebagai agama samawi yang dasarnya dari komponen aqidah, syariah, dan akhlak yaitu mempunyai relasi yang erat dengan politik. Hal itu sebagai sumber motifasi, Agama Islam berperan penting dalam menumbuhkan sikap dan perilaku sosial politik. Implementasinya diatur dalam rumusan syariah sebagai katalog lengkap dari perintah dan larangan Allah SWT yaitu membimbing manusia dan mengatur jalannya dari aspek-aspek kehidupan manusia. 3. Peranan Kiai/ Ulama Bagi Agama Islam kiai/ ulama sudah tidak asing lagi, mulai dari penjajahan kolonial hingga sekarang. Kiai adalah seorang pemuka Agama Islam yaitu sebagai tiang utama didalam agama. Hal itu didasarkan pada dua dasar, diantaranya: pertama: Ulama sebagai suatu wadah keagamaan yang mempunyai kekuatan sentral, terdapat pada tokoh-tokoh agama yang dapat dipertanggungjawabkan jiwa, mental, amal, dan amal keagamaannya. Kedua: Ulama mempunyai pengaruh kewibawaan yang besar terhadap santri/ muridnya dan bekas santri/ muridnya. Bahkan kiai/ ulama mempunyai kewibawaan langsung dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, itu semua

81

mampu menembus batas-batas organisasi diseluruh negeri (Siddiq, 2005: 1718). Hubungan antara kiai/ ulama dengan santri/ muridnya tidak akan terputus dengan berhentinya proses belajar mengajar di pondok pesantren. Sebaliknya keduanya mempunyai ikatan batin yang kuat sehingga tali silaturahmi diantara keduanya tetap terjalin terus menerus. Dalam struktur sosial mayoritas penduduknya beragama Islam, ulama dan pemuka agama seperti kiai/ ulama. Itu merupakan elite keagamaan yang memiliki kewibawaan sosial yang tinggi di kalangan masyarakat pedesaan (Hayati, 2000: 184) khususnya di Kadipaten Selomanik. Dalam kehidupan masyarakat, kiai/ ulama mempunyai kedudukan tinggi dalam ilmu keagamaan yang bersumber pada syariat yang ada. Kiai/ ulama dibagi menjadi dua kategori antara lain: Ulama akhirat yaitu cenderung kedunia ilmu agama sebagai wujud pengabdian yang saleh dan menjauhkan diri dari politik atau urusan dunia. Ulama dunia yaitu bersifat keduniawian hingga masalah berpolitik (Kartidirdjo, 1981: 129). 4. Peranan Pondok Pesantren Pondok pesantren merupakan pusat penyebaran Agama Islam (Tasawuf, Thoreqat) di Indonesia sebagai pusat kegiatan keagamaan (Galba, 1995: 17), khususnya di daerah pedesaan. Hal itu terbukti dengan berdirinya pondok pesantren Selomanik pada zaman pra-kolonial hingga zaman kolonial yang berpusat di Kadipaten Selomanik. Agama Islam berkembang pesat dan dapat diterima oleh semua masyarakat.

82

Pondok Pesantren Selomanik didirikan oleh Kiai Ngalwi dari Tebuireng, Jawa Timur. Kiai Ngalwi adalah orang yang pertama kali menyebarkan Agama Islam di Desa Selomanik (Wawancara Khaerudin tanggal 13 Febuari 2007). Ajaran Islam yaitu Ahlussunah wal Jamaah (Siddiq, 2005: 27). Sistem pendidikan di pondok pesantren adalah salah satu sistem pendidikan yang utuh yaitu dalam pengembangan dan peningkatan ilmu keagamaan dalam kehidupan yang nyata dalam lingkungan pondok pesantren maupun masyarakat umum. Para kiai/ ulama memberikan pelajaran keagamaan dengan memberikan tauladan yang baik, dengan amal perbuatan dan tingkah laku, sehingga mampu dihayati maupun di mengerti oleh santri/ muridnya khususnya bagi masyarat yang beragama Islam (Siddiq, 2005: 7475). Pondok pesantren lahir melalui proses akulturasi Hindu-Budha. Peranan kiai/ ulama sangat penting di dalam pondok pesantren. Setiap kajian berkaitan dengan ilmu keagamaan yang bersangkutan dengan Agama Islam yang ada di pondok pesantren selalu mendapat perhatian dan ditelaah kembali oleh kiai/ ulama yang menjadi pemimpin di pondok pesantren. Hal itu untuk mengetahui apakah kajian keagamaan itu baik digunakan oleh santri/ muridnya (Nata dan Azyumardi Azra, 2001: 133-148). Dari segi historis pondok pesantren adalah lembaga yang merupakan wujud dari proses dalam perkembangan sistem pendidikan yang dipimpin oleh kiai. Para santri belajar kepada kiai yaitu ilmu keagamaan seperti ngaji (Jawa: belajar membaca Al-Qur’an, mengaji), dan ilmu kanuragan atau

83

kekebalan tubuh. Keagamaan di Indonesia diwarnai oleh peran kiai, santri, pondok pesantren dan para ulama–awal abad XX. Bahwa sejarah Islam di Indonesia identik dengan sejarah pondok pesantren dan para kiai/ ulama baik dalam pendidikan, metode dakwah, hingga sampai masalah politik. Semua dijadikan strategi dalam perjuangan untuk menghadapi berbagai tantangan terutama kekuatan kolonial (Nata dan Azyumardi Azra, 2001: 135-148). Di dalam pondok pesantren tidak terlepas dari peranan kiai. Pondok pesantren merupakan akar berdirinya tradisi tradisional dengan tradisi tarekat yang dilaksanakan kaum sufi, ditandai dengan terbentuknya kelompok organisasi tarekat yang melaksanakan amalan dzikir dan wirid. Kiai mempunyai peranan yang sangat besar yang berkaitan dengan kegiatan di pondok pesantren. Kegiatan yang dilakukan di pondok pesantren harus mendapat persetujuan dari kiai/ ulama. Mereka tinggal di pondokan/ masjid/ langgar/ surau. Pondok pesantren didirikan di daerah pedalaman seperti di pedesaan (Rahardjo, 2005: 78-98). Kegiatan yang dilakukan oleh para santri di pondok pesantren untuk belajar ilmu agama dan ilmu kanuragan, sedangkan bagi kiai/ ulama merupakan orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat. Apabila yang bersangkutan mempunyai ilmu yang tinggi seperti ngelmu kasekten (Jawa: ilmu kekebalan tubuh yang tinggi maupun di bidang agama). Maka, tidak jarang yang banyak orang yang meminta pertolongan, doa, dan berkah dari kiai/ulama. Karena kiai/ulama mempunyai posisi yang sentral di mata masyarakat maupun santri/muridnya ( Nurdiyanto dkk, 2004: 10).

84

Pondok pesantren merupakan upaya dakwah Agama Islam (Masroer, 2004: 44). Dakwah mempunyai arti yang sangat luas yaitu usaha mengajak, membawa, dan menggerakkan manusia untuk mencapai keadaan yang lebih baik menurut Tuhan Yang Maha Esa. Nahdatul ulama merupakan gerakan organisasi yang menerapkan dakwah Agama Islam (Siddiq, 2005: 77-86) yaitu lembaga pendidikan yang bermanfaaat untuk mendidik para santri/ muridnya dalam belajar Agama Islam secara utuh dan murni. Agama dalam dunia pendidikan sejak zaman dahulu hingga sekarang, tetap berkembang dengan baik dan maju. Peran pendidikan tidak hanya mempelajari ilmu- ilmu keagamaan saja, tetapi mencangkup peranan aspek penghayatan agama yang bersifat kesalehan personal (etika) melalui pengenalan dan praktek secara langsung di bidang tasawuf dengan perkembangan zaman. Pelajaran di pondok pesantren akhirnya sampai pada ilmu syariat yang berkaitan dengan aturan atau tata pergaulan kemasyarakatan. Dalam ilmu syariat yang mempelajari kepemimpinan dan Agama Islam (Masroer, 2004: 45) seperti yang dilakukan oleh Kiai Ngalwi dan Ki Ageng Selomanik dalam menyebarkan Agama Islam di Kadipaten Selomanik yang berpusat di Pondok Pesanten Selomanik. Selain itu juga mengajak tokohtokoh agama untuk mengusir penjajah di bumi nusantara (Wawancara Khaerudin tanggal 24 Mei 2005). Cara langsung untuk menjadi maju dalam sebuah negara yaitu agama. Cara langsung untuk kemajuan dan kebangkitan Islam ialah tabliqh dan dakwah seperti yang dibawa oleh Rosulullah SAW dan sahabatnya yang telah

85

menyebarkan Agama Islam melalui dakwah. Dakwah yang dilakukan yaitu dengan menggunakan: pertama; cara: hikmah, mauidhoh hasanah, dan dialogdialog, sedangkan yang kedua yaitu media atau alat: ahlak karimah. Jadi dakwah yaitu sebuah media yang bersifat akhlak karimah yang memberikan khasanah, karimah (Miftahuzzaman, 2000: 15-16). Dalam upaya penyebaran Agama Islam terdapat berbagai macam cara antara lain dengan pondok pesantren dalam menyebarkan ajaran tasawuf. Peranan pondok pesantren yang cukup mendidik bagi calon-calon ulama, santri/ muridnya. Setelah keluar dari pondok pesantren, mereka kembali kedaerah asalnya untuk menyebarkan Agama Islam dengan cara mendirikan pondok pesantren yang baru, sehingga Agama Islam berkembang dengan pesat (Djandrasasmita, 1984: 188-195). Pondok Pesantren Selomanik yang didirikan oleh Kiai Ngalwi dari Tebuireng, Jawa Timur. Pondok pesantren ini berdiri sebelum Ki Ageng Selomanik datang dan menetap di Desa Selomanik, pondok ini sudah berdiri/ ada. Pemimpin pondok pesantren mempunyai hubungan dengan tradisi agama dengan kalangan elite, kekuasaan Jawa. Apalagi setelah Ki Ageng Selomanik datang, menempati dan mendirikan pemerintahan di Kadipaten Selomanik. Dalam kedaan yang seperti itu merupakan cagar budaya terhadap hal-hal yang dipandang islami sehingga merefleksikan muatan budaya yang terdapat pada Agama Islam. Kentalnya muatan agama dalam kebudayaan yang diciptakan dengan melalui pondok pesantren. Dalam kalangan elite kekuasaan di pondok

