Buku Panduan Program Promoter Kapolri 6r4h57

DAFTAR ISI

Hal BAB I

PENDAHULUAN ...............................................................................................................

1

BAB II

PENJABARAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS KAPOLRI PADA SATKER TINGKAT MABES POLRI ..................................................................................

11

Program 1 …………………………………………………………………………………………

11

Program 2 …………………………………………………………………………………………

19

Program 3 …………………………………………………………………………………………

25

Program 4 …………………………………………………………………………………………

34

Program 5 …………………………………………………………………………………………

40

Program 6 …………………………………………………………………………………………

50

Program 7 ……………………………………………………………………………………….

58

Program 8 …………………………………………………………..……………………………..

70

Program 9 …………………………………………………………..……………………………..

86

Program 10 …………………………………………………………….………………………….

104

Program 11 ………………………………………………………………………………………..

110

BAB III

PENJABARAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS KAPOLRI PADA 122 TINGKAT POLDA DAN POLRES……………………………………………………………. Program 1 …………………………………………………………………………………………

122

Program 2 …………………………………………………………………………………………

126

Program 3 …………………………………………………………………………………………

128

Program 4 …………………………………………………………………………………………

133

Program 5 …………………………………………………………………………………………

136

Program 6 …………………………………………………………………………………………

141

Program 7 ……………………………………………………………………………………….

144

Program 8 …………………………………………………………..……………………………..

151

Program 9 …………………………………………………………..……………………………..

160

Program 10 …………………………………………………………….………………………….

169

Program 11 ………………………………………………………………………………………..

171

BAB IV

PEDOMAN PENJABARAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS………….

177

BAB V

PENUTUP …………………………………………………………………………………………

185

i

BAB I PENDAHULUAN

N

askah “Penjabaran Program Optimalisasi Aksi menuju Polri yang semakin Profesional, Modern dan Terpercaya guna Mendukung Terciptanya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong”,

merupakan Naskah lanjutan dari program kerja Kapolri yang telah disampaikan sebelumnya pada saat Fit and Proper Test di hadapan Komisi III DPR RI dan pada saat Commander Wish kepada seluruh jajaran pimpinan Satker dan Satwil di lingkungan Polri. Naskah ini berisikan jabaran program kerja yang lebih rinci, dengan mengikuti kaidah penulisan penjabaran program kerja menurut konsep balanced scorecard, yaitu penjabaran program kerja menjadi rencana aksi. Naskah ini juga memuat sasaran, indikator keberhasilan, target, penanggung jawab, serta waktu pencapaian pada Satker tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres yang disusun pada setiap program kerja. Dengan demikian, Naskah tindak lanjut Optimalisasi Aksi Program Prioritas Kapolri pada Satker tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres diharapkan dapat memudahkan pimpinan Polri untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan kinerja (performance progress) untuk setiap program kerja, dan pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya. Dalam teori organisasi, dikenal 2 (dua) Naskah utama yang digunakan sebagai acuan masa depan organisasi serta langkah-langkah untuk mencapai keberhasilannya. Kedua Naskah tersebut adalah: -

Dokumen rencana stratejik, berisikan arah yang hendak dicapai organisasi di masa depan menyangkut visi, misi, kebijakan, strategi serta langkah-langkahnya atau program kerja secara umum atau makro. Naskah ini seringkali disebut sebagai dokumen acuan strategik.

-

Dokumen rencana operasional, merupakan penjabaran lebih lanjut dan lebih rinci dari dokumen rencana strategik. Naskah ini berisikan langkah-langkah detail dari setiap program kerja, lengkap dengan sasaran, indikator keberhasilan serta target dan penanggung jawabnya. Sebagai pelengkap, Naskah ini mengelompokkan program kerja berdasarkan penanggung

jawab, yang disajikan sebagai lampiran di bagian akhir. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pimpinan Polri dalam mengambil kebijakan, membagi atau mendistribusikan beban kerja pada setiap unit kerja dan mengetahui penanggungjawabnya.

Panduan Penjabaran dan Implementasi Optimalisasi Aksi Program Prioritas Kapolri

1

Dalam perkembangannya, pembangunan Polri berjalan sejajar dengan pembangunan nasional, yang dititikberatkan pada pembangunan instrumental, struktural dan kultural. Harus diakui bahwa pembangunan ketiga aspek tersebut sudah berjalan namun belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat ditengah tantangan tugas Polri yang semakin kompleks, terutama pembangunan pada aspek kultural. Tugas pokok, fungsi dan peran Polri dituntut untuk dapat mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Untuk mewujudkan Polri yang profesional, modern dan terpercaya diperlukan penjabaran optimalisasi aksi program prioritas Kapolri. Pergantian pimpinan Polri merupakan proses konstitusional sebagaimana amanat UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang pergantian Kapolri. Pergantian pimpinan Polri ini adalah suatu keniscayaan, yang pada hakekatnya perlu dipahami sebagai suatu proses regenerasi dan muaranya pada kepentingan serta kemaslahatan rakyat dengan tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Estafet kepemimpinan Polri akan terus berjalan untuk melanjuntukan kesinambungan program Polri sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dalam Grand Strategy Polri, mulai tahap I “Trust Building”, tahap II “Partnership Building”, hingga saat ini tahap III “Strive for Excellence”. Paling tidak dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhir terdapat 4 (empat) Kapolri yang telah memimpin dan mencanangkan program untuk meningkatkan kinerja Polri, mulai dari: •

Jenderal Pol Drs. Bambang Hendarso Danuri, S.H., M.H., melalui Program Akselerasi untuk mengejar ketertinggalan Polri dengan semboyan “tegas dan humanis”;

•

Jenderal Pol Drs. Timur Pradopo melalui Program Revitalisasi untuk membangkitkan kembali semua sumber daya yang ada dengan motto “melayani, proaktif, transparan dan akuntabel”;

•

Jenderal Pol Drs. Sutarman melalui Program Penguatan Fungsi Kepolisian dengan tagline “Polri penolong masyarakat dan penegak hukum yang jujur, benar, adil, transparan dan akuntabel”; dan

•

Jenderal Pol Drs. Badrodin Haiti melalui Program Pemantapan Soliditas Internal dan Profesionalisme Polri. Selama masa kepemimpinan 4 (empat) Kapolri tersebut telah banyak program-program yang

sangat baik dilaksanakan oleh Polri dan semuanya mengarah pada upaya untuk melakukan perbaikan 2


kinerja Polri. Program tersebut telah menyentuh segenap aspek tugas pokok, fungsi dan peran Polri dalam memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dapat kita katakan, Polri sebenarnya tidak kekurangan program yang baik, namun dari hasil evaluasi yang dilakukan selama ini hal yang masih dirasakan kurang adalah implementasi program yang belum dilaksanakan secara optimal di setiap Satker dan Satwil. Akibatnya program tersebut tidak mencapai hasil yang diharapkan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan dan citra Polri di mata masyarakat. Pergantian kepemimpinan Polri saat ini memiliki nilai strategis karena terjadi pada saat Polri memulai tahap III Grand Strategy dengan tema Strive for Excellence yaitu melakukan upaya untuk menuju Keunggulan. Kondisi ini menuntut agar kita berpikir atau memiliki mental seperti extraordinary people atau manusia yang luar biasa, yang tidak hanya bisa bermimpi dan berharap, tetapi juga mampu membuat tujuan dan rencana yang baik, dan sanggup menjalankan apa yang sudah kita rencanakan dengan penuh tanggung jawab. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disebut dalam sebuah pepatah di Amerika Serikat, yakni “average people have wishes and hopes, confident people have goals and plans, extraordinary people do what they plan” atau manusia yang biasa-biasa saja selalu punya keinginan dan harapan, tetapi manusia yang hebat itu menyusun tujuan dan rencana, dan manusia yang luar biasa itu menjalankan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah direncanakannya. Sebuah penelitian tentang manajemen organisasi yang dilakukan Jim Collins dalam bukunya “Good to Great” menunjukkan bahwa banyak program kerja di berbagai organisasi, baik pemerintah, perusahaan sampai dengan partai politik, tidak berjalan dengan baik karena berbagai alasan. Alasan yang paling mempengaruhi adalah sikap dan mental orang-orangnya yang tidak siap menjadi sukses. Artinya sikap dan mental pecundang (loosers), bekerja ala kadarnya, tanpa gairah dan semangat, serta memiliki mental “yang penting sudah saya kerjakan” tanpa peduli dengan kualitas. Disinilah pentingnya perubahan dan pembangunan mental. Hal ini sejalan dengan salah satu Visi-Misi Presiden RI yang mencanangkan program revolusi mental, karena sikap dan mental sangat berpengaruh terhadap kesuksesan organisasi, termasuk bangsa dan negara. Oleh karenanya, sejalan dengan pencapaian sasaran strategi Strive for Excellence, kita tidak boleh bekerja ala kadarnya. Semua program prioritas yang disampaikan oleh Kapolri harus kita siapkan sebaik mungkin sehingga dapat terlaksana dengan optimal.


3

Saat ini terdapat 4 (empat) ancaman utama yang terjadi di berbagai negara berkembang, termasuk di Indonesia, yaitu: 1.

Politik Hegemoni Berbagai Negara Politik hegemoni adalah politik yang dijalankan suatu negara, biasanya negara maju, di mana mereka merasa sangat superior, sangat berkuasa, sehingga ingin melanggengkan kekuasaan tersebut dengan membuat negara-negara lain tetap “tunduk” kepada mereka. Politik hegemoni ini sudah ada sejak dahulu. Negara-negara Eropa menjalankan politik ini dengan menjajah melalui aksi kolonialisme di berbagai negara Asia, Eropa dan Amerika Latin. Saat ini, politik hegemoni masih tetap dijalankan oleh berbagai negara, terutama Amerika Serikat, Eropa dan Rusia. RRC juga mulai menjalankan politik ini walaupun belum secara nyata. Politik hegemoni biasanya dijalankan dengan 3 (tiga) bentuk, yaitu: (1) perang proksi (proxy war); (2) peran siber (cyber war); dan (3) penguasaan ekonomi. Perang proksi adalah perang yang dijalankan secara halus dengan cara menciptakan kelompok-kelompok di sebuah negara kemudian diadu domba. Akibatnya di negara tersebut banyak terjadi konflik, baik horizontal maupun vertikal. Sementara perang siber adalah perang dengan memanfaatkan teknologi informasi atau internet, misalnya menyadap informasi, hacking sistem komputer obyek vital (terutama perbankan, bandara, telekomunikasi, dll), penghapusan informasi jarak jauh, dan sebagainya. Tujuan perang proksi dan perang siber sangat jelas, yaitu membuat ketidakstabilan keamanan di sebuah negara, terutama targetnya adalah negara berkembang. Wujud ketiga dari politik hegemoni adalah penguasaan ekonomi. Praktik ini sudah lama dijalankan oleh Amerika Serikat dengan membentuk Unit Economic Hitmen di bawah CIA. Unit ini terdiri dari berbagai ahli ekonomi dan tujuannya adalah untuk menciptakan ketergantungan ekonomi negara berkembang kepada Amerika Serikat. Indonesia pernah digarap oleh para agen Economic Hitmen pada tahun 1972. Mungkin itulah yang menyebabkan kita tidak bisa melepaskan diri dari ekonomi amerika serikat sampai sekarang. Kisah Economic Hitmen ini sudah banyak yang menuliskannya, salah satunya John Perkins yang menulis buku “Confessions of Economic Hitmen” dan dia pernah ditugaskan di Indonesia.

2.

Gejolak Kawasan Dunia sekarang sudah semakin global sehingga gejolak di sebuah kawasan akan sampai terasa di kawasan lain. Dunia tidak bisa lagi melokalisir sebuah kejadian, sehingga dampaknya akan terasa ke berbagai dunia. Dahulu pada saat perang Irak dan Iran, dampaknya sampai

4


kepada melambungnya harga minyak dunia bahkan sampai menciptakan krisis minyak di berbagai negara. Saat ini, keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang dikenal dengan istilah British Exit atau Brexit juga demikian. Dampaknya tidak hanya dirasakan di Eropa saja. Melainkan juga berdampak kepada investasi negara Eropa, terutama Inggris di Indonesia. Efek berantai antar kawasan ini dalam ilmu ekonomi disebut dengan efek sayap kupu-kupu atau Butterfly Effect. Politik penguasaan ekonomi serta butterfly effect dari gejolak kawasan akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. 3.

Kejahatan Terorganisir Kejahatan terorganisasi sebenarnya merupakan kejahatan klasik, tetapi semakin lama semakin canggih dan membentuk mafia, seperti vaksin palsu, harga pangan yang tinggi karena adanya yang “mengatur” rantai pasokan (supply chain) pangan sehingga merugikan masyarakat, serta masalah narkoba. Semua ini akan menyebabkan kepanikan masyarakat yang pada akhirnya akan menciptakan ketidakstabilan sosial. Sebagai contoh kita sangat merasakan

4.

Ancaman Ideologi, Kelompok Ekstrem Baik Kiri ataupun Kanan dan Budaya Asing Potensi ancaman ideologi ini termasuk ancaman bangkitnya komunisme di Indonesia. Presiden sudah menyampaikan dalam berbagai kesempatan, bahwa negara tidak akan meminta maaf kepada PKI, dan ini menjadi dukungan moral bagi kita untuk tetap menghadapi bahaya laten komunis. Hal inilah yang juga akan menciptakan ketidakstabilan ideologi dan budaya. Kita tidak boleh menganggap remeh ketidakstabilan ideologi dan budaya ini, karena dampaknya juga besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Keempat ancaman ini akan membentuk proses perubahan di lingkungan strategis dan

berdampak pada ketidakstabilan yang berpotensi menimbulkan ancaman nasional. Dampak ketidakstabilan tersebut meliputi ketidakstabilan keamanan, ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan sosial, serta ketidakstabilan ideologi dan budaya. Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama, karena ancaman nasional yang disebabkan oleh keempat ketidakstabilan ini akan mengakibatkan dinamika dan tantangan tugas kita sebagai aparat kepolisian semakin kompleks. Menyikapi kondisi tersebut, Presiden RI dalam beberapa kesempatan telah menekankan: Polisi harus mampu menjawab semua tantangan tersebut, Polisi harus mampu mengatasi keempat ketidakstabilan yang membentuk ancaman nasional. Presiden bahkan menegaskan berkali-kali bahwa profesionalisme Polri benar-benar dituntut untuk menghadapi ini semua. Jika Polisi tidak mampu, maka akan muncul berbagai wacana untuk mereposisi kedudukan


5

Polri dan mereduksi atau mengurangi kewenangan Polri. Hal ini tentunya tidak kita inginkan. Oleh karenanya, ini harus menjadi perhatian kita semua. Kepolisian Negara Republik Indonesia ke depan akan menghadapi berbagai tantangan yang semakin berat dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan perannya. Tantangan itu sendiri bersifat multi dimensional sehingga sulit menghadapinya jika hanya dihadapi secara parsial, akan tetapi harus ditangani secara menyeluruh atau komprehensif. Oleh karenanya, Polri harus selalu dinamis dan mampu beradaptasi dalam menanggapi segala bentuk gangguan keamanan dan tindak kriminalitas guna terciptanya keamanan ketertiban masyarakat dan keamanan dalam negeri. Untuk itu pada era kepemimpinan Polri saat ini, dibawah komando Jenderal Pol. Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A, Ph.D., dengan 11 Program Optimalisasi Aksi menuju Polri yang semakin profesional, modern dan terpercaya (Promoter), diperlukan dukungan penuh dan tindakan nyata dari semua pihak agar implementasi program dapat dijalankan secara sungguh-sungguh dengan hasil yang lebih optimal. Oleh karenanya monitoring dan evaluasi secara berkala harus dijalankan dengan konsisten dan terukur melalui kegiatan asistensi dan supervisi ke setiap Satker dan Satwil, agar semua hambatan dapat diidentifikasi secara dini dan segera dilakukan solusi perbaikan untuk memastikan program berjalan dan mencapai target yang telah ditetapkan. Sejalan dengan tujuan tersebut dan mengacu pada Grand Strategy Polri, maka telah dirumuskan Program Optimalisasi Aksi Polri, yaitu: 1.

Pemantapan reformasi internal Polri.

2.

Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi.

3.

Penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal.

4.

Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan.

5.

Peningkatan kesejahteraan anggota Polri.

6.

Penataan kelembagaan dan pemenuhan proporsionalitas anggaran serta kebutuhan minimal sarana dan prasarana.

6

7.

Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibmas.

8.

Penguatan Harkamtibmas.

9.

Penegakkan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan.

10.

Penguatan pengawasan.

11.

Quick Wins Polri.


Program optimalisasi aksi ini diharapkan dapat membawa Polri mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu: ”Terwujudnya Polri yang makin profesional, modern dan terpercaya guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.” Untuk mewujudkan Visi Polri tersebut juga telah disusun secara sistematis Misi Polri sebagai berikut: 1.

Melanjuntukan reformasi internal Polri.

2.

Mewujudkan organisasi dan postur Polri yang ideal dengan didukung sarana dan prasarana kepolisian yang modern.

3.

Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan hak asasi manusia.

4.

Meningkatkan kesejahteraan personel Polri.

5.

Meningkatkan kualitas pelayanan prima dan kepercayaan publik.

6.

Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dan deteksi dini berlandaskan prinsip pemolisian proaktif dan pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah.

7.

Meningkatkan Harkamtibmas dengan mengikutsertakan publik melalui sinergi polisional.

8.

Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN. Fokus yang perlu dilakukan adalah dengan mempercepat revolusi mental, dimana langkah-

langkahnya dititikberatkan pada aspek-aspek sebagai berikut: a)

Menginternalisasikan nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya.

b)

Membangun mentalitas dasar bahwa masyarakat dan Polisi merupakan mitra sejajar.

c)

Memperjelas etos kerja dengan motivasi yang baik untuk bertindak berani, jujur, bersih dan berhasil dalam menjalankan setiap tugas.

d)

Menampilkan sosok yang rapih, bersih, tidak arogan dan bertutur kata yang sopan serta menghargai orang lain.

e)

Meningkatkan efektifitas pengawasan dalam setiap pelaksanaan tugas.

f)

Membangun kemampuan kepemimpinan yang kuat untuk memberikan teladan bagi bawahannya dan masyarakat. Untuk memastikan program optimalisasi aksi ini berjalan dengan baik di seluruh Satker dan

Satwil di lingkungan Polri, maka Kapolri telah menegaskan komitmen untuk menjadi acuan bagi seluruh jajaran Polri, yaitu:


7

1.

Melakukan konsolidasi internal, dan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan organisasi Polri yang semakin solid dan professional.

2.

Melanjuntukan program-program yang telah dilaksanakan oleh Kapolri sebelumnya.

3.

Mewujudkan insan bhayangkara dan organisasi Polri yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menjunjung etika dan moral.

4.

Selalu mengembangkan sistem diklat Polri dalam rangka meningkatkan kompetensi dan integritas SDM Polri.

5.

Melakukan koordinasi dengan stake holder terkait guna memudahkan dan memperlancar program-program yang telah direncanakan dan ditetapkan.

6.

Menunjukkan teladan pemimpin yang memiliki kompetensi, proaktif, tegas, tidak ragu-ragu dan bertanggung jawab, serta melayani dan memberdayakan anggota serta antisipatif terhadap perubahan.

7.

Mewujudkan pelayanan prima Polri kepada masyarakat dengan lebih mudah, cepat, nyaman, dan humanis.

8.

Menerapkan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan menindak bagi yang melakukan pelanggaran serta meningkatkan kesejahteraan personel Polri.

9.

Mengamankan program prioritas nasional dan kebijakan ekonomi pemerintah.

10.

Melaksanakan dengan sungguh-sungguh reformasi internal Polri, peningkatan pelayanan publik yang semakin prima, penegakan hukum yang semakin profesional dan berkeadilan, serta penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal. Program kerja yang akan diuraikan berikut ini merupakan pedoman untuk mencapai target

kinerja yang akan dilakukan Polri dan jajaran guna menciptakan Polri yang profesional, modern dan terpercaya. Oleh karenanya, program kerja optimalisasi aksi Kapolri sebagai fokus peningkatan kinerja dan citra Polri yang harus dicapai dalam periode kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Drs. H.M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D menitik beratkan pada reformasi internal Polri sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dengan didukung oleh peningkatan pelayanan Polri berbasis teknologi informasi (online) secara transparan dengan tujuan untuk menghilangkan pungli, makelar kasus dan KKN guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Program kerja ini merupakan sejumlah langkah-langkah rencana aksi, yang dilaksanakan dalam setiap tahapan guna menjawab tuntutan masyarakat dan stake holder (pemangku kepentingan lainnya), yang berdasarkan Visi dan Misi Polri dihadapkan pada 4 (empat) hambatan sebagai berikut:

8




Hambatan ke-1: para KaSatker/KaSatwil kurang peduli sehingga program tidak dipahami anggota, sehingga ke depan harus dipastikan para kaSatker/KaSatwil memberikan arahan yang jelas, mudah dipahami sehingga dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota.



Hambatan ke-2: Sarpras dan anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kegiatan, sehingga ke depan pastikan sarpras dan anggaran dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.



Hambatan ke-3: monitoring dan evaluasi belum berjalan dengan baik dan tidak berlanjut, sehingga ke depan susun indikator dan kriteria pada masing-masing program sehingga mudah untuk dimonev (gunakan metode yang benar dan lakukan analisis secara komprehensif).



Hambatan ke-4: pejabat penanggung jawab program belum menjalankan pogramnya secara maksimal, sehingga ke depan penanggungjawab program harus melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi capaian hasil program kerja yang telah ditetapkan. Disinilah metode balanced scorecard dapat membantu organisasi untuk mengatasi hambatan-

hambatan tersebut dengan pendekatan yang berbeda, di mana strategi jangka panjang diterjemahkan ke dalam perspektif yang lebih luas dan dengan indikator-indikator yang dapat diukur serta terkait dengan seluruh aspek operasional yang dapat dengan mudah untuk dipahami dan diimplementasikan. Penurunan (cascading) dan penterjemahan (translation) dari tujuan organisasi sampai ke aktifitas dan hasil akhir yang diharapkan dari setiap unit kerja harus dilakukan dengan baik agar kinerja setiap unit dapat diukur serta dipantau dalam upaya organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam hal inilah penggunaan teori manajemen modern seperti balanced scorecard bermanfaat bagi organisasi untuk melakukan proses penurunan dan penterjemahan tujuan organisasi sampai ke aspek indikator kinerja setiap individu (individual performance indicators) serta bagaimana memanajemeni strategi secara keseluruhan di dalam organisasi. Naskah ini disusun dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard tersebut, dengan fokus kepada penyusunan indikator kinerja pada setiap program kerja. Salah satu aspek dari manajemen kinerja adalah indikator kinerja (key performance indicator) yang terukur secara kuantitatif dan jelas batas waktu capaiannya. Tentu saja ukuran ini harus menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Jika pada organisasi bisnis atau komersial, indikator kinerjanya adalah berbagai aspek finansial seperti laba, pertumbuhan penjualan, lalu indikator pemasaran seperti jumlah pelanggan, dan sebagainya. Sedangkan pada organisasi Polri, ukuran kinerjanya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Semuanya harus terukur secara kuantitatif dan dimengerti oleh berbagai pihak yang terkait, sehingga pada saat evaluasi dapat diukur, apakah kinerja sudah mencapai target atau belum, jadi ukuran kuantitatif itu penting. Organisasi yang Panduan Penjabaran dan Implementasi Optimalisasi Aksi Program Prioritas Kapolri

9

tidak memiliki indikator kinerja, biasanya tidak bisa diharapkan mampu mencapai kinerja yang memuaskan para pihak yang berkepentingan (stakeholders). Pada penjabaran program kerja ini, indikator kinerja diuraikan secara rinci pada setiap program kerjanya. Naskah ini menjabarkan secara rinci setiap program kerja dalam bentuk tabel, lengkap dengan uraian kegiatan, sasaran, indikator kinerja dan target, jangka waktu, serta penanggung jawab. Dengan demikian, kesamaan persepsi akan arah dan tujuan program kerja bisa tercapai di lingkungan Satker Mabes Polri, Polda dan Polres.

10


BAB II PENJABARAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS KAPOLRI PADA SATKER TINGKAT MABES POLRI PROGRAM 1: PEMANTAPAN REFORMASI INTERNAL POLRI POTRET KONDISI SAAT INI 1.

Masih adanya ego sektoral antar fungsi, sehingga fungsi yang satu merasa lebih penting dari fungsi yang lain.

2.

Sistem Binkar yang transparan dan mempertimbangkan rekam jejak, kapabilitas dan kompentensi sudah berjalan namun belum maksimal dan belum konsisten serta memerlukan evaluasi menyeluruh.

3.

Rekrutmen sudah menggunakan prinsip bersih, transparan, akuntabel, humanis (BETAH) namun masih terdapat penyimpangan sehingga dibutuhkan penggunaan TI dalam proses rekrutmen.

4.

Tahun 2015 personel 633 orang, dan tahun 2016 sebanyak 645 orang yang melaksanakan dikbangum, namun hasil seleksi dikbangum belum mencerminkan transparansi, objektivitas dan akuntabilitas sehingga masih menimbulkan ketidakpuasan dan komplain.

5.

Masih terdapat Polda hidup hedonis, koruptif, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan tugas serta kurang tegasnya penegakan hukum terhadap anggota yang melakukan pelanggaran hukum terkait perilaku koruptif.

KEGIATAN 1.

Peningkatan Soliditas Internal Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Melaksanakan 1) Melanjutkan kegiatan dan 1) Melanjutkan kegiatan dan 1) Melanjutkan dan konsolidasi dan meningkatkan kualitas jam meningkatkan kualitas memantapkan kegiatan commander wish kepada pimpinan di setiap level jam pimpinan di setiap pada Tahap III. seluruh Pati Polri dan organisasi secara periodik. level organisasi secara 2) Melaksanakan Anev. para Kapolda. periodik. 2) Melaksanakan Anev. 2) Para KaSatker Mabes 2) Melaksanakan Anev. dan KaSatwil menyampaikan commander wish Kapolri untuk diteruskan dan dilaksanakan secara berjenjang kebawah. 3) Intensifikasi jam pimpinan Panduan Penjabaran dan Implementasi Optimalisasi Aksi Program Prioritas Kapolri

11

Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

4) Mabes Polri mengeluarkan Telegram berupa instruksi agar dilaksanakan jam pimpinan di setiap level organisasi : a. Tk. Mabes Polri satu kali seminggu. b. Tk. Polda satu kali seminggu. c. Tk. Polres dua kali seminggu. d. Melaksanakan Anev

2.

Konsistensi Pembinaan Karir berdasarkan Merit System dengan Rekam Jejak Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

1) Mabes Polri menyusun 1) Tentang Perkap Binkar : anev menyeluruh tentang  Tersusunnya hasil anev pembinaan karir pada tentang pembinaan tingkat Mabes. karir pada Tk. Mabes dan Polda. 2) Polda menyusun anev  Harmonisasi, menyeluruh tentang sinkronisasi dan pembinaan karir kepada pengesahan rancangan jajaran. Perkap Binkar. 3) Draft rancangan Perkap  Sosialisasi dan Binkar selesai dibuat dan implementasi Perkap dimohonkan Binkar. pengesahannya kepada 2) Tentang KEP Rekam Jejak: Kapolri.  Implementasi KEP 4) Sosialisasi KEP Kapolri Kapolri tentang rekam tentang rekam jejak jejak untuk mendukung ditingkat Mabes Polri dan pembinaan karir Satwil selesai berdasarkan Merit dilaksanakan. System. 5) Mengevaluasi 3) Tentang Assessment implementasi Center : Assessment Center dalam mendukung  Tersusunnya hasil pembinaan karir di evaluasi dan tingkat Mabes dan Satwil. implementasi Assessment Center. 6) Melaksanakan Anev. 4) Melaksanakan Anev.

12

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Konsistensi implementasi 1) Pemantapan Perkap Binkar implementasi Perkap Binkar, KEP Rekam 2) Konsistensi implementasi Jejak dan pemanfaatan KEP Rekam Jejak. Assessment Center dalam Binkar. 3) Optimalisasi pemanfaatan Assessment Center. 2) Melaksanakan Anev. 4) Melaksanakan Anev


3.

Melaksanakan Rekrutmen dengan Prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) Melaksanakan Anev Menyeluruh terkait Proses Rekrutmen dengan Prinsip BETAH.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Tersusunnya hasil evaluasi 1) Melanjutkan pelaksanaan 1) Konsistensi proses rekrutmen. rekrutmen prinsip BETAH. pelaksanaan rekruitmen menggunakan teknologi 2) Melakukan perbaikan 2) Melanjutkan penjaringan terkini dengan prinsip proses rekrutmen. calon unggulan secara BETAH. proaktif. 3) Implementasi proses 2) Konsistensi terhadap rekrutmen. 3) Melaksanakan rekrutmen pelaksanaan pakta berbasis teknologi pada integritas. 4) Melakukan tindakan seluruh jajaran. proaktif untuk menjaring 3) Melaksanakan Anev. calon unggulan. 4) Melanjutkan penerapan pakta integritas terhadap 5) Memantapkan penggunaan seluruh pihak dan teknologi untuk pemberian sanksi yang menghilangkan peluang tegas bagi yang terjadinya KKN. melanggar. 6) Menerapkan pakta 5) Melaksanakan Anev. integritas kepada seluruh pihak dan pemberian sanksi yang tegas bagi yang melanggar. 7) Melaksanakan Anev.

4.

Sistem Seleksi Dikbangum Polri yang Lebih Efisien, Efektif, Adil, Transparan dan Obyektif Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) Melaksanakan Anev Menyeluruh terkait penggunaan Teknologi, Pengawas Eksternal dan Integritas Pelaksana Seleksi Dikbangum Polri.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

1) Tersusunnya hasil evaluasi 1) Melaksanakan seleksi dan dilakukan perbaikan. Dikbangum Polri berbasis teknologi pada seluruh 2) Memberikan instruksi dan jajaran. sosialisasi untuk melaksanakan seleksi 2) Melanjutkan penerapan dikbangum Polri secara pakta integritas terhadap terpadu. seluruh pihak dan pemberian sanksi yang 3) Menggunakan teknologi tegas bagi yang untuk menekan peluang melanggar. terjadinya KKN. 3) Melanjutkan penggunaan 4) Menerapkan pakta rekam jejak sebagai salah integritas kepada seluruh satu syarat pendukung pihak dan pemberian penilaian. sanksi yang tegas bagi yang melanggar. 4) Melaksanakan Anev. 5) Menggunakan rekam jejak sebagai salah satu syarat pendukung penilaian.

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021) 1) Evaluasi dan konsistensi pelaksanaan seleksi Dikbangum polri secara terpadu agar lebih efisien, efektif, adil, transparan dan objektif. 2) Evaluasi dan upadaate teknologi terkini. 3) Evaluasi dan konsistensi terhadap pelaksanaan pakta integritas. 4) Evaluasi dan konsistensi terhadap penggunaan rekam jejak. 5) Melaksanakan Anev.

6) Melaksanakan Anev.


13

5.

Membudayakan Perilaku Anti Korupsi Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) 1) Sosialisasi Budaya Anti Korupsi melalui pendidikan pada Diktuk, serta pelatihan revolusi mental pada Satker Mabes dan Satwil. 2) Menerapkan pakta integritas untuk seluruh petugas pada fungsi yang berpotensi terjadinya perilaku koruptif.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

1) Tentang Budaya Anti 1) Korupsi :  Mengevaluasi dan melanjutkan sosialisasi 2) budaya anti korupsi.  Menyusun dan mengimplementasi-kan Modul Pembelajaran di seluruh jenjang pendidikan Polri. 2)

3) Membangun wilayah bebas dari korupsi 3) melalui pembentukan Zona Integritas di 4 Polres (Banyumas, Cimahi, Palembang, dan Pontianak). 4) Pembinaan disiplin dan penegakan hukum bagi anggota yang melakukan 4) KKN. 5) Melaksanakan Anev. 5)

Melanjutkan dan menguatkan sosialisasi budaya anti korupsi.

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021) 1) Melanjutkan dan memantapkan sosialisasi budaya anti korupsi.

Melanjutkan dan menguatkan 2) Melanjutkan dan implementasi Modul memantapkan Pembelajaran tentang implementasi Modul budaya anti korupsi pada Pembelajaran tentang seluruh jenjang budaya anti korupsi pendidikan Polri. pada seluruh jenjang pendidikan Polri. Tentang pakta integritas: 3) Konsistensi penerapan  Konsistensi pakta integritas dan 3) Memantapkan penerapannya. memberikan hukuman konsistensi penerapan bagi yang melanggar. pakta integritas. Melanjutkan pembentukan zona integritas pada Tk. 4) Melanjutkan 4) Melanjutkan Polres yaitu 4 pembentukan zona pembentukan zona WBK(Wilayah Bebas integritas pada Tk. Polres integritas pada Tk. Korupsi), Tk. Polda yaitu 4 WBK, Tk. Polda Polres, Tk. Polda dan masing-masing 1 Satker masing-masing 1 Satker Tk. Mabes dan Tk. Mabes pada Dit dan Tk. Mabes Polri 1 5) Memantapkan bin dan Tipidkor. Satker. gakkum thd personel Konsistensi dalam bin dan 5) Melanjutkan konsistensi yang melakukan KKN. gakkum terhadap personel dalam bin dan gakkum 6) Melaksanakan Anev. yang melakukan KKN. terhadap personel yang melakukan KKN. Melaksanakan Anev. 6) Melaksanakan Anev.

14


Penjabaran Program 100 Hari

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT

TARGET 100 HARI (15 Juli 2016 -22 Okt 2016)

INDIKATOR KEBERHASILAN

KRITERIA KEBERHASILAN

1

2

3

4

5

6

7

I. PEMANTAPAN REFORMASI INTERNAL POLRI 1.

Peningkatan internal

soliditas

Karojianstra SSDM

SSDM, Itwasum, Divpropam, Div TI

% CAPAI AN 8

KET 9 Ketua : Wairwasum Wakil : Kadivpropam

1) Melaksanakan konsolidasi 1) Terlaksananya 1) Tersosialisasinya dan commander wish konsolidasi dan arah kebijakan kepada seluruh Pati Polri Commander Wish Kapolri kepada dan para Kapolda. kepada seluruh Pati seluruh jajaran. Polri dan Para 2) Para Kasatker Mabes 2) Terbukanya ruang Kapolda. menyampaikan komunikasi antara commander wish Kapolri 2) Terlaksananya pimpinan dan untuk diteruskan dan Commander Wish bawahan. dilaksanakan secara secara berjenjang berjenjang kebawah. kebawah.

1) Laporan Hasil Pelaksanaan Commander Wish kepada Kapolri.

3) Intensifikasi jam pimpinan 3) Terlaksananya Intensifikasi 4) Mabes Polri mengeluarkan komunikasi Telegram berupa instruksi pimpinan dan agar dilaksanakan jam bawahan pimpinan di setiap level organisasi : 4) Diterbitkannya a. Tk. Mabes Polri satu instruksi untuk kali seminggu. melaksanakan jam b. Tk. Polda satu kali pimpinan di setiap seminggu. level organisasi c. Tk. Polres dua kali secara periodik seminggu. guna membuat d. Melaksanakan Anev ruang komunikasi antara pimpinan dan bawahan.

3) Penambahan fitur Jam Pimpinan pada website Polri www.polri.go.id 4) Terbitnya Telegram Instruksi Pelaksanaan Jam Pimpinan Laporan Pelaksanaan : Tk. Mabes satu kali seminggu.

5) Terbentuknya satu fitur jam pimpinan pada website. Panduan Penjabaran dan Implementasi Optimalisasi Aksi Program Prioritas Kapolri

2) Laporan Hasil Pelaksanaan Commander Wish di Tk. Satker Mabes Polri dan Satwil kepada Kapolri.

15

% CAPAI AN 8

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

2.

Konsistensi pembinaan karir berdasarkan Merit System dan Rekam Jejak

Karobinkar SSDM

SSDM, Itwasum, Divpropam, Divbinkum.

1) Mabes Polri menyusun anev menyeluruh tentang pembinaan karir pada tingkat Mabes.

1) Tersusunnya anev menyeluruh tentang Pembinaan Karir.

1) Berkurangnya ketidakpuasan dalam pembinaan karir.

1) Laporan Hasil Anev menyeluruh terkait Binkar pada Tk. Mabes.

2) Polda menyusun anev menyeluruh tentang pembinaan karir kepada jajaran.

2) Tersusunnya rancangan Perkap tentang Sisbinkar.

2) Konsistensi pembinaan karir yang mengacu pada Merit System dan Rekam Jejak.

2) Menginventarisasi laporan Hasil Anev pada Tk. Satwil dan Jajaran.

3) Draft rancangan Perkap Binkar selesai dibuat dan dimohonkan pengesahannya kepada Kapolri. 4) Sosialisasi KEP Kapolri tentang rekam jejak ditingkat Mabes Polri selesai dilaksanakan.

3) Tersosialisasinya KEP Kapolri tentang rekam jejak. 4) Terevaluasinya implementasi Assesment Center dalam pembinaan karir.

KET 9

3) Rancangan final Perkap tentang Sisbinkar. 4) Mengkumpulir Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Rekam Jejak pada masingmasing Satker Tk. Mabes dan Satwil.

5) Mengevaluasi implementasi Assessment Center dalam mendukung pembinaan karir di tingkat Mabes.

5) Laporan Hasil Anev Implementasi Assesment Center.

6) Melaksanakan Anev. 3.

16

Melaksanakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH)

Karodalpers SSDM

SSDM, Itwasum, Divpropam, Div TI, Pusdokkes.

Melaksanakan Anev Menyeluruh terkait Proses Rekrutmen dengan Prinsip BETAH.

1) Terjaringnya calon anggota Polri yang berkualitas. 2) Pelaksanaan Rekrutmen menggunakan teknologi kepolisian.


1) Berkurangnya perilaku KKN dalam rekrutmen dan meningkatnya kepercayaan masyarakat. 2) Terlaksananya rekrutmen dengan menggunakan

Laporan Hasil Anev Proses Rekrutmen dengan Prinsip BETAH.

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT



1

2

3

4

5

6

Lemdiklat, SSDM, Itwasum, Divpropam,

Melaksanakan Anev Menyeluruh terkait penggunaan Teknologi, Pengawas Eksternal dan Integritas Pelaksana Seleksi Dikbangum Polri.

1) Terlaksananya seleksi Dikbangum yang menggunakan teknologi.

4.

Sistem seleksi Dikbangum Polri yang lebih efisien, efektif, adil, transparan dan objektif

Karodalpers SSDM

Div TI, Pusdokkes.

2) Meningkatnya peran pengawas eksternal. 3) Terlaksananya seleksi yang bebas KKN.

KRITERIA KEBERHASILAN 7 teknologi kepolisian. 1) Terlaksananya Dikbangum yang transparan dan Akuntabel 2) Berkurangnya Komplain atau ketidakpuasan terhadap Dikbangum.

% CAPAI AN 8

KET 9

Laporan Hasil Anev Menyeluruh terkait penggunaan Teknologi, Pengawas Eksternal dan Integritas Pelaksana Seleksi Dikbangum Polri.

4) Tersusunnya Hasil Evaluasi menyeluruh. 5.

Membudayakan perilaku anti korupsi.

Irwil V Itwasum

Itwasum, Lemdiklat, SSDM, Srena, Divpropam.

1) Sosialisasi Budaya Anti Korupsi melalui pendidikan pada Diktuk, serta pelatihan revolusi mental pada Satker Mabes. 2) Menerapkan pakta integritas untuk seluruh petugas pada Satker yang berpotensi terjadinya perilaku koruptif. 3) Membangun wilayah bebas dari korupsi melalui pembentukan Zona Integritas di 4 Polres (Banyumas, Cimahi,

1) Terinternalisasi Budaya Anti Korupsi pada setiap anggota Polri. 2) Terlaksananya Pakta Integritas sebagai wujud berlakunya Budaya Anti Korupsi.

1) Hilangnya praktek KKN di lingkungan Polri 2) Terwujudnya reward and punishment

3) Terbentuknya Zona Integritas pada 4 Polres (Banyumas, Cimahi, Palembang, dan


1) Laporan Hasil Sosialisasi Budaya Anti Korupsi di lingkungan Pendidikan 2) Laporan Hasil Pelatihan Revolusi Mental di Pendidikan, Satker Mabes dan mengkumpulir laporan dari Satwil. 3) Laporan Hasil Pelaksanaan Pakta Integritas dan Anev pada Satker Mabes

17

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT

1

2

3

4

TARGET 100 HARI (15 Juli 2016 -22 Okt 2016) 5 Palembang, dan Pontianak). 4) Pembinaan disiplin dan penegakan hukum bagi anggota yang melakukan KKN. 5) Melaksanakan Anev.

18

INDIKATOR KEBERHASILAN 6 Pontianak). 4) Terwujudnya konsistensi penegakan hukum terhadap anggota yang melakukan KKN.


KRITERIA KEBERHASILAN 7

% CAPAI AN 8

KET 9 dan mengkumpulir laporan dari Satwil. 4) Laporan Hasil Pembinaan Disiplin dan Penegakan Hukum bagi personil Satker Mabes dan mengkumpulir laporan dari Satwil.

PROGRAM 2: PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH MUDAH BAGI MASYARAKAT DAN BERBASIS TI POTRET KONDISI SAAT INI 1.

Terdapat 445 unit Satpas, dimana baru 45 unit yang dapat melakukan perpanjangan SIM online. Target pada tahun 2016 ada 72 Satpas online, dan pada tahun 2017 seluruhnya sudah online.

2.

Pelayanan Samsat yang belum terintegrasi diseluruh Indonesia (e-samsat baru di Jabar dan Jatim).

3.

Terdapat 42 Perkap yang akan direvisi Divkum Polri, dimana dari jumlah tersebut terdapat 6 jenis Perkap terkait bidang pelayanan publik.

4.

Quick response belum berjalan optimal karena berbagai kendala seperti sistem pengaduan masyarakat yangg belum terintegrasi, lemahnya Sarpras, dan minimnya kemampuan operator yang mengawaki sistem.

5.

Layanan center 110 belum berjalan optimal karena pengendalian respon yang masih lambat dan hanya berlaku di Provinsi DKI Jakarta.

6.

Layanan NTMC Polri saat ini dilengkapi dengan 283 CCTV pada titik tertentu disepanjang Pulau Jawa & Sumsel.

7.

Belum ada blue print pengembangan teknologi informasi serta lemahnya bank data yang centralized.

KEGIATAN 1.

Layanan Publik yang Mudah Diakses Masyarakat, Lebih Cepat, Bebas Calo dan Berbasis Teknologi Informasi Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) 1) Melaksanakan Anev Menyeluruh terhadap data entry Pusiknas dari Tk. Mabes sampai dengan Tk. Polres.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Tentang data entry 1) Melanjutkan implementasi 1) Pusiknas: single data entry Pusiknas dari Tk. Mabes sampai  Tersusunnya hasil dengan Tk. Polres. evaluasi;  Membuat manual book 2) Melanjutkan 2) penyusunan data entry 2) Mengembangkan Epengembangan E-Policing pusiknas menjadi single Policing: 3) Melaksanakan Anev. data entry; a. Merampungkan  Sosialisasi manual book; layanan pendaftaran 3)  Implementasi single data SIM baru secara online entry di seluruh polda

Melanjutkan dan memantapkan implementasi single data entry. Melanjutkan dan memantapkan pengembangan EPolicing Melaksanakan Anev.


19

Tahap I (100 hari) Tahap II (15 Juli – 22 Okt 2016) (23 Okt 2016 – 31 Des 2017) b. Merampungkan 2) Tentang pengembangan elayanan perpanjangan Policing : SIM online pada 72  Melanjutkan dan kota meningkatkan pelayanan c. Melaksanakan Anev SIM baru online. Menyeluruh terhadap  Perpanjangan SIM sistem teknologi online pada seluruh kota. SP2HP online.  Pelayanan SP2HP d. Menyusun blue print online layanan hukum online.  Terlaksananya layanan e. Mengembangkan hukum online. pelayanan SKCK online  Implementasi SKCK ke seluruh Satwil. online pada seluruh f. Melaksanakan Anev. polda

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)


2.

Menyederhanakan Regulasi dan Proses pada Loket-Loket Pelayanan yang Tidak Berbelit-Belit Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

1) Inventarisasi dan 1) Tentang Perkap dan SOP 1) Mengimplementasi Perkap, evaluasi Perkap dan Pelayanan Publik : SOP dan manual book SOP Pelayanan Publik Pelayanan Publik yang  Terdatanya seluruh agar berorientasi kepada telah disederhanakan. Perkap dan SOP layanan yang cepat, Pelayanan Publik; 2) Melaksanakan Anev. mudah dan tidak berbelit Melakukan belit. penyederhanan SOP yang tidak upadaate dan 2) Membentuk tim pokja tumpang tindih; untuk menyederhanakan SOP pelayanan publik.


1) Melanjutkan dan memantapkan implementasi Perkap, SOP, dan manual book Pelayanan Publik. 2) Melaksanakan Anev.

2) Tentang penyusunan manual book :  Menentukan target dan waktu pelayanan publik.  Seluruh layanan publik memiliki manual book;  Terimplementasinya manual book yang berbasis check list di seluruh layanan publik. 3)

20

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

Melaksanakan Anev.


3.

Quick Response Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) 1) Melaksanakan Anev Menyeluruh terhadap sistem Call Center Polri 110 sampai tingkat polsek terkait koneksi jaringan, personil yg mengawaki dan anggaran

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Call center 110 bantuan polisi sudah berjalan.

1) Layanan call centre 110 1) Melanjutkan dan telah beroperasional pada meningkatkan kualitas seluruh jajaran mulai dari layanan call center 110. 2) Tentang quick response : Tk. Mabes, s.d Tk. Polsek. 2) Melanjutkan dan  Tersusunnya regulasi 2) Meningkatkan kualitas meningkatkan kualitas quick response; layanan quick response layanan quick response.  Terlaksananya dan terpenuhinya sosialisasi regulasi quick 3) Melanjutkan kebutuhan teknologi response; pemenuhan seluruh 2) Menyusun regulasi Quick pendukung sebesar 70%.  Terimplementasiya quick kebutuhan teknologi Response; response. 3) Melaksanakan Anev quick response (100%).  Tersusunnya rencana 3) Menyusun rencana 4) Melaksanakan Anev. kabutuhan teknologi kebutuhan teknologi yang quick response; mendukung Quick  Terpenuhinya secara Response. bertahap kebutuhan 4) Melaksanakan Anev. teknologi quick response. 3) Melaksanakan Anev.

4.

Modernisasi Teknologi Pendukung Pelayanan Publik Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

1) Melakukan inventarisasi teknologi pendukung pelayanan publik.

1) Tersusunnya blue print dan road map teknologi pendukung pelayanan publik;

1) Melanjutkan pemenuhan teknologi pendukung pelayanan publik yang modern sesuai road map.

2) Pemenuhan peralatan teknologi pendukung pelayanan publik yang modern sesuai road map


2) Melakukan penyusunan blue print modernisasi teknologi pendukung pelayanan publik. 3) Melaksanakan Anev.

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021) 1) Melanjutkan pemenuhan teknologi pendukung pelayanan publik yang modern sesuai road map. 2) Melaksanakan Anev.



21

Penjabaran Program 100 Hari NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

II. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH MUDAH BAGI MASYARAKAT DAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

6.

Layanan publik yang mudah diakses masyarakat, lebih cepat, bebas calo dan berbasis teknologi informasi

Wakakorlantas

Itwasum, 1) Melaksanakan Anev Baharkam, Menyeluruh terhadap data Bareskrim, entry Pusiknas dari Tk. Baintelkam, Mabes sampai dengan Tk. Korlantas, Div Polres. TI, Srena, 2) Mengembangkan ESSarpras, Policing: Divkum, a. Merampungkan layanan Satwil. pendaftaran SIM baru secara online di seluruh polda

1) Terlaksananya Anev Menyeluruh terhadap Data Entry Pusiknas.

1) Meningkatnya kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

2) Terlaksananya layanan publik yang berbasis teknologi.

2) Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Polri.

b. Merampungkan layanan perpanjangan SIM online pada 72 kota c. Melaksanakan Anev Menyeluruh terhadap sistem teknologi SP2HP online. d. Menyusun blue print

22


% CAPAI AN 8

KET 9 Ketua I : Kabaharkam Ketua II : Asops Wakil Ketua I : Kadiv TI Wakil Ketua II : Kakorlantas Wakil Ketua III : Asrena Wakil Ketua IV : Wakabareskrim 1) Laporan Hasil Anev Menyeluruh terhadap data entry Pusiknas Tk. Mabes dan Tk. Satwil. 2) Laporan Hasil Pelaksanaan Layanan pendaftaran SIM Baru secara online dari masingmasing Polda. 3) Mengkumpulir Laporan Hasil Pelaksanaan Layanan pendaftaran SIM Baru secara online pada 72 Kota. 4) Laporan Hasil Anev terhadap sistem teknologi SP2HP

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT

1

2

3

4

TARGET 100 HARI (15 Juli 2016 -22 Okt 2016) 5 layanan hukum online.



6

7

e. Mengembangkan pelayanan SKCK online ke seluruh satwil.

% CAPAI AN 8

KET 9 pada Tk. Mabes dan mengkumpulir laporan Tk. Satwil. 5) Buku blue print layanan hukum onlinen pada Tk. Mabes dan untuk Tk. Satwil.

f. Melaksanakan Anev.

6) Laporan Hasil Pengembangan SKCK online pada Tk. Mabes dan mengkumpulir laporanTk. Satwil. 7.

Menyederhanakan regulasi dan proses pada loket-loket pelayanan yang tidak berbelit-belit.

Karorenmin Baharkam

Baharkam, Baintelkam, Bareskrim, Korlantas, Divkum

1) Inventarisasi dan evaluasi Perkap dan SOP Pelayanan Publik agar berorientasi kepada layanan yang cepat, mudah dan tidak berbelitbelit. 2) Membentuk tim pokja untuk menyederhanakan SOP pelayanan publik.

1) Terdatanya SOP dan Perkap yang berbelit-belit.

Terlaksananya layanan publik yang cepat dan bebas KKN.

2) Tersusunnya SOP Layanan Publik yang mudah dilaksanakan.

2) Surat Perintah Pembentukan Pokja. 3) Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Pokja.


Quick Response

Dir Sabhara Baharkam

Baharkam, Bareskrim, Srena, Ssarpras, Div TI, Divkum

1) Melaksanakan Anev Menyeluruh terhadap sistem Call Center Polri 110 sampai tingkat polsek terkait koneksi jaringan, personil yg mengawaki dan anggaran

1) Laporan Hasil Inventarisasi dan Anev Perkap serta SOP Pelayanan Publik.

1) Terlaksananya Evaluasi Menyeluruh terhadap sistem Call Center

Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan Laporan Masyarakat kepada Polri.

2) Tersusunnya regulasi Quick


23

1) Laporan Hasil Anev Menyeluruh terhadap sistem Call Center Pada Tk. Mabes dan mengkumpulir laporanTk. Satwil.

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT


1

2

3

4

5 2) Menyusun regulasi Quick Response; 3) Menyusun rencana kebutuhan teknologi yang mendukung Quick Response.

INDIKATOR KEBERHASILAN 6 Response.


Modernisasi teknologi pendukung pelayanan publik

Karotekkom DivTI

Baharkam, Bareskrim, Srena, Ssarpras, Div TI, Divkum

1) Melakukan inventarisasi teknologi pendukung pelayanan publik. 2) Melakukan penyusunan blue print modernisasi teknologi pendukung pelayanan publik. 3) Melaksanakan Anev.

24

1) Inventarisasi teknologi pendukung pelayanan publik. 2) Tersusunnya blue print modernisasi teknologi pendukung layanan publik.


KET 9 2) SOP Quick Response pada Tk. Mabes dan Tk. Satwil.

3) Tersusunnya Rencana Kebutuhan Teknologi yang mendukung Quick Response.

3) Laporan Rencana Kebutuhan Teknologi yang mendukung Quick Response pada Tk. Mabes dan mengkumpulir laporanTk. Satwil.


9.

% CAPAI AN 8

Terwujudnya layanan publik yang mudah dan tidak berbelit-belit berbasis teknologi.

1) Laporan Hasil Inventarisasi teknologi pendukung pelayanan publik. 2) Laporan Hasil Anev dan blue print modernisasi teknologi pendukung pelayanan publik.

PROGRAM 3: PENANGANAN KELOMPOK RADIKAL PRO KEKERASAN DAN INTOLERANSI YANG LEBIH OPTIMAL POTRET KONDISI SAAT INI 1.

Pemetaan terhadap kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi belum terlaksana dengan optimal, dikarenakan pergerakan kelompok yang dinamis karena itu Polri belum memiliki single national radicalism mapping.

2.

Pembangunan peran masyarakat melalui strategi pencegahan, baik melalui impelementasi kontra radikal, kontra naratif, dan prefentif justicial belum mampu untuk “menggugah” partisipasi masyarakat.

3.

Identifikasi baru sebatas pada kelompok besar saja, belum menyentuh kelompok kecil yang tersebar.

4.

Pelaksanaan fungsi preemptif dan preventif belum komprehensif karena belum mampu untuk merangkul toga/tomas dan pemda serta masyarakat setempat.

5.

Kegiatan dialogis belum berjalan, dan peran bhabinkamtibmas belum berjalan maksimal.

6.

Upaya penegakan hukum masih menimbulkan komplain sebagian masyarakat karena dianggap mengekang kebebasan berekspresi.

KEGIATAN 1.

Deteksi Dini dan Deteksi Aksi Dalam Rangka Pemetaan Kelompok Radikal Pro Kekerasan dan Intoleransi Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

1) Identifikasi dan pemetaan 1) Melakukan deteksi dini, 1) Melanjutkan deteksi dini, Kelompok Radikal Pro deteksi aksi dan deteksi aksi dan Kekerasan (RPK) dan penggalangan pada penggalangan pada intoleransi. kelompok RPK dan kelompok RPK dan intoleran. intoleransi. 2) Monitoring dan penggalangan terhadap 2) Memetakan faktor 2) Mengoptimalkan kelompok RPK dan pendukung berkembangnya penggalangan pada intoleransi. kelompok RPK dan intoleran tokoh-tokoh yang mampu (anggaran, meredam agar tidak 3) Melakukan koordinasi informasi, dan keahlian) terjadi tindakan anarkis/ dan kerjasama dengan kekerasan yang dilakukan stakeholder terkait untuk 3) Menggalang tokoh-tokoh oleh kelompok RPK dan membentuk Single yang mampu meredam agar intoleran. National Radicalism tidak terjadi tindakan yang Mapping, dengan polri anarkis / kekerasan. 3) Meningkatkan sinergi

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021) 1) Melakukan upadaate pemetaan kelompok RPK dan intoleran. 2) Memantapkan gal kepada para tokoh dan meningkatkan sinergi dg stakeholder terkait. 3) Melanjutkan konsistensi implementasi MOU. 4) Melaksanakan Anev.


25

Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) sebagai leading sector, yang melibatkan BNPT, BIN, Kemenag, Kemensos dll sebagai pendukung. 4) Melaksanakan Anev.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017) 4) Membangun sinergi dengan stakeholder terkait. 5) Membentuk single national radicalism mapping.

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019) dengan stakeholder terkait.

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

4) Melanjutkan implementasi MOU terkait single national radicalism mapping.

6) Membuat MOU untuk operasionalisasi single 5) Melaksanakan Anev. national radicalism mapping. 7) Sosialisasi dan implementasi MOU. 8) Melaksanakan Anev.

2.

Membangun Daya Cegah dan Daya Tangkal Warga Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

1) Kelompok pelajar 1) Kelompok pelajar : a. Bekerjasama dengan  Terbentuknya produk diknas tingkat provinsi & kerjasama (mou, tim kab/kota utk terpadu, jadwal kegiatan membangun sekolah bersama) antara Polri sebagai basis anti dengan Diknas Tk. Prov radikalisme pro dan Kab/Kota. kekerasan dan  Implementasi produk intoleransi kerjasama beserta b. Tk. Prov dilaks oleh evaluasinya pada Tk. Polda, di Tk. kab/kota Polda dan Res. dilaksanakan oleh 2) Kelompok mahasiswa: Polres.  Terbentuknya produk 2) Kelompok mahasiswa kerjasama antara Polri a. Bekerjasama dengan dengan universitas/ PT/ BEM dan perguruan BEM. tinggi utk membangun  Implementasi produk sekolah sbg basis anti kerjasama beserta radikalisme pro evaluasinya pada Tk. kekerasan dan Polda dan Res. intoleransi 3) Kerma dengan b. Tk. Prov dilaks oleh Kemendiknas: polda, di Tk. kab/kota  Terwujudnya kurikulum dilaks oleh Polres untuk semua jenjang 3) Bekerjasama dgn dan jenis pendidikan. Kemendiknas menyusun  Implementasi dan konsep kurikulum sekolah, evaluasi kurikulum. ponpes dan madrasah 4) Kelompok Tokoh Majelis yang berbasis anti Taklim dan Ponpes radikalisme dan Masyarakat : intoleransi.  Terbentuknya forum 4) Kelompok tokoh dialog yang solid dan masyarakat, Majelis dilaksanakan secara

26

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Melanjutkan dan menguatkan kegiatan Tahap II

1) Melanjutkan dan memantapkan kegiatan Tahap III




Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) Taklim dan Ponpes a. Membangun kesepahaman dan deklarasi anti radikalisme pro kekerasan dan intoleransi. b. Tk. Prov dilaks oleh Polda, di tk kab/kota dilaks oleh Polres 5) Kelompok masyarakat umum a. Melaksanakan door to door, tatap muka dengan kelompok komunitas untuk membangun pemahaman tentang radikalisme pro kekerasan dan intoleransi b. Tk. Prov dilaks oleh Polda, di Tk. kab/kota dilaks oleh Polres

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017) periodik.  Produk forum dialog disosialisasikan oleh tomas, toga dan Polri kepada kelompok masyarakat.

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

5) Kelompok Masyarakat Umum:  Terbentuknya forum dialog yang solid dan dilaksanakan secara periodik.  Produk forum dialog disosialisasikan oleh Polri kepada kelompok masyarakat. 6) Komunitas Dunia Maya :  Terbentuknya produk kerjasama dengan media online (MOU, komunikasi informal)  Implementasi produk kerjasama.

7) Tentang buku panduan/ 6) Komunitas dunia maya manual book : a. Bekerjasama dengan  Tersusunnya manual media online. book b. Memberikan penjelasan  Sosialisasi dan atas berbagai implementasi pemberitaan radikalisme pro 8) Melaksanakan Anev. kekerasan dan intoleransi (Counter Messaging) c. Mempromosikan website resmi Polri : www.tribratanews.co m sebagai sarana kampanye anti radikalisme pro kekerasan dan intoleransi. 7) Menyusun buku panduan / manual book untuk membangun daya cegah dan daya tangkal masyarakat. 8) Melaksanakan Anev.


27

3.

Kerjasama dengan Stakeholder Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

1) Mendorong pemerintah pusat/pemda utk melakukan evaluasi pelaksanaan tugas tim terpadu.

1) Tentang tim terpadu Tk. Pusat dan daerah:  Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan tugas tim terpadu Tk. Pusat, Provinsi dan 2) Menyusun dan Kabupaten/Kota. melaporkan rencana aksi  Menyusun ren aksi tim terpadu : terpadu a. Kapolda bertanggung  Melaksanakan rapat jawab pada Tk. koordinasi secara Provinsi. periodik. b. Kapolres bertanggung  Melaksanakan jawab pada Tk. penanganan Pok RPK Kab/Kota. dan Intoleran secara 3) Melaksanakan Anev. terpadu.

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1)

Melanjutkan kegiatan pada Tahap II.

1)

2)

Melaksanakan Anev.

Melanjutkan dan memantapkan kegiatan pada Tahap III.

2)

Melaksanakan Anev.

2) Menyusun ren aksi tim terpadu tahun berikutnya. 3) Melaksanakan Anev

4.

Mengintensifkan Kegiatan Dialogis di Kantong-kantong Kelompok Radikal Pro Kekerasan dan Intoleransi Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) 1) Menyusun rencana aksi pemolisian di kantongkantong Pok Radikal Pro Kekerasan dan Intoleransi. a. Door to door. b. Dialog, tatap muka, sambang. c. Patroli dialogis. d. Ceramah dalam kegiatan agama.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Melanjutkan aksi pemolisian.

1) Melanjutkan dan memantapkan aksi pemolisian.

1) Melanjutkan dan memantapkan kegiatan pada Tahap III.

2) Penyusunan ren aksi tahapan berikutnya. 3) Melaksanakan Anev.

2) Melaksanakan ren aksi yang telah disusun pada tahun sebelumnya.



2) Implementasi ren aksi pemolisian. 3) Melaksanakan Anev.

28


5.

Penegakan Hukum yang Optimal Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Perkap No. 8 / 2013 ttg teknis penanganan konflik sosial khususnya dalam penegakan hukum terhadap aksi Pok Radikal Pro Kekerasan dan Intoleransi.

1) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota dalam menghadapi anarkisme/kekerasan

1) Memantapkan implementasi Perkap No 8/ 2013 dalam penanganan Pok RPK dan Intoleran.

1) Konsistensi implementasi Perkap No. 8 / 2013.

2) Tersusunnya hasil evaluasi. 3) Membuat ren aksi sosialisasi dan pelatihan Implementasi Perkap No. 8 / 2013 khususnya dalam menghadapi anarkisme dan kekerasan yang dilakukan Pok Radikal dan Intoleransi.

2) Implementasi hasil pelatihan dlm menghadapi anarkisme terkait pok radikal pro kekerasan dan intoleransi.



3) Implementasi Perkap No. 8/2013 khususnya dalam menghadapi anarkisme dan kekerasan yang dilakukan Pok Radikal dan Intoleransi. 4) Melaksanakan Anev.



29


KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

III. PENANGANAN KELOMPOK RADIKAL PRO KEKERASAN DAN INTOLERANSI YANG LEBIH OPTIMAL 10.

Deteksi dini dan deteksi aksi dalam rangka pemetaan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi

Karoanalisis Baintelkam

Baharkam, 1) Identifikasi dan pemetaan 1) Terpetakannya Baintelkam, Kelompok Radikal Pro Kelompok Radikal Bareskrim, Sops, Kekerasan (RPK) dan Pro Kekerasan dan Divkum, Densus intoleransi. Intoleransi. 88 AT 2) Monitoring dan 2) Tergalangnya penggalangan terhadap Kelompok Radikal kelompok RPK dan Pro Kekerasan dan intoleransi. Intoleransi. 3) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait untuk membentuk Single National Radicalism Mapping, dengan polri sebagai leading sector, yang melibatkan BNPT, BIN, Kemenag, Kemensos dll sebagai pendukung.

Tereliminirnya kasus kekerasan / anarkisme oleh Kelompok Radikal Pro Kekerasan dan Intoleransi.

3) Terbangunnya sinergi polisional dalam Single National Radicalism Mapping.

30

Membangun daya cegah dan daya tangkal warga

Dirkamneg Baintelkam

Baharkam, Baintelkam, Bareskrim, Sops, Divkum, Densus 88AT

1) Kelompok pelajar

1) Terbangunnya sinergi dengan Bekerjasama dengan seluruh komponen diknas tingkat provinsi & masyarakat dan kab/kota utk membangun stake holder terkait sekolah sebagai basis dalam anti radikalisme pro mengantisipasi Pok kekerasan dan intoleransi RPK dan Intoleransi.


KET 9 Ketua : Kabaintelkam Wakil : Irwil II Itwasum 1) Laporan Hasil pemetaan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi. 2) laporan hasil monitoring dan penggalangan terhadap kelompok RPK dan Intoleransi berupa daftar tokohtokoh berpengaruh yang telah dilakukan penggalangan. 3) Laporan Hasil Rapat Koordinasi dengan BNPT, BIN, Kemenag, Kemensos dll sebanyak 6 kali pada Tk. Mabes dan mengkumpulir laporan Tk. Satwil.

4) Melaksanakan Anev 11.

% CAPAI AN 8

Meningkatnya daya cegah dan daya tangkal warga terhadap Pok RPK dan Intoleransi.

1) Surat Perintah Pelaksanaan Tugas. 2) Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dua kali seminggu. 3) Manual Book tentang daya cegah dan

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

2) Kelompok mahasiswa Bekerjasama dengan BEM dan perguruan tinggi utk membangun sekolah sbg basis anti radikalisme pro kekerasan dan intoleransi

2) Tersusunnya manual book untuk membangun daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap Pok RPK dan Intoleransi.

3) Bekerjasama dgn Kemendiknas menyusun konsep kurikulum sekolah, ponpes dan madrasah yang berbasis anti radikalisme dan intoleransi. 4) Kelompok tokoh masyarakat, Majelis Taklim dan Ponpes Membangun kesepahaman dan deklarasi anti radikalisme pro kekerasan dan intoleransi. 5) Kelompok masyarakat umum Melaksanakan door to door, tatap muka dengan kelompok komunitas untuk membangun pemahaman tentang radikalisme pro kekerasan dan intoleransi 6) Komunitas dunia maya a. Bekerjasama dengan media online. b. Memberikan penjelasan atas berbagai Panduan Penjabaran dan Implementasi Optimalisasi Aksi Program Prioritas Kapolri

31

% CAPAI AN 8

KET 9 daya tangkal masyarakat terhadap Pok RPK dan Intoleransi.

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT

1

2

3

4

TARGET 100 HARI (15 Juli 2016 -22 Okt 2016) 5 pemberitaan radikalisme pro kekerasan dan intoleransi (Counter Messaging) c. Mempromosikan website resmi Polri : www.tribratanews.com sebagai sarana kampanye anti radikalisme pro kekerasan dan intoleransi.



6

7

1) Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan tugas Tim Terpadu Tk. Pusat dan Tk. Daerah dalam menangani Pok RPK dan Intoleransi.

Meningkatnya sinergi Tim Terpadu Tk. Pusat dan Tk. Daerah dalam menangani Pok RPK dan Intoleransi.

% CAPAI AN 8

KET 9

7) Menyusun buku panduan / manual book untuk membangun daya cegah dan daya tangkal masyarakat. 8) Melaksanakan Anev. 12.

Kerjasama stakeholder

dengan

Karokerma KL Sops

Baharkam, 1) Mendorong pemerintah Bareskrim, pusat/pemda utk Baintelkam, melakukan evaluasi Sops, pelaksanaan tugas tim Densus 88 AT terpadu. 2) Menyusun dan melaporkan rencana aksi tim terpadu 3) Melaksanakan Anev.

32

2) Tersusunnya Rencana Aksi secara terpadu.


1) Laporan Hasil Anev Tim Terpadu Tk. Pusat dan mengkumpulir laporan Tk. Daerah dalam menangani Pok RPK dan Intoleransi. 2) Laporan Rencana Aksi selama 100 hari 3) Laporan Hasil Implementasi 100 hari.

% CAPAI AN 8

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

13.

Mengintensifkan kegiatan dialogis di kantong-kantong Pok. Radikal Pro Kekerasan dan Intoleransi

Dirbinmas Baharkam

Baharkam, Baintelkam, Bareskrim

1) Menyusun rencana aksi pemolisian di kantongkantong Pok Radikal Pro Kekerasan dan Intoleransi. a. Door to door. b. Dialog, tatap muka, sambang. c. Patroli dialogis. d. Ceramah dalam kegiatan agama.

1) Tersusunnya aksi pemolisian yang konseptual dan berkelanjutan.

Meningkatnya aksi pemolisian pada kantong-kantong Pok. RPK dan Intoleransi.

1) Rencana Aksi Pemolisian selama 100 hari.

Meningkatnya rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

1) Laporan Hasil Anev Implementasi Perkap No. 8/2013 pada Tk. Mabes dan mengkumpulir laporan Tk. Satwil.

2) Menurunnya aksi kekerasan/ anarkisme yang dilakukan Pok. RPK dan Intoleransi.

KET 9

2) Laporan Hasil Pemolisian pada kantong-kantong Pok Radikal Pro Kekerasan dan Intoleransi.

2) Implementasi ren aksi pemolisian. 3) Melaksanakan Anev. 14.

Penegakkan yang optimal.

hukum

Kadensus 88/AT

Baharkam, Baintelkam, Bareskrim, Korbrimob,

1) Evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Perkap No. 8 / 2013 ttg teknis penanganan konflik sosial khususnya dlm Densus 88 AT penegakan hukum thd aksi Pok Radikal Pro Kekerasan & Intoleransi. 2) Tersusunnya hasil evaluasi. 3) Membuat ren aksi sosialisasi dan pelatihan Implementasi Perkap No. 8/2013 khususnya dlm menghadapi anarkisme & kekerasan yg dilakukan Pok Radikal & Intoleransi.

1) Terlaksananya Anev Implementasi Perkap No. 8/2013 dalam penanganan Pok. RPK dan Intoleransi. 2) Meningkatnya profesionalisme anggota dalam penanganan Pok RPK dan Intoleransi.

2) Jadwal pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan Perkap No. 8/2013. 3) Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Perkap No. 8/2013.

4) Melaksanakan Anev. Panduan Penjabaran dan Implementasi Optimalisasi Aksi Program Prioritas Kapolri

33

PROGRAM 4: PENINGKATAN PROFESIONALISME POLRI MENUJU KEUNGGULAN POTRET KONDISI SAAT INI 1.

Belum adanya evaluasi dan monitoring secara periodik terhadap standarisasi tentang kompetensi lulusan, isi, proses, pendidikan dan gadik, sarpras, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian.

2.

Sering terjadi ketidaksinkronan antara materi yang dilatihkan dengan bidang tugas anggota yang mengikuti pelatihan sehingga tidak optimal.

3.

Lemahnya pengawasan proses pembuatan SMK (Sistem Manajemen Kinerja), subjektivitas penilai (pejabat penilai, rekan kerja, dan atasan pejabat penilai) menyebabkan hasil SMK tidak obyektif & terkesan “asal-asalan”.

4.

Rumpun jabatan PNS sejatinya terdiri dari rumpun jabatan manajerial dan fungsional. Pada SOTK Polri saat ini rumpun jabatan fungsional belum diakomodir.

5.

Kebutuhan Almatsus kendaraan, forensik, persenjataan, penginderaan, tekinfo, transnational crime masih jauh dari ideal, perlu penambahan rata-rata 70% secara keseluruhan, kebutuhan kapor, BMP dan MTP juga membutuhkan pemenuhan diatas 50% secara keseluruhan (belum ada blue print standar kebutuhan minimum Almatsus dan Alpalkam, belum memiliki road map modernisasi Almatsus dan Alpalkam).

KEGIATAN 1.

Peningkatan Kualitas 8 Standar Pendidikan Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) 1) Melakukan evaluasi terhadap kompetensi hasil didik pada Diktuk, Dikbangum dan Dikbangspes Polri.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017) 1) Melanjutkan penyusunan hasil evaluasi kompetensi hasil didik dan upaya pembenahan pada Diktuk, Dikbangum dan Dikbangspes Polri.

2) Melakukan inventarisasi permasalahan dan 2) Melakukan pembenahan kekurangan dalam 8 terhadap 8 standar Standar Pendidikan Polri pendidikan pada seluruh pada seluruh Satuan satuan pendidikan. Pendidikan. 3) Melaksanakan Anev. 3) Melaksanakan Anev.

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Melakukan evaluasi 1) Melanjutkan dan terhadap kompetensi hasil memantapkan kegiatan didik pada Diktuk, Tahap III. Dikbangum dan 2) Melaksanakan Anev. Dikbangspes Polri setelah dilakukan pembenahan thd 8 standar pendidikan. 2) Melakukan penyempurnaan terhadap 8 standar pendidikan pada seluruh satuan pendidikan. 3) Mengimplementasikan hasil penyempurnaan 8 standar pendidikan pada seluruh satuan pendidikan. 4) Melaksanakan Anev.

34


2.

Peningkatan Pelatihan Fungsi Teknis Pada Satuan Kewilayahan Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Melakukan evaluasi terhadap perangkat dan metode pelatihan di seluruh Satker Mabes dan Satwil.

1) Melakukan pembenahan terhadap perangkat dan metode pelatihan di seluruh Satker Mabes dan Satwil.

1) Melakukan penyempurnaan terhadap perangkat dan metode pelatihan di seluruh Satker Mabes dan Satwil.

1) Melanjutkan dan memantapkan pelatihan.

2) Menyusun hasil evaluasi terhadap perangkat dan metode pelatihan yang dilakukan selama ini.

2) Implementasi rencana pelatihan fungsi di seluruh Satker Mabes dan Satwil. 3) Melaksanakan Anev.

3) Membuat rencana pelatihan fungsi secara periodik :


2) Meningkatkan kualitas pelatihan fungsi di seluruh Satker Mabes dan Satwil. 3) Melaksanakan Anev.

a. Mabes Polri, Polda dan Polres menyusun rencana pelatihan dan latihan fungsi di Satker masingmasing. b. Polres melaporkan rencana pelatihan, dan latihan kepada Polda dan Polda melaporkan rencana pelatihan dan latihan pada Tk. Mabes. 4) Melaksanakan Anev.

3.

Mengoptimalkan Sistem Manajemen Kinerja Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Inventarisasi dan pemetaan permasalahan dlm penerapan SMK sebagai masukan untuk mengevaluasi Perkap.

1) Melanjutkan revisi perkap tentang SMK

1) Konsistensi implementasi Perkap SMK.

1) Melanjutkan dan memantapkan kualitas penerapan Perkap SMK.

2) Menyusun rancangan revisi Perkap tentang SMK. 3) Melaksanakan Anev.

2) Harmonisasi dan pengesahan Perkap SMK. 3) Sosialisasi dan implementasi hasil revisi Perkap ke seluruh jajaran secara berjenjang.





35

4.

Penyusunan Rumpun Jabatan Fungsional dan Sertifikasi Profesi Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Melanjutkan penyusunan rancangan Perpres jabatan fungsional Polri.

1) Pengesahan dan implementasi Perpres Jabatan Fungsional Polri.

1) Melanjutkan implementasi Perpres Jabatan Fungsional Polri.

1) Melanjutkan dan memantapkan implementasi Perpres jabatan fungsional dan sertifikasi profesi.

2) Melakukan penyusunan instrumen penilaian untuk sertifikasi profesi dalam jabatan fungsional. 3) Melaksanakan Anev

5.

2) Melanjutkan penyusunan instrumen penilaian untuk sertifikasi profesi dalam jabatan fungsional 3) Implementasi sertifikasi profesi jabatan fungsional.

2) Melanjutkan Implementasi sertifikasi profesi jabatan fungsional.




Modernisasi Almatsus dan Alpalkam Polri Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Inventarisasi kebutuhan ideal dan minimal Almatsus dan Alpalkam Polri di semua tingkat organisasi dan fungsi Polri.

1) Tentang kebutuhan minimal Almatsus dan Alpalkam :

1) Melanjutkan pemenuhan kebutuhan minimal Almatsus dan Alpalkam sesuai dengan blue print dan road map.

1) Melanjutkan pemenuhan kebutuhan minimal Almatsus dan Alpalkam Polri sesuai dengan blue print dan road map.

2) Menyusun blue print dan road map Almatsus dan Alpalkam minimal Polri. 3) Menyusun rancangan katalog Almatsus dan Alpalkam Polri sampai dengan 25 tahun kedepan. 4) Menyusun rencana kebutuhan anggaran untuk Almatsus dan Alpalkam Polri sesuai blue print dan road map.

 Melanjutkan penyusunan blue print dan road map.  Pengesahan blue print dan road map.  Pemenuhan kebutuhan minimal Almatsus dan Alpalkam polri sesuai dengan blue print dan road map. 2) Koordinasi dengan Bappenas, Menkeu, dan DPR terkait pemenuhan anggaran.

2) Meningkatkan koordinasi dengan Bappenas, Menkeu, dan DPR terkait pemenuhan anggaran. 3) Melaksanakan Anev.

2) Melanjutkan dan memantapkan koordinasi dengan Bappenas, Menkeu, dan DPR terkait pemenuhan anggaran. 3) Melaksanakan Anev.

3) Melaksanakan Anev


36



KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

1) Melakukan evaluasi terhadap kompetensi hasil didik pada Diktuk, Dikbangum dan Dikbangspes Polri.

1) Tersusunnya 8 Standar Pendidikan Polri yang sesuai dengan standar pendidikan yang berkualitas.

IV. PENINGKATAN PROFESIONALISME POLRI MENUJU KEUNGGULAN 15.

Peningkatan kualitas 8 standar pendidikan

Karokurlum Lemdiklat

Lemdiklat, SSDM

2) Melakukan inventarisasi permasalahan dan kekurangan dalam 8 Standar Pendidikan Polri pada seluruh Satuan Pendidikan. 3) Melaksanakan Anev.

16.

Peningkatan pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan

Karobindiklat Lemdiklat

Lemdiklat, SSDM

1) Melakukan evaluasi terhadap perangkat dan metode pelatihan di seluruh satker Mabes dan Satwil. 2) Menyusun hasil evaluasi terhadap perangkat dan metode pelatihan yang dilakukan selama ini. 3) Membuat rencana pelatihan fungsi scr periodik

Meningkatnya kapasitas pendidikan dan kompetensi hasil didik.

Meningkatnya kualitas kemampuan teknis personil Polri.

2) Terbentuknya personil Polri yang memiliki kemampuan teknis kepolisian yang profesional dan berintegritas.

9 Ketua : Kalemdiklat Wakil : As SDM 1) Laporan Hasil Anev Kompetensi Hasil Didik pada Diktuk, Dikbangum, dan Dikbangspes Polri pada Tk. Mabes.

1) Rencana Pelatihan Fungsi pada Tk. Mabes secara periodik.dan mengkumpulir rencana pelatihanTk. Satwil 2) Laporan Hasil Pelatihan Fungsi pada Tk. Mabes dan mengkumpulir laporanTk. Satwil


KET

2) Laporan Hasil Inventarisasi Permasalahan dan Kekurangan 8 Standar Pendidikan pada Tk. Mabes.

2) Terinventarisasi permasalahan dan kekurangan dalam 8 Standar Pendidikan Polri pada seluruh Satuan Pendidikan. 1) Tersusunnya perangkat dan metode pelatihan fungsi teknis.

% CAPAI AN 8

37

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

% CAPAI AN 8

KET 9 3) Laporan Hasil Anev terhadap Perangkat dan Metode Pelatihan pada tk. Mabes dan mengkumpulir laporan Tk. Satwil.

17.

Mengoptimalkan Sistem Manajemen Kinerja

Karobinkar SSDM

SSDM, Divkum

1) Inventarisasi dan pemetaan permasalahan dlm penerapan SMK sebagai masukan untuk mengevaluasi Perkap. 2) Menyusun rancangan revisi Perkap tentang SMK.

1) Terpetakannya permasalahan dalam penerapan SMK.

Terwujudnya organisasi yang sehat dengan penilaian kinerja yang objektif.

2) Tersusunnya rancangan revisi Perkap tentang SMK.

1) Laporan Hasil Inventarisasi Pemetaan Permasalahan Penerapan SMK. 2) Rancangan Revisi Perkap SMK.


Penyusunan rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi profesi.

Karobinkar SSDM

Baharkam, Lemdiklat, Baintelkam, Bareskrim, SSDM, Srena, DivTI Korlantas, Korbrimob, Pusdokkes

19.

Modernisasi almatsus dan alpalkam polri

Karojianstra SSarpras

Baharkam, Baintelkam, Bareskrim, Srena, Ssarpras, Div TI, Korlantas,

38

1) Melanjutkan penyusunan rancangan Perpres jabatan fungsional Polri. 2) Melakukan penyusunan instrumen penilaian untuk sertifikasi profesi dalam jabatan fungsional. 3) Melaksanakan Anev 1) Inventarisasi kebutuhan ideal dan minimal Almatsus dan Alpalkam Polri di semua tingkat organisasi dan fungsi Polri.

1) Tersusunnya rancangan Perpres Jabatan Fungsional Polri.

Meningkatnya kualitas personil Polri sesuai kompetensi teknis profesi Polri.

2) Tersusunnya Rancangan Instrumen Penilaian untuk sertifikasi profesi Polri. 1) Terinventarisir kebutuhan ideal dan minimal almatsus dan alpalkam Polri.


1) Laporan Rancangan Final Perpres Jabatan Fungsional Polri. 2) Laporan rancangan Final Instrumen Penilaian untuk sertifikasi profesi Polri.

Meningkatnya kinerja pada pelaksanaan tugas pokok Polri.

1) Laporan Inventarisasi kebutuhan ideal dan minimal Almatsus dan Alpalkam Polri.

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

1

2

3

% CAPAI AN 8

SATKER TERKAIT




4 Korbrimob, Puslitbang, Puskeu

5

6

7

2) Menyusun blue print dan road map Almatsus dan Alpalkam minimal Polri.

2) Tersusunnya blue print dan road map Almatsus dan Alpalkam minimal Polri

2) Laporan Penyusunan blue print dan road map Almatsus dan Alpalkam minimal Polri.

3) Tersusunnya rancangan katalog Almatsus dan Alpalkam Polri sampai dengan 25 tahun kedepan.

3) Draft Katalog Almatsus dan Alpalkam Polri 25 Tahun kedepan.

3) Menyusun rancangan katalog Almatsus dan Alpalkam Polri sampai dengan 25 tahun kedepan. 4) Menyusun rencana kebutuhan anggaran untuk almatsus dan alpalkam Polri sesuai blue print dan road map. 5) Melaksanakan Anev.

9

4) Laporan Penyusunan rencana kebutuhan anggaran untuk almatsus dan alpalkam Polri.

4) Tersusunnya rencana kebutuhan anggaran untuk Almatsus dan Alpalkam Polri sesuai blue print dan road map.


KET

39

PROGRAM 5: PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PERSONEL POLRI POTRET KONDISI SAAT INI 1.

Gaji pokok Bharada dengan masa dinas 2 tahun sebesar Rp. 1.523.199,- bila ditambah dengan tunjangan remunerasi dan ULP maka take home pay sebesar Rp. 3.389.480,-

2.

Perumahan Polri yang terpenuhi baru mencapai 65.632 pintu (15,05% dari total kebutuhan sebanyak 435.982 unit, dengan demikian masih diperlukan 370.350 unit untuk dapat mencapi ideal).

3.

Pada kondisi saat ini keikutsertaan pada BPJS untuk anggota Polri dan keluarga anggota Polri (suami, istri dan maksimal 2 anak) dalam BPJS telah terpenuhi 1.951.240 orang. Pencapaian ini merupakan 97,6% dari target sebesar 2 juta orang.

4.

Masih terdapat personel Polri yang berdinas di wilayah perbatasan yang belum mendapat tunjangan khusus seperti diwilayah Kab. Toli-toli Sulteng.

5.

Tunjangan Bhabinkamtibmas saat ini dirasa masih kurang, yakni Rp. 100.000/bln.

6.

Masih cukup banyak anggota Polri yang terpaksa melakukan pinjaman uang ke bank untuk memenuhi kebutuhan mendadak seperti biaya sekolah, menikahkan anak, dan sebagainya karena hanya menggantungkan diri dari gaji dan tunjangan Polri akibat tidak memiliki kemampuan berwirausaha.

7.

Dengan tingkat resiko tugas yang cukup tinggi anggota Polri memerlukan jaminan kesehatan dengan kualitas yang baik. Hal ini dikarenakan proteksi terhadap keselamatan jiwa yang diberikan melalui Asabri maupun ABB nilainya masih jauh lebih kecil dibandiingkan yang lain.

KEGIATAN 1.

Peningkatan Tunjangan Kinerja Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

40

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Mengajukan usulan kenaikan prosentase Tunjangan Kinerja mencapai 60%.

1) Pengajuan kenaikan prosentase tunjangan kinerja personel polri mencapai 60%

1) Pengajuan kenaikan prosentase tunjangan kinerja personel polri mencapai 80%

1) Pengajuan kenaikan prosentase tunjangan kinerja, mencapai 100%.

2) Melakukan koordinasi dengan Kemenpan RB, Kemenkeu, Bappenas, DPR untuk penyesuaian tunjangan kinerja.

2) Meningkatkan koordinasi dengan Kemenpan, Kemenkeu, Bappenas, dan DPR untuk peningkatan tunjangan kinerja.

2) Memperkuat koordinasi dengan Kemenpan, Kemenkeu, Bappenas, dan DPR untuk peningkatan tunjangan kinerja.

2) Melanjutkan dan memantapkan koordinasi dengan Kemenpan, Kemenkeu, Bappenas, dan DPR untuk


Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) 3) Melaksanakan Anev.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

3) Pemenuhan atas ajuan kenaikan tunjangan kinerja

3) Pemenuhan atas ajuan kenaikan tunjangan kinerja.



Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021) peningkatan. tunjangan kinerja. 3) Pemenuhan atas ajuan kenaikan tunjangan kinerja. 4) Melaksanakan Anev.

2.

Peningkatan Pemenuhan Perumahan Dinas Anggota Polri Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Menginventaris rumah dinas yang sudah rusak.

1) Tentang perumahan dinas yang rusak :  Terinventarisasi perumahan dinas yang rusak pada Tk. Mabes dan Satwil.  Menyusun rencana perbaikan dan kebutuhan anggaran.  Melakukan perbaikan rumah dinas secara bertahap

1) Melanjutkan perbaikan rumah dinas yang rusak

1) Melanjutkan perbaikan rumah dinas yang rusak, penataan penggunaan rumah dinas dan pemenuhan rumah dinas baru.

2) Melakukan penataan kembali penggunaan rumah dinas Polri yang sudah ada secara bertahap. 3) Menyusun rencana kebutuhan perumahan dinas baru secara rinci. 4) Melaksanakan koordinasi dengan Bappenas, Kemenkeu, Kemenpupera dan DPR. 5) Melakukan kerjasama dengan Pemda dan pihak lain terkait pemenuhan Perumahan Dinas Polri. 6) Melaksanakan Anev

2) Melanjutkan penataan penggunaan rumah dinas Polri dengan prioritas peruntukan bagi anggota yang masih berdinas aktif. 3) Tentang perumahan dinas baru :  Menyusun road map dan kebutuhan anggaran pembangunan perumahan dinas baru.  Mengintensifkan koordinasi dengan Bappenas, kemenkeu, Kemen PU-Pera, dan DPR.  Meningkatkan kerjasama dengan Pemda dan pihak lain terkait pemenuhan Perumahan Dinas Polri.  Pemenuhan kebutuhan rumah dinas secara bertahap sesuai dengan skala prioritas.

2) Melanjutkan penataan penggunaan rumah dinas Polri dengan prioritas peruntukan bagi anggota yang masih berdinas aktif. 3) Melaksnakan pemenuhan rumah dinas baru sesuai road map. 4) Meningkatkan kerja sama dengan pemda dan pihak terkait lainnya dalam rangka pemenuhan rumah dinas baru. 5) Melaksanakan Anev

2) Memantapkan koordinasi dengan Bappenas, Kemenkeu, Kemen PU-Pera, dan DPR. 3) Memantapkan kerjasama dengan Pemda dan pihak lain terkait pemenuhan Perumahan Dinas Polri. 4) Melaksanakan Anev.


41

3.

Meningkatkan Program Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Bagi Anggota Polri Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Melaksanakan upadaating data anggota dan keluarganya yang belum terdaftar dalam Program BPJS dengan target 1.6 juta orang;

1) Melaksanakan upadaating data anggota dan keluarganya yang belum terdaftar dalam Program BPJS dengan target 2 juta orang

1) Meningkatkan kualitas pelayanan program BPJS pada anggota dan keluarganya.

1) Melanjutkan dan meningkatkan kualitas implementasi keikutsertaan anggota dan keluarganya dalam program BPJS

2) Mengevaluasi implementasi Program BPJS kepada anggota Polri.

2) Pembenahan terhadap hasil evaluasi implementasi program BPJS.

3) Menambah Rumah Sakit Bhayangkara yang menjadi PK(Pengelola Keuangan)-BLU (Badan Layanan Umum) sejumlah 6 Rumah sakit. 4) Melaksanakan koordinasi dengan Kemenkes dan Dinkes untuk peningkatan pelayanan kesehatan. 5) Melaksanakan Anev.

3) Meningkatkan kualitas implementasi keikutsertaan anggota dan keluarganya dalam program BPJS. 4) Meningkatkan sarana prasarana rumah sakit Bhayangkara secara bertahap dengan target 21 rumah sakit.

2) Meningkatkan sarana prasarana rumah sakit Bhayangkara secara bertahap dengan target 16 rumah sakit. 3) Meningkatkan kelas rumah sakit Polri dengan target 4 rumah sakit. 4) Menguatkan koordinasi dengan Kemenkes dan Dinkes untuk peningkatan pelayanan kesehatan. 5) Melaksanakan Anev.

5) Meningkatkan kelas rumah sakit Polri dengan target 8 rumah sakit.

2) Meningkatkan sarana prasarana rumah sakit Bhayangkara secara bertahap dengan target 30 rumah sakit 3) Meningkatkan kelas rumah sakit Polri dengan target 4 rumah sakit. 4) Memantapkan koordinasi dengan Kemenkes dan Dinkes untuk peningkatan pelayanan kesehatan. 5) Melaksanakan Anev.

6) Meningkatkan koordinasi dengan Kemenkes dan Dinkes untuk peningkatan pelayanan kesehatan. 7) Melaksanakan Anev

4.

Peningkatan Tunjangan Kemahalan Bagi Anggota di Daerah Perbatasan dan Papua Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Melakukan pendataan ulang daerah-daerah yang berhak mendapatkan tunjangan kemahalan dan tunjangan perbatasan.

1) Penyusunan rancangan revisi Perpres No. 34/2012 tentang tunjangan kemahalan dan tunjangan perbatasan.

1) Melanjutkan pemenuhan tunjangan kemahalan dan perbatasan.

1) Melanjutkan pemenuhan tunjangan kemahalan dan perbatasan.

2) Melakukan kajian terhadap besaran kebutuhan tunjangan kemahalan dan tunjangan perbatasan. 3) Melakukan Evaluasi Perpres No. 34/2012 tentang tunjangan

42

2) Harmonisasi, pengesahan dan implementasi Perpres No. 34/2012.



3) Memperkuat koordinasi dengan Kemenkeu, Menkumham, Sekab, Kemenpolhukam, Kemenpan RB, dan DPR.


Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) kemahalan dan tunjangan perbatasan.

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Menginventarisir jumlah personil Bhabinkamtibmas yang definitif.

1) Pengajuan rencana kebutuhan anggaran dukungan operasional bagi Bhabinkamtibmas definitif.

2) Melakukan pengkajian besaran dukungan operasional kebutuhan Bhabinkamtibmas yang ideal.

2) Meningkatkan koordinasi dengan Kemenkeu, Bappenas, dan DPR



2) Memperkuat koordinasi dengan Kemenkeu, Bappenas, dan DPR.

2) Memantapkan koordinasi dengan Kemenkeu, Bappenas, dan DPR

4) Menyusun pengajuan usul kenaikan tunjangan kemahalan dan perbatasan.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017) 4) Pemenuhan tunjangan kemahalan dan perbatasan. 5) Melaksanakan Anev


5.

Peningkatan Dukungan Operasional Bhabinkamtibmas Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)


3) Pemenuhan peningkatan dukungan operasional kebutuhan Bhabinkamtibmas.

3) Pemenuhan peningkatan dukungan operasional 3) Pemenuhan kebutuhan peningkatan dukungan Bhabinkamtibmas. operasional kebutuhan Bhabinkamtibmas. 4) Melaksanakan Anev. 4) Melaksanakan Anev.


6.

Mengupayakan Program Wirausaha Bagi Anggota Polri Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Menyusun rancangan Perkap tentang program wirausaha bagi anggota Polri yang memasuki usia pensiun.

1) Pengesahan, sosialisasi dan implementasi Perkap.

1)

Melanjutkan pelaksanaan program wirausaha bagi anggota Polri yang memasuki usia pensiun.

2)

Meningkatkan kualitas program wirausaha.

1) Melanjutkan dan memantapkan pelaksanaan program wirausaha bagi anggota Polri yang memasuki masa pensiun

3)

Melaksanakan Anev.

2) Membuat MoU dengan Badan Usaha, Bank, Pemerintah serta penyelenggara wirausaha. 3) Membuat program pelatihan wirausaha bagi anggota Polri.

2) Sosialisasi dan implementasi MOU. 3) Implementasi program pelatihan wirausaha. 4) Implementasi program wirausaha bagi anggota Polri yang sudah memasuki masa pensiun.





43

7.

Dukungan Asuransi Keselamatan Kerja Bagi Anggota Polri Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Melakukan penghitungan kebutuhan jaminan asuransi keselamatan kerja anggota Polri.

1) Melanjutkan penyusunan rancangan perpres.

1) Melanjutkan implementasi Perpres tentang Asuransi Keselamatan Kerja bagi anggota Polri.

1) Melanjutkan dan memantapkan implementasi Perpres tentang Asuransi Keselamatan Kerja bagi anggota Polri.

2) Mengajukan usulan untuk mendapatkan Asuransi Keselamatan Kerja kepada pemerintah. 3) Menyusun rancangan Perpres tentang Asuransi Keselamatan Kerja bagi anggota Polri.

2) Harmonisasi, pengesahan, sosialisasi dan implementasi Perpres. 3) Meningkatkan koordinasi dengan Bappenas, Kemenkeu dan KemenpanRB.





44


PENJABARAN PROGRAM 100 HARI NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

V. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PERSONIL POLRI 20.

Peningkatan Tunjangan Kinerja

Karojakstra Srena

SSDM, Srena, Puskeu

1) Mengajukan usulan kenaikan prosentase Tunjangan Kinerja mencapai 60%. 2) Melakukan koordinasi dengan Kemenpan RB, Kemenkeu, Bappenas, DPR untuk penyesuaian tunjangan kinerja. 3) Melaksanakan Anev.

21.

Peningkatan pemenuhan rumah dinas anggota Polri

Karofaskon Ssarpras

Itwasum, Srena, Sarpras, Divpropam, Yanma

1) Menginventaris rumah dinas yang sudah rusak. 2) Melakukan penataan kembali penggunaan rumah dinas Polri yang sudah ada secara bertahap. 3) Menyusun rencana kebutuhan perumahan dinas baru secara rinci. 4) Melaksanakan koordinasi dengan Bappenas, Kemenkeu, Kemenpupera dan

1) Tersusunnya usulan kenaikan prosentase Tunjangan Kinerja kepada Pemerintah.

Meningkatnya kesejahteraan anggota Polri dan keluarganya;

KET 9 Ketua : As SDM Wakil Ketua I: Asrena Wakil Ketua II : Karowatpers SSDM 1) Surat Usulan Pengajuan kenaikan prosentase Tunjangan Kinerja. 2) Rancangan Perpres tentang Kenaikan Tunjangan Kinerja

2) Terlaksananya koordinasi dengan Kemenpan RB, Kemenkeu, Bappenas, DPR.

3) Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dengan Kemenpan RB, Kemenkeu, Bappenas, DPR.

1) Terinventarisasi perumahan dinas Polri yang sudah rusak.

Meningkatnya kesejahteraan anggota Polri dengan memberikan fasilitas rumah dinas yang layak.

2) Tertatanya penggunaan rumah dinas Polri yang sudah ada secara bertahap.

1) Laporan Hasil Inventarisasi perumahan dinas Polri yang rusak pada Tk. Mabes dan Tk. Satwil. 2) Laporan Hasil Penataan Rumah Dinas selama 100 hari.

3) Terlaksananya koordinasi dengan Bappenas, Kemenkeu, Kemenpupera dan


% CAPAI AN 8

3) Laporan Rencana Kebutuhan Rumah Dinas Polri dan Usulannya kepada

45

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT

1

2

3

4


5) Melakukan kerjasama dengan Pemda dan pihak lain terkait pemenuhan Perumahan Dinas Polri. 6) Melaksanakan Anev

Meningkatkan program pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi anggota Polri

Karumkit Bhayangkara

SSDM, Srena, Ssarpras, Pusdokkes


6

7

5 DPR.

22.


1) Melaksanakan updating data anggota dan keluarganya yang belum terdaftar dalam Program BPJS dengan target 1.6 juta orang; 2) Mengevaluasi implementasi Program BPJS kepada anggota Polri. 3) Menambah Rumah Sakit Bhayangkara yang menjadi PK(Pengelola Keuangan)-BLU (Badan Layanan Umum) sejumlah 6 Rumah sakit.

DPR. 4) Terlaksananya kerjasama dengan Pemda dan pihak lain terkait pemenuhan Perumahan Dinas Polri. 1) Ter-update-nya data anggota Polri dan keluarganya kedalam Program BPJS dengan target 1.6 juta orang. 2) Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan Program BPJS; 3) Bertambahnya Rumah Sakit Bhayangkara yang menjadi PK-BLU sejumlah 6 Rumah Sakit.

4) Melaksanakan koordinasi dengan Kemenkes dan Dinkes untuk peningkatan pelayanan kesehatan.

46


% CAPAI AN 8

KET 9 Pemerintah secara prioritas. 4) MoU antara Polri dengan Pemda dan pihak lain dalam membantu pembangunan rumah dinas Polri.

Meningkatnya kualitas Dokpol dan Pelayanan Kesehatan anggota Polri dan keluarganya.

1) Laporan jumlah personil Polri yang belum terdaftar dalam Program BPJS; 2) Laporan hasil evaluasi pelaksanaan program BPJS yang selama ini telah dijalankan; 3) Laporan hasil koordinasi dengan pihak BPJS terkait keluhan dan permasalahan yang terjadi selama personil Polri mengikutinya. 4) Bukti kerjasama (MoU) dengan Kemenkes dengan Mabes Polri dan mengkumpulir bukti kerjasama oleh Polda;

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7


23.

Peningkatan tunjangan kemahalan bagi anggota di daerah perbatasan dan Papua

Karojakstra Srena

SSDM, Srena, Divkum, Puslitbang, Divhubinter

1) Melakukan pendataan ulang daerah-daerah yang berhak mendapatkan tunjangan kemahalan dan tunjangan perbatasan. 2) Melakukan kajian terhadap besaran kebutuhan tunjangan kemahalan dan tunjangan perbatasan. 3) Melakukan Evaluasi Perpres No. 34/2012 tentang tunjangan kemahalan dan tunjangan perbatasan. 4) Menyusun pengajuan usul kenaikan tunjangan kemahalan dan perbatasan. 5) Melaksanakan Anev.

% CAPAI AN 8

KET 9 5) Usulan peningkatan tipologi tiap-tiap RS Bhayangkara menjadi PK-BLU.

1) Terdatanya daerah-daerah yang berhak mendapatkan tunjangan kemahalan dan tunjangan perbatasan.

Meningkatnya motivasi dan kinerja anggota pada daerah perbatasan dan Papua.

2) Tersusunnya kajian terhadap besaran kebutuhan tunjangan kemahalan dan tunjangan perbatasan.

2) Mengkumpulir laporan nominative jumlah personil yang berdinas di Papua; 3) Laporan analisa kebutuhan dasar personil Polri yang bertugas di daerah perbatasan; 4) Laporan analisa kebutuhan personil Polri yang berdinas di Papua;

3) Tersusunnya hasil evaluasi Perpres No. 34/2012 tentang tunjangan kemahalan dan tunjangan perbatasan.

5) Laporan hasil kajian dan evaluasi atas Perpres Nomor 34/2012;

4) Tersusunnya pengajuan usul kenaikan tunjangan kemahalan dan perbatasan.


1) Mengkumpulir laporan satuan-satuan kepolisian yang berada di daerah perbatasan

6) Usulan perubahan / amandemen atas beberapa klausul yang ada untuk perbaikan

47

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

% CAPAI AN 8

KET 9 tunjangan Polri;

personil

7) Rancangan usulan kenaikan tunjangan kemahalan dan perbatasan. 24.

Peningkatan dukungan operasional Bhabinkamtibmas

Karojemengar Srena

Baharkam, SSDM, Srena, Puskeu

1) Menginventarisir jumlah personil Bhabinkamtibmas yang definitif. 2) Melakukan pengkajian besaran dukungan operasional kebutuhan Bhabinkamtibmas yang ideal. 3) Melaksanakan Anev.

25.

48

Mengupayakan program wirausaha bagi anggota Polri

Karowatpers SSDM

SSDM, Srena, Puskeu, Divkum,

1) Terinventarisasi jumlah personil Bhabinkamtibmas yang definitif, tugas rangkap dan kekurangannya.

Meningkatnya dukungan operasional dan kinerja Bhabinkamtibmas.

2) Terlaksananya kajian besaran dukungan operasional kebutuhan Bhabinkamtibmas yang ideal.

1) Menyusun rancangan Perkap tentang program wirausaha bagi anggota Polri yang memasuki usia pensiun.

1) Tersusunnya rancangan Perkap tentang program wirausaha bagi anggota Polri.

2) Membuat MoU dengan Badan Usaha, Bank, Pemerintah serta penyelenggara wirausaha.

2) Tersusunnya MoU dengan Badan Usaha, Bank, Pemerintah serta penyelenggara wirausaha.


1) Laporan Hasil Inventarisasi Bhabinkamtibmas yang meliputi jumlah personil Bhabinkamtibmas yang definitif, tugas rangkap dan kekurangannya. 2) Laporan Hasil Pengkajian Besaran Dukungan Operasional Kebutuhan Bhabinkamtibmas.

Meningkatnya kesejahteraan anggota Polri melalui program wirausaha anggota Polri.

1) Rancangan Perkap tentang program wirausaha bagi anggota Polri. 2) MoU antara Polri dengan Badan Usaha,Bank, Pemerintah serta penyelenggara wirausaha. 3) Laporan Hasil Pelaksanaan Pelatihan

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

3) Membuat program pelatihan wirausaha bagi anggota Polri. 4) Melaksanakan Anev.

26.

Dukungan asuransi keselamatan kerja bagi anggota Polri

Kapusdokkes

SSDM, Srena, Divkum, Puskeu

1) Melakukan penghitungan kebutuhan jaminan asuransi keselamatan kerja anggota Polri. 2) Mengajukan usulan untuk mendapatkan Asuransi Keselamatan Kerja kepada pemerintah. 3) Menyusun rancangan Perpres tentang Asuransi Keselamatan Kerja bagi anggota Polri. 4) Melaksanakan Anev.

3) Tersusunnya program pelatihan wirausaha bagi anggota Polri.

Terpenuhi dukungan asuransi keselamatan kerja.

9 wirausaha anggota Polri.

bagi

1) Laporan hasil penghitungan jumlah kebutuhan jaminan asuransi keselamatan kerja anggota Polri; 2) Surat usulan kepada pemerintah

2) Diajukannya usulan persetujuan untuk mendapatkan Asuransi Keselamatan Kerja kepada pemerintah.

3) Rancangan Perpres tentang Asuransi Keselamatan Kerja bagi anggota Polri.

3) Tersusunnya rancangan Perpres tentang Asuransi Keselamatan Kerja bagi anggota Polri.


KET

4) Laporan Hasil Pelaksanaan Program wirausaha bagi anggota Polri yang sudah memasuki masa pensiun.

4) Terlaksananya Program wirausaha bagi anggota Polri yang sudah memasuki masa pensiun 1) Tersusunnya hasil penghitungan kebutuhan jaminan asuransi keselamatan kerja anggota Polri.

% CAPAI AN 8

49

PROGRAM 6: PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PEMENUHAN PROPORSIONALITAS ANGGARAN SERTA KEBUTUHAN MINIMAL SARPRAS POTRET KONDISI SAAT INI 1.

Masih banyak peraturan dilingkungan Polri yang tumpang tindih dan sulit dipahami karena tidak dilengkapi manual book, sehingga hal ini berakibat munculnya keraguan atau kesalahan tindakan oleh anggota Polri.

2.

Konstelasi perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis membutuhkan penyesuaian terhadap struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Polri terutama pada satuan Densus 88 Anti Teror, Korbrimob dan perlunya pembentukan Korpolairud.

3.

Proporsi anggaran tahun 2016 adalah 52% belanja pegawai, 27% belanja barang, dan 21% belanja modal. Hal ini menyebabkan pembiayaan operasional Polri pada tahun 2016 hanya sebesar 27% dr total seluruh anggaran Polri.

4.

DSP personel polri sejumlah 613.438 dan baru terpenuhi 421.259. Dengan melihat intake Polri 2015 sejumlah 15.805 orang, 2016 sejumlah 11.200 orang, dan 2017 sejumlah 18.000 orang, maka pada tahun 2020 diproyeksikan akan mengalami penambahan 96.200 personel.

5.

Belum adanya blue print tentang kebutuhan minimum peralatan secara terperinci. Saat ini kondisi sarana dan prasarana baik Almatsus, Alpalkam, maupun pemenuhan kapor, BMP, dan kapor Diktuk secara umum belum ideal.

6.

Pembentukan Polda Kaltara dan peningkatan tipologi Polda Lampung dan Riau masih dalam proses pengesahan.

50


KEGIATAN 1.

Penyederhanaan SOP yang Berbasis Check List dan Hasil Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Menginventarisasi dan mengevaluasi Perkap yang tumpang tindih, membelenggu, out of date, dan sulit dipahami pada masing-masing fungsi.

1) Melanjutkan penyusunan revisi rancangan Perkap.

1) Melanjutkan sosialisasi Perkap dan Implementasi SOP berbasis check list dan atau manual book..

1) Melanjutkan dan memantapkan Implementasi SOP berbasis check list dan atau manual book.

2) Melakukan revisi terhadap Perkap dengan membuat rancangan Perkap baru yang lebih akomodatif, berpedoman pada manual book dan SOP berbasis check list.

2) Harmonisasi dan pengesahan Perkap. 3) Menjabarkan Perkap menjadi SOP berbasis check list dan atau manual book. 4) Sosialisasi Perkap dan Implementasi SOP berbasis check list dan atau manual book.

2) Melanjutkan Implementasi SOP berbasis check list dan atau manual book.





2.

Restrukturisasi SOTK Polri Sesuai Tantangan Tugas, antara lain Penguatan Densus, Brimob dan Baharkam Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Melanjutkan kajian restrukturisasi SOTK Mabes Polri yang meliputi Lemdiklat, Korbrimob, Densus 88/AT, Bareskrim, Baintelkam, Baharkam dan Polairud serta restrukturisasi Polda, Polres dan Polsek.

1) Melanjutkan penyusunan naskah akademik restrukturisasi SOTK Polri.

1) Melanjutkan Sosialisasi dan implementasi Perkap SOTK.

2) Mengusulkan perubahan Perpres No. 52/2010 tentang SOTK Polri.


1) Melanjutkan dan memantapkan implementasi Perkap SOTK.

2) Koordinasi internal dengan Satker/Satwil terkait untuk penyempurnaan restrukturisasi SOTK. 3) Melaksanakan Anev.


3) Melakukan koordinasi intensif dengan Kemenpan RB, Sekab, Kemenkeu, dan Kemenkopolhukam. 4) Persetujuan dan pengesahan Perpres baru. 5) Menjabarkan Perpres baru menjadi Perkap. 6) Sosialisasi dan implementasi Perkap SOTK. 7) Melaksanakan Anev.


51

3.

Pemenuhan Proporsionalitas Anggaran Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Menyusun proporsi anggaran operasional Polri secara bertahap, dengan komposisi 40% Belanja Pegawai; 45% Belanja Barang; 15% Belanja Modal

1) Meningkatkan koordinasi dengan Bappenas, Kemenkeu dan DPR untuk pemenuhan proporsionalitas anggaran.

1) Menguatkan koordinasi dengan Bappenas, Kemenkeu dan DPR untuk pemenuhan proporsionalitas anggaran.

1) Melanjutkan implementasi proporsionalitas anggaran.

2) Membuat pengajuan kepada Bappenas tentang rencana kebutuhan proporsional anggaran Polri; 3) Melakukan koordinasi dengan Bappenas, Kemenkeu dan DPR.

2) Terpenuhinya proporsionalitas anggaran Polri dengan komposisi 58% Belanja Pegawai; 29% Belanja Barang; 13% Belanja Modal. 3) Melaksanakan Anev.


2) Terpenuhinya proporsionalitas anggaran Polri dengan komposisi 40% Belanja Pegawai; 45% Belanja Barang; 15% Belanja Modal. 3) Melaksanakan Anev.


4.

Pemenuhan Kebutuhan Minimal SDM dan Sarpras (DSPP) Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Inventarisasi kebutuhan minimum personil dan peralatan Polri tingkat Mabes, Polda, Polres dan Polsek.

1) Melanjutkan penyusunan DSPP mengacu pada revisi Perkap SOTK.

1)

Melanjutkan pemenuhan kebutuhan minimal DSPP secara bertahap.

1) Melanjutkan dan memantapkan pemenuhan DSPP secara bertahap

2)

Menguatkan koordinasi dengan Bappenas, Menkeu, dan DPR terkait pemenuhan anggaran.

2) Polda Sulawesi Barat sudah operasional 70%.

2) Menyusun DSPP mengacu pada revisi Perkap SOTK. 3) Penyusunan rencana anggaran untuk kebutuhan peralatan minimal Polri tingkat Mabes sampai Polsek. 4) Percepatan operasionalisasi Polda Sulawesi Barat dengan menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pemenuhan minimal personel, anggaran dan sarpras. 5) Melaksanakan Anev

52

2) Menyusun blue print dan road map kebutuhan minimum peralatan tingkat Mabes, Polda, Polres dan Polsek 3) Pemenuhan DSPP secara bertahap

3)

Tentang percepatan operasionalisasi Polda Sulawesi Barat :  Terpenuhinya personel, anggaran dan sarpras secara bertahap.  Melanjutkan pembangunan perumahan anggota.

4)

Melaksanakan Anev.

4) Meningkatkan koordinasi dengan Bappenas, Menkeu, dan DPR terkait pemenuhan anggaran. 5) Tentang percepatan operasionalisasi Polda Sulawesi Barat :  Terpenuhinya personel, anggaran dan sarpras secara bertahap.  Terpenuhinya dukungan sewa rumah pejabat utama.  Menyusun rencana dan pembangunan mako




Tahap II Tahap III (23 Okt 2016 – 31 Des 2017) (1 Jan 2018 – 31 Des 2019) dan perumahan.  Terbangunnya Mapolda, Barak Brimob, Barak Dalmas, Perumahan dinas untuk Kapolda, Wakapolda dan Pejabat Utama Polda serta perumahan dinas untuk anggota.

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)


5.

Pembentukan Polda Kaltara, peningkatan tipologi Polda Lampung dan Riau, serta peningkatan Tipologi Polres Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) Membuat kajian peningkatan tipologi Polres.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Pengusulan peningkatan tipologi Polres

1) Pengusulan peningkatan tipologi Polres

2) Persetujuan dan pengesahan peningkatan tipologi Polres.

2) Persetujuan dan pengesahan peningkatan tipologi Polres.

1) Pengajuan peningkatan tipologi Polres

3) Membuat kajian baru pembentukan Polda Kaltara dan peningkatan tipologi Polda Lampung dan Riau. 4) Pengajuan ulang pembentukan Polda Kaltara dan peningkatan tipologi Polda Lampung dan Riau kepada Kemenpan-RB. 5) Melaksanakan Anev.

3) Disetujuinya pembentukan Polda Kaltara dan peningkatan tipologi Polda Lampung dan Riau. 4) Pengukuhan dan pemenuhan personel, sarpras, dan anggaran peningkatan tipologi polda dan polres. 5) Operasionalisasi dan pemenuhan personel, anggaran dan sarpras Polda Kaltara.

2) Persetujuan dan pengesahan peningkatan tipologi Polres 3) Melanjutkan pemenuhan kebutuhan peningkatan tipologi Polres, pembentukan Polda Kaltara serta Peningkatan tipologi Polda Lampung dan Riau 4) Melaksanakan Anev.



53

PENJABARAN PROGRAM 100 HARI NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

VI. PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PEMENUHAN PROPORSIONALITAS ANGGARAN SERTA KEBUTUHAN MINIMAL SARPRAS 27.

Penyederhanaan SOP yang berbasis check list dan hasil.

Karobinops Sops

Satker Mabes

1) Menginventarisasi dan mengevaluasi Perkap yang tumpang tindih, membelenggu, out of date, dan sulit dipahami pada masing-masing fungsi. 2) Melakukan revisi terhadap Perkap dengan membuat rancangan Perkap baru yang lebih akomodatif, berpedoman pada manual book dan SOP berbasis check list. 3) Melaksanakan Anev

28.

Restrukturisasi SOTK Polri sesuai tantangan tugas, antara lain penguatan Densus 88/ AT, Brimob dan Baharkam

Karolemtala Srena

Baharkam, SSDM, Srena, Divkum, Densus 88/AT, Korbrimob

1) Melanjutkan kajian restrukturisasi SOTK Mabes Polri yang meliputi Lemdiklat, Korbrimob, Densus 88/AT, Bareskrim, Baintelkam, Baharkam dan Polairud serta restrukturisasi Polda, Polres dan Polsek. 2) Koordinasi internal dengan Satker/Satwil

54

1) Tersusunnya Hasil inventarisasi dan evaluasi Perkap yang tumpang tindih, membelenggu, out of date, dan sulit dipahami pada masingmasing fungsi.

Tersusunnya System Operating Procedure (SOP) yang mudah, sederhana dan aplikatif.


KET 9 Ketua : Asrena Wakil : Assarpras 1) Laporan hasil inventarisasi dan evaluasi Perkap yang tumpang tindih, membelenggu, out of date, dan sulit dipahami pada masing-masing fungsi. 2) Rancangan Perkap berpedoman manual book SOP berbasis list.

2) Tersusunnya revisi Perkap yang berpedoman pada manual book dan SOP berbasis check list. 1) Tersusunnya kajian restrukturisasi SOTK Mabes Polri yang meliputi Lemdiklat, Korbrimob, Densus 88/AT, Bareskrim, Baintelkam, Baharkam dan Polairud serta

% CAPAI AN 8

Meningkatnya kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat khususnya Densus 88/AT, Brimob dan Baharkam.

revisi yang pada dan check

1) Laporan Hasil Restrukturisasi SOTK Polri. 2) Laporan Hasil Koordinasi internal dengan Satker/Satwil untuk penyempurnaan restrukturisasi SOTK.

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT


1

2

3

4

5 terkait untuk penyempurnaan restrukturisasi SOTK.

6 restrukturisasi Polda, Polres dan Polsek.


2) Terlaksananya koordinasi internal dengan Satker/Satwil terkait untuk penyempurnaan restrukturisasi SOTK.

1) Menyusun proporsi anggaran operasional Polri secara bertahap, dengan komposisi 40% Belanja Pegawai; 45% Belanja Barang; 15% Belanja Modal

1) Tersusunnya proporsi anggaran operasional Polri secara bertahap.

29.

Pemenuhan proporsionalitas anggaran

Karojemengar Srena

SSDM, Srena, Divkum, Puskeu

2) Membuat pengajuan kepada Bappenas tentang rencana kebutuhan proporsional anggaran Polri; 3) Melakukan koordinasi dengan Bappenas, Kemenkeu dan DPR.


2) Diajukannya rencana kebutuhan proporsional anggaran Polri.


Terpenuhinya proporsionalitas anggaran dengan komposisi 40% Belanja Pegawai; 45% Belanja Barang; 15% Belanja Modal

Pemenuhan kebutuhan Karojakstra Srena minimal SDM dan

SSDM, Srena,

1) Inventarisasi kebutuhan minimum personil dan

1) Tersusunnya DSP dan DSPP


KET 9

1) Naskah penyusunan proporsi anggaran operasional Polri secara bertahap, dengan komposisi 40% Belanja Pegawai; 45% Belanja Barang; 15% Belanja Modal. 2) Surat Usulan pengajuan rencana kebutuhan proporsional anggaran Polri kepada Bappenas.

3) Terlaksananya koordinasi dengan Bappenas, Kemenkeu dan DPR.

3) Laporan Hasil Koordinasi dengan Bappenas, Kemenkeu dan DPR.


30.

% CAPAI AN 8

Terpenuhinya kebutuhan minimal

55

1) Laporan Hasil DSP dan DSPP yang

NO 1

KEGIATAN 2 Sarpras (DSPP)

P. JAWAB

SATKER TERKAIT



3

4

5 peralatan Polri tingkat Mabes, Polda, Polres dan Polsek.

6 mengacu pada revisi Perkap SOTK.

2) Menyusun DSPP mengacu pada revisi Perkap SOTK. 3) Penyusunan rencana anggaran untuk kebutuhan peralatan minimal Polri tingkat Mabes sampai Polsek. 4) Percepatan operasionalisasi Polda Sulawesi Barat dengan menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pemenuhan minimal personel, anggaran dan sarpras. 5) Melaksanakan Anev

31.

56

Pembentukan Polda Kalimantan Utara (Kaltara), peningkatan tipologi Polda Lampung dan Riau serta

Karolemtala

SSDM, Srena, Sarpras, Puskeu

Membuat kajian peningkatan tipologi Polres.

KRITERIA KEBERHASILAN 7 SDM dan Sarpras (DSPP).

9 mengacu pada revisi Perkap SOTK.

3) Rencana anggaran untuk kebutuhan peralatan minimal Polri Tk. Mabes sd. Tk. Polsek.

3) Tersusunnya rencana anggaran untuk kebutuhan peralatan minimal Polri tingkat Mabes sampai Polsek.

4) Rencana Kebutuhan dan pemenuhan personel minimal, anggaran dan sarpras dalam rangka operasionalisasi Polda Sulawesi Barat.

4) Tersusunnya rencana kebutuhan dan pemenuhan personel minimal, anggaran dan sarpras dalam rangka operasionalisasi Polda Sulawesi Barat.


KET

2) Laporan Hasil Inventarisasi kebutuhan minimum peralatan Polri tingkat Mabes, Polda, Polres dan Polsek.

2) Tersusunnya inventarisasi kebutuhan minimum peralatan Polri tingkat Mabes, Polda, Polres dan Polsek.

1) Terinventarisasi Polres-polres yang akan dinaikkan tipoya.

% CAPAI AN 8

Disetujuinya peningkatan tipologi Polres oleh Kemenpan.

1) Laporan Naskah Akademis dari masing-masing Polda terkait Polres yang akan

NO 1

KEGIATAN 2 peningkatan Polres

tipologi

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




3

4

5

6

7

2) Tersususnnya Naskah akademis tentang peningkatan tipologi Polres.

% CAPAI AN 8

KET 9 ditingkatkan tipoya. 2) Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Peningkatan tipologi Polres.

3) Terkirimnya naskah akademik yang sudah disahkan Kapolri ke Kemenpan.

3) Naskah Akademis secara utuh tentang Polres yang akan ditingkatkan tipoya yang dibuat oleh Srena Polri. 4) Surat pengatar ke Kemenpan tentang permohonan persetujuan peningkatan tipologi Polres yang dilampiri Naskah Akademis.


57

PROGRAM 7: PENGUATAN HARKAMTIBMAS POTRET KONDISI SAAT INI 1.

Penyelenggaraan fungsi harkamtibmas melalui penggelaran personel berseragam sudah berjalan dengan cukup baik namun mekanisme penentuan spot penempatan anggota tidak didukung dengan data yang akurat mengenai titik-titik lokasi yang memiliki tingkat kerawanan kejahatan, kemacetan dan laka lantas.

2.

Polri telah melakukan penambahan 13 Polsek (diperbatasan NTT 3 Polsek, Kaltim 4 Polsek, Kalbar 3 Polsek dan Papua 3 Polsek), serta pembangunan Polsubsektor sebanyak 52 unit diikuti dengan pelatihan 924 personel Brigadir yang akan bertugas di wilayah perbatasan untuk mengisi Polsek dan Polsubsektor tersebut.

3.

Kedudukan Polres dan Polsek sebagai ujung tombak Polri dalam melaksanakan pemetaan terhadap titik karhutla bersama dengan BNPB belum berjalan secara optimal. Kesadaran dan peran serta masyarakat belum tergalang dengan baik.

4.

Belum terwujudnya sinergitas polisional antara Polri dengan lembaga yang lain, terlihat dari masih seringnya terjadi gesekan dan pelaksanaan kebijakan yang masih bersifat parsial.

5.

Pada tahun 2017 akan dilaksanakan Pemilukada serentak gelombang III, terdiri dari 1010 kegiatan, meliputi 7 Propinsi, 76 Kabupaten dan 18 Kota.

6.

Polri telah menyusun kebijakan pengamanan pelaksanaan program percepatan proyek strategis nasional dan mendukung pelaksanaan 12 paket kebijakan ekonomi pemerintah.

KEGIATAN 1.

Penggelaran Personel Berseragam Pada Daerah Rawan Kejahatan, Macet, dan Laka Lantas Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) 1) Melakukan anev dan pemetaan lokasi gangguan kamtibmas, rawan macet dan laka lantas; 2) Menyusun rencana gelar personel pada lokasi rawan kejahatan, kemacetan dan laka lantas pada pagi, siang dan malam hari.

58

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

1) Melanjutkan penggelaran personel berseragam.

1)

Melanjutkan dan meningkatkan kualitas penggelaran personil berseragam.

2)

Melaksanakan Anev.


Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021) 1) Melanjutkan dan memantapkan implementasi penggelaran personel berseragam. 2) Melaksanakan Anev.



Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

3) Penggelaran pasukan berseragam pada lokasi rawan kejahatan, kemacetan dan laka lantas sesuai pemetaan; 4) Membentuk tim pengawas penggelaran personel.

2.

Peningkatan Pengamanan Perbatasan Melalui Pembangunan Pos-Pos Pengamanan Perbatasan Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

1) Melakukan pendataan polsek-polsek dan atau pos-pos di wilayah perbatasan dan wilayah terluar termasuk kebutuhan personel, sarpras dan anggarannya;

1) Pembangunan Polres, Polsek dan atau pos-pos serta dukungan perumahan dinas di wilayah perbatasan dan wilayah terluar beserta pemenuhan sumber dayanya secara bertahap.

2) Menyusun rencana kebutuhan pembangunan Polsek dan atau pos-pos di wilayah perbatasan dan sumber dayanya untuk Tahap II.

2) Sosialisasi dan implementasi SOP pengamanan perbatasan

1) Melanjutkan 1) Melanjutkan pembangunan Polres, pembangunan Polres, Polsek dan atau posPolsek dan atau pospos serta dukungan pos serta dukungan perumahan dinas di perumahan dinas di wilayah perbatasan wilayah perbatasan dan dan wilayah terluar wilayah terluar beserta beserta pemenuhan pemenuhan sumber sumber dayanya secara dayanya secara bertahap. bertahap.

3) Membuat SOP pengamanan di wilayah perbatasan dan pulaupulau terluar. 4) Melaksanakan Anev.

3) Meningkatkan koordinasi kerjasama dengan badan nasional pengelola perbatasan, bea cukai, imigrasi, karantina, TNI, dan pemda. 4) Menyusun rencana kebutuhan pembangunan Polres, Polsek dan atau pos-pos di wilayah perbatasan dan sumber dayanya untuk Tahap III. 5) Melaksanakan Anev.

2) Melanjutkan sosialisasi dan implementasi SOP pengamanan perbatasan 3) Menguatkan koordinasi kerjasama dengan badan nasional pengelola perbatasan, bea cukai, imigrasi, karantina, TNI, dan Pemda.

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

2) Memantapkan koordinasi kerjasama dengan badan nasional pengelola perbatasan, Bea cukai, Imigrasi, Karantina, TNI dan Pemda. 3) Melaksanakan Anev.

4) Menyusun rencana kebutuhan pembangunan Polres, Polsek dan atau pospos di wilayah perbatasan dan sumber dayanya untuk Tahap IV. 5) Melaksanakan Anev.


59

3.

Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) 1) Melakukan inventarisasi dan pemetaan hot spot pada hutan dan lahan yang rawan terjadinya kebakaran; 2) Menyusun SOP penanganan karhutla secara terpadu; 3) Mengintensifkan koordinasi dengan Pemda, TNI, Damkar, BNPB, dan SAR; 4) Menyusun giat sosialisasi pencegahan karhutla kepada masyarakat dan perusahaan;

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Mengimplementasi SOP penanganan karhutla.

1) Melanjutkan dan meningkatkan kualitas kegiatan pada tahap II.

1) Melanjutkan dan memantapkan kegiatan pada tahap III.

2) Menguatkan koordinasi dengan Pemda, TNI, Damkar, BNPB, dan SAR.



3) Mengintensifkan giat sosialisasi pencegahan karhutla kepada masyarakat dan perusahaan. 4) Penegakkan hukum terhadap pelaku baik perseorangan maupun badan usaha. 5) Melaksanakan Anev.

5) Penegakkan hukum terhadap pelaku baik perseorangan maupun badan usaha. 6) Melaksanakan Anev.

4.

Penguatan Sinergi Polisional dengan TNI, BIN, BNN, BNPT, Basarnas, Bakamla dan Pemda Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Melakukan evaluasi pelaksanaan kerjasama yang sudah berjalan.

1) Implementasi MOU dan pedoman kerjasama antar lembaga.

2) Membuat MoU dan pedoman kerjasama guna penguatan koordinasi sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masingmasing lembaga.

2) Implementasi program kerjasama yang berkelanjutan.

1) Melanjutkan dan meningkatkan kualitas koordinasi dan implementasi kerjasama.

1) Melanjutkan dan memantapkan koordinasi dan implementasi kerjasama.



3) Melakukan rapat koordinasi secara periodik. 4) Melaksanakan Anev

3) Menyusun program kerjasama yang berkelanjutan. 4) Melaksanakan Anev.

60


5.

Pengamanan Pilkada serentak 2017-2018, serta Pileg dan Pilpres 2019 Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) 1) Menyiapkan rencana operasi, rencana pengamanan dan rencana kontijensi Pilkada 2017. 2) Menyiapkan “asta siap” yang meliputi siap istrasi, siap mako, siap personel, siap masyarakat, siap latpraops, siap pilun, siap sarpras, siap anggaran. 3) Menyempurnakan sistem informasi teknologi pendukung pengamanan. 4) Mempersiapkan tim terpadu dalam sentra gakkumdu. 5) Polda dan Polres kewilayahan melakukan koordinasi dengan penyelenggara, pengawas dan peserta Pilkada Serentak 2017 serta stake holder terkait lainnya. 6) Melaksanaan pengamanan tahapan awal Pilkada Serentak 2017. 7) Melaksanakan Anev.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1)

Melaksanakan pengamanan Pilkada Serentak 2017.

1) Melaksanakan pengamanan Pilkada Serentak 2018.

2)

Menyiapkan rencana operasi, rencana pengamanan dan rencana kontijensi Pilkada serentak 2018.

2) Menyiapkan rencana operasi, rencana pengamanan dan rencana kontijensi Pileg dan Pilpres 2019.

1) Menyiapkan rencana operasi, rencana pengamanan dan rencana kontijensi Pilkada 2021.

3)

Menyiapkan “asta siap” pada Pilkada Serentak 2018

3) Menyiapkan “asta siap” pada Pileg dan Pilpres 2019.

4)

Menyempurnakan sistem informasi teknologi pendukung pengamanan.

5)

Mempersiapkan tim terpadu dalam Sentra Gakkumdu pada Pilkada Serentak 2018.

4) Melanjutkan penyempurnaan sistem informasi teknologi pendukung pengamanan.

6)

Melakukan koordinasi dengan penyelenggara, pengawas, dan peserta Pilkada Serentak 2018, serta pihak terkait lainnya.

7)

Melaksanakan pengamanan tahapan awal Pilkada 2018

8)

Melaksanakan Anev.

5) Mempersiapkan tim terpadu dalam Sentra Gakkumdu pada Pileg dan Pilpres 2019. 6) Melakukan koordinasi dengan penyelenggara, pengawas, dan peserta Pilkada Serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019 serta pihak terkait lainnya. 7) Melaksanakan pengamanan Pileg dan Pilpres 2019.

2) Menyiapkan “asta siap” pada Pilkada 2021. 3) Melaksanakan pengamanan Pilkada 2020 dan 2021. 4) Menyempurnakan sistem informasi teknologi pendukung pengamanan. 5) Mempersiapkan tim terpadu dalam sentra gakkumdu. 6) Polda dan Polres kewilayahan melakukan koordinasi dengan penyelenggara, pengawas dan peserta Pilkada Serentak 2020 dan 2021 serta stake holder terkait lainnya. 7) Melaksanakan Anev.

8) Menyiapkan rencana operasi, rencana pengamanan dan rencana kontijensi Pilkada 2020 dan 2021. 9) Menyiapkan “asta siap” untuk Pilkada 2020 10) Melaksanakan Anev.


61

6.

Pengamanan Program Prioritas Nasional dan Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) 1) Penyederhanaan pelayanan kepolisian. 2) Pemberantasan pungutan liar dan calo pada sektor pelayanan publik. 3) pengamanan pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional 4) Pengamanan distribusi bahan pokok dan BBM dari hulu s/d hilir 5) Gakkum terhadap para pelaku penimbunan sembako, penyalahgunaan/ penyimpangan BBM bersubsidi, kejahatan ekonomi lainnya dan Kartel Kebutuhan Bahan Pokok

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Melanjutkan proses penyederhanaan dan implementasi pelayanan kepolisian.

1) Melanjutkan dan meningkatkan kualitas kegiatan Tahap II.

1) Melanjutkan dan memantapkan kegiatan Tahap III.



2) Mengintensifkan pemberantasan pungli dan calo. 3) Melanjutkan pengamanan kegiatan pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional. 4) Melanjutkan pengamanan distribusi bahan pokok dan bbm 5) Meningkatkan kualitas gakkum. 6) Memantapkan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait. 7) Melaksanakan Anev.

6) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait. 7) Melaksanakan Anev.

62



KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

Dirsabhara Baharkam

Baharkam, Sops, Korlantas, Korbrimob

1) Melakukan anev dan pemetaan lokasi gangguan kamtibmas, rawan macet dan laka lantas;

1) Meningkatnya kehadiran anggota Polri pada titik-titik rawan kejahatan, kemacetan dan laka lantas.

VII. PENGUATAN HARKAMTIBMAS

32.

Penggelaran personel berseragam pada daerah rawan kejahatan, macet dan laka lantas

2) Menyusun rencana gelar personel pada lokasi rawan kejahatan, kemacetan dan laka lantas pada pagi, siang dan malam hari. 3) Penggelaran pasukan berseragam pada lokasi rawan kejahatan, kemacetan dan laka lantas sesuai pemetaan;

Meningkatnya rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

% CAPAI AN 8

KET 9 Ketua : Kabaharkam Wakil Ketua I : Assops Wakil Ketua II : Kabaintelkam 1) Laporan Hasil Anev lokasi rawan kejahatan, kemacetan dan laka lantas untuk Satker Mabes Polri. 2) Peta Kerawanan dan Penggelaran anggota di lapangan pada pagi, siang dan malam hari untuk Satker Mabes Polri.

2) Berkurangnya titik-titik rawan kejahatan, kemacetan dan laka lantas. 3) Meurunnya angka kriminalitas dan laka lantas.

3) Surat perintah pelaksanaan tugas. 4) Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas setiap hari.

4) Membentuk tim pengawas penggelaran personel

5) Surat Perintah tim pengawas penggelaran aggt. 6) Laporan Hasil pelaksanaan pengawasan tugas setiap hari.


63

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

33.

Peningkatan pengamanan perbatasan melalui pembangunan pos-pos pengamanan perbatasan

Karofaskon Sarpras

SSDM, Sops, Srena, Sarpras, Divkum, Puskeu

1) Melakukan pendataan polsek-polsek dan atau pos-pos di wilayah perbatasan dan wilayah terluar termasuk kebutuhan personel, Sarpras dan anggarannya;

1) Terlaksananya rapat koordinasi pada Tk. Mabes untuk menentukan prioritas pembangunan Polsek dan atau Pos Pengamanan Perbatasan secara bertahap dengan skala prioritas.

Disetujuinya Rencana Kebutuhan Pembangunan Polsek dan atau Pos Pengamanan Perbatasan secara bertahap dengan skala prioritas.

2) Menyusun rencana kebutuhan pembangunan Polsek dan atau pos-pos di wilayah perbatasan dan sumber dayanya untuk Tahap II. 3) Membuat SOP pengamanan di wilayah perbatasan dan pulaupulau terluar. 4) Melaksanakan Anev.

2) Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pembangunan Mako Polsek dan atau Pos Pengamanan Perbatasan. 3) Dimasukkannya rencana kebutuhan pembangunan ke dalam Renja Polri 2017. 4) Tersusunnya rancangan SOP pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.

64


% CAPAI AN 8

KET 9 1) Mengkumpulir laporan dari Satwil terkait Rencana Pembangunan Polsek dan atau Pos Pengamanan Perbatasan beserta naskah akademisnya. 2) Laporan Hasil Rapat Koordinasi pada Tk. Mabes. 3) Rencana Kebutuhan Pembangunan Mako Polsek dan atau Pos Pengamanan Perbatasan. 4) Rancangan Renja yang memuat tentang pembangunan mako Polsek dan atau Pos Pengamanan Perbatasan. 5) Laporan Hasil Rapat Koordinasi dalam pembahasan SOP. 6) Rancangan SOP pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

Dirtipiter Bareskrim

Baharkam, Bareskrim, Baintelkam, Divkum, Sops

1) Melakukan inventarisasi dan pemetaan hot spot pada hutan dan lahan yang rawan terjadinya kebakaran;

1) Terinventarisasi dan terpetakannya hot spot.

1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan komponen yang ada dalam penanganan kebakaran hutan;

34.

Penanganan kebakaran hutan dan lahan

2) Menyusun SOP penanganan karhutla secara terpadu; 3) Mengintensifkan koordinasi dengan Pemda, TNI, Damkar, BNPB, dan SAR; 4) Menyusun giat sosialisasi pencegahan karhutla kepada masyarakat dan perusahaan; 5) Penegakkan hukum terhadap pelaku baik perseorangan maupun badan usaha. 6) Melaksanakan Anev.

2) Tersusunnya SOP penanganan Karhutla. 3) Terlaksananya rapat koordinasi dan penggelaran anggota secara terpadu dalam menangani Karhutla.

2) Meningkatnya kerjasama dengan stake holders terkait. 3) Menurunnya angka kebakaran hutan dan lahan.

4) Tersusunnya rencana kegiatan sosialisasi pencegahan Karhutla.

% CAPAI AN 8

KET 9

1) Laporan Hasil Inventarisasi dan Pemetaan hot spot pada daerah yang rawan kebakaran hutan; 2) Laporan Hasil Rapat Koordinasi dalam rangka penyusunan SOP. 3) SOP penanganan karhutla. 4) Laporan Hasil Rapat Koordinasi dengan stake holders terkait yang dilaksanakan minimal satu kali sebulan. 5) Laporan Kegiatan Terpadu dalam penanganan karhutla mulai dari tindakan pencegahan dan pemadaman Karhutla.

5) Terlaksananya penegakan hukum yang konsisten.

6) Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi baik mandiri maupun gabungan dengan Panduan Penjabaran dan Implementasi Optimalisasi Aksi Program Prioritas Kapolri

65

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

% CAPAI AN 8

KET 9 stake holder terkait minimal satu kali seminggu. 7) Laporan Hasil Penegakan Hukum.

35.

Penguatan sinergi polisional dengan TNI, BIN, BNN, BNPT, Basarnas, Bakamla dan Pemda.

Karokerma KL Sops

Baharkam, Baintelkam, Bareskrim, Srena, Sops, Divkum

1) Melakukan evaluasi pelaksanaan kerjasama yang sudah berjalan. 2) Membuat MoU dan pedoman kerjasama guna penguatan koordinasi sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masingmasing lembaga. 3) Menyusun program kerjasama yang berkelanjutan. 4) Melaksanakan Anev.

1) Tersusunnya Hasil Evaluasi Sinergi Polisional dengan TNI, BIN, BNN, BNPT, Basarnas, Bakamla. 2) Tersusunnya MoU dan Pedoman Kerjasama. 3) Tersusunnya Program Kerjasama dengan instansi terkait.

Mantapnya sinergi polisional dalam mewujudkan Kamdagri yang kondusif.

1) Laporan Hasil Rapat Koordinasi terkait Koordinasi dan Kerjasama yang selama ini telah dilaksanakan pada Tk. Mabes dan mengkumpulir laporan Tk. Satwil. 2) Laporan Hasil Evaluasi pada Tk. Mabes dan mengkumpulir laporanTk. Satwil. 3) Laporan Hasil Pelaksanaan Pembahasan MoU pada Tk. Mabes dan mengkumpulir laporan Tk. Satwil. 4) MoU dan Pedoman Kerjasama. 5) Laporan Hasil Rapat Koordinasi terkait program yang akan dilakukan kerjasama.

66


NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

% CAPAI AN 8

KET 9 6) Rencana Program Kerjasama.

36.

Pengamanan Pilkada Karobinops Sops serentak 2017-2018, serta Pileg dan Pilpres 2019

Baharkam, Bareskrim, Baintelkam, Sops, Srena, Korbrimob, Korlantas, Puskeu

1) Menyiapkan rencana operasi, rencana pengamanan dan rencana kontinjensi Pilkada 2017. 2) Menyiapkan “asta siap” yang meliputi siap istrasi, siap mako, siap personel, siap masyarakat, siap latpraops, siap pilun, siap sarpras, siap anggaran. 3) Menyempurnakan sistem informasi teknologi pendukung pengamanan. 4) Mempersiapkan tim terpadu dalam sentra Gakkumdu. 5) Melaksanaan pengamanan tahapan awal Pilkada Serentak 2017. 6) Melaksanakan Anev.

1) Tersusunnya rencana operasi, rencana pengamanan dan rencana kontijensi Pilkada 2017.

Pelaksanaan Pengamanan Tahapan Pilkada Serentak 2017 berjalan dengan aman, lancar dan kondusif.

2) Terlaksana dan tergelarnya “asta siap”.

2) Laporan Kesiapan “asta siap” tk Mabes dan mengkumpulir laporan Satwil yang meliputi : a. siap istrasi. b. siap mako c. siap personel d. siap masyarakat e. siap latpraops f. siap pilun g. siap sarpras h. siap anggaran.

3) Tergelarnya sistem informasi teknologi pendukung pengamanan pada Tk. Mabes 4) Terbentuknya Tim Terpadu penanganan tindak pidana Pilkada 2017.

3) Laporan Penggelaran Sistem Informasi Teknologi pada Tk. Mabes dan mengkumpulir laporan Tk. Satwil.

5) Terlaksananya sinergi dengan penyelenggara pengawas dan peserta Pilkada serentak 2017 serta stake holder terkait lainnya.

4) Laporan Hasil Rapat Koordinasi dengan Kejaksaan dan Panwaslu.

6) Tersusun dan terlaksananya Panduan Penjabaran dan Implementasi Optimalisasi Aksi Program Prioritas Kapolri

1) Rencana Operasi, Rencana Pengamanan dan Rencana Kontijensi Pilkada Serentak 2017

67

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT


1

2

3

4

5

INDIKATOR KEBERHASILAN 6 rencana pengamanan pada setiap tahapan Pilkada 2017.


% CAPAI AN 8

KET 9 5) Surat Perintah pembentukan penyidik Tindak Pidana Pemilu. 6) Laporan Hasil Rapat Koordinasi dengan penyelenggara pengawas dan peserta Pilkada serentak 2017 serta stake holder terkait lainnya. 7) Laporan Hasil Pelaksanaan Pengamanan Tahapan Pemilu.

37.

Pengamanan program prioritas nasional dan paket kebijakan ekonomi pemerintah

Karobinopsnal Bareskrim

Itwasum, Baharkam, Bareskrim, Baintelkam, Divpropam, Sops, Korbrimob, Korlantas

1) Penyederhanaan pelayanan kepolisian. 2) Pemberantasan pungutan liar dan calo pada sektor pelayanan publik. 3) pengamanan pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional 4) Pengamanan distribusi bahan pokok dan BBM dari hulu s/d hilir 5) Gakkum terhadap para pelaku penimbunan sembako,

68

1) Terlaksananya Layanan Kepolisian yang mudah cepat dan sesuai ketentuan. 2) Hilangnya pungutan liar dan bersihnya calo pada sektor pelayanan publik. 3) Tidak adanya gangguan keamanan terhadap pembangunan infrastruktur dan proyek strategis


Terlaksananya Pembangunan Program Prioritas Nasional dan Paket Kebijakan Ekonomi pemerintah dengan aman dan kondusif.

1) Hasil Pemetaan Layanan Kepolisian yang masih menghambat program prioritas dan paket kebijakan ekonomi. 2) Laporan Hasil Pemberantasan Pungli dan Calo pada sektor pelayanan publik oleh Mabes Polri dan mengkumpulir laporan dari Satwil.

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT


1

2

3

4

5 penyalahgunaan/ penyimpangan BBM bersubsidi, kejahatan ekonomi lainnya dan Kartel Kebutuhan Bahan Pokok 6) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait. 7) Melaksanakan Anev.



6 Nasional.

7

% CAPAI AN 8

KET 9 3) Laporan Hasil Pengaman Pembangunan Infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional oleh Mabes dan mengkumpulir laporan dari Satwil

4) Distribusi Bahan Pokok dan BBM tidak mengalami gangguan dan hambatan sampai tujuan. 5) Terlaksananya penegakan hukum yang konsisten.

4) Laporan Hasil Pengamanan Distribusi Bahan Pokok dan BBM oleh Mabes dan mengkumpulir laporan Satwil

6) Meningkatnya koordinasi dengan stake holder terkait.

5) Laporan Hasil Penegakan Hukum Tk. Mabes dan mengkumpulir laporan dari Tk. Satwil 6) Laporan Hasil Koordinasi dengan Stake Holder terkait pada Tk. Mabes dan mengkumpulir laporan dari Tk. Satwil.


69

PROGRAM 8: MEMBANGUN KESADARAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KAMTIBMAS POTRET KONDISI SAAT INI 1.

Perananan Bhabinkamtibmas dalam mendeteksi potensi ancaman kejahatan belum berjalan dengan baik, dimana hal ini disebabkan kemampuan deteksi dini dan aksi yang tidak optimal.

2.

Jumlah desa/kelurahan sebanyak 81.711, sedangkan jumlah Bhabinkamtibmas sebanyak 54.285 orang (dengan personel definitif: 39.329 orang dan tugas rangkap: 14.956 orang), sehingga masih kurang 27.426 orang.

3.

Penggunaan peralatan berbasis teknologi seperti CCTV, panic button pada tempat-tempat rawan kejahatan belum berjalan dengan baik, dimana hal ini dikarenakan minimnya sarpras dan lemahnya kemampuan personel Polri dalam memahami teknologi.

4.

Kedudukan Polri dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian pada prinsipnya dibantu oleh Polsus, PPNS dan bentuk-bentuk Pam Swakarsa lainnya namun saat ini pelaksanaan pembinaan Polsus, PPNS dan Pam Swakarsa belum diarahkan sepenuhnya pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat serta belum digalinya secara optimal karakteristik budaya lokal akibat minimnya pemetaan dan penggalangan potensi daerah.

5.

Sebagai pengawas dan pengontrol jalannya proses demokratisasi peran civil society belum dijadikan mitra strategis oleh Polri sehingga peranan civil society dalam mempengaruhi kebijakan publik, empowerment pemberdayaan masyarakat tidak tergalang oleh Polri.

70


KEGIATAN 1.

Membangun Daya Cegah dan Daya Tangkal Terhadap Kejahatan, Terorisme, Narkoba, Separatisme, dan Ideologi Anti Pancasila Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Kelompok pelajar : a. Bekerjasama dengan Diknas tingkat provinsi & kab/kota utk membangun sekolah sebagai basis anti kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme dan ideologi anti Pancasila; b. Tingkat Provinsi dilaks oleh Polda, di tingkat kab/kota dilaks oleh Polres.

1) Kelompok pelajar :  Terbentuknya produk kerjasama (MOU, tim terpadu, jadwal kegiatan bersama) antara Polri dengan Diknas Tk. Prov dan Kab/Kota.  Implementasi produk kerjasama beserta evaluasinya pada Tk. Polda dan Res.

1) Melanjutkan dan meningkatkan kualitas kegiatan Tahap II

1) Melanjutkan dan memantapkan kegiatan Tahap III



2) Kelompok mahasiswa: a. Bekerjasama dengan BEM dan Perguruan Tinggi untuk membangun sekolah sebagai basis anti kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme dan ideologi anti Pancasila; b. tingkat provinsi dilaks oleh Polda, di tingkat kab/kota dilaks oleh Polres.

2) Kelompok mahasiswa:  Terbentuknya produk kerjasama antara Polri dengan universitas/ PT/ BEM.  Implementasi produk kerjasama beserta evaluasinya pada Tk. Polda dan Res. 3) Kerjasama dengan Kemendiknas :  Terwujudnya kurikulum untuk semua jenjang dan jenis pendidikan.  Implementasi dan evaluasi kurikulum.

4) Kelompok Tokoh Masyarakat, Majelis Taklim dan Ponpes :  Terbentuknya forum dialog yang solid dan dilaksanakan secara 3) Bekerjasama dgn periodik. Kemendikbud dan stake holder terkait menyusun  Produk forum dialog konsep kurikulum disosialisasikan oleh sekolah, ponpes dan tomas, toga dan polri madrasah yang kepada kelompok berbasis anti kejahatan, masyarakat. terorisme, narkoba, 5) Kelompok Masyarakat separatisme dan Umum : ideologi anti Pancasila.  Terbentuknya forum 4) Kelompok Tokoh dialog yang solid dan Masyarakat, Majelis dilaksanakan secara Taklim dan Ponpes periodik. Panduan Penjabaran dan Implementasi Optimalisasi Aksi Program Prioritas Kapolri

71

Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) a. Membangun kesepahaman dan deklarasi anti kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme dan ideologi anti Pancasila. b. Tk. prov dilaks oleh polda, di tk kab/kota dilaks oleh polres. 5) Kelompok masyarakat umum: a. Melaksanakan door to door, tatap muka dengan kelompok komunitas untuk membangun pemahaman tentang kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme dan ideologi anti Pancasila; b. Tk. Prov dilaks oleh Polda, di tk kab/kota dilaks oleh Polres.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)  Produk forum dialog disosialisasikan oleh polri kepada kelompok masyarakat.

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

6) Tentang buku saku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Polmas:  Tersusunnya buku saku  Sosialisasi dan implementasi. 7)

Melaksanakan Anev.

6) Membuat buku saku Pedoman pelaksanaan Kegiatan Polmas dalam rangka membangun daya cegah dan daya tangkal terhadap kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme, dan ideologi anti Pancasila. 7) Melaksanakan Anev.

2.

Pemenuhan 1 Bhabinkamtibmas 1 Desa dan Kelurahan Secara Bertahap Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) 1) Menginventarisir jumlah Bhabinkamtibmas definitif. 2) Mengusulkan rencana pemenuhan Bhabinkamtibmas secara bertahap

72

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017) 1)

Pemenuhan Bhabinkamtibas pada desa dan kelurahan secara bertahap mencapai 50% dari jumlah desa dan kelurahan.

2)

Implementasi program pelatihan.

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Pemenuhan Bhabinkamtibas pada desa dan kelurahan secara bertahap mencapai 60% dari jumlah desa dan kelurahan.

1) Melanjutkan pemenuhan Bhabinkamtibmas pada desa dan kelurahan secara bertahap mencapai 70% dari jumlah desa dan kelurahan

2) Meningkatkan pelatihan


Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) dengan skala prioritas. 3) Menyusun rencana pelatihan petugas bhabinkamtibmas.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017) 3)

4) Peningkatan frekuensi door to door, sambang, dan dialog kemitraan. 5) Melaksanakan Anev.

4)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019) dan keterampilan bhabinkamtibmas.

Melanjutkan peningkatan dan pemantapan kualitas frekuensi door to door, 3) Melanjutkan dan sambang, dan dialog meningkatkan kualitas kemitraan serta membentuk frekuensi door to door, minimal 1 (satu) kelompok sambang, dan dialog sadar kamtibmas di setiap kemitraan serta kelurahan. membentuk minimal 4 (empat) kelompok sadar Melaksanakan Anev kamtibmas di setiap kelurahan. 4) Melaksanakan Anev

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021) 2) Melanjutkan implementasi program pelatihan. 3) Melanjutkan peningkatan dan pemantapan kualitas frekuensi door to door, sambang, dan dialog kemitraan serta membentuk minimal 4 (empat) kelompok sadar kamtibmas di setiap kelurahan. 4) Melaksanakan Anev

3.

Mendorong Pemanfaatan Alat-Alat Pengamanan Berbasis Teknologi (Panic Button, Alarm dan CCTV) Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Melakukan pendataan dan pemetaan daerah rawan yang membutuhkan alat pengamanan.

1) Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait.

1)

Memperkuat koordinasi dengan stake holder terkait.

1)

2)

Melanjutkan dan meningkatkan giat sosialisasi.

3)

Seluruh obvit, supermarket dan perbankan sudah memasang Panic Button yang terkoneksi dengan Polres.

Melanjutkan implementasi Perda dan atau Pergub dan atau Perbup / Perwali serta pemenuhan pemasangan alat pengamanan berbasis teknologi.

2)

Seluruh perkantoran, sentra industri, sentra ekonomi dan publik area sudah memasang CCTV.

3)

Melaksanakan Anev.

2) Koordinasi dengan Pemda, Ketua Lingkungan, pemilik lokasi yang memerlukan alat pengamanan. 3) Melakukan sosialisasi kepada Pemda, Ketua Lingkungan, pemilik lokasi tentang perlunya peralatan pengamanan berbasis teknologi. 4) Mendorong Pemerintah daerah dan DPRD Prov/Kab/Kota untuk membuat regulasi tentang kewajiban pemasangan cctv pada area perkantoran, pertokoan, dan perumahan yang

2) Melanjutkan giat sosialisasi. 3) Tentang penyusunan Perda dan atau Pergub dan atau Perbup / Perwali :  Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah daerah dan DPRD Prov/Kab/Kota.  Pengesahan, sosialisasi dan implementasi Perda dan atau Pergub dan atau Perbup / Perwali. 4) Pemenuhan pemasangan alat pengamanan berbasis teknologi oleh Pemda, pengelola kawasan/ lingkungan secara bertahap

4)

Seluruh obvit, supermarket, Toko Emas, Pegadaian, Money Changer dan Perbankan sudah memasang CCTV.

5)

Melaksanakan Anev



73

Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) berada pada jalanjalan utama, lokasi rawan dan tempat publik lainnya.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)


4.

Penguatan pembinaan teknis Polsus dan Pam Swakarsa, serta Korwas PPNS Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Melakukan Anev implementasi operasional penyelenggara fungsi kepolisian oleh Polsus, PPNS, Pam Swakarsa.

1) Menyusun rancangan regulasi terkait pembinaan polsus; koordinasi dan pengawasan PPNS; serta pembinaan pam swakarsa.

1) Melanjutkan dan meningkatkan kualitas kegiatan pada Tahap II.


2) Melakukan evaluasi regulasi terkait pembinaan Polsus; koordinasi dan pengawasan PPNS; serta Pembinaan Pam Swakarsa. 3) Penguatan pembinaan Polsus: a. Pendataan dan evaluasi kuantitas dan kualitas Polsus; b. Melakukan koordinasi dengan stakeholder yang memiliki Polsus; c. Membuat rencana pelatihan secara periodik; d. Memberikan bimbingan teknis terkait tugas-tugas Polsus; e. Melakukan koordinasi, pertemuan, perbantuan tugas, dan supervisi secara periodik. 4) Penguatan koordinasi dan pengawasan PPNS. a. Pendataan dan evaluasi kuantitas dan kualitas PPNS.

74

2) Pengesahan, sosialisasi dan implementasi regulasi.



3) Tentang penguatan pembinaan Polsus :  Melanjutkan koordinasi secara periodik.  Pelaksanaan program pelatihan.  Melanjutkan dan meningkatkan kualitas pembimbingan teknis kepada Polsus.  Melanjutkan dan meningkatkan kualitas supervisi. 4) Tentang Penguatan koordinasi dan pengawasan PPNS :  Melanjutkan koordinasi.  Meningkatkan kualitas rapat koordinasi.  Sosialisasi dan implementasi program.  Melanjutkan dan meningkatkan kualitas supervisi  Melanjutkan implementasi perbantuan teknis dan pengawasan penyidikan oleh PPNS. 5) Tentang Penguatan pembinaan PAM Swakarsa:  Melanjutkan


Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) b. Melakukan koordinasi dengan stakeholder yang memiliki PPNS. c. Melakukan rapat koordinasi secara periodik. d. Membuat program peningkatan kemampuan PPNS yang dikoordinasikan dengan stakeholder terkait. e. Melakukan supervisi terhadap hasil penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. f. Membantu penyidikan kepada stakeholder yang memiliki keterbatasan PPNS. 5) Penguatan pembinaan PAM swakarsa. a. Pendataan dan evaluasi kuantitas dan kualitas pam swakarsa. b. Melakukan koordinasi dengan perusahaan, perkantoran maupun perumahan, kampus/sekolah, dan stakeholder terkait yang menggunakan jasa pam swakarsa. c. Melakukan assessment terhadap kelayakan badan usaha jasa pengamanan (BUJP) dalam menyelenggarakan pelatihan pam swakarsa d. Melakukan sertifikasi terhadap pelatih pam

Tahap II Tahap III (23 Okt 2016 – 31 Des 2017) (1 Jan 2018 – 31 Des 2019) assessment terhadap kelayakan badan usaha jasa pengamanan (BUJP) dalam menyelenggarakan pelatihan pam swakarsa.  Melanjutkan sertifikasi terhadap pelatih pam swakarsa pada BUJP.  Melanjutkan penertiban terhadap BUJP yang tidak sesuai ketentuan regulasi.  Sosialisasi dan implementasi program pelatihan.  Produksi dan distribusi buku saku.  Melanjutkan dan meningkatkan kualitas rapat koordinasi.  Melaksanakan apel bulanan, coffee morning.  Melanjutkan supervisi.

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)



75

Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) swakarsa pada BUJP. e. Melakukan penertiban terhadap BUJP yang tidak sesuai ketentuan regulasi. f. Membuat rencana pelatihan BUJP yang distandarisasi secara nasional. g. Membuat buku saku pelaksanaan tugas pam swakarsa. h. Melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan perusahaan / pimpinan BUJP / kepala satpam guna meningkatkan sinergi antara pam swakarsa dengan polri. i. Melaksanakan apel bulanan pada tingkat polda, polres dan polsek. j. Melakukan supervisi implementasi pelaksanaan tugas pam swakarsa secara periodik.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)


5.

Penguatan Kerjasama dengan Civil Society Dalam Mengidentifikasi Masalah Sosial dan Upaya Penyelesaiannya Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) 1) Menginventarisasi dan mendatakan permasalahan sosial yang menjadi perhatian publik. 2) Mendatakan keluhan masyarakat terkait tindakan pemolisian yang berimplikasi pada pelanggaran HAM.

76

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017) 1)

Implementasi rencana aksi.

2)

Menyelesaikan permasalahan sosial dan keluhan masyarakat terkait aksi pemolisian yang berimplikasi pada pelanggaran HAM.

3)

Membuat rencana aksi pada tahun berikutnya.

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019) 1) Melaksanakan rencana aksi. 2) Menyelesaikan permasalahan sosial dan keluhan masyarakat terkait aksi pemolisian yang berimplikasi pada pelanggaran HAM. 3) Melaksanakan pertemuan dengan civil society secara periodik dalam rangka

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021) 1) Melanjutkan implementasi rencana aksi. 2) Memantapkan koordinasi dengan civil society untuk menyikapi permasalahan sosial baru. 3) Melaksanakan Anev.


Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) 3) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan civil society untuk mencari solusi permasalahan tersebut. 4) Membuat rencana aksi. 5) Melaksanakan Anev.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017) 4)

Melaksanakan Anev.

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019) pembahasan dan penyamaan persepsi terkait permasalahan sosial dan aksi pemolisian yang berimplikasi pada pelanggaran HAM. 4) Membuat rencana aksi pada tahun berikutnya. 5) Melaksanakan Anev.

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)


77

Penjabaran Program 100 Hari

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

VIII. MEMBANGUN KESADARAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KAMTIBMAS 38.

Membangun daya cegah dan daya tangkal terhadap kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme, dan ideologi anti pancasila.

Dirbinmas Baharkam

Baharkam, Lemdiklat, Bareskrim, Baintelkam, Srena, Sarpras, Divkum, Densus 88 AT, Puslitbang

1) Kelompok pelajar : Bekerjasama dengan Diknas tingkat provinsi & kab/kota utk membangun sekolah sebagai basis anti kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme dan ideologi anti Pancasila;

1)

Terinventarisasi dan terpetakannya Kelompokkelompok masyarakat yang menjadi sasaran pembinaan.

2)

Tersusunnya rencana kegiatan pembinaan, penyuluhan selama 100hari

3)

Terlaksananya kerjasama dengan Kemendikbud dan stake holder terkait lainnya.

2) Kelompok mahasiswa: Bekerjasama dengan BEM dan Perguruan Tinggi untuk membangun sekolah sebagai basis anti kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme dan ideologi anti Pancasila; 3) Bekerjasama dgn Kemendikbud dan stake holder terkait menyusun konsep kurikulum sekolah, ponpes dan madrasah yang berbasis anti kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme dan ideologi anti

78

4)

Terlaksananya deklarasi anti kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme dan ideologi anti pancasila.


Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melakukan daya tangkal dan deradikalisasi terorisme, narkoba, separatisme, dan ideologi anti pancasila

% CAPAI AN 8

KET 9 Ketua : Kabaharkam Wakil : Assops 1) Mengkumpulir laporan Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran Binluh. 2) Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Kegiatan selama 100 Hari. 3) Laporan Hasil Rapat Koordinasi dengan Kemendikbud dan stake holder lainnya. 4) Laporan Hasil Kerjasama dengan Diknas dan stake holder terkait lainnya pada Tk. Mabes dan Tk. Satwil. 5) Laporan Hasil Pelaksanaan Deklarasi.

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT

1

2

3

4

TARGET 100 HARI (15 Juli 2016 -22 Okt 2016) 5 Pancasila. 4) Kelompok Tokoh Masyarakat, Majelis Taklim dan Ponpes Membangun kesepahaman dan deklarasi anti kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme dan ideologi anti Pancasila. 5) Kelompok masyarakat umum: Melaksanakan door to door, tatap muka dengan kelompok komunitas untuk membangun pemahaman tentang kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme dan ideologi anti Pancasila;

5)



6

7

Tersusunnya buku saku Pedoman pelaksanaan Kegiatan Polmas dalam rangka membangun daya cegah dan daya tangkal terhadap kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme, dan ideologi anti Pancasila.

KET 9 6) Buku Saku Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Polmas dalam rangka membangun daya cegah dan daya tangkal terhadap kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme, dan ideologi anti Pancasila.

6) Membuat buku saku Pedoman pelaksanaan Kegiatan Polmas dalam rangka membangun daya cegah dan daya tangkal terhadap kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme, dan ideologi anti Pancasila. 7) Melaksanakan Anev.


% CAPAI AN 8

79

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

39.

Pemenuhan satu Bhabinkamtibmas satu Desa/ Kelurahan secara bertahap

Dirbinmas Baharkam

Baharkam, Lemdiklat, SSDM, Srena, Sarpras

1) Menginventarisir jumlah Bhabinkamtibmas definitif. 2) Mengusulkan rencana pemenuhan Bhabinkamtibmas secara bertahap dengan skala prioritas. 3) Menyusun rencana pelatihan petugas Bhabinkamtibmas.

1) Terinventarisasi jumlah Bhabinkamtibmas yang definitif. 2) Tersusunnya Skala Prioritas pemenuhan Bhabinkamtibmas.

Terpenuhinya Bhabinkamtibmas satu desa/ kelurahan dengan penambahan 10 % dari jumlah Bhabinkamtibmas yang definitif.

Mendorong pemanfaatan alat-alat pengamanan berbasis teknologi (Panic Button, Alarm dan CCTV)

Dirpamobvit Baharkam

Baharkam, Sops, Sarpras, Srena, Div TI, Puskeu

1) Melakukan pendataan dan pemetaan daerah rawan yang membutuhkan alat pengamanan dan mendorongnya untuk memasang peralatan pengamanan berbasis teknologi. 2) Melaksanakan Anev.

80

1) Terdata dan terpetakannya daerah rawan yang membutuhkan alat pengamanan. 2) Tersusunnnya Rancangan Perda/ Pergub/ Perbup/ Perwali.


KET 9 1) Laporan Hasil Inventarisasi Jumlah Bhabinkamtibmas yang definitf. 2) Usulan pemenuhan personel Bhabinkamtibmas 3) Laporan hasil pelaksanaan Pelatihan Bhabinkamtibmas minimal satu kali seminggu.

3) Tersusunnya rencana pelatihan Bhabinkamtibmas selama 100 hari.

4) Peningkatan frekuensi door to door, sambang, 4) Meningkatnya dan dialog kemitraan. frekuensi door to door, sambang, 5) Melaksanakan Anev. dan dialog kemitraan. 40.

% CAPAI AN 8

4) Laporan Hasil Binluh minimal 2 kali seminggu. Terpasangnya alatalat pengamanan berbasis teknologi pada daerah rawan kejahatan,macet, laka lantas dan tempat publik lainnya.

1) Mengkumpulir laporan Pendataan dan Pemetaan daerah rawan yang membutuhkan alat pengamanan. 2) Mengkumpulir laporan Hasil Koordinasi dengan Pemda, Ketua Lingkungan, pemilik lokasi terkait pembuatan regulasi kewajiban pemasangan sarana IT di daerah yang

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

% CAPAI AN 8

KET 9 rawan kejahatan, macet dan laka lantas. 3) Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi minimal satu kali seminggu. 4) Mengkumpulir laporan finalisasi Rancangan Perda/ Pergub/ Perbup/ Perwali.

41.

Penguatan pembinaan teknis Polsus dan Pam Swakarsa, serta Korwas PPNS.

Karokorwas PPNS Bareskrim

Lemdiklat, Bareskrim, Baharkam, Sops, Korlantas

1) Melakukan Anev implementasi operasional penyelenggara fungsi Kepolisian oleh Polsus, PPNS, Pam Swakarsa. 2) Melakukan evaluasi regulasi terkait pembinaan Polsus; koordinasi dan pengawasan PPNS; serta Pembinaan Pam Swakarsa. 3) Penguatan pembinaan Polsus: a. Pendataan dan evaluasi kuantitas dan kualitas Polsus; b. Melakukan koordinasi dengan stakeholder yang memiliki Polsus; c. Membuat rencana

1)

Terlaksananya Anev implementasi operasional penyelenggara fungsi kepolisian oleh Polsus, PPNS, Pam Swakarsa.

2)

Terlaksananya evaluasi regulasi terkait pembinaan Polsus; koordinasi dan pengawasan PPNS, serta Pembinaan Pam Swakarsa.

3)

Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Polsus, PAM Swakarsa dan PPNS.

2) Laporan Hasil Anev 3) Laporan Rencana Langkah-langkah Pembenahan terhadap Polsus, PAM Swakarsa dan PPNS. 4) Rancangan Sertifikasi Kompetensi Kemampuan keterampilan

Tersusunnya Rancangan Sertifikasi


1) Laporan Hasil Rapat Koordinasi membahas Implementasi Operasional Penyelenggaraan Fungsi Kepolisian Polsus, PAM Swakarsa, PPNS.

81

dan serta

82

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT



1

2

3

4

5 pelatihan secara periodik; d. Memberikan bimbingan teknis terkait tugas-tugas Polsus; e. Melakukan koordinasi, pertemuan, perbantuan tugas, dan supervisi secara periodik. 4) Penguatan koordinasi dan pengawasan PPNS. a. Pendataan dan evaluasi kuantitas dan kualitas PPNS. b. Melakukan koordinasi dengan stakeholder yang memiliki PPNS. c. Melakukan rapat koordinasi secara periodik. d. Membuat program peningkatan kemampuan PPNS yang dikoordinasikan dengan stakeholder terkait. e. Melakukan supervisi terhadap hasil penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

6 Kompetensi dan Kemampuan serta keterampilan Polsus, Pam Swakarsa dan PPNS. 4)

Terlaksananya penguatan pembinaan pembinaan Polsus, Pam Swakarsa dan PPNS.



% CAPAI AN 8

KET 9 Polsus, Swakarsa PPNS.

Pam dan

5) Rancangan Revisi Perkap tentang Polsus, PAM Swakarsa dan PPNS. 6) Laporan Hasil Pelaksanaan Penguatan Pembinaan Khusus Polsus, PAM Swakarsa, PPNS.

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5 f. Membantu penyidikan kepada stakeholder yang memiliki keterbatasan PPNS. 5) Penguatan pembinaan PAM swakarsa. a. Pendataan dan evaluasi kuantitas dan kualitas pam swakarsa. b. Melakukan koordinasi dengan perusahaan, perkantoran maupun perumahan, kampus/sekolah, dan stakeholder terkait yang menggunakan jasa pam swakarsa. c. Melakukan assessment terhadap kelayakan badan usaha jasa pengamanan (BUJP) dalam menyelenggarakan pelatihan pam swakarsa d. Melakukan sertifikasi terhadap pelatih pam swakarsa pada

6

7


83

% CAPAI AN 8

KET 9

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT

1

2

3

4


e.

f.

g.

h.

i.

j.

5 BUJP. Melakukan penertiban terhadap BUJP yang tidak sesuai ketentuan regulasi. Membuat rencana pelatihan BUJP yang distandarisasi secara nasional. Membuat buku saku pelaksanaan tugas pam swakarsa. Melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan perusahaan / pimpinan BUJP / kepala satpam guna meningkatkan sinergi antara pam swakarsa dengan polri. Melaksanakan apel bulanan pada tingkat polda, polres dan polsek. Melakukan supervisi implementasi pelaksanaan tugas pam swakarsa secara periodik.



6

7


84


% CAPAI AN 8

KET 9

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

42.

Penguatan kerjasama dengan civil society dlm mengidentifikasi masalah sosial & upaya penyelesaiannya

Karobinopsnal Baharkam

Itwasum, Baharkam, Baintelkam, Bareskrim, Divpropam, Sops

1) Menginventarisasi dan mendatakan permasalahan sosial yang menjadi perhatian publik. 2) Mendatakan keluhan masyarakat terkait tindakan pemolisian yang berimplikasi pada pelanggaran HAM. 3) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan civil society untuk mencari solusi permasalahan tersebut.

1) Terinventarisasi dan terdatanya permasalahan sosial yang menjadi perhatian publik. 2)

Terdatanya keluhan masyarakat terkait tindakan pemolisian yang berimplikasi pada HAM.

3)

Terlaksananya koordinasi dan kerjasama dengan civil society.

4)

Tersusunnya Rencana Aksi Terpadu selama 100 Hari.

4) Membuat rencana aksi. 5) Melaksanakan Anev.


Berkurangnya permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

85

% CAPAI AN 8

KET 9 1) Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan civil society. 2) Laporan Hasil Inventarisasi dan Pendataan Permasalahan Sosial 3) Laporan keluhan masyarakat terkait aksi pemolisian yang berimplikasi pada dugaan pelanggaran HAM dan atau kekerasan eksesif. 4) Laporan Hasil Tindak Lanjut Penyelesaian Keluhan Masyarakat. 5) Laporan Hasil Rapat Koordinasi dengan civil society minimal satu kali sebulan. 6) Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Aksi minimal satu kali sebulan.

PROGRAM 9: PENEGAKAN HUKUM YANG LEBIH PROFESIONAL DAN BERKEADILAN POTRET KONDISI SAAT INI 1.

Belum optimalnya tim terpadu penanganan konflik sosial tingkay nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

2.

Pada triwulan pertama 2016, 83% dari total 252 pengaduan masyarakat berasal dari keluhan terkait penanganan tindak pidana.

3.

Kemampuan penyidik cyber crime yang minim, jumlah laboratorium forensik yang belum memadai (7 Labfor seluruh Indonesia) serta minimnya jumlah Dokter Polisi menjadi tantangan dalam penanganan pembuktian tindak pidana.

4.

Sinergi diantara criminal justice system dan aparat penegak hukum lainnya belum berjalan dengan baik.

5.

Pada tahun 2015 penyelesaian perkara tindak pidana sebanyak 58,97% dari total 373.676 kasus yang terjadi dan jumlah anggaran reserse sebesar Rp 814. 085.747.000,-. Untuk menangani 1 perkara dibutuhkan Rp. 12.710.000,-

yang jika dikalikan 373.676 kasus berjumlah

Rp.4.748.913.560.000,-, artinya masih terdapat kekurangan dana sebesar Rp. 3.934.827.813.000,-

86


KEGIATAN 1.

Penanganan Kasus-Kasus yang Menjadi Perhatian Publik Meliputi Kejahatan Jalanan, Kejahatan terhadap Perempuan dan Anak, Terorisme, Illegal Fishing, Korupsi, Narkoba, Cyber Crime dan Penyelundupan

1)


Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

Pembuatan SOP berbasis check list untuk penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik.

1) Sosialisasi dan implementasi sop berbasis check list.

1) Melanjutkan dan meningkatkan kualitas kegiatan pada tahap II.

2) Meningkatkan kualitas peran Wassidik


1) Melanjutkan dan memantapkan kegiatan pada tahap III.

2)

Mengoptimalkan peran Wassidik dalam penanganan tindak pidana.

3)

Melakukan koordinasi dan menyusun program terpadu dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Anak, BNPT, BNN, Kementerian Kelautan, Kejaksaan, KPK, PPATK, Bea Cukai, Kemenkominfo dan stake holder terkait lainnya.

4)

5)

Membuat rencana pelatihan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan penanganan kasuskasus yang menjadi perhatian publik. Melakukan sosialisasi regulasi baru terkait kasus-kasus kejahatan yang menjadi perhatian publik.


3) Meningkatkan frekuensi koordinasi dengan stakeholder untuk menangani modus baru kejahatan yang menjadi atensi publik. 4) Meningkatnya koordinasi dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Anak, BNPT, BNN, Kementerian Kelautan, Kejaksaan, KPK, PPATK, Bea Cukai, Kemenkominfo dan stake holder terkait lainnya. 5) Melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan. 6) Implementasi regulasi baru dalam proses penegakan hukum. 7) Melanjutkan penegakan hukum secara profesional dan berkeadilan. 8) Melaksanakan Anev.

6)

Penegakan hukum secara optimal. a. Kejahatan Jalanan  Tentukan target pelaku, benda dan jaringan untuk program 100 hari.  Bentuk tim khusus Panduan Penjabaran dan Implementasi Optimalisasi Aksi Program Prioritas Kapolri

87

Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) ungkap target.  Lakukan razia gabungan dengan TNI dan Satpol PP secara terus menerus.  Tegakkan hukum secara tegas b. Kejahatan thd Perempuan dan Anak :  Koordinasi dengan Komnas Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, Bapas, Psikolog.  Koordinasi dengan Kejaksaan.  Tegakkan hukum secara tegas. c. Terorisme :  Terupadaatenya jaringan terorisme.  Tentukan target terorisme.  Tentukan target waktu pengungkapan  Kerjasama dengan BNPT , kementerian Agama, Tokoh utama moderat dalam rangka menghilangkan paham radikal.  Aktifkan kembali wajib lapor 1x24 jam bagi tamu yg berkoordinasi dengan RT/RW.  Buat Program Deradikalisasi dan Kontra Radikalisasi.  Tegakkan hukum secara tegas. d. Illegal Fishing :  Masing-masing Dirpolair Tk. Mabes minimal menangkap 4 kasus, Tk. Satwil minimal 2 kasus.  Tindak tegas oknum yang menjadi beking.  Apabila masih terdapat ilegal fishing

88

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)


Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) di wilayahnya dan ditangkap oleh kesatuan yang lebih atas akan diberikan sanksi istratif. e. Korupsi :  Tingkatkan sinergitas dengan JPU dengan BPKP dan PPATK sejak awal penyidikan.  Meningkatkan kerjasama dengan KPK dalam rangka koordinasi dan supervisi.  Menyusun target Selra kasus Korupsi pada Tk. Mabes dan Tk. Satwil.  Lakukan OTT untuk berikan efek jera. f. Narkoba:  Lakukan pertemuan dengan BNN atau BNNP minimal satu kali sebulan dalam rangka pencegahan, penindakan dan rehabilitasi.  Lakukan sharing dengan BNN dan BNNP dan stake holder terkait lainnya tentang jaringan Narkoba.  Upadaate jaringan narkoba di wilayah masing-masing.  Tindak tegas anggota yang terlibat penyalah gunaan narkoba. g. Cyber Crime  Buat tim khusus penanganan CC  Tk. Mabes menangani minimal 4 kasus, dan Tk. Polda menangani minimal 2 kasus. h. Kejahatan Ekonomi lainnya.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)


89

Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)  Buat tim khusus penanganan kejahatan ekonomi lainnya.  Tk. Mabes menangani minimal 4 kasus, Tk. Polda menangani minimal 2 kasus.  Menindak tegas anggota yang menjadi beking.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

Catatan : Terapkan TPPU terhadap semua pelaku tindak pidana sesuai UU TPPU. 7)

2.

Melaksanakan Anev.

Menghilangkan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Sosialisasi melalui banner, pamflet, spanduk, selebaran dsb tentang larangan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan.

1) Implementasi “website/ public complain online”.

1)

Melanjutkan dan meningkatkan kualitas kegiatan pada Tahap II.

2)

Melaksanakan Anev.


2) Membuka akses kepada masyarakat melalui “website/ public complain online” tentang keluhan masyarakat terkait proses penyidikan.

4) Melanjutkan proses gakkum terhadap pelaku pungli, pemerasan dan makelar kasus.

3) Meningkatkan pengawasan melekat dan pengawasan struktural dalam proses penyidikan.


2) Menindaklanjuti komplain masyarakat. 3) Melanjutkan dan meningkatkan kualitas waskat dan peran wassidik.


5) Melaksanakan OTT terhadap makelar kasus.

4) Penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan. 5) Melaksanakan Anev.

90


3.

Menghilangkan Kecenderungan Rekayasa dan Berbelit-belit dalam Penanganan Kasus Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Menyusun SOP penanganan perkara berbasis check list dan hasil.

1) Sosialisasi dan implementasi SOP penanganan perkara berbasis check list.

1)


1)

2) Membuat target waktu dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

2) Evaluasi terhadap target waktu penyelesaian perkara secara berkala.

2)

Melaksanakan Anev.


2)

Melaksanakan Anev.

3) Melakukan audit investigasi terhadap adanya rekayasa kasus. 4) Melaksanakan gakkum terhadap penyidik yang melakukan rekayasa kasus.

4.

3) Melanjutkan audit investigasi terhadap dugaan adanya rekayasa kasus. 4) Melanjutkan Gakkum terhadap penyidik yang melakukan rekayasa kasus.

5) Meningkatkan waskat dan peran Wassidik.

5) Melanjutkan dan mengoptimalkan waskat dan peran wassidik.



Peningkatan Kemampuan Penyidikan Cybercrime, Ekonomi, Dokpol, Labfor dan Sertifikasi Penyidik Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) 1)

2)

Melakukan pendataan Almatsus yang dimiliki, dan penyusunan rencana kebutuhan Almatsus yang diperlukan untuk pembuktian ilmiah. Menyusun blue print dan road map kebutuhan Almatsus untuk penyidikan secara ilmiah.

3)

Menyusun rencana latihan penggunaan Almatsus yang telah dimiliki.

4)

Melakukan sertifikasi kemampuan teknis penyidik.

5)

Melaksanakan Anev.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Pemenuhan Almatsus penyidikan ilmiah sesuai blue print dan road map.

1)


1)

2) Melaksanakan pelatihan penggunaan Almatsus penyidikan ilmiah.

2)

Melaksanakan Anev.


2)

Melaksanakan Anev.

3) Melanjutkan sertifikasi kemampuan teknis penyidik. 4) Melaksanakan Anev.


91

5.

Peningkatan Sinergi CJS dan Penegak Hukum lainnya Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Mengevaluasi implementasi kerjasama antara Polri dengan aparat CJS dan penegak hukum.

1) Melanjutkan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan rapat koordinasi secara periodik dengan aparat CJS dan penegak hukum lainnya dalam rangka mencari solusi dan penyamaan persepsi terkait permasalahan penegakan hukum.



2) Menginventarisasi, mencari solusi dan penyamaan persepsi terkait permasalahan penegakan hukum. 3) Melaksanakan rapat koordinasi secara periodik guna pemecahan permasalahan dan penyamaan persepsi, minimal 2 kali.





6.

Peningkatan anggaran penyidikan dan modernisasi teknologi peralatan pendukung penyidikan Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1)

Mendatakan crime total dan crime clearence masingmasing Satwil.

1)


1)

Memantapkan dan melanjutkan kegiatan pada Tahap III.

2)

Menyusun kebutuhan anggaran ideal penyidikan secara bottom up (at cost)

1) Berkoordinasi dengan Bappenas, Kemenkeu dan DPR dalam rangka meningkatkan anggaran penyidikan dan pengadaan alat pendukung penyidikan.

2)

Melaksanakan Anev

2)

Melaksanakan Anev.

3)

92

Mendatakan dan menyusun kebutuhan anggaran dan peralatan yang modern.

4)

Mengajukan kebutuhan anggaran dan peralatan pendukung penyidikan kepada Bappenas, Kemenkeu dan DPR.

5)

Melaksanakan Anev.

2) Pemenuhan anggaran penyidikan dan pengadaan peralatan modern secara bertahap. 3) Pemenuhan pengadaan peralatan modern secara bertahap. 4) Melaksanakan Anev.


7.

Menyelesaikan Perkara-Perkara Yang Mudah dan Ringan Melalui Pendekatan Restoratif Justice. Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1)

Menyusun kajian tentang pemberlakuan restorative justice.

1) Melakukan seminar dan FGD untuk melengkapi kajian.

1) Menyusun kajian tentang pemberlakuan restorative justice.

1) Melakukan seminar dan FGD untuk melengkapi kajian.

2)

Melakukan kategorisasi terhadap perkara yang dapat dilakukan restorative justice.

2) Melakukan kategorisasi terhadap perkara yang dapat dilakukan restorative justice.

3)

Menyusun rancangan Perkap tentang penyelesaian perkara melalui restorative justice.

2) Harmonisasi, pengesahan, sosialisasi dan implementasi Perkap tentang penyelesaian perkara mudah dan ringan melalui pendekatan restorative justice

2) Harmonisasi, pengesahan, sosialisasi dan implementasi Perkap tentang penyelesaian perkara mudah dan ringan melalui pendekatan restorative justice

4)

Melaksanakan Anev.

3) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal terkait. 4) Melaksanakan Anev.

3) Menyusun rancangan Perkap tentang penyelesaian perkara melalui restorative justice. 4) Melaksanakan Anev.

3) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal terkait. 4) Melaksanakan Anev.


93


KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

IX. PENEGAKAN HUKUM YANG LEBIH PROFESIONAL DAN BERKEADILAN 43.

Penanganan kasus Penanggung kasus yang menjadi Jawab I : perhatian publik Dirtipideksus meliputi kejahatan Bareskrim jalanan, kejahatan  Penanggung terhadap perempuan Jawab II : dan anak, terorisme, Dirpolair illegal fishing, korupsi, Baharkam narkoba, cyber crime dan kejahatan ekonomi lainnya.

Baharkam, 1) Bareskrim, Sops, Divpropam, Densus 88/AT

2)


3)

Melakukan koordinasi dan menyusun program terpadu dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Anak, BNPT, BNN, Kementerian Kelautan, Kejaksaan, KPK, PPATK, Bea Cukai, Kemenkominfo dan stake holder terkait lainnya.

4)

94

Pembuatan SOP berbasis check list untuk penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik.

Membuat rencana pelatihan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan penanganan kasuskasus yang menjadi perhatian publik.

1)

Tersusunnya SOP berbasis check list untuk penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik.

2)

Meningkatnya peran Wasidik dalam penanganan tindak pidana.

3)

4)

Terlaksananya koordinasi dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Anak, BNPT, BNN, Kementerian Kelautan, Kejaksaan, KPK, PPATK, Bea Cukai, Kemenkominfo dan stake holder terkait lainnya. Tersusunnya rencana pelatihan dalam


Meningkatnya profesionalisme penyidik dan rasa aman masyarakat.

% CAPAI AN 8

KET 9 Ketua : Kabareskrim Wakil : Kadivkum 1) Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Penyusunan SOP berbasis check list dan hasil. 2) SOP berbasis Check List dan Hasil. 3) Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Wasidik. 4) Laporan Hasil Koordinasi dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Anak, BNPT, BNN, Kementerian Kelautan, Kejaksaan, KPK, PPATK, Bea Cukai, Kemenkominfo dan stake holder terkait lainnya. 5) Rencana tindak lanjut hasil koordinasi dengan stake holder terkait.

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT


1

2

3

4

5 5)

Melakukan sosialisasi regulasi baru terkait kasus-kasus kejahatan yang menjadi perhatian publik.

6)

Penegakan hukum secara optimal. a. Kejahatan Jalanan  Tentukan target pelaku, benda dan jaringan untuk program 100 hari.  Bentuk tim khusus ungkap target.  Tegakkan hukum secara tegas b. Kejahatan thd Perempuan dan Anak:  Koordinasi dengan Komnas Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, Bapas, Psikolog.  Koordinasi dengan Kejaksaan.  Tegakkan hukum secara tegas. c. Terorisme :  Terupdatenya jaringan terorisme.



6 peningkatan kemampuan dan keterampilan penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. 5)

6)

7

KET 9 6) Laporan Hasil Pelaksanaan Pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan. 7) Laporan Hasil Implementasi program terpadu.

Terlaksananya sosialisasi regulasi baru terkait kasuskasus kejahatan yang menjadi perhatian publik.

8) Laporan Hasil Penegakan hukum

Konsistensi penegakan hukum.


% CAPAI AN 8

95

96

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT

1

2

3

4

TARGET 100 HARI (15 Juli 2016 -22 Okt 2016) 5  Tentukan target terorisme.  Tentukan target waktu pengungkapan  Kerjasama dengan BNPT , kementerian Agama, Tokoh utama moderat dalam rangka menghilangkan paham radikal.  Buat Program Deradikalisasi dan Kontra Radikalisasi.  Tegakkan hukum secara tegas. d. Illegal Fishing :  Masing-masing Dirpolair Tk. Mabes minimal menangkap 4 kasus  Tindak tegas oknum yang menjadi beking.  Apabila masih terdapat illegal fishing di wilayahnya dan ditangkap oleh kesatuan yang lebih atas akan



6

7


% CAPAI AN 8

KET 9

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT

1

2

3

4

TARGET 100 HARI (15 Juli 2016 -22 Okt 2016) 5 diberikan sanksi istratif. e. Korupsi :  Tingkatkan sinergitas dengan JPU dengan BPKP dan PPATK sejak awal penyidikan.  Meningkatkan kerjasama dengan KPK dalam rangka koordinasi dan supervisi.  Menyusun target Selra kasus Korupsi pada Tk. Mabes  Lakukan OTT untuk berikan efek jera. f. Narkoba:  Lakukan pertemuan dengan BNN atau BNNP minimal satu kali sebulan dalam rangka pencegahan, penindakan dan rehabilitasi.  Lakukan sharing dengan BNN dan BNNP dan stake holder terkait lainnya tentang jaringan Narkoba.



6

7


97

% CAPAI AN 8

KET 9

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT

1

2

3

4

TARGET 100 HARI (15 Juli 2016 -22 Okt 2016) 5  Update jaringan narkoba di wilayah masing-masing.  Tindak tegas anggota yang terlibat penyalah gunaan narkoba. g. Cyber Crime  Buat tim khusus penanganan CC  Tk. Mabes menangani minimal 4 kasus h. Kejahatan Ekonomi lainnya.  Buat tim khusus penanganan kejahatan ekonomi lainnya.  Tk. Mabes menangani minimal 4 kasus  Menindak tegas anggota yang menjadi beking.



6

7

% CAPAI AN 8

KET 9

Catatan : Terapkan TPPU terhadap semua pelaku tindak pidana sesuai UU TPPU. 7) 44.

98

Menghilangkan pungutan liar, pemerasan dan

Karopaminal Divpropam

Itwasum, Baharkam, Bareskrim,

Melaksanakan Anev

1) Sosialisasi melalui banner, pamflet, spanduk, selebaran dsb

1) Tersosialisasinya himbauan melalui banner, pamflet,


Hilangnya pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam

1)

Laporan Hasil Sosialisasi larangan pungutan

NO 1

KEGIATAN 2 makelar kasus dalam proses penyidikan.

P. JAWAB 3

SATKER TERKAIT


4 Divpropam, Korlantas

5 tentang larangan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan. 2) Membuka akses kepada masyarakat melalui “website/ public complain online” tentang keluhan masyarakat terkait proses penyidikan. 3) Meningkatkan pengawasan melekat dan pengawasan struktural dalam proses penyidikan. 4) Penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan.

INDIKATOR KEBERHASILAN 6 spanduk, selebaran tentang larangan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan.

KRITERIA KEBERHASILAN 7 proses penyidikan.

2) Tersedianya website/ public complain online pada Bareskrim 3) Meningkatnya pengawasan penyidikan oleh atasan penyidik dan wasidik Tk. Mabes 4) Konsistensi Penegakan Hukum.

% CAPAI AN 8

KET 9 liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan. 2)

Laporan Keluhan Masyarakat melalui website / public complain online dan tindak lanjutnya.

3)

Laporan Hasil Pengawasan penyidikan oleh atasan penyidin dan wasidik.

4)

Laporan Hasil Penegakan Hukum.


Menghilangkan kecenderungan rekayasa dan berbelitbelit dalam penanganan kasus

Karowasisidik Bareskrim

Itwasum, Baharkam, Bareskrim, Divpropam, Divkum, Korlantas

1) Menyusun SOP penanganan perkara berbasis check list dan hasil. 2) Membuat target waktu dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

1) Tersusunnya SOP penanganan perkara berbasis check list dan hasil.

Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Polri khususnya penyidik.

2) Tersusunnya rencana penyelidikan dan penyidikan.


1) Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Penyusunan SOP penanganan perkara berbasis check list dan hasil. 2) SOP dan Laporan Implementasinya.

99

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

3) Melakukan audit investigasi terhadap adanya rekayasa kasus.

3) Terlaksananya audit investigasi terhadap rekayasa kasus.

3) Laporan Rencana Penyelidikan dan Penyidikan setiap kasus.

4) Terlaksananya waskat dan meningkatnya peran wasidik.

4) Laporan Hasil Audit Investigasi terhadap dugaan rekayasa kasus.

4) Melaksanakan gakkum terhadap penyidik yang melakukan rekayasa kasus. 5) Meningkatkan waskat dan peran Wassidik.

46.

Peningkatan kemampuan penyidikan Cyber Crime, ekonomi, dokpol, labfor dan sertifikasi penyidik

Karobinops Bareskrim

Baharkam, Lemdiklat, Bareskrim, Div TI, Sarpras, Srena, Korlantas, Puskeu, Pusdokkes

1) Melakukan pendataan almatsus yang dimiliki, dan penyusunan rencana kebutuhan almatsus yang diperlukan untuk pembuktian ilmiah. 2) Menyusun blue print dan road map kebutuhan almatsus untuk penyidikan secara ilmiah. 3) Menyusun rencana latihan penggunaan almatsus yang telah dimiliki. 4) Melakukan sertifikasi kemampuan teknis penyidik. 5) Melaksanakan Anev.

KET 9

5) Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas oleh atasan penyidik dan wasidik.


100

% CAPAI AN 8

NO

1) Terdatanya almatsus yang dimiliki dan tersusunnya rencana kebutuhan almatsus yang diperlukan untuk pembuktian ilmiah. 2) Tersusunnya blue print dan road map kebutuhan almatsus untuk penyidikan secara ilmiah. 3) Tersusunnya rencana latihan penggunaan almatsus yang telah dimiliki.


Meningkatnya kemampuan penyidik yang didukung oleh SCI (Scientific Crime Investigation)

1)

Laporan Hasil Rapat Pembahasan terkait almatsus yang telah dimiliki dan rencana kebutuhan.

2)

Laporan Hasil Pendataan Almatsus yang dimiliki dan Rencana Kebutuhannya.

3)

Laporan hasil rapat pembahasan blue print dan road map kebutuhan almatsus untuk penyidikan secara ilmiah.

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

4) Tersusunnya kriteria kompetensi penyidik sesuai bidangnya.

47.

Peningkatan sinergi CJS dan penegak hukum lainnya

Karokorwas PPNS

Baharkam, Bareskrim, Divkum, Korlantas

1) Mengevaluasi implementasi kerjasama antara Polri dengan aparat CJS dan penegak hukum. 2) Menginventarisasi, mencari solusi dan penyamaan persepsi terkait permasalahan penegakan hukum. 3) Melaksanakan rapat koordinasi secara periodik guna pemecahan

1) Terevaluasinya implementasi kerjasama antara Polri dengan aparat CJS dan penegak hukum.

Terselesaikan dan adanya persamaan persepsi permasalahanpermasalahan terkain penegakan hukum.

2) Terinventarisasi dan adanya solusi permasalahan terkait penegakan hukum.

KET 9 4)

Blue print dan Road Map.

5)

Laporan Hasil pelaksanaan latihan.

6)

Laporan Hasil Rapat pembahasan sertifikasi penyidik dalam rangka penyusunan rancangan Perpres.

7)

Rancangan Perpres terkait sertifikasi kemampuan penyidik..

1) Laporan Hasil Evaluasi implementasi kerjasama antara Polri dengan aparat CJS dan penegak hukum. 2) Laporan Hasil Inventarisasi Masalah dan solusi yang ditawarkan.

3) Terlaksananya rapat koordinasi minimal 2 kali pada


% CAPAI AN 8

3) Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi.

101

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5 permasalahan dan penyamaan persepsi, minimal 2 kali.

6 Tk. Mabes dan Tk. Satwil.

7

% CAPAI AN 8

KET 9


49.

102

Peningkatan Anggaran Penyidikan Dan Modernisasi Teknologi Peralatan Pendukung Penyidikan

Menyelesaikan perkara-perkara yang mudah dan ringan

Karorenmin Bareskrim

Bareskrim, Ssarpras, Srena, Puslitbang, Puskeu

Dirtipidum

Baharkam, Bareskrim, Divpropam,

1)

Mendatakan crime total dan crime clearence masing-masing satwil.

2)

Menyusun kebutuhan anggaran ideal penyidikan secara bottom up (at cost)

3)

Mendatakan dan menyusun kebutuhan anggaran dan peralatan yang modern

4)

Mengajukan kebutuhan anggaran dan peralatan pendukung penyidikan kepada Bappenas, Kemenkeu dan DPR.

5)

Melaksanakan Anev.

1)

Menyusun kajian tentang pemberlakuan restorative justice.

1) Terkumpulirnya crime total dan crime clearence masing-masing satwil.

Meningkatnya kinerja penyidik Polri.

2) Tersusunnya kebutuhan anggaran ideal penyidikan secara bottom up (at cost). 3) Terdatakan dan tersusunnya kebutuhan anggaran dan peralatan yang modern. 4) Diusulkannya kebutuhan anggaran dan peralatan pendukung penyidikan kepada Bappenas, Kemenkeu dan DPR. 1) Tersusunnya kajian tentang pemberlakuan


Meningkatnya kepuasan masyarakat dan penyelesaian

1)

Mengkumpulir laporan Hasil Pendataan crime total dan crime clearence masingmasing satwil.

2)

Laporan Kebutuhan Anggaran Ideal dengan sistem at cost.

3)

Laporan Rencana Kebutuhan anggaran dan peralatan yang modern.

4)

Adanya surat usulan pengajuan kebutuhan anggaran dan peralatan pendukung penyidikan kepada Bappenas, Kemenkeu dan DPR.

1)

Naskah kajian pemberlakuan restorative justice.

NO 1

KEGIATAN 2 melalui pendekatan restoratif justice.

P. JAWAB 3

SATKER TERKAIT


4 Divkum, Korlantas

5 2)

Melakukan kategorisasi terhadap perkara yang dapat dilakukan restorative justice.

3)

Menyusun rancangan Perkap tentang penyelesaian perkara melalui restorative justice.

4)

Melaksanakan Anev.

INDIKATOR KEBERHASILAN 6 restorative justice.

KRITERIA KEBERHASILAN 7 perkara.

2) Tersusunnya kategorisasi perkara yang dapat dilakukan restorative justice. 3) Tersusunnya SOP penyelesaian perkara melalui restorative justice.


103

% CAPAI AN 8

KET 9 2)

Naskah kategorisasi perkara yang dapat dilakukan restorative justice.

3)

SOP penyelesaian perkara melalui restorative justice.

PROGRAM 10: PENGUATAN PENGAWASAN POTRET KONDISI SAAT INI 1.

Kerjasama Polri dalam rangka menjamin profesionalisme dan pelaksanaan sistem pengawasan eksternal sudah berjalan dengan Ombudsman, BPK, BPKP, KPK, PPATK, Kompolnas dan LSM.

2.

Pelaksanaan sistem komplain masyarakat secara online belum berjalan secara terintegrasi.

3.

Tahun 2015 pengukuran kinerja dilaksanakan pada tingkat polda di 31 Polda, sedangkan pada tahun 2016 dilaksanakan pengukuran kinerja di tingkat Satwil pada 70 Polres.

4.

Indeks tertinggi fungsi Lalu Lintas sebesar 6,71 indeks, dan terendah fungsi Polair yaitu 5,20, dimana secara keseluruhan prinsip perilaku, efektivitas, transparansi dan keadilan menyumbang nilai cukup tinggi, namun pada prinsip kompetensi, keadilan dan akuntabilitas pada umumnya rendah.

KEGIATAN 1.

Memperkuat Kerjasama dengan Pengawas Eksternal dengan EMI dan IME Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) 1) Melakukan pendataan permasalahan/ komplain yang dilaporkan pada pengawas eksternal.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Melanjutkan koordinasi dengan pengawas eksternal.

1) Melanjutkan dan meningkatkan kualitas koordinasi dengan pengawas eksternal.

1) Melanjutkan dan memantapkan koordinasi dengan pengawas eksternal.




2) Menindaklanjuti komplain yang diterima dari pengawas eksternal secara tepat, proporsional, profesional, dan tuntas. 3) Melakukan koordinasi secara berkala dengan pengawas eksternal. 4) Melaksanakan Anev.

2.

Memperbaiki Sistem Komplain Masyarakat Secara Online Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) 1) Mengevaluasi sistem komplain masyarakat online.

104

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Mengimplementasi sistem komplain masyarakat secara online pada seluruh jajaran.

1) Melanjutkan implementasi sistem komplain masyarakat secara online pada

1) Memantapkan dan melanjutkan kegiatan pada Tahap III.


Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) 2) Menginstruksikan implementasi sistem online ke seluruh jajaran. 3) Menyusun SOP tentang tindak lanjut penanganan komplain secara online.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017) 2) Sosialisasi dan implementasi SOP tentang tindak lanjut penanganan komplain secara online pada seluruh jajaran. 3) Melaksanakan Anev.

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019) seluruh jajaran. 2) Melanjutkan implementasi SOP tentang tindak lanjut penanganan komplain secara online pada seluruh jajaran.

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021) 2) Melaksanakan Anev.



3.

Meningkatkan Sistem Penilaian Indeks Tata Kelola Kepolisian (ITK) Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) Melakukan kerjasama dengan kemitraan dalam rangka finalisasi penyusunan hasil pengukuran kinerja di 70 Polres.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

1) Launching hasil ITK tingkat polres

1) Merencanakan dan 1) Melanjutkan dan melaksanakan memantapkan pengukuran kinerja pengukuran kinerja lanjutan di 140 Polres dan pada polres yang 33 Polda. belum dilakukan pengukuran. 2) Melaksanakan Anev 2) Melaksanakan Anev.

2) Penyebaran hasil (deseminasi) pengukuran kinerja di 70 Polres 3) Merencanakan dan melaksanakan pengukuran kinerja lanjutan di 70 Polres dan 32 Polda.

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)


4.

Membuat Sistem Pengawasan Untuk Menekan Budaya Korupsi Internal Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Melakukan pendataan daftar jabatan yang harus melaporkan harta kekayaan pribadi kepada pengawas internal Polri.

1) Tersusunnya daftar jabatan yang diwajibkan menyerahkan laporan harta kekayaan kepada tim pengawas internal.

1) Melanjutkan pelaporan kekayaan kepada pengawas internal sesuai Perkap.

1) Memantapkan dan melanjutkan kegiatan pada Tahap III.

2) Membuat rancangan Perkap tentang sistem pelaporan harta kekayaan anggota polri secara internal organisasi. 3) Membuat rancangan Perkap tentang bisnis anggota Polri dan keluarganya. 4) Melaksanakan Anev.

2) Melanjutkan penyusunan rancangan Perkap tentang sistem pelaporan harta kekayaan anggota polri secara internal organisasi dan Perkap tentang bisnis anggota Polri dan keluarganya. 3) Harmonisasi, pengesahan, sosialisasi dan implementasi Perkap tentang sistem pelaporan harta kekayaan anggota

2) Melanjutkan verifikasi bisnis anggota Polri dan keluarganya sesuai Perkap.


3) Memberikan reward & punishment terhadap ketaatan anggota dalam pelaporan LHKPN. 4) Memantapkan sistem whistle blower online untuk internal Polri. 5) Melaksanakan Anev.


105


Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017) polri secara internal organisasi dan Perkap tentang bisnis anggota Polri dan keluarganya..

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

4) Mengoptimalkan sistem whistle blower online untuk internal Polri. 5) Melaksanakan Anev.

106



KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

Karorenmin Itwasum

Itwasum, Divkum, Divpropam, Div Humas

1) Melakukan pendataan permasalahan/ komplain yang dilaporkan pada pengawas eksternal.

% CAPAI AN 8

KET 9 Ketua : Wairwasum Wakil : Kadivpropam

X. PENGUATAN PENGAWASAN 50.

Memperkuat kerjasama dengan pengawas eksternal dengan EMI (Eksternal Membantu Internal) dan IME (Internal Memanfaatkan Eksternal)

2) Menindaklanjuti komplain yang diterima dari pengawas eksternal secara tepat, proporsional, profesional, dan tuntas. 3) Melakukan koordinasi secara berkala dengan pengawas eksternal. 4) Melaksanakan Anev.

1) Terdatanya permasalahan/ komplain masyarakat yang dilaporkan pada pengawas eksternal.

Berkurangnya penyimpangan dan pelanggaran oleh oknum Polri.

2) Terlaksananya tindak lanjut komplain yang diterima dari pengawas eksternal secara tepat, proporsional, profesional, dan tuntas.

1)

Laporan Hasil Pendataan permasalahan/ komplain yang dilaporkan pada pengawas eksternal.

2)

Laporan Hasil Tindak Lanjut komplain yang diterima dari pengawas eksternal.

3)

Laporan Hasil Koordinasi dg pengawas eksternal minimal satu kali sebulan.

1)

Laporan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjutnya pada Tk. Mabes dan mengkumpulir laporan Tk. Satwil.

2)

Terkirimnya telegram instruksi

3) Terlaksananya koordinasi dengan pengawas eksternal. 51.

Memperbaiki sistem komplain masyarakat secara online

Karorenmin Itwasum

Itwasum, Divpropam, Div TI, Divkum

1)

Mengevaluasi sistem komplain masyarakat online.

2)

Menginstruksikan implementasi sistem online ke seluruh jajaran.

1) Terlaksananya evaluasi implementasi sistem komplain secara online

Meningkatnya aksesibilitas dan peran serta masyarakat dalam pengawasan kinerja Polri.

2) Terlaksananya instruksi implementasi


107

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6 sistem online ke seluruh jajaran

7

3)

4)

Menyusun SOP tentang tindak lanjut penanganan komplain secara online. Melaksanakan Anev

KET 9 implementasi sistem online ke seluruh jajaran 3)

Laporan Hasil Rapat koordinasi pembahasan penyusunan SOP tentang tindak lanjut penanganan komplain secara online.

4)

SOP tentang tindak lanjut penanganan komplain secara online.

52.

Meningkatkan sistem penilaian Indeks Tata Kelola kepolisian (ITK)

KaroRBP Srena

Itwasum, Srena, Divpropam

Melakukan kerjasama dengan kemitraan dalam rangka finalisasi penyusunan hasil pengukuran kinerja di 70 Polres.

Terlaksananya kerjasama dengan kemitraan dalam rangka finalisasi penyusunan hasil pengukuran kinerja di 70 Polres

Terselesaikannya pengukuran ITK pada 70 Polres

Laporan pelaksanaan hasil pengukuran ITK pada 70 Polres

53.

Membuat sistem pengawasan untuk menekan budaya korupsi internal.

KaroRBP Srena

Itwasum, Divpropam, Divkum

1) Melakukan pendataan daftar jabatan yang harus melaporkan harta kekayaan pribadi kepada pengawas internal Polri.

1) Terlaksananya pendataan daftar jabatan yang harus melaporkan harta kekayaan pribadi kepada pengawas internal Polri.

Berkurangnya budaya korupsi di internal Polri

1)

Laporan Hasil Pendataan jabatan yang harus melaporkan harta kekayaan pribadi kepada pengawas internal Polri.

2)

Laporan Hasil Rapat Pembahasan

2) Membuat rancangan Perkap tentang sistem pelaporan harta kekayaan anggota polri secara internal

108

3) Tersusunnya SOP tentang tindak lanjut penanganan komplain secara online.

% CAPAI AN 8

2) Tersusunnya rancangan Perkap tentang sistem


NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT

1

2

3

4

TARGET 100 HARI (15 Juli 2016 -22 Okt 2016) 5 organisasi. 3) Membuat rancangan Perkap tentang bisnis anggota Polri dan keluarganya. 4) Melaksanakan Anev.



6 pelaporan harta kekayaan anggota Polri secara internal organisasi.

7

% CAPAI AN 8

KET 9 Rancangan Perkap tentang sistem pelaporan harta kekayaan anggota polri secara internal organisasi dan rancangan Perkap tentang bisnis anggota Polri dan keluarganya.

3) Tersusunnya rancangan Perkap tentang bisnis anggota Polri dan keluarganya. 3)


109

Rancangan Perkap tentang sistem pelaporan harta kekayaan anggota polri secara internal organisasi dan Perkap tentang bisnis anggota Polri dan keluarganya.

PROGRAM 11: MELANJUNTUKAN PROGRAM QUICK WINS KEGIATAN 1.

Penertiban dan Penegakan Hukum bagi Organisasi Radikal dan Anti Pancasila Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) 1) Mengidentifikasi dan memetakan kelompok radikal anti Pancasila 2) Optimalnya kinerja tim pemantau dan pengawas organiasasi radikal dan anti Pancasila 3) Melaksanakan Anev.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Mengoptimalkan kinerja tim dengan instansi terkait penanganan kelompok organisasi radikal dan anti Pancasila.

1) Melanjutkan identifikasi dan pemetaan kembali jaringan kelompok radikal dan anti Pancasila (upadaate).

1)

Memantapkan dan melanjutkan kegiatan pada Tahap III.

2)

Melaksanakan Anev.

2) Membuat rekomendasi untuk pembubaran organisasi radikal dan anti Pancasila yang sering melakukan pelanggaran hukum.

2) Meningkatkan dan memantapkan kinerja tim dengan instansi terkait penanganan kelompok organisasi radikal dan anti Pancasila.

3) Melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap organisasi radikal dan anti Pancasila dan pelaku aksi anarkhis atau pelanggaran hukum lainnya

3) Melanjutkan pembuatan rekomendasi untuk pembubaran organisasi radikal dan anti Pancasila yang sering melakukan pelanggaran hukum.

4) Melakukan proses hukum terhadap pelakunya 5) Melakukan pembinaan, penggalangan, dan bimbingan terhadap organisasi radikal dan anti Pancasila 6) Melaksanakan Anev

4) Melanjutkan penertiban dan penegakan hukum terhadap organisasi radikal dan anti Pancasila dan pelaku aksi anarkhis atau pelanggaran hukum lainnya. 5) Melakukan proses hukum terhadap pelakunya 6) Melanjutkan pembinaan, penggalangan, dan bimbingan terhadap organisasi radikal dan anti Pancasila. 7) Melaksanakan Anev.

110


2.

Perburuan dan Penangkapan Gembong Teroris Santoso dan Jejaring Terorisme Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) 1) Mengumpulkan data intelijen tentang Santoso dan jaringan teroris 2) Melanjutkan operasi pengejaran dan penangkapan terhadap Santoso dan kelompoknya

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Melanjutkan operasi hingga tertangkapnya Santoso dan jejaringnya.


2) Melakukan proses hukum terhadap Santoso dan jaringannya.


1) Melanjutkan dan memantapkan kegiatan pada Tahap III. 2) Melaksanakan Anev.


3) Melaksanakan evaluasi operasi gabungan yang didukung TNI. 4) Melaksanakan Anev.

3.

Aksi Nasional Pembersihan Preman dan Premanisme Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) 1) Membuat petunjuk dan arahan kepada jajaran tentang penyelidikan keberadaan preman dan premanisme. 2) Melanjutkan identifikasi dan pendataan preman dan premanisme (upadaate). 3) Menyusun rencana kegiatan kepolisian yang ditingkatkan.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Melanjutan kegiatan pemberantasan preman dan premanisme.


2) Melakukan koordinasi dengan kemensos untuk pembinaan dan bimbingan terhadap eks preman dan premanisme.


1) Melanjutkan dan memantapkan kegiatan pada Tahap III. 2) Melaksanakan Anev.


4) Melaksanakan kegiatan aksi Nasional pembersihan preman dan premanisme 5) Terlaksananya kerjasama dengan komponen masyarakat dan instansi terkait dalam rangka mencegah preman dan premanisme. 6) Termonitornya hasil operasi dan kegiatan melalui vicon. 7) Melaksanakan Anev. Panduan Penjabaran dan Implementasi Optimalisasi Aksi Program Prioritas Kapolri

111

4.

Pembentukan dan Pengektifan Satgas Ops Polri Kontra Radikal dan Deradikalisasi (khusus ISIS) Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) 1) Melanjutkan pelaksanaan tugas Satgas operasi. 2) Meng-upadaate dan memetakan kelompok radikal pengikut/ pendukung ISIS. 3) Meng-upadaate data pendukung ISIS yang sudah berangkat dan atau kembali dari Suriah. 4) Meningkatkan kerjasama dengan imigrasi, Densus, dan MUI.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Melanjutkan deradikalisasi baik langsung maupun memanfaatkan ulama moderat dan MUI.



2) Melaksanakan koordinasi dengan Pemda, Kemensos, Kemenakertrans dan instansi terkait untuk memberikan keterampilan dan kesempatan kerja.



3) Melakukan penegakan hukum terhadap pengikut ISIS yang melanggar hukum. 4) Melaksanakan Anev.

5) Melaksanakan penegakan hukum terhadap pengikut ISIS yang melanggar hukum. 6) Melakukan deradikalisasi baik langsung maupun memanfaatkan ulama moderat dan MUI. 7) Melaksanakan Anev.

5.

Pemberlakukan Rekrutmen Terbuka untuk Jabatan di Lingkungan Polri (Polres, Polda, Mabes Polri) Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Mengoptimalkan fungsi assesment center dan peran assesornya.

1) Melanjutkan optimalisasi fungsi assesment center dan peningkatan kualitas assesornya.



2) Implementasi SOP tentang rekrutmen terbuka untuk jabatan di lingkungan Polri. 3) Mengoptimalkan peran tim seleksi. 4) Memperbarui data pendukung : rekam jejak dan catatan personel.

112

2) Memperbarui data pendukung : rekam jejak dan catatan personel (upadaate).



3) Membuat pakta integritas terhadap tim seleksi. 4) Melanjutkan assesment untuk jabatan strategis pada Tk. Mabes, Tk. Polda


Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) 5) Berlanjut dan meningkatnya kualitas pelaksanaan seleksi. 6) Melaksanakan assesment untuk jabatan strategis secara bertahap.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017) dan Tk. Polres.

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

5) Melaksanakan vicon untuk pelaksanaan program ke seluruh jajaran. 6) Melaksanakan Anev.

7) Melaksanakan vicon untuk pelaksanaan program ke seluruh jajaran. 8) Melaksanakan Anev.

6.

Polisi Sebagai Penggerak Revolusi Mental dan Pelopor Tertib Sosial di Ruang Publik Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Melanjutkan implementasi buku panduan serta latihan Revolusi Mental pada Lemdiklat secara intensif.

1) Melanjutkan dan memperkuat Implementasi Polri sebagai penggerak Revolusi Mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik.



2) Mengoptimalkan peran tim penggerak di masing-masing Polda dan penataran.

2) Melakukan kaderisasi tim penggerak pada Tk. Polda dan Tk. Polres.

3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas jam pimpinan untuk memberikan pembekalan tentang sikap peduli pada perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan budaya baik.



3) Melakukan pengawasan pelaksanaan program (waskat). 4) Menerapkan reward and punishment. 5) Melaksanakan Anev.

4) Melaksanakan arahan untuk menekankan pada anggota agar menjadi penggerak dan pelopor perilaku budaya dan anggota Polri harus menjadi teladan dan menegur masyarakat yang melanggar. 5) Melaksanakan Anev.


113

7.

Pembentukan Tim Internal Anti Korupsi (Melibatkan Unsur publik dan KPK) Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016)

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Mengoptimalkan kinerja tim penertib internal Polri sesuai tugas dan kewenangannya.

1) Memanfaatkan whistle blower system on-line untuk sarana melaporkan adanya penyimpangan oleh anggota dan pejabat Polri



2) Melaksanakan penyempurnaan peraturan yang dapat mempersempit terjadinya korupsi (LHKPN, pembelian barang mewah, pola hidup sederhana, dan verifikasi bisnis anggota Polri)



2) Melakukan perbaikan sistem pada pekerjaan yang rawan penyimpangan 3) Melanjutkan implementasi buku petunjuk pencegahan korupsi di lingkungan Polri. 4) Melaksanakan Anev.

3) Membuka akses masyarakat untuk memberikan informasi. 4) Melaksanakan Anev.

8.

Crash Program Pelayanan Masyarakat: Pelayanan Bersih dari Percaloan Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) 1) Melaksanakan evaluasi dan implementasi sistem pembayaran pelayanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK melalui kartu debit/kredit dari seluruh bank pemerintah. 2) Meningkatnya pengawasan atasan 3) Melakukan pembersihan terhadap aksi calo di Satpas dan Samsat. 4) Menyediakan akses kepada masyarakat untuk memberi masukan adanya calo.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)

1) Memberikan reward & punishment kepada KaSatker terkait keberadaan calo pada Satpas dan Samsat.

1) Memberikan reward & punishment kepada KaSatker terkait keberadaan calo pada Satpas dan Samsat.

1) Melanjutkan dan memantapkan pelaksanaan kegiatan pada Tahap III.

2) Melanjutkan pembersihan terhadap aksi calo pada Satpas dan Samsat.

2) Melanjutkan pembersihan terhadap aksi calo pada Satpas dan Samsat.

3) Mengembangkan sistem pembayaran online pada Satpas SIM di Polda Jabar, Banten, Sumatera, Sulawesi, Bali, NTB dan NTT. 4) Melaksanakan Anev.


3) Melanjutkan pengembangan sistem pembayaran online pada Satpas SIM di Polda Jabar, Banten, Sumatera, Sulawesi, Bali, NTB dan NTT

5) Mengembangnya sistem pembayaran online : pembuatan SIM dengan menggunakan kartu ATM, EDC, dan internet banking dari

114


Tahap I (100 hari) (15 Juli – 22 Okt 2016) seluruh bank pemerintah pada 75 Satpas SIM di Polda Jatim dan Jateng, 71 Satpas di seluruh Polda Kalimantan, Maluku, Papua dan Yogyakarta; Pembayaran STNK dengan menggunakan kartu ATM dan EDC dari seluruh bank pemerintah di Polda Metrojaya, Jabar, dan Jatim.

Tahap II (23 Okt 2016 – 31 Des 2017)

Tahap III (1 Jan 2018 – 31 Des 2019)

Tahap IV (1 Jan 2020 – 31 Des 2021)



115


KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

XI. MELANJUTKAN PROGRAM QUICK WINS 54.

Penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila

Kabaharkam

Bareskrim, 1) Mengidentifikasi dan Baintelkam, memetakan kelompok Densus 88/AT, radikal anti Pancasila Satwil 2) Optimalnya kinerja tim pemantau dan pengawas organiasasi radikal dan anti Pancasila

% CAPAI AN 8

KET 9 Ketua : Irwasum Wakil : Assops

Tersusunnya database kelompok radikal anti Pancasila

Terpetakannya kelompok radikal anti Pancasila

Laporan bulanan Kabareskrim (3 kali)

Tertangkapnya Santoso atau jejaringnya

Berlanjutnya Operasi Tinombala

Laporan bulanan Densus 88 AT Polri (3 kali)

1) Membuat petunjuk dan arahan kepada jajaran tentang penyelidikan keberadaan preman dan premanisme.

1) Tersusunnya renops pembersihan preman dan premanisme

Terlaksananya operasi pembersihan preman

Laporan oleh Asops Kapolri

2) Melanjutkan identifikasi dan pendataan preman

2) Terlaksananya operasi


Perburuan dan penangkapan gembong teroris Santoso dan jejaring terorisme

Kabareskrim

Densus 88/AT, 1) Mengumpulkan data Baintelkam, intelijen tentang Santoso Sops,Satwil dan jaringan teroris 2) Melanjutkan operasi pengejaran dan penangkapan terhadap Santoso dan kelompoknya 3) Melaksanakan evaluasi operasi gabungan yang didukung TNI. 4) Melaksanakan Anev.

56.

116

Aksi Nasional pembersihan preman dan premanisme

Kabareskrim

Baharkam, Bareskrim, Sops, Div Humas, Satwil


NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT

1

2

3

4

TARGET 100 HARI (15 Juli 2016 -22 Okt 2016) 5 dan premanisme (update). 3) Menyusun rencana kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. 4) Melaksanakan kegiatan aksi Nasional pembersihan preman dan premanisme



6 pembersihan preman dan premanisme

7

% CAPAI AN 8

KET 9

3) Terlaksananya penegakan hukum terhadap preman dan premanisme

5) Terlaksananya kerjasama dengan komponen masyarakat dan instansi terkait dalam rangka mencegah preman dan premanisme. 6) Termonitornya hasil operasi dan kegiatan melalui vicon. 7) Melaksanakan Anev. 57.

Pembentukan dan pengefektifan satgas operasi Polri kontra radikal dan deradikalisasi.

Kabaintelkam

Baharkam, Baintelkam, Satwil.

1) Melanjutkan pelaksanaan tugas Satgas operasi.

Terbentuknya Satgas kontra radikal dan deradikalisasi

Berlanjutnya Satgas kontra radikal dan deradikalisasi

2) Meng-update dan memetakan kelompok radikal pengikut/ pendukung ISIS. 3) Meng-update data pendukung ISIS yang sudah berangkat dan atau kembali dari Suriah. 4) Meningkatkan


117

Laporan langsung Kabik kepada Kapolri dan Wakapolri

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5 kerjasama dengan imigrasi, Densus, dan MUI.

6

7

% CAPAI AN 8

KET 9

5) Melaksanakan penegakan hukum terhadap pengikut ISIS yang melanggar hukum. 6) Melakukan deradikalisasi baik langsung maupun memanfaatkan ulama moderat dan MUI. 7) Melaksanakan Anev. 58.

Pemberlakukan rekruitmen terbuka untuk jabatan di lingkungan Polri

As SDM

SSDM, Satwil.

1) Mengoptimalkan fungsi assesment center dan peran assesornya. 2) Implementasi SOP tentang rekrutmen terbuka untuk jabatan di lingkungan Polri.

Terbangunnya sistem rekam jejak perwira dan catatan personel Polri

3) Mengoptimalkan peran tim seleksi. 4) Memperbarui data pendukung : rekam jejak dan catatan personel. 5) Berlanjut dan meningkatnya kualitas pelaksanaan seleksi. 6) Melaksanakan assesment untuk jabatan strategis secara bertahap.

118


Terlaksananya rekruitmen terbuka untuk jabatan di lingkungan Polri

Laporan Kapolri

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

Tersebar dan tersosialisasinya buku panduan revolusi mental pada setiap personel Polri

Terlaksananya sosialiasi Polri sebagai penggerak revolusi mental

% CAPAI AN 8

KET 9

7) Melaksanakan vicon untuk pelaksanaan program ke seluruh jajaran. 8) Melaksanakan Anev. 59.

Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik

Kabaharkam

Lemdiklat, Srena, Div Humas, Satwil

1) Melanjutkan implementasi buku panduan serta latihan Revolusi Mental pada Lemdiklat secara intensif. 2) Mengoptimalkan peran tim penggerak di masingmasing Polda dan penataran. 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas jam pimpinan untuk memberikan pembekalan tentang sikap peduli pada perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan budaya baik. 4) Melaksanakan arahan untuk menekankan pada anggota agar menjadi penggerak dan pelopor perilaku budaya dan anggota Polri harus menjadi teladan dan menegur masyarakat yang melanggar. 5) Melaksanakan Anev.


119

Penurunan tim ke Satwil untuk mengecek pelaksanaan

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

Irwasum

Divpropam, Divkum, Satwil.

1) Mengoptimalkan kinerja tim penertib internal Polri sesuai tugas dan kewenangannya.

Tersusunnya rancangan Peraturan mengenai LHKPN, pembelian barang mewah, pola hidup, dan bisnis anggota Polri.

60.

Pembentukan tim internal anti korupsi

2) Melaksanakan penyempurnaan peraturan yang dapat mempersempit terjadinya korupsi (LHKPN, pembelian barang mewah, pola hidup sederhana, dan verifikasi bisnis anggota Polri)

% CAPAI AN 8

KET 9

Tersusunnya aturan pendukung budaya anti korupsi

Disusun oleh tim perumus dari Divpropam, Divkum, Bareskrim, dll

Terlaksananya pelayanan yang bersih melalui sistem online

Pemantapan server dan jaringan Polri

3) Membuka akses masyarakat untuk memberikan informasi. 4) Melaksanakan Anev. 61.

Crash Program pelayanan masyarakat: pelayanan bersih dari percaloan

Kakorlantas

Divpropam, Baintelkam, Bareskrim, Baharkam, Korlantas, Satwil

1) Melaksanakan evaluasi dan implementasi sistem pembayaran pelayanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK melalui kartu debit/kredit dari seluruh bank pemerintah. 2) Meningkatnya pengawasan atasan 3) Melakukan pembersihan terhadap aksi calo di Satpas dan Samsat. 4) Menyediakan akses kepada masyarakat untuk memberi masukan

120

Terlaksananya pelayanan SIM baru secara online pada 75 Satpas SIM di Polda Jatim dan Jateng, 71 Satpas di seluruh Polda Kalimantan, Maluku, Papua dan Yogyakarta; Pembayaran STNK dengan menggunakan kartu ATM dan EDC dari seluruh Bank Pemerintah di Polda


NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT

1

2

3

4

TARGET 100 HARI (15 Juli 2016 -22 Okt 2016) 5 adanya calo. 5) Mengembangnya sistem pembayaran online : pembuatan SIM dengan menggunakan kartu ATM, EDC, dan internet banking dari seluruh bank pemerintah pada 75 Satpas SIM di Polda Jatim dan Jateng, 71 Satpas di seluruh Polda Kalimantan, Maluku, Papua dan Yogyakarta; Pembayaran STNK dengan menggunakan kartu ATM dan EDC dari seluruh Bank Pemerintah di Polda Metrojaya, Jabar, dan Jatim.



6 Metrojaya, Jabar, dan Jatim.

7



121

% CAPAI AN 8

KET 9

BAB III PENJABARAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS KAPOLRI PADA TINGKAT POLDA DAN POLRES PROGRAM 1: PEMANTAPAN REFORMASI INTERNAL POLRI Penjabaran Program 100 Hari NO

KEGIATAN

P. JAWAB

1 2 3 I. PEMANTAPAN REFORMASI INTERNAL POLRI 1.

122

Peningkatan internal

soliditas

Karo SDM

SATKER TERKAIT




4

5

6

7

Biro SDM, 1) Melaksanakan konsolidasi 1) Terlaksananya 1) Itwasda, dan commander wish konsolidasi dan Bid Propam, kepada seluruh Kapolres, Commander Wish Bid TI, Kapoles dan anggota kepada seluruh Polres jajaran kewilayahan Kapolres, Kapoles 2) secara berjenjang. dan anggota jajaran kewilayahan secara 2) Intensifikasi jam pimpinan berjenjang. 3) Polda mengeluarkan 2) Terlaksananya Telegram berupa instruksi Intensifikasi agar dilaksanakan jam komunikasi pimpinan di setiap level pimpinan dan organisasi : bawahan a. Tk. Polda satu kali seminggu. 3) Diterbitkannya b. Tk. Polres dua kali instruksi untuk seminggu. melaksanakan jam c. Melaksanakan Anev pimpinan di setiap level organisasi secara periodik guna membuat ruang komunikasi antara pimpinan dan


Tersosialisasinya arah kebijakan Kapolri kepada seluruh jajaran. Terbukanya komunikasi pimpinan bawahan.

ruang antara dan

% CAPAI AN 8

KET 9 1) Laporan Hasil Pelaksanaan Commander Wish kepada Sekretariat di Mabes Polri. 2) Penambahan fitur Jam Pimpinan pada website Polri www.polri.go.id 3) Terbitnya Telegram Instruksi Pelaksanaan Jam Pimpinan Laporan Pelaksanaan : a. Tk. Polda satu kali seminggu. b. Tk. Polres dua kali seminggu.

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT


1

2

3

4

5



6 bawahan.

7

% CAPAI AN 8

KET 9

4) Terbentuknya satu fitur jam pimpinan pada website. 2.

Konsistensi pembinaan karir berdasarkan Merit System dan Rekam Jejak

Karo SDM

Biro SDM, Itwasda, Bidpropam, Bidkum, Polres.

1) Polda menyusun anev menyeluruh tentang pembinaan karir kepada jajaran. 2) Sosialisasi KEP Kapolri tentang rekam jejak ditingkat Satwil selesai dilaksanakan. 3) Mengevaluasi implementasi Assessment Center dalam mendukung pembinaan karir di tingkat Satwil.

1) Tersusunnya anev menyeluruh tentang Pembinaan Karir 2) Tersosialisasinya KEP Kapolri tentang rekam jejak. 3) Terevaluasinya implementasi Assesment Center dalam pembinaan karir.

1) Berkurangnya ketidakpuasan dalam pembinaan karir. 2) Konsistensi pembinaan karir yang mengacu pada Merit System dan Rekam Jejak.

1) Laporan Hasil Anev pada Tk. Satwil dan Jajaran. 2) Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Rekam Jejak pada masingmasing Satker Tk. Satwil. 3) Laporan Hasil Anev Implementasi Assesment Center.


Melaksanakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH)

Karo SDM

Ro SDM, Itwasda, Bidpropam, Bid TI, Polres.

Melaksanakan Anev Menyeluruh terkait Proses Rekrutmen dengan Prinsip BETAH.

1) Terjaringnya calon anggota Polri yang berkualitas. 2) Pelaksanaan Rekrutmen menggunakan teknologi kepolisian.


1)

Berkurangnya perilaku KKN dalam rekrutmen dan meningkatnya kepercayaan masyarakat.

2)

Terlaksananya rekrutmen dengan menggunakan teknologi kepolisian.

123

Laporan Hasil Anev Proses Rekrutmen dengan Prinsip BETAH.

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

4.

Sistem seleksi Dikbangum Polri yang lebih efisien, efektif, adil, transparan dan objektif

Karo SDM

Ro SDM, Itwasda, Bidpropam,

Melaksanakan Anev Menyeluruh terkait penggunaan Teknologi, Pengawas Eksternal dan Integritas Pelaksana Seleksi Dikbangum Polri.

1) Terlaksananya seleksi Dikbangum yang menggunakan teknologi.

Bid TI, Polres.

2) Meningkatnya peran pengawas eksternal. 3) Terlaksananya seleksi yang bebas KKN.

1) Terlaksananya Dikbangum yang transparan dan Akuntabel 2) Berkurangnya Komplain atau ketidakpuasan terhadap Dikbangum.

% CAPAI AN 8

KET 9 Laporan Hasil Anev Menyeluruh terkait penggunaan Teknologi, Pengawas Eksternal dan Integritas Pelaksana Seleksi Dikbangum Polri.

4) Tersusunnya Hasil Evaluasi menyeluruh. 5.

124

Membudayakan perilaku anti korupsi.

Irwasda

Itwasda, 1) Sosialisasi Budaya Anti 1) Terinternalisasi Ro SDM, Korupsi melalui pendidikan Budaya Anti Bid Propam, pada Diktuk, serta Korupsi pada Polres. pelatihan revolusi mental setiap anggota pada Satwil. Polri. 2) Menerapkan pakta integritas untuk seluruh petugas pada fungsi yang berpotensi terjadinya perilaku koruptif.

2) Terlaksananya Pakta Integritas sebagai wujud berlakunya Budaya Anti Korupsi.

3) Membangun wilayah bebas dari korupsi melalui pembentukan Zona Integritas di 4 Polres (Banyumas, Cimahi, Palembang, dan Pontianak).

3) Terbentuknya Zona Integritas pada 4 Polres (Banyumas, Cimahi, Palembang, dan Pontianak).

4) Pembinaan disiplin dan

4) Terwujudnya


1) Hilangnya praktek KKN di lingkungan Polri 2) Terwujudnya reward and punishment.

1) Laporan Hasil Sosialisasi Budaya Anti Korupsi di lingkungan SPN 2) Laporan Hasil Pelatihan Revolusi Mental di SPN dan Satwil. 3) Laporan Hasil Pelaksanaan Pakta Integritas dan Anev pada Satwil. 4) Laporan Hasil Penilaian pembentukan zona integritas di Polres Banyumas, Polres Cimahi, Polres

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT


1

2

3

4

5 penegakan hukum bagi anggota yang melakukan KKN. 5) Melaksanakan Anev.



6 konsistensi penegakan hukum terhadap anggota yang melakukan KKN.


7

% CAPAI AN 8

KET 9 Palembang, dan Polres Pontianak. 5) Laporan Hasil Pembinaan Disiplin dan Penegakan Hukum bagi personil di Tk Satwil.

125

PROGRAM 2: PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH MUDAH BAGI MASYARAKAT DAN BERBASIS TI Penjabaran Program 100 Hari NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1 2 3 4 5 6 II. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH MUDAH BAGI MASYARAKAT DAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI 6.

126

Layanan publik yang mudah diakses masyarakat, lebih cepat, bebas calo dan berbasis teknologi informasi

Kabid TI

Bid TI, Rorena, Rosarpras, Ditreskrim um/sus/ narkoba, Ditlantas, Bidkum, Ditintelkam, Ditsabhara/ Ditpamobvit/ Ditbinmas, Polres.

1) Melaksanakan Anev menyeluruh terhadap data entry Pusiknas dari Tk. Polda sampai dengan Tk. Polres. 2) Mengembangkan EPolicing: a. Merampungkan layanan pendaftaran SIM baru secara online di seluruh polda b. Merampungkan layanan perpanjangan SIM online pada 72 kota c. Melaksanakan Anev Menyeluruh terhadap sistem teknologi SP2HP online. d. Menyusun blue print layanan hukum online. e. Mengembangkan pelayanan SKCK online ke seluruh satwil. f. Melaksanakan Anev.

7

1)

Terlaksananya Anev Menyeluruh terhadap Data Entry Pusiknas.

1) Meningkatnya kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat.

2)

Terlaksananya layanan publik yang berbasis teknologi.

2) Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Polri.


% CAPAI AN 8

KET 9 1) Laporan Hasil Anev Menyeluruh terhadap data entry Pusiknas Tk. Satwil. 2) Laporan Hasil Pelaksanaan Layanan pendaftaran SIM Baru secara online dari masingmasing Polda. 3) Laporan Hasil Pelaksanaan Layanan pendaftaran SIM Baru secara online pada 72 Kota. 4) Laporan Hasil Anev terhadap sistem teknologi SP2HP pada Tk. Satwil. 5) Buku blue print layanan hukum onlinen pada Tk. Mabes dan Tk. Satwil. 6) Laporan Hasil Pengembangan SKCK online pada Tk. Mabes dan Tk. Satwil.

% CAPAI AN 8

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

7.

Menyederhanakan regulasi dan proses pada loket-loket pelayanan yang tidak berbelit-belit.

Dir Lantas

Ditsabhara/ Ