Ciri Negara Demokrasi 684k10

ciri negara demokrasi - Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik - Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat - Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman sebagai alat penegakan hukum - Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. - Adanya kebebasan pers - Adanya pemilu - Adanya pengakuan terhadap keragaman lapisan masyarakat

DEMOKRASI DI LINGKUNGAN KELUARGA 1. Berlaku adil terhadap semua anggota keluarga tanpa pilih kasih 2. Memberikan kesempatan pada anggota keluarga untuk memberikan saran, kritik demi kesejahteraan keluarga 3. Mengerjakan tugas rumah sesuai dengan perannya dalam keluarga 4. Saling menghormati dan menyayangi 5. Menempatkan Ayah sebagai kepala keluarga 6. Melakukan rapat keluarga jika diperlukan 7. Memahami tugas & kewajiban masing-masing 8. Menempatkan anggota keluarga sesuai dengan kedudukannya 9. Mengatasi dan memecahkan masalah dengan jalan musyawarah mufakat. 10. Saling menghargai perbedaan pendapat masing-masing anggota keluarga. 11. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. DEMOKRASI DI LINGKUNGAN SEKOLAH 1. Pemilihan organisasi sekolah dan kelas dengan musyawarah 2. Pembagian tugas piket yang merata 3. Interaksi dan komunikasi yang lancar antara guru, siswa, dan orang di lingkungan sekolah 4. Pelaksanaan upacara dengan bergantian 5. Menghadiri acara yang diadakan sekolah 6. Ikut berpartispasi dalam OSIS 7. Ikut serta dalam kegiatan politik di sekolah seperti pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, maupun kegiatan yang lain yang relevan. 8. Memberikan usul, saran, dan pesan kepada pihak sekolah 9. Menulis artikel, pendapat, opini di majalah dinding. 10. Hadir disekolah tepat waktu 11. Membayar SPP atau iuran wajib skolah 12. Saling menghargai pendapat orang lain. ncaman terhadap keutuhan wilayah NKRI dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri:



Ancaman dari Dalam Negeri Bentuk-bentuk ancaman dari dalam negeri adalah:

1.

Adanya wilayah yang ingin membebaskan diri dari NKRI. Contohnya Timor Timur berhasil melepaskan diri dan mendirikan negara baru, yaitu Timor Leste

2. Korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara 3. Pertikaian antarsuku atau kelompok adat dalam masyarakat 4. Memudarnya sikap nasionalisme, patriotisme pada generasi muda, dsb. 

Ancaman Luar Negeri 1.

Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara

2. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain 3. Sbotase dari pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan objek vital nasional 4. Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer 5.

Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri

6. Ancaman keamanan di laut dan udara yurisdiksi nasional Indonesia yang dilakukan pihak-pihak tertentu: 7.

ungsi Hukum - Di mana ada masyarakat di sana ada hukum (ubi societas ibi ius). Hukum ada pada setiap masyarakat, kapan pun, di manapun, dan bagaimanapun keadaan masyarakat tersebut. Artinya eksistensi hukum bersifat sangat universal, terlepas dari keadaan hukum itu sendiri sangat dipengaruhi oleh corak dan warna masyarakatnya (hukum juga memiliki sifat khas, tergantung dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam sebuah komunitas).

8.

Dalam sejarah pemikiran ilmu hukum, terdapat dua paham mengenai fungsi dan peran hukum dalam masyarakat:

9.

Pertama, mengatakan bahwa fungsi hukum adalah mengikuti dan mengabsahkan (justifikasi) perubahanperubahan yang terjadi dalam masyarakat, artinya hukum sebagai sarana pengendali sosial. Maka yang tampak, hukum bertugas mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada. Paham ini dipelopori ahli hukum mazhab sejarah dan kebudayaan dari Jerman yang diintrodusir oleh Friedrich Carl von Savigny (1799-1861).

10. Kedua, menyatakan hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Paham ini dipelopori oleh ahli hukum dari Inggris, Jeremy Bentham (1748-1852), untuk kemudian dipopulerkan oleh Juris Amerika dengan konsepsi “hukum (harus juga) berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan masyarakat” (law as a tool of social engineering). 11. Tujuan Hukum 12. Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendali dan perubahan sosial, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi. Dalam beberapa literatur Ilmu Hukum para sarjana hukum telah merumuskan tujuan hukum dari berbagai sudut pandang, dan paling tidak ada 3 teori:

Hukum itu meliputi beberapa unsur yaitu 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat 2. Peraturan itu diadakan oleh badan badan resmi yang wajib 3. Peraturan itu bersifat memaksa 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas Dimensi idealis Yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis dan rasional yaitu hakikat nilainilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila : Ketuanan, kemanusiaa, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Maka dimensi idealisme yang terkandung dalam ideologi Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta mampu menggugah motivasi yug dicita-citakan (Kunto Wibisono, 1989). Dimensi normatif Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem normatif, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang memilki kedudukan tinggi yang di dalamnya memuat Pancasila dalam alinea IV. Berkedudukan sebagai ’staat fundamental norm’ (pokok kaidah negara yang fundamental). Dalam pengertian ini ideologi Pancsiula agar mampu dijabarkan kedalam langkah operasional perlu memiliki norma yang jelas. Dimensi realitas Suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal serta normatif maka Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kaitannya bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara Bentuk bentuk mengumamkan pendapat