86

pesantren, karena mempunyai watak kebudayaan yang terkesan sangat agamis dan membudaya, serta tidak mencampuri urusan politik, maka pemerintah memberi dukungan dalam bentuk hal-hal khusus sebagai pembentuk kebudayaan masyarakat berdasarkan nilai-nilai yang diserap dari kitab-kitab yang diajarkan dalam bidang teologi, hukum Islam dan mistismisme/ etika (Abdullah, 2006: XV-XVI), tetapi ketika Ki Ageng Selomanik datang ke Desa Selomanik, semuanya berubah. Hal itu, terjadi perubahan dalam kehidupan di pondok pesantren maupun masyarakat disekitarnya. Pola

hubungan

interaktif

antara

kiai,

santri,

dan

masyarakat

mencerminkan ungkapan pegalaman keagamaan yang mereka bangun dari nilai-nilai yang ada dalam kitab seperti Al-Qur’an dan kitab-kitab yang lain sebagai pegangan orang Islam. Bersamaan dengan dominasi kekuasaan pemerintah kolonial dalam bidang politik, pesantren dengan kebudayaannya yang agamis ini didesak dengan tudingan sebagai pembawa paham ekstrim yang menciptakan dalam berpotensi untuk membuat kerusuhan/ kekacauan. Dalam situasi seperti ini, beberapa pesantren dengan terpaksa berjuang dengan melalui santri yang berada di kawasan pedalaman sebagaimana yang diperlihatkan oleh sejumlah pesantren terkenal yang muncul pada abad IX seperti Tebuireng, salah satunya yang menyebarkan Agama Islam di Desa Selomanik dengan mendirikan pondok pesanten sebagai pusat pemerintahan oleh Ki Ageng Selomanik, Termas didirikan pada tahun 1823, Jampes di Kediri, dan Bendo juga di Kediri, dan lain lain.

87

Dalam perpektif politik kolonial, pondok pesantren sering dianggap memiliki potensi dalam menciptakan kekacauan politik (rust en orde). Deskripsi mengenai pondok pesantren di daerah Jawa Tengah memperlihatkan bahwa sebagian besar pondok pesantren berada diluar Kota. Keberadaan mereka secara sosiologis memainkan peran sebagai social control terhadap kekuasaan. Dalam posisi inilah pondok pesantren berfungsi sebagai agen perubahan kebudayaan kosmopolit yang sarat dengan penyimpangan agama kearah kebudayaan agamis yang kemudian dikenal dengan sebutan santri. Beberapa pesantren memperlihatkan peran ini, ketika menujukkan sikap non-kooperatif pemerintah dengan kebalikan dari para penghulu umat Islam. Peran tersebut mengalami dinamika sejalan dengan fenomena yang dihadapi sepanjang waktu sehingga berfungsi sebagai garda polarisasi budaya (the marker of culture) bahkan pondok pesantren diakui keberadaanya dan menunjuk vitalitas untuk tetap berperan sebagai salah satu kekuatan penting dalam membentuk keberadaan Indonesia (Abdullah, 2006: xvi-xvii). Dunia pesantren terdapat dua fase yaitu: (1) Fase awal dimana dunia pesantren terlihat hanya terbangun kebudayaan secara internal sehingga keluarannya terlihat sebagai sosok agen yang konservatif, (2) Fase kedua atau berikutnya yaitu mengalami perubahan yang cukup berarti. Bahwa pesantren mengalami proses transformasi dalam mengatisipasi dinamika kebudayaan mayarakat dengan mengambil dua bentuk: (1) Purifikasi terhadap dengan apa dianggapnya menyimpang dari kaidah agama; (2) Melakukan penyesuaian dalam rangka memenuhi kebutuhan.

88

5. Masjid/ Langgar/ surau Dengan berdirinya sebuah pusat pemerintahan di Desa Selomanik, yang berada di Pondok Pesantren Selomanik merupakan wujud dari kewibaan seorang pemimpin seperti Ki Ageng Selomanik. Masjid/ langgar/ surau adalah pusat kegiatan keagaman bagi masyarakat yang beragama Islam, khususnya para santri/ murid di Pondok Pesantren Selomanik. Lebai, modin, amil, atau kiai/ ulama dipercaya untuk mengurus masjid/ langgar/ surau bahkan pondok pesantren sebagai pemimpin dalam ibadah keagamaan (Hayati, 2000: 186187). Muhamad Abdullah (2006: 207-216) menyebutkan bahwa sesungguhnya yang mendirikan masjid/ langgar/ surau yaitu sebagai tempat bagi orangorang yang beriman kepada Allah, dimana hari yang akan datang, bermaksud mendirikan sholat, menunaikan zakat, melakukan kegiatan keagamaan, serta tidak takut pada siapapun selain kepada Allah SWT. Maka pada orang yang selalu mendirikan diri ke jalan Allah, merekalah yang telah mendapatkan petunjuk (QSg: 18). Dan barang siapa yang telah mendirikan masjid/ langgar untuk mendapatkan Keridhoan Allah SWT, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah indah di surga (Al-hadis Buchori-Muslim). Dengan didirikannya masjid/ langgar oleh Kiai Ngalwi dan para pengikutnya yang kemudian diperbaiki kembali oleh Ki Ageng Selomanik sebagai wujud dari pusat kegiatan keagamaan bagi para santri/ murid, serta masyarakat yang beragama Islam di Kadipaten Selomanik dan masyarakat disekitarnya. Sebagai pemimpin dalam sebuah keagamaan yaitu lebai, modin,

89

amil, atau kiai/ ulama yang dipercaya untuk mengurus kegiatan keagamaan dan mengurus tempat peribadatan, seperti masjid, langgar, dan pondok pesantren. Dengan kondisi langgar yang sederhana, alas dari tikar, papan dari kayu, dinding dari bambu, dan atap dari ilalang/ jerami. Kondisi langgar/ masjid pada waktu itu sangat sederhana tetapi tidak mengurangi aktivitas kegiatan para santri/ murid, serta para kiai/ ulama dalam melakukan kegiatan keagamaan (Wawancara Khaerudin tanggal 13 Febuari 2007). Langgar/ masjid digunakan sebagai tempat beribadah dan menjalankan ajaran Agama Islam. Langgar/ masjid juga digunakan untuk pertemuan dengan para pemuka Agama Islam dalam melawan Penjajah (TVRI, 2007. Zazirah. Senin 5 Febuari 2007). Tokoh-tokoh

agama

berkumpul

masjid/

langgar/

surau

untuk

mengadakan acara, kegiatan rutin keagamaan, seperti tahlilan, dsb. Selain itu juga untuk membahas mengenai perlawanan terhadap pemerintah kolonial atau musuh baik dari dalam maupun dari luar. Santri sebagai komunitas sosial yang relative kecil. Para santri/ murid hanya tinggal di pondok, langgar, masjid. Hal itu tidak menyurutkan para santri/ murid serta para prajurit dalam belajar ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu beladiri. Dengan semangat yang tinggi dari para santri/ murid dalam menyebarkan Agama Islam yaitu dengan cara dakwah. Dakwah keagamaan dengan cara memperkaya khasanah keislaman yang bersifat mistismisme melalui institusi keagamaan. Di sinilah pondok pesantren berperan yang

90

merupakan wahana yang digunakan untuk berdakwah, karena efektif dan dapat diterima oleh semua masyarakat, hal itu bertujuan sebagai instrument islamisasi (Masroer Ch.Jb, 2004: 41). Masjid/ langgar merupakan pusat reprentasi dalam wujud penghambaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, umat Islam yang berada di Kadipaten Selomanik yang dilakukan oleh Ki Ageng Selomanik (Kertawasesa II). Dimasjid/ langgar lah Kiai Ngalwi dan Ki Ageng Selomanik dalam memusatkan seluruh perjuangan, dakwah, pembinaan dan kemasyarakatan dalam rangka menyumbangkan sistem yang selalu menindas seperti pemerintahan Patih Danurejo yang selalu dibantu oleh pemerintah kolonial. Para kiai/ ulama menegakkan sistem Islam sebagai salah satu cara dakwah untuk menyebarkan Agama Islam (Abdullah, 2006: 207). Dalam keagungan Agama Islam yaitu terpancar dalam masjid/ langgar yang dijadikan pusat pembinaan. Masjid/ langgar diyakini atau dianggap sebagai tempat yang suci atau sakral yaitu tempat untuk melakukan ibadah bagi orang Islam. Sholat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Selomanik maupun para santri/ ulama berpusat di masjid/ langgar, serta Pondok Pesantren Selomanik. Selain sebagai pusat kegiatan keagamaan, masjid/ langgar juga digunakan untuk mengadakan pertemuan para kiai/ ulama untuk membahas mengenai tindakan-tindakan apa saja yang akan dilakukan dalam mempertahan diri dari serangan musuh. Masjid/ langgar merupakan tempat yang suci, rumah Allah SWT (Baitullah) yang harus dihormati dan dijaga kesuciannya.

91

Masjid memberikan solusi dalam berpartisipasi. Masjid/ langgar dikelola untuk masa depan. Masjid/ langgar bukan bermaksud ikut campur tangan dalam sebuah pemikiran konstruktif yang berangkat dari gagasan positif dari umat Islam yang membawa wacana baru, yang secara tulus dalam memberi andil dalam usaha untuk mengembalikan makna dan fungsi (Abullah, 2006: 207-209). Pada masa Nabi SAW, masjid berfungsi sebagai tempat salat (ibadah mahdhoh), juga sekaligus sebagai tempat bermusyawarah, berdiskusi, mengatur strategi perang, dan melayani umat dengan memberikan fasilitas untuk melayani ahlushufa untuk memperdalam Islam di masjid/ langgar. Masjid/ langgar merupakan umat Islam yang memberikan penganyoman bagi seluruh lapisan masyarakat muslim, tanpa membedakan status, golongan, dan organisasi. Masjid berfungsi mempersatukan umat Islam dari segala perselisihan dan perpecahan umat. Di masjid/ langgar lah semua aspirasi dan ambisi pribadi atau golongan yang bertujuan untuk beraktivitas kejalan Allah SWT. Secara garis besar masjid/ langgar mampu membina jamaah khususnya Agama Islam. Oleh karena itu, masjid/ langgar mempunyai fungsi yang optimal, dan di menej

dengan

baik,

serta

mengikuti

perubahan

(modern),

yang

mengedepankan keterbukaan, musyawarah, pembaharuan dan rasa keadilan bagi jamaah, santri/ murid, kiai/ ulama, dan masyarakat umum serta mampu menampung aspirasi umat Islam di pedesaan (Abdullah, 2006: 212-213).

92

Fungsi dan cara memakmurkan masjid yang perlu dijaga oleh umat Islam di seluruh Indonesia maupun di dunia. Melalui contoh, kajian, diskusi, dan pembahasan-pembahasan intensif dari konsep dan rumusan itu perlu direalisir. Masjid/ langgar berfungsi, sebagai berikut: Pusat kegiatan keagamaan dan ibadah khusus bagi umat Islam, Tempat pertemuan umat Islam, Pusat dakwah dan pendidikan, Pusat kegiatan kemasyarakatan, Tempat mencari ketenangan, Tempat istirahat bagi musafir, Pusat kajian ( keilmuan) dan pengembangan umat Islam (Gasalba, 1975: 15). 6. Makam Ki Ageng Selomanik beserta keluarga dan pengikutnya dimakamkan di Desa Selomanik, tepatnya di Pondok Pesantren Selomanik yang merupakan pusat pemerintahannya. Makam berada di depan serambi Langgar/ Masjid (sekarang). Bagian serambi makam sampai sekarang tetap dijadikan sebagai tempat sholat atau beribadah, khususnya bagi mereka yang sedang berziarah ke makam Ki Ageng Selomanik. Selain itu serambi tersebut dijadikan tempat pertemuan bagi keluarga Ki Ageng Selomanik maupun dari Kraton Yogyakarta. Keluarga besar Kiai Ageng Selomanik merupakan para pejabat pemerintah yang duduk di kursi- kursi penting di Indonesia yaitu yang menjalankan roda pemerintahan. Banyaknya pejabat pemerintah yang masih mempunyai ikatan keluarga dengan Ki Ageng Selomanik. Pertemuan keluarga besar Ki Ageng Selomanik biasanya dilaksanakan bertepatan dengan

93

penangggalan Jawa yaitu di bulan mulud. Pertemuan keluarga besar Ki Ageng Selomanik biasa dilaksanakan setiap malam Jum’at Kliwon. Makam Ki Ageng Selomanik mengalami pemugaran sudah beberapa kali, yaitu: Pemugaran dilakukan pada tanggal 3 April 1975, dilaksanakan bertepatan dengan Hari Jadi Kota Wonosobo tanggal 24 Juli 1975. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Bupati Wonosobo (Pagi). Kemudian dilakukan kembali pemugaran yaitu pada tanggal 24 Juli 2005. Pemugaran yang ketiga rencananya akan dilaksanakan tahun 2007, tetapi masih terhalangi oleh dana. Dana dalam pemugaran dibiayai oleh keluarga besar Ki Ageng Selomanik dan dari keraton Yogyakarta. Dalam rencananya makam Ki Ageng Selomanik akan dibuat seperti makam Imogiri, Yogyakarta. Dengan makam Ki Ageng Selomanik akan ditinggikan, jadi bagi siapa saja yang akan masuk ke makam tersebut menggunakan adat kraton, Yogyakarta (berjalan dengan mengendapendap). Tetapi untuk bagian depan makam seperti hiasan, ukiran di pintu dan serambi akan tetap di pertahankan keasliannya. Makam Ki Ageng Selomanik merupakan makam tertua di Jawa Tengah yaitu pada masa kerajaan Majapahit masa pemerintahan Prabu Brawidjaya V (Wawancara Khaerudin tanggal 13 Februari 2007).

BAB IV KADIPATEN SELOMANIK SEBAGAI BASIS KEGIATAN POLITIK KEAGAMAAN PADA MASA KOLONIAL (1825 – 1830)

Perubahan yang terjadi di Yogyakarta dan Surakarta terjadi sejak zaman kolonial Belanda hingga sampai sekarang masih mengalami perubahan-perubahan yang bersifat fundamental. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dari waktu membawa dampak serius yang meliputi hampir semua aspek atau bidang kehidupan masyarakat. Seperti yang terjadi dilingkungan kerajaan yaitu dengan peralihan kekuasaan pemerintahan kolonial diganti kekuasaan Jepang dan dilanjutkan dengan pemerintahan nasional. Kedudukan golongan Belanda sebagai opper class diganti dengan golongan golongan militer Jepang sebagai ruling class dan jatuh karena revolusi nasional. Pada zaman kolonial di Indonesia golongan kaum politik nasional ditempatkan sebagai opponent pangreh praja yang mendapatkan kekuasaan dari pemerintah dengan kedudukan diatas pangreh praja. Sistem sosial berorientasi pada kewibawaan generasi dewasa dan tua mampu berubah dengan cepat menjadi sistem sosial yang mengikuti arah perkembangan. Perubahan yang terjadi pada pusat pemerintahan ternyata mampu mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat DIY dan sekitarnya bahkan sampai luar wilayah kekuasaannya. Masyarakat Yogyakarta dibagi menjadi dua golongan yaitu pertama; masyarakat asli Yogyakarta mempunyai ciri-ciri yaitu sikap dan tradisi yang masih kental, kedua; masyarakat pendatang yaitu mempunyai ciri-ciri mempunyai semangat revolusi

94

95

yang tinggi, sehingga terjadi pembauran diantara kedua golongan tadi. Proses perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan negara sebagian besar sebagai intended change atau perubahan yang disengaja, tetapi pada zaman pendudukan kolonial di Indonesia perubahannya tidak disengaja, yaitu terjadinya Perang Jawa (Carey, 2004: 1). Kehidupan masyarakat di dalam keraton berubah menjadi hidup di pedesaan. Perubahan sosial yang terjadi pada kehidupan masyarakat yaitu bersifat unitended change atau perubahan yang terjadi karena tidak di sengaja, tiba-tiba atau tidak terduga terlebih dahulu (Soemardjan, 1986: vii). Setiap perubahan sosial pada dasarnya mengikuti proses integrasi yang disusul dengan disintegrasi dan diteruskan oleh reintegrasi. Itu semua merupakan masa transisi yang terjadi pada masyarakat di Jawa, DIY. Situasi sosial yang dianggap berubah dapat menimbulkan anomi yaitu suatu keadaan dalam sebuah bidang masyarakat dianggap tidak ada dalam suatu norma sosial pokok yang dapat dihayati, sedangkan situasi itu dapat menimbulkan dualisme dimana sebagian masarakat masih mengikuti norma sosial yang lama, sedangkan golongan lain dalam masyarakat sudah meninggalkan norma sosial yang lama itu dengan menggantikan dengan norma sosial yang baru (Soemardjan, 1986: viii), seperti yang sudah terjadi di Yogyakarta dan daerah Surakarta maupun daerah yang ada disekitarnya. Dengan masuknya orang-orang Asing (Eropa) ke lingkungan kraton menyebabkan perubahan diberbagai bidang seperti pola gaya hidup orang-orang kraton yang meniru gaya hidup orang Barat, hal itu banyak masyarakat yang

96

kurang senang dengan perubahan tersebut dan mendapat kecaman dari berbagai pihak, baik di kalangan keluarga kerajaan/ kraton maupun rakyat. Yang menjadi pendukung dalam gerakan anti penjajah serta menolak perubahan di lingkungan kerajaan adalah Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya. Pada masa penjajahan kolonial di Indonesia khususnya di Jawa telah mengalami perubahan di bidang politik, sosial budaya, ekonomi, agama, dan sebagainya, yang berkaitan dengan terjadinya pergantian pemerintahan. Pergantian pemerintah kolonial di Jawa. Hal itu terjadi pergantian ideologi dari pemerintah kolonial menjadi feodal. Perubahan yang terjadi pada masyarakat di Jawa sangat jelas dan nyata tetapi tidak direncanakan

terlebih dahulu

(unintended). Perang ini, terjadi karena kurang puas dengan pemerintahan yang selalu hidup gaya orang-orang Eropa/ Barat yang telah menguasai kerajaan Yogyakarta dan mempunyai pengaruh cukup kuat didalamnya. pemerintah kolonial pertama kali datang ke Indonesia ingin berdagang, kemudian mulai bisa menguasai daerah di pesisir Jawa hingga sampai di kerajaan dan mampu ikut andil didalamnya. Perang yang terjadi di Jawa biasa disebut dengan Perang Jawa (Sagimun, 1985: 25). Perang Diponegoro menurut orang Jawa disebut dengan Perang Jawa (18251830) merupakan suatu peristiwa yang menentukan sejarah pulau Jawa. Peristiwa tersebut memisahkan dua zaman, yaitu zaman ancient regime raja-raja Jawa dan zaman kolonialisme. Campur tangan pemerintah kolonial dibidang militer dalam serta urusan dalam kerajaan. Hanya Perang Jawa yang membawa pengaruh cukup

97

besar terhadap setiap kejadian di lingkungan keraton. Selama perang berlangsung, terjadi penindasan yang cukup berpengaruh terhadap kehidupan rakyat. Dengan situasi yang kurang nyaman di linkungan keraton maka terjadi pemberontakan dimana-mana. Pemberontakan tersebut dipelopori oleh Pangeran Diponegoro. Menurut historiografi kolonial, perang tersebut merupakan suksesi tahta Mataram yang disebabkan karena perang yang terjadi di dalam (intern) kerajaan-kerajaan sesuai pandangan pemerintah kolonial yang selalu ikut campur terhadap penguasa raja yang “sah” untuk memperkuat kedudukan (Sagimun, 1960: 17). Perang yang terjadi sejak tanggal 20 Juli 1825. Di kerajaan Ngayogyakarta, teradi perlawanan baik dari keluarga kerajaan maupun dari luar. Hal itu disebabkan karena adanya campur tangan pemerintah kolonial di dalam pemerintahan.

Terjadi

pemberontakan

dimana-mana,

yang

menentang

pemerintahan yang sah (kudeta). Hal itu disebabkan karena beberapa faktor sebagai berikut: A. Faktor Ekonomi Pemerintah kolonial datang ke Indonesia hanya ingin mencari keuntungan di bidang ekonomi tetapi pada kenyataannya justru ikut campur dalam dunia politik. Itu semua mempunyai tujuan yaitu untuk mencapai kepentingan pada bidang ekonomi yang secara langsung justru melibatkan diri dalam setiap pertikaian di kerajaan-kerajaan Jawa. Sebagai imbalannya diperoleh kekuasaan didaerah (teritorial) antara lain: adanya kekuasaan atas daerah Batavia dan sekitarnya, Priangan dan daerah Pantai Sebelah Timur Cirebon dan daerah di sepanjang Pesisir Pantai Utara Pulau Jawa. Dengan

98

mengambil alih kekuasaan didaerah-daerah itu yang didapat dari raja-raja Jawa, maka pemerintah kolonial mengadakan hubungan secara langsung dengan para bupati-bupati diseluruh Jawa (Burger, 1984: 135). Pada masa Amangkurat IV melakukan perjanjian dangan pemerintah kolonial. Isi perjanjian (1705), antara lain: Hasil perjanjian 1677 yang masih meragukan; Batas-batas Kerajaan Mataram dengan Daerah Priangan dilakukan dengan cara kasar yaitu ditandai dengan garis yang

mengikuti Sungai

Citandui dan Sungai Silasari; Daerah kekuasaan Pemerintah Kolonial sampai Semarang; Pemekasan dan Sumenep diserahkan Pemerintah Kolonial; Monopoli dan hak-hak istimewa disebar daerah Mataram diperluas; Mataram mewajibkan penyerahan hasil bumi kepada Pemerintah Kolonial (Soeratman, 2000: 22 dalam Skripsi Suryani, 1998: 57). Para bupati yang dibentuk pada masa Amangkurat I sebagai penyewapenyewa propinsi yaitu sebagai Minister. Pemerintah pusat mengeluarkan peraturan tentang penyerahan-penyerahan pajak dalam bentuk uang. Sistem mata uang yang berlaku pada dunia perekonomian yaitu mempunyai tujuan untuk menikmati hasil pendapatan daerah. Namun peraturan itu kurang berhasil, pemerintah justru mengadakan dan mengadaikan daerah-daerah tersebut kepada minister. Dalam jumlah tertentu, beberapa tahun kemudian mampu menduduki jabatan bupati secara utuh. Hal itu bertujuan agar keselamatan mereka dapat terjamin dan dijadikan imbangan terhadap pengaruh dari Kerajaan Mataram (Schrieke, 1974: 31).

99

Kondisi perekonomian semakin buruk sehingga kerajaan tidak memungkinkan untuk melunasi utang-utangnya kepada pemerintah kolonial. Bagi Mataram masalah utang merupakan beban yang sangat berat. Contoh: utang Mataram pada masa Pangeran Amangkurat IV (1718-1725). Utang tersebut sangat besar yaitu melebihi pendapatan kerajaan pada tiap tahunnya. Apabila, jika dikumpulkan dengan utang-utang sebelumnya pemerintahannya. Jumlah utang semakin besar pada masa pemerintahan Susuhunan Pakubuwono II. Pemerintah kolonial dalam perkembangannya mengalami kebangkrutan, akibatnya pada tanggal 31 Desember 1799 dibubarkan VOC sebagai berikut: adanya keuangan yang kosong (kas kosong) karena banyak mengeluarkan biaya untuk menghadapi perlawanan penjajah oleh rakyat Indonesia (biaya perang). Banyak terjadi kecurangan pada pihak pegawai VOC didalam pembukuan, kecurangan, korupsi serta adanya pegawai yang lemah dalam bekerja, terdapatnya sistem

monopoli dan sistem paksa yang membawa

kemerosotan moral kepada penguasa dan penderitaan penduduk. 1 Januari 1800 terjadi pergantian politik kemerosotan VOC ke Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (Moedjanto, 1987: 17). Sementara pihak pemerintah kolonial, tidak mau mengambil resiko apabila modal yang sudah ditanam di Mataram tidak aman dan tidak kembali. Oleh karena itu, pemerintah kolonial menagih dan mengamati dengan seksama dan cermat semua peristiwa yang terjadi dalam kerajaan Mataram yang dinilai membahayakan hubungan dengan Susuhunan.

100

Pemerintah Kertasura dipimpin oleh Patih Danurejo, tidak berbuat banyak kecuali mempertahankan kondisi yang ada agar tidak bertambah buruk. Lebih dari itu, Patih Danurejo juga gigih membela keutuhan wilayah kerajaan Mataram dari aksi sparatis yang dilakukan oleh Cakraningrat IV. Secara tidak langsung, sangat diharapkan oleh pemerintah kolonial agar lingkungan kerajaan terpecah (Kasdi, 2003: 52-53). Pakubuwono II naik tahta pada umur 16 tahun. Kerajaan sedang dikuasai oleh ibu dan Patih Danurejo. Pada masa itu sering disebut dengan Carrajaya sebagai pejabat tertinggi (Rickleft, 1994: 134). Awal pemerintahan menunjukkan awal yang baik, tetapi lingkungan istana menjadi pusat persekongkolan diantara orang-orang kuat yang menjadi kekayaan dan pengaruh sendiri-sendiri. Hal itu, melibatkan pemerintah kolonial daerah pada waktu itu, merupakan zaman militer bagi kekuasaan pada wangsa itu. Dengan adanya pemberontakan dan persekongkolan, ini menunjukkan kelemahan intern Kerajaan Mataram. Banyak kekacauan dimana-mana atas hasutan dari pemerintah kolonial. Hal itu, bertujuan untuk memunculkan kekacauan di lingkungan keraton (Graff, 1949: 11). Krisis yang terjadi didalam Keraton Kartasura, didaerah-daerah luar kerajaan didalam tubuh kolonial dan kota-kota Batavia pada umumnya (Ricklefs, 1995: 137-138). Rakyat sangat menghormati dan memuja raja serta para bangsawan. Rakyat mempunyai kewajiban untuk menyerahkan hasil bumi kepada raja. Di Jawa sebelum kedatangan pemerintah kolonial masih menganut sistem feodal. Dengan ciri-ciri khas dalam kehidupan ekonominya

101

yaitu pertanian rumah tangga yang hampir tidak mengenal mata uang (Burger, 1983: 14). Pada masa yang sama, di negeri Belanda sedang mengalami akibat buru dari perang untuk menghadapi Inggris dalam merebutkan penguasa-penguasa dibidang perdagangan. Selain itu negeri Belanda sendiri sedang ada dibawah pengaruh kekuasaan Kaisar Prancis (Napoleon) akibatnya kekuasaan Hindia Belanda menganut sistem liberal. Pengaruh faham liberal sebagai akibat dari Revolusi Prancis yang masuk ke negeri Belanda. Kaum liberal menganjurkan gagasan-gagasan baru terhadap pemerintahan Belanda untuk mengadakan perubahan dalam menjalankan praktek kolonialnya di Indonesia. Selain itu pemerintah di tanah jajahan, yang dulu mengunakan sistem pemerintahan tidak langsung kini berubah menjadi sistem pemerintahan langsung. Dan terjadi pergantian sistem paksa dalam pengumpulan produksi tanah jajahan dengan sistem pajak (Kartodirdjo dan Djoko Suryo, 1990: 42-43). Keadaan desa-desa di Jawa, mengalami kemunduran jika dibandingkan dengan keadaan desa pada masa sebelumnya. Hanya desa-desa yang berada didekat dengan wilayah kota, terutama yang dekat dengan pabrik-pabrik keadaan ekonomi desa relatif lebih baik. Lebih baik dalam artian sumber panghasilan rakyat desa tidak semata-mata dari tanah pertanian saja yang ada di desanya, tetapi disamping itu terdapat penghasilan yang lainnya. Pada masa kolonial di Jawa banyak membawa pengaruh yaitu dalam kehidupan agraris yaitu perubahan mengenai tanah dan tenaga kerja. Rakyat harus menyerahkan sebagian tanahnya diberikan kepada pemerintah guna

102

ditanami tanaman ekspor, dan sebagian diserahkan pada memerintah namun melebihi dengan ketentuan sistem ikatan di desa. Akibatnya terjadi perubahan serta terjadi pergeseran sistem kepemilikan dan penguasan tanah dari kepemilikan perseorangan menjadi tanah komunal desa. Pergeseran tahta milik perseorangan menjadi tanah komunal desa pada dasarnya berbeda-beda dan bermacam-macam, diantaranya ialah karena terjadi migrasi penduduk kedaerah lain untuk menghindari tugas berat dari pemerintah karena alasan keamanan dan peperangan (Perang Diponegoro 1825-1830) maupun pencabutan hak milik yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada mereka yang tidak dapat memenuhi kewajiban pemerintah (Kartodirdjo dan Djoko Suryo, 1991: 67). Kemunduran ekonomi desa, antara lain: Pertama; jumlah penduduk bertambah, penambahan jumlah penduduk cepat, sehingga penghasilan tidak seimbang. Khususnya dalam penghasilan dari mata pencaharian yaitu pertanian. Kurangnya penghasilan penduduk di bidang ekonomi disebabkan karena luas tanah pertanian tidak bertambah, sedangkan teknik pengolahannya tidak berubah. Kedua; sistem pemungutan pajak yang tinggi kepada rakyat, sehingga rakyat menjadi tertindas. Ketiga; nilai mata uang menurun, yang disebabkan karena salah satu keadaan ekonomi pada umumnya, penghasilan tidak bertambah sedangkan nilai mata uang menurun, maka penghasilan riil pun menurun. Kemunduran keadaan ekonomi di desa-desa, dipengaruhi oleh keadaan sosial desa pada umumnya, terutama terhadap hak atas tanah dan

103

pengarapannya. Khususnya tanah desa, terhadap peraturan pemerintah. Baik pemerintah desa dan lembaga-lembaga adat lainnya. Seperti kewajibankewajiban desa (diensten), gotong royong, perkumpulan-perkumpulan desa, dan sebagainya. Kemunduran keadaan ekonomi merupakan ikatan-ikatan tradisional menadi kendur, bahkan didalamnya sudah tidak berfungsi lagi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi desa, yang mengalami kemunduran. Pemerintah kolonial maupun pemerintah lokal mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu. Dengan pengunaan tanah desa ditetapkan dengan sistem yang berstruktur dari pemerintah desa yang pengaturannya sesuai dengan keadaan desa pada waktu itu. Dengan mendirikn lumbung desa dengan tujuan untuk mengatisipasi apabila keadaan desa sedang dilanda musim paceklik. Lumbung desa sangat membantu kondisi ekonomi desa. Beberapa pejabat pemerintah baik pejabat desa maupun dari petinggi kadipaten seperti bupati yang aktif melakukan usaha-usaha perbaikan dibidang ekonomi di desa-desa. Walaupun sudah menetapkan sistem pembuatan lumbung desa, tetapi pemerintah belum mendapat hasil yang maksimal. Bahwa desa-desa di Jawa pada waktu itu pada umumnya masih mempunyai tanah komunal yang sering disebut dengan tanah desa. Tanah desa mempunyai hak pertuanannya ada ditangan desa. Tanah desa ini tidak meliputi seluruh tanah yang terdapat dilingkungan desa, sebab ada sebagian yang sudah menjadi tanah dengan hak milik individu secara turun temurun (tanah yasan). Perbadingan tanah yasan antara desa yang satu dengan yang lain tidak sama.

104

Masalah-masalah hak tanah yang ada di daerah-daerah yang ada di desadesa Jawa masih mempunyai tanah yang cukup luas dan mempunyai sumber penghidupan bagi masyarakata pribumi. Tanah desa pada umumnya dipergunakan untuk: sebagai tanah usaha penduduk desa biasanya berupa tanah persawahan, dan irigasi; sebagi tanah jabatan atau pelungguh, yaitu gaji untuk kepala desa beserta pembantu-pembantunya; tanah untuk kepentingan umum, seperti tanah bengkok (Jawa). Istilah-istilah dibeberapa daerah mengenai tanah desa berbeda-beda, seperti di Cirebon tanah desa disebut dengan istilah tanah godangan, sedangkan di Jawa Timur disebut tanah pancen. Tanah godangan atau pancen ialah tanah desa yang disediakan untuk dikelola dan diusahakan oleh desa dan hasilnya milik desa, hal itu bertujuan untuk membayar pajak oleh penduduk pribumi desa tersebut. Dengan cara ini sangat membantu masyarakat desa yang tidak bisa membayar pajak dalam bentuk uang. Hak pertuanan atas hak tanah desa dijalankan oleh kepala desa dengan persetujuan pada rapat desa. Rapat desa yaitu merupakan rapat penduduk masyarakat pribumi desa. Di desa-desa baru hak pertuanan tanah biasanya ditangan desa-desa adat yang tergabung dengan desa baru. Hak pertuanan dijalankan oleh kepala desa adat yang statusnya berubah menjadi kepala dukuh. Hak yang berlaku pada saat sekarang sudah berbeda dengan hak pertuaanan pada zaman dulu. Hak tanah pada saat sekarang hanya tinggal berupa hak tanah desa yang dibagi oleh kepala penduduk pribumi untuk digarap oleh masyarat pada musim-musim tertentu.

105

Bahwa ekonomi desa yang mengalami kemunduran disebabkan semakin meningkatnya jumlah penduduk. Hal itu mempengaruhi pembagian tanah desa dengan sistem pengarapannya. Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat sedangkan tanah desa tidak bertambah, maka bagian tanah yang diterima oleh penduduk

pribumi makin kecil dan tidak dapat memberi

penghidupan yang layak. Bahkan dibeberapa daerah penggunaan tanah desa terpaksa digilirkan sehingga pada musim ada penduduk pribumi desa yang terpaksa tidak mendapatkan bagian tanah. Penduduk desa yang mendapat bagian tanah desa, baik secara tetap maupun musiman, sering kemindahkan haknya kepada orang lain karena tanah yang menjadi bagiannya terlalau sedikit sehingga tidak menguntungkan untuk digarap sendiri. Atau karena keadaan ekonomi mereka yang lemah, tidak mampu membiayai kebutuhan sendiri dan biaya pengarapan sehingga para petani memindahkan haknya kepada orang lain dengan dasar bagi hasil atau ijon. Keadaan ekonomi penduduk pribumi desa yang demikian itu membuka jalan bagi terjadinya kosentrasi-kosentrasi ini tidak disertai dengan pemilikan. Bagi orang-orang dari luar desa dan orang-orang asing juga terbuka jalan untuk mempergunakan tanah desa, sekalipun hanya musiman. Pemindahan hak atas tanah desa dari para penduduk pribumi desa, itu biasanya dilakukan atas dasar sewa menyewa tanah. Sewa tersebut dilakukan tahunan ataupun musiman. Penyewaan dilakukan bagi mereka yang mempunyai modal, baik berupa uang ataupun bagi tuan-tuan tanah di desa.

106

Sewa menyewa dilakukan baik penduduk pribumi desa itu sendiri atau orang yang berasal dari luar desa ataupun orang asing. Para penguasa melakukan sewa menyewa kepada para petani pribumi maupun penduduk asing seperti orang-orang Cina. Para penguasa memberikan harga yang tinggi. Seperti yang terjadi didaerah perusahaan milik pemerintah, diantaranya di daerah perusahaan tebu di Cirebon yang menerapkan sistem sewa menyewa tanah. Hal itu pun terjadi di lingkungan kerajaan di Yogyakarta maupun di Surakarta para penguasa baik pemerintah kolonial maupun penguasa bangsawan yang menerpakan sistem sewa menyewa tanah. Banyak mereka yang menerapkan harga yang tinggi kepada mereka yang menyewa. Bagi masyarakat pribumi pada umumnya meneruskan penanaman yang biasanya dikerjakan di tanah sewaan terutama penanaman padi atau palawijaya. Pengarapan tanah sewaan itu biasanya menggunakan tenaga yang berasal dari desa itu sendiri. Penghidupan yang sempit menjadikan desa semacam tempat cadangan tenaga kerja yang dapat dipergunakan dengan upah yang rendah. berhubung dengan itu daerah yang menyewa tanah banyak yang menggunakan tenaga upahan, karena ternyata lebih murah dari pada menggunakan cara bagi hasil atau ijon. Perusahaan-perusahaan perkebunan tembakau di daerah-daerah seluruh Jawa banyak yang menggunakan tenaga kerja upahan. Di bidang ekonomi yaitu adanya penyewaan tanah (sewa tanah) yang dilakukan oleh kaum bangsawan kepada rakyat serta orang-orang Eropa.

107

Tetapi justru orang-orang Eropa ingin menghapus sistem tersebut di dalam kerajaan. Hal itu sangat di kwatirkan oleh kaum bangsawan dari keraton baik dari keraton Yogyakarta maupun dari Surakarta. Para bangsawan pribumi yang yang menerapkan sistem sewa tanah menginginkan agar sistem tersebut tetap berjalan dilingkungan kerajaan maupun bagi masyarat. Hal itu sangat meresahkan masyarakat yang kurang mampu. Bagi tuan tanah yang memberlakukan sistem itu, mampu menghasilkan laba yang banyak dengan menancapkan harga tinggi. Mau tidak mau bagi rakyat kecil/ miskin mereka mau menyewa lahan dari para bangsawan maupun para tuan tanah pribumi. Dapat digambarkan seperti yang terjadi di lingkungan keraton maupun dari masyarakat bahwa pemerintah menerapkan sistem sewa tanah yang dilakukan oleh asisten residen Yogyakarta yang menyewakan tanah Bedoyo atas kebaikan Patih Danurejo yang berada di sebelah Selatan lereng gunung Merapi. Selain itu Patih Danurejo didalam menjalankan roda pemerintahannya selalu dibantu oleh pemerintah Kolonial. Dengan adanya campur tangan pemerintah Kolonial didalam pemerintahan kerajaan, membuat rakyat tidak menyukainya dan terjadi pemberontakan dimana-mana. Dengan adanya penyewaan tanah dikalangan bangsawan pribumi di keraton Yogyakarta dan Surakarta kepada orang asing yang ada di keraton menyebabkan rakyat terikat didalam lapangan ekonomi. Dimana rakyat tetap bekerja keras untuk mencukupi keluarganya (sendiri), juga untuk membayar upeti raja ataupun para pejabat pemerintah. Hal itu sangat memprihatinkan.

108

Ketika masa penduduk Kolonial di Jawa, khususnya orang-orang Eropa dilingkungan kerajaan, tetapi ironisnya justru Patih Danurejo tidak mau menghentikan terjadinya proses penyewaan tanah tersebut. Selain menghadapi masalah di atas rakyat juga mendapatkan beban lagi yaitu dengan berlakunya bea cukai dikalangan masyarakat kecil. Rakyat merasa tercekik lehernya dengan biaya cukai tersebut. Begitu banyak beban serta cukai bagi rakyat. Satu hal yang selalu dipertanyakan rakyat kepada pemerintah mengenai hak pemungutan bea cukai. Hal itu adalah suatu penindasan dan banyak menimbulkan perasaan yang kurang puas dari rakyat kepada pemerintah. Apalagi ketika pemerintah kolonial (Van Der Cappelan) mengeluarkan peraturan baru mengenai pemberhentian mengenai sewa tanah dan yang mengatur pemerintahan rakyat adalah pemerintah kolonial bukan dari pemerintah kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Paraturan mengenai penyewaan tanah kepada patrikelir, sedangkan tanah yang sudah disewa harus dikembalikan kembali kepada rakyat ataupun bangsawan dan para tuan tanah pribumi. Uang dari hasil sewa tanah yang digunakan oleh kaum bangsawan harus dikembalikan dan bagi yang meminjam untuk mengembalikannya. Para bangsawan sangat menderita dengan adanya sikap pemerintah kolonial yang memberlakukan sistem pemberhentian sewa tanah. Maka terjadi perlawan dari kaum bangsawan maupun rakyat yang kurang puas dengan pemerintahan dilingkungan kerajaan yang selalu mementingkan golongan.

109

Struktur pemerintahan desa banyak mengalami perubahan dalam lembaga-lembaga adat desa atau dukuh mulai luntur. Semua disebabkan karena faktor sosial dan ekonomi yang timbul di masyarakat desa itu sendiri maupun tindakan-tindakan pemerintah kolonial yang mempunyai tujuan untuk mengatasi keadaan ekonomi desa yang semakin mundur. Karena campurtangan pemerintah kolonial pemerintah desa bersifat berubah-ubah yang menjadi bagian dari istrasi pemerintahan kolonial, sekalipun pemerintah kepala dead an pembantu-pembantunya masih diangkat dan digaji menurut adat. Di desa-desa baru, campurtangan pemerintah kolonial itu sangat intensif, sehingga kepala desa dan pejabat lainnya sudah bersetatus sebagai negeri dari pada sebagai kepala rakyat. Campurtangan pemerintah kolonial dalam urusan-urusan pemerintahan desa pada umumnya dilakukan dibidang organisasi dan istrasi, seperti pembentukan dewan-dewan desa, baik secara pemilihan maupun ditunjuk oleh rakyat secara langsung oleh rakyat. Dewan-dewan tersebut mempunyai wewenang dalam urusan pembentukan buku-buku urusan desa, khususnya keuangan desa dan undang-undang mengenai pajak, serta pengaturan pengumpulan dan penggunaan dana dan penghasilan desa, registrasi-registrasi penduduk, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Urusan tanah desa yang terjadi dilingkungan kerajaan maupun diluar kerajaan pada umumnya masih dibawah peraturan pemerintah kolonial yang dijalankan oleh pemerintah desa dan daerah. Dalam segala bidang pemerintah kolonial ikut campur didalamnya, dengan menetapkan peraturan yang

110

menekan rakyat, seperti memberi pajak dan beban yang tinggi kepada rakyat. Campurtangan ini berupa melarang , mengubah, bahan mempertahankan adat yang berlaku di daerah tersebut. Hukum adat diganti dan dihapus oleh pemerintah kolonial. Penduduk desa yang semakin padat dan perbedaan kedudukankedudukan sosial semakin menyebabkan kewibawaan pemerintah menurun. Kelompok status didesa masih berlaku, meskipun sudah mulai luntur karena tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya. Pada umumnya penduduk pribumi desa menurut adat dibagi menjadi empat

golongan. Pertama;

golongan pemilik tanah usaha (sawah) dan rumah beserta pekarangannya. Golongan ini merupakan golongan yang terkemuka dan disebut dengan berbagai macam istilah, seperti gogol, sikep, baku, kuli, atau kuli kenceng, pribumi. Kedua; golongan pemilik rumah beserta pekarangannya. Mereka ini antara lain disebut dengan istilah kuli setengah atau kuli kendo. Ketiga; golongan yang hanya mempunyai rumah yang didirikan di pekarangan orang lain dan dinamakan dengan istilah lindung atau indung. Keempat; golongan numpang, yaitu golongan dari mereka yang ikut bertempat tinggal dirumah seorang penduduk pribumi desa, misalnya seorang anak menantu yang turut bertempat tinggal karena tidak mempunyai rumah sendiri atau tidak berumah tangga sendiri. Kaum priyayi misalnya pegawai pangreh-praja, tidak termasuk kelompok status desa, sekalipun mereka bertempat tinggal di desa dan ditempatkan pada martabat yang tinggi. Orang-orang asing dan orang baru

111

yaitu pendatang dari desa lain, di sini dianggap sebagai orang luar desa mereka walaupun mempunyai rumah dan halaman atau pekarangan sendiri. B. Faktor Politik Dengan adanya konsep kekuasaan kerajaan Mataram Islam merupakan lingkaran yang bersifat konsentris, artinya mengelilingi sultan atau daerah kerajaan menjadi pusat. Lingkaran yang dekat merupakan lingkaran utama dalam kraton atau istana. Istana merupakan kediaman raja-raja beserta keluarganya dan sebagai pusat pemerintahan. Pemerintah pusat sebagai penghubung antara raja dengan rakyat ataupun pemerintah luar. Sedangkan ibukota disebut sebagai negara. Negara merupakan lingkaran kearah yang mengelilingi keraton. Semua bangsawan dan pegawai pemerintah berdiam dan menetap di keraton/ istana. Negara merupakan pusat pemerintahan luar yang berada dibawah pengawasan patih. Negara merupakan daerah yang semua tanahnya merupakan tanah lungguh atau tanah jabaran yang dipercayakan kepada bekel atau seorang wakil. Sebagian tanah mahkota (George D. Larson, 1990: 13 dalam Skripsi Suryani, 1998: 25). Sejak pemerintahan Sultan Agung yaitu kerajaan Mataram semakin mundur, lemah. Melalui Perundingan Giyanti (1755) Kerajaan Mataram pecah menjadi dua yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Sedangkan pada Perjanjian Salatiga (1757) kaduanya pecah lagi yaitu menjadi Mangkunegaran (1814) dan Pakualaman. Dibidang politik melibatkan banyak kalangan baik dari pejabat kerajaan maupun dari kalangan kiai/ ulama bahkan dari masyarat itu sendiri. Semua

112

yang ikut didalamnya mempunyai peranan masing-masing. Khususnya pada Perang Jawa yang terlibat di dalamnya adalah para pemuka agama seperti kiai/ ulama yang ikut di dalam menjalankan roda pemeritahan dengan membentuk strategi untuk menghadapi musuh apabila sewaktu-waktu datang menyerang. Para

pemuka

agama,

masyarakat

yang

ikut

perang

untuk

mempertahankan diri dari serangan musuh. Mereka tinggal dipedesaan dengan mendirikan pondok pesantren sebagai tempat basis kegitan politik keagamaan pada masa kolonial. Daerah pedalaman yang selalu dimanfaatkan oleh pemimpin untuk mendirikan daerah pertahanan, seperti Kadipaten Selomanik, sebagai basis kegiatan politik keagamaan pada masa kolonial (tahun 18251830). Daerah ini, merupakan daerah yang dijadikan daerah pertahanan dibawah pimpinan Pondok Pesanten Selomanik dan Ki Ageng Selomanik dalam membahas mengenai strategi maupun belajar ilmu keagamaan. Kadipaten Selomanik juga merupakan daerah yang dijadikan pertahanan baik di bidang agama, politik, ekonomi dan yang lainnya. Politik yang digunakan pada masa kolonial yaitu politik keagamaan, nasionalis, sosialis, yang sama-sama mempunyai tujuan untuk merebut kekuasaan politik dari pemerintah kolonial dan menjalankan pemerintahan sendiri. Rakyat tidak mempunyai pilihan lain kecuali menentang kebijakan pemerintah kolonial. C. Faktor Sosial Budaya Keterlibatan pemerintahan kolonial di kraton Yogyakarta dan Surakarta sebagai dari perubahan sosial budaya yaitu adanya persebaran Agama Kristen

113

pada masyarakat Jawa (awal abad 18-20). Semua itu merupakan visi dari penjajahan yang mampu memberikan gambaran mengenai perbenturan kolonial yang dipengaruhi oleh kekuasaan penjajah seperti Belanda, Prancis, Inggris, dan lain lain. Di bidang sosial daerah kerajaan dikuasai oleh kaum priyayi atau golongan ningrat. Di Jawa struktur feodal bertahan lebih lama dalam menempati kekuasaan pemerintah pusat dan tertinggi. Pembagian masyarakat dengan struktur tingkat feodal dan perbedaan antara golongan-golongan dalam masyarakat lebih besar. Bentuk hidup bangsawan lebih maju, lebih indah yang harus diakui oleh rakyat dan diterima sebagai sesuatu yang menentukan. Pola hidup kebangsawanan yang terdapat dan berkembang di kraton-kraton Jawa lebih meresap ke dalam lapisan masyarakat (Suryani, 1998: 36). Adanya pengaruh dari pemerintah kolonial yang sangat kuat, sehingga pada lapisan masyarakat terutama pada cara pergaulan, seperti yang diterapkan oleh pemerintah kolonial di dalam kerajaan Ngayogyakarta. Sejak kedatangan pemerintah atau orang-orang Eropa dan Inggris ke Indonsia khususnya di dalam kerajaan Ngayogyakarta menjadikan banyak kalangan yang menyayangkan tindakan tersebut. Hal itu tidak sesuai dengan norma yang ada di dalam lingkungan kerajaan maupun bagi rakyatnya. Yang pertama memperoleh pengaruh Barat yaitu lapisan atau golongan atas priyayi atau bangsawan, yang kemudian mampu

mempengaruhi

kehidupan pada masyarakat pedesaan. Pada zaman dahulu dalam melakukan perjanjian mengunakan perantara para pemimpin maupun rakyat kecil,

114

sekarang perjanjian mulai merambah sampai jual beli hasil bumi, kerja upahan dan sewa tanah dilakukan oleh penduduk sendiri. Masyarakat desa yang mengunakan sistem ekonominya rumah tangga sekarang sudah mengenal sistem mata uang. Pada masa tanam paksa rakyat akan menerima upah dari hasil kerja yang berupa uang. Hal itu merupakan pemindahan kebudayaan dari Barat ke Timur (Indonesia). Di lingkungan kerajaan sendiri setelah mengenal sistem mata uang kehidupannya berubah secara dratis dan mengantikan dengan sistem Barat yang cenderung hidup berfoya-foya dan mementingkan kesenangan (Burger, 1983: 27). Dengan pola hidup yang berfoya-foya dan mengantikan adat orang Timur/ orang Jawa dengan kehidupan yang serba mewah. Cara hidup yang berubah seperti cara berpakaian dengan meniru gaya pakaian orang Barat, minum-minuman keras dan tersedia dilingkungan kerajaan. Apabila ada rapat pertemuan antara keluarga maupun dengan pemerintah dari luar biasanya dilakukan pada siang hari, namun setelah kedatangan orang-orang Eropa/ pemerintah kolonial, datang dan menetap dikarajaan Rapat/ pertemuan dilakukan pada malam hari dengan diberi jamuan seperti minum-minuman keras yang melangar agama. Pola hidup orang-orang Barat yang mampu mempengaruhi orang Jawa (Solo, DIY) untuk menggali kembali mengenai jati diri orang-orang Jawa yang mengikuti mode Barat seperti cara berpakaian di luar jangkauan kekuasaan kolonial mampu berkembang hingga meluas sebagai artikulasi dari dunia yang berbeda (adat istiadat, bahasa, sastra, mata pencaharian, suku,

115

budaya, agama) yang mengulas pada kondisi masyarakat Jawa masa kolonial (Hadikusumo, 2003: 33). Pola tingkah laku yang kurang sopan, para pejabat kerajaan kurang baik kepada rakyat maupun pada prajurit serta bertindak semena-mena. Dengan sikap yang kurang sopan dan tidak mau tahu pada keadaan rakyat yang tertindas justru pemerintahan/ pejabat karajaan tidak ada tindakan yang semestinya. Hal itu mendapat reaksi dari pihak kerabat kerajaan, rakyat dan para pemuka agama yang berada dilingkungan kerajaan. Pengaruh Barat membawa perubahan pada unsur-unsur kebudayaan Timur atau terjadi perombakan unsur-unsur kebudayaan lama di Jawa seperti hilangnya perniagaan lautan dan pelayaran bagi orang Jawa yang melenyapkan hubungan dengan dunia internasional, sehingga terjadi atomisasi Jawa. Dengan paham feodal mengakibatkan atomisasi pergaulan hidup di desa-desa. Hubungan desa-desa dengan pemerintah mulai melemah berarti atomisasi penduduk desa kekuasaan semakin kuat dan Kekuasaan bupati menyusut (Burger, 1983: 103). Pada awal abad 19, strata atas masyarakat Indonesia lebih mendekati santunan peradaban Eropa Barat yaitu berkaitan dengan cara berfikir, peradaban yang sangat dipengaruhi oleh orang Barat, pendidikan dan pengenalan dengan kesusteraan Eropa. Beberapa elemen sosial budaya yang berasal dari orang Barat yang berkembang di Indonesia mendapat tempat yang layak dikalangan para bangsawan Indonesia, khususnya bagi generasi muda di daerah kerajaan dan sekitarnya (Wertheim, 1999: 161-162).

116

Dalam bidang keagamaan, penetrasi Barat di kepulauan ini mempunyai konsekuensi dengan jelas jauh lebih awal dibandingkan oleh penetrasi dalam bidang ekonomi dan struktur sosial. Bahwa dalam ekspansi Agama Islam di kepulauan Indonesia adalah akibat adanya orang Barat. Terutama kedatangan orang-orang portugis yang mendorong banyak raja-raja diseluruh nusantara agar menganut Agama Islam sebagai gerakan politik untuk melawan penetrasi Kristen yang sudah berkembang di nusantara seperti yang terjadi di Jawa khususnya di lingkungan kraton Yogyakarta maupun Surakarta (Schrieke, 1957 dalam Wertheim, 1999: 153-154). Pengaruh Agama Kristen dalam kehidupan sosial di lingkungan kerajaan maupun di luar kerajaan sangat tampak dalam masyarakat, sedangkan masyarakat atau pun pemerintah kolonial tidak memberikan tanah yang sesuai bagi aktivitas misionaris. Bagi orang-orang Eropa Agama Kristen sudah menyesuaikan diri dengan sepenuhya pada struktur sosial yang ada. Gereja Hindia yang ada di Indonesia mendukung stratifikasi menurut ras, sehingga telah menghapus upaya keras para misi Protestan untuk menang atas sebagian besar penduduk Indonesia. Kristen muncul sebagai agama ras yang mendominasi seluruh masyarakat, walaupun Agama Kristen digunakan untuk alat dalam mencapai persamaan dengan pemerintah kolonial Belanda. Bagi orang-orang Indonesia tidak hanya mempunyai skala prestis saja tetapi mampu menyejajarkan

kedudukannya

dengan

orang-orang

Belanda,

dalam

pemerintahan. Misi itu tidak mampu meletakkan tempat yang semestinya untuk berpijak. Ketika terjadi paksaan terhadap kekuasaan kolonial secara formal, orang-orang Indonesia tidak ingin mengorbankan semangat mereka dengan masuk Agama Kristen. Di Indonesia telah terjadi kristenisasi oleh

117

orang-orang pendatang, sedangkan di luar Jawa yang mendominasi dalam kekuasaan pemerintah adalah orang-orang muslim sebagai orang Indonesia (Wertheim, 1999: 160). Prestis yang diberikan oleh para pemimpin didalam pemerintahan yang dikuasai oleh kaum muslim yang mampu menarik perhatian masa untuk masuk Agama Islam. Cara ini merupakan strategi para pemimpin untuk melepaskan diri dari pemerintah kolonial di Indonesia. Dalam prakteknya, aktivitas para pemimpin terfokus pada daerah-daerah di pedalaman seperti yang terjadi di Jawa dan daerah yang lainnya (Yogyakarta, Surakarta). Sedangkan daerah pesisiran kurang diperhatikan oleh kaum muslim. Sehingga Kristenisasi berkembang di daerah pesisiran, karena dengan mudah para misionaris masuk untuk menyebarkan Agama Kristen kepada penduduk di daerah tersebut (Wertheim, 1999: 160). Dengan meniadakan misi misionaris di daerah pedalaman khususnya daerah kerajaan. Untuk itu banyak yang melakukan pemberontakan dengan kedok Agama Islam yang dipimpin oleh para kiai/ ulama. Gerakan yang dipelopori oleh para ulama/ kiai dalam Agama Islam merupakan simbol daya tahan terhadap sistem kasta kolonial, sebagaimana sebelumnya telah menjadi simbol bagi daya tahan sistem kasta Hindu. Gerakan yang dilakukan oleh para kiai/ ulama ini tidak hanya sebatas di kota saja melainkan hingga sampai daerah pedesaan diseluruh pelosok negeri, seperti yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro dan diikuti oleh rakyat serta pengikutnya (Wertheim, 1999: 160-161).

BAB V SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat diambil simpulan, yaitu: Desa merupakan suatu kesatuan hukum yang berada dalam suatu masyarakat, mempunyai kekuasaan dan mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi karena, merupakan kediaman masyarakat, terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat dengan tata cara hukum yang terpisah. Hal itu, ialah satu kesatuan desa. Desa di Indonesia mempunyai istilah yang berbeda-beda, seperti: pedukuhan, ampean, kampung, jantilan, empang dan tambak. Kadipaten Selomanik merupakan daerah yang dijadikan basis kegiatan politik keagamaan pada masa kolonial pada tahun 1825-1830 yang ditandai dengan Perang Jawa di Indonesia. Desa di Jawa sebagai pusat kegiatan politik, pemerintahan, penyebaran Agama Islam, serta daerah pertahanan dan keamanan pada masa kolonial di Indonesia. Pusat kegiatan dilakukan di desadesa seluruh Jawa. Di desa, terdapat berbagai kegiatan yang dipelopori oleh pemuka Agama Islam yaitu kiai. Kiai mempunyai peranan tinggi dalam masyarakat, yaitu sebagai peran elit. Peranan kiai dalam bidang, sosial, politik agama, ekonomi mampu memberikan sumbangan dalam perubahan yang terjadi di Jawa. Perang Jawa dipelopori oleh Pangeran Diponegoro (1825-1830). Perjungannya merupakan tonggak perjuangan rakyat yang melawan pemerintahan, dan perjuangan para ulama di Jawa. Perang terjadi, dan mencapai puncaknya pada tanggal 20 Juli 1825 yaitu sebagai awal dari perlawanan rakyat untuk melawan pemerintah kolonial. 118 111

119

Perjalanan dimulai oleh Ki Ageng Selomanik (Kertawasesa II) yang berhasil menyelamatkan diri dari ancaman musuh, hingga sampai di Desa Selomanik, Wonosobo. Kertawasesa II, keturunan dari kerajaan Mataram di Yogyakarta, merupakan pengikut Pangeran Diponegoro yang berhasil meloloskan diri dari serangan pemerintah kolonial dan Patih Danurejo. Kertawasesa II adalah orang yang setia terhadap tanah air dan bangsanya, serta tidak mau hidup dalam gengaman penjajah kolonial. Politik dan tindakan Patih Danurejo ditentang oleh Kertawasesa II, karena sikapnya yang memihak pemerintah kolonial. Hal itu, sangat membahayakan kerajaan Mataram. Patih Danurejo mengirim utusanya untuk menemui Kertawasesa II dirumahnya, bahwa Kerawasesa II untuk segera menemui Patih Danurejo di kepatihan dan segera menyerahkan diri kepada pemerintah kolonial, tetapi utusan itu ditolaknya. Marahlah utusan Patih Danurejo, akhirnya terjadi perang. Adanya peristiwa tersebut menyebabkan Kertawasesa II merasa tidak nyaman lagi tinggal di Keraton Yogyakarta dan memutuskan untuk meninggalkan kota tersebut, yang di ikuti oleh istri dan pengikutnya. Perjalanannya sampai di Desa Selomanik. Kertawasesa II menetap dan diangkat oleh rakyat untuk menjadi seseorang yang diberi wewenang dalam menjalankan roda pemerintahan. Desa Selomanik berkembang pesat dan ramai sebagai pusat Pemerintahan. Selain menjadi kepala pemerintah, Kertawasesa II, membantu di Pondok Pesantren Selomanik yang dipimpin oleh Kiai Ngalwi dari Tebuireng, Jawa Timur untuk menjadi guru yang memberikan ilmu pengetahuan, di bidang ilmu keagamaan kepada santri/muridnya. Para santri dilatih belajar ilmu keagamaan juga diajari ilmu beladiri. Ilmu beladiri yang diberikan kepada para santri/muridnya

120

bertujuan untuk menjaga dirinya sendiri dari serangan musuh juga diangkat menjadi prajurit pemerintah. Kertawasesa II diangkat menjadi kepala pemerintahan Wonosobo. Pusat kegiatan dilakukan di Pondok Pesantren Selomanik, kemudian mendirikan kadipaten yang berpusat di Selomanik. Kertawasesa II dalam menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh Ki Demang yang akhirnya diangkat sebagai penasehat, dan sebagai senopatinya diangkatlah Ki Butawereng. Kertawasesa II menyandang gelar Tumenggung. Kertawasesa II kemudian menganti nama menjadi Ki Ageng Selomanik yang disesuaikan dengan wilayah tempat tinggalnya yaitu di Desa Selomanik, Wonosobo. Ki Ageng Selomanik dalam menjalankan roda pemerintahanya dilakukan di pondok pesantren sebagai pusat kegiatan, baik masalah pemerintahan hingga sampai masalah politik, keagamaan, dan ekonomi yang sedang berkembang serta masalah keamanan dan pertahanan. Desa Selomanik sebagai pusat kegiatan politik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah maupun para pemuka agama untuk membahas tentang kegiatan politik keagamaan dan menyusun starategi perang dalam menghadapi musuh. Perkembangan desa sebagai basis kegiatan politik keagamaan membawa perubahan pada masyarakat Desa Selomanik. Perubahan yang terjadi bersifat fundamental. Perubahan tersebut membawa dampak diberbagai aspek kehidupan masyarakat di Jawa, seperti perkembangan di bidang politik yaitu adanya peranan kiai dalam masyarakat. Peran kiai sangat penting dalam semua kegiatan yang berada di Kadipaten Selomanik, yaitu berpusat di pondok pesantren. Kiai mempunyai kedudukan tinggi yaitu sebagai seorang pemimpin dalam bidang agama. Kiai dalam menjalankan tugasnya untuk membuat strategi dalam melawan penjajah kolonial. Sebuah organisasi dengan basis

121

komunitas santri, menyebabkan aktivitas yang terlibat dengan kegiatan politik. Kegiatan yang dilakukan oleh para kiai berkaitan dengan gerakan sosial. Kenyataannya gerakan sosial tidak bisa terlepas dari dinamika politik. Dengan adanya tradisi Islam sebagai reverensi sebuah gerakan Islam yang mempunyai kekuasaan yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Agama Islam sebagai alat legitimasi terhadap kekuasaan dan sebagai sarana perjuangan untuk menduduki struktur kekuasaan. Agama Islam sebagai sumber inspirasi kultural dalam kerangka paradigma dalam pemikiran politik. Semua kegiatan politik, agama, sosial budaya bahkan ekonomi dilakukan di desa-desa seluruh Jawa, tetapi yang paling menonjol yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh para pemimpin untuk melawan penjajah yang bercorak keagamaan Agama Islam berkembang pesat di Kadipaten Selomanik.

DAFTAR PUSTAKA 1. Buku: Abdullah, Muhammad. 2006. Dekonstruksi Sastra Pesantren (Filologi, Gender, Filsafat Dan Teologi Islam). Semarang: Fasindo. Adas, Michael. 1988. Ratu Adil “Tokoh Dan Gerakan Millenarian Menentang Kolonialisme Eropa”. Jakarta: Rajawali Press. Adeng, dkk. 1995. Peranan Desa Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan: Studi Kasus Keterlibatan Beberapa Desa Di Daerah Bandung Dan Sekitarnya Tahun 1945-1949. Jakarta: DEBDIKBUD Direktorat Jendral Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Antlov, Hans. 2001. Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Burger, D.H. 1962. Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia. Jakarta: Pustaka Jaya. Caray, Peter. 2007. Asal Usul Perang Jawa Pemerontakan Sepoy Dan Lukisan Raden Saleh. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta. Dellar, Noer.1982. Gerakan Modern Islam Di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES. Dhofier, Zamachsyari. 1982. Tradisi Pesantren Tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES. Djuliati, Suroyo. 2000. Eksploitasi Kolonial Abad XIX Kerja Wajib Di Karesidenan Kedu 1800-1900. Yogyakaerta: Yayasan Indonesia. Effendi, Bahtiar. 2002. Masyarakat Agama Dan Pluralisme Keagamaan” Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani Dan Etos Kewirausahaan”. Yogyakarta: Gilang Printika. Gazalba, Sindu. 1995. Pesantren Sebagai Wahana Komuniasi. Jakarta: PT. Rineke cipta. Gazalba, Sidi. 1975. Dalam Masjid Sebagai Temapt Ibadat Dan Kebudayaan Islam. Geertz, Clifford. 1964. The Religion Of Java. London.

122

123

-------------------. 1976. Involusi Pertanian Proses Perubahan Ekologi Di Indonesia. Jakarta: Bhratara. -------------------. 1989. Abangan Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa. Jakarta: Pustaka Jawa. -------------------. 2004. Agama Priyayi: Makna Agama Di Tangan Elite Penguasa. Yogyakarta:Gottschalk, Louis. 1985. Mengerti Sejarah. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Graff. 1949. De, Geschiedenis Van Indonesie ‘S Gravenhage. Bandung: N. V. Uitgeverij W. Van Hoeve. Hadikusumo, Hartono. 2003. Jawa. Yogyakarta: Mata Bangsa Hayati, Chusnul. 2000. Peristiwa Cimareme Tahun 1919 Perlawanan H Hasan Terhadap Peraturan Pembelian Padi. Semarang: Mimbar dan Yayasan Adika. Horikoshi, Hiroko. 1987. Kiai Dan Perubahan Sosial Terjemahan Umar Gasalam. Jakarta: P3M. Kartodirdjo, Sartono. 1981. Elite Dalam Perspektif Sejarah. Jakarta: LP3ES Anggota IKAPI. Kartohadi, Hadikoesoemo. 1964. Desa. Bandung: Sumur. Kasdi, Ammudin. 2003. Perlawanan Penguasa Madura Atas Hegemoni Jawa. Yogyakarta: Jendela. Khoerudin. 2005. Politik Kiai Polemik Keterlibatan Kiai Dalam Politik Praktis. Jakarta: Salemba. Koentjaraningrat. 1984. Kebudayaan Jawa (Seri Etnografi Indonesia No. 2). Jakarta: Balai Pustaka. Koentjaraningrat. 1994. Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka. Kostof, Spiro. 1991. The City Assembled. London: Thames and Hutson. Leiriza. 1981. Sejarah Masyarakat Indonesia. Jakarta: Bagian Penerbit FIS UI.

124

Maliki, Zainudin. 2000. Agama Rakyat Agama Penguasa: Konstruksi Tentang Realita Agama Dan Demokratisasi. Yogyakarta: Yayasan Galang. Maliki, Zainudin. 2004. Agama Priyayi ”Makna Agama Ditangan Elite Penguasa”. Yogyakarta: Yayasan Galang. Mangunsarkoro. 1951. Kebudayaan Rakyat. Jogja: Usaha Penerbitan Indonesia NU. Mark, R. Woodward. 1999. Islam Jawa: Kesalehan Normative Versus Kebatinan. Yogyakarta: JKIS. Masroer. 2004. The History Of Java Sejarah Perjumpaan Agama-Agama Di Jawa. Jogyakarta: Ar-Ruzz. Mawati, Djonet P. 1991. SNI Jilid IV. Jakarta: Depdikbud. Miftahuzzaman. 2000. Solusi Krisis Islam Politik Atau Jamaah Islam. Solo: CV. Aneka. Mas’ud, Abdurrahman. 2004. Antropologi Studi Agama Dan Pendidikan. Semarang: Aneka Ilmu. Moedjanto. 1987. Konsep Kekuasaan Jawa (Penerapan Oleh Raja-Raja Mataram). Yogyakarta: Penerbit Kanisius Anggota IKAPI Moertono, Soemarsaid. 1985. Negara Dan Usaha-Bina Negara Di Jawa Pada Masa Lampau (Studi Tentang Masa Mataram II Abad XVI-XIX). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Moleong, J. Lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Muhadjir, Noeng. 1998. Metode penelitian kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin. Muhtarom, Zaini. 2002. Islam Di Jawa: Dalam Perspektif Santri Dan Abangan. Jakarta: Salemba Diniyah. Muzadi, Muchit Abdul. 2006. NU Dalam Perspektif Sejarah Dan Ajaran (Refleksi 65 Th Ikut NU). Surabaya: Khalista. Nata, Abuddin dan Azyumadi Azra. 2001. Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia. Notosusanto, Nugroho. 1975. SNI V. Jakarta: Depdikbud.

125

Nurdiyanto, dkk. 2004. Kerusuhan Di Pekalongan, JATENG. Yogyakarta: Deputi Bidang Pelestarian Dan Pengembangan Kebudayaan Balai Kajian Sejarah DIY. Penadi, Radix. 1993. Menemukan Kembali Jatidiri Bagelen. Purworejo: Lembaga Studi Dan Pengembangan Sosial Budaya. Poewokoesoemo, Soedarisman. 1985. Kadipaten Pakualaman. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Purwadi. 2005. Sejarah Perjuangan Pangeran Diponegoro. Yogyakarta: Tunas Harapan. Rahardjo, Supratikno. 2005. Religi Dalam Dinamika Masyarakat. Banten: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia. Ranneft, Meyer. 1974. Laporan-Laporan Desa (Desa-Rapporten). Jakarta: ARNAS RI. Ricklefs, M. C. 1995. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Pess. ------------------. 1974. Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi 1749-1792, A History Of The Division Of Java. London: Oxford University Press. Ridwan. 2004. Paradigma Politik NU Relasi Sunni-NU Dalam Pemikiran Politik. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press. Sagimun. 1965. Pahlawan Diponegoro Berjuang. Jakarta: Gunung Agung. ----------. 1960. Pahlawan Diponegoro Berjuang (Bara Api Kemerdekaan Nan Tak Kunjung Padam). Yogyakarta: Tjabang Bagian Bahasa/Urusan Adat-Istiadat Dan Tjeritera Rakyat Djawatan Kebudayaan D.P.P. dan K. Sajogyo. 1982. Ekologi Pedesaan Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: CV. Rajawali. Simuh. 2003. Islam Dan Pergumulan Budaya Jawa. Bandung: TEKAJU. -------. 1995. Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam Ke Mistis Jawa. Yogjakarta: Benteng Budaya. -------. 1988. Mistis Islam Kejawen Raden Ngabehi Ranggawarsita: Suatu Studi Terhadap Serat Wirid Hidayat Jati. Jakarta: UI Press. Schricke, B.J.O. 1974. Penguasa-Penguasa Bumi Putra. Jakarta: Bhratara

126

Soemardjan, Selo. 1986. Perubahan Sosial Di Yogyakarta. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Suhartono. 1989. Apanage Dan Bekel Perubahan Sosial Di Pedesaan Surakarta ( 1830-1920). Yogyakarta: Disertasi UGM. Suseno, Frans Magnis. 2001. Etika Jawa Sebuah Kajian Analisis Filsafati Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Ummatin, Khoiro. 2002. Perilaku politik kiai. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Wertheim, 1999. Masyarakat Indonesia Dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana. Zuhri, syaifudin, KH. 1981. Sejarah Kebangkitan Islam Di Indonesia. Bandung: PT. Almaarif.

2. Skripsi: Suryani.1998. Pengaruh Sistem Pemerintahan Kolonial Terhadap Penguasa Pribumi Di Jawa 1800-1870. Semarang: IKIP Semarang.

3. Majalah, Surat Kabar, Televisi: Penyebar Semangat tanggal 3 Maret 2007. Sejarah Wonosobo, oleh Siswo Utomo. Sejarah Rakyat Jawa Tengah ”Ki Ageng Selomanik”. 1983. Silsilah Keluarga Ki Ageng Selomanik Suara Merdeka, Senin 24 Juli 2006. TVRI. 2007. Zazirah, Senin tanggal 5 Februari 2007

4. Internet: http:/Dwiiiiii. 2007. Pos Metro Balikpapan online Tokoh-tokoh. 3/4/2007.

127

http:/Dwiiiiii. 2007. Suara Merdeka Kedu& DIY. 3/4/2007. http:/id.wikipedia.org/wiki/Kadipaten, 2007. http:/id.wikipedia.org/wiki/Kadipaten Paku Alaman, 2007.

5. Wawancara: Khaerudin tanggal 24 Mei 2005 ------------ tanggal 13 April 2005 ------------ tanggal 7 November 2005 ------------ tanggal 13 Februari 2007 ------------ tanggal 14 Februari 2007 Sastro Diwirdjo tanggal 2 April 2007 Drs. Suroyo tanggal 13 Februari 2007 Ibu. Pramono (istri alm. Pramono) tanggal 5 Maret 2007 Drs. Sutoto tanggal 1 Juli 2007 H. Haryono tanggal 19 Maret 2007 H. Moeh. Supangat tanggal 19 Maret 2007 Yuwono tanggal 14 Februari 2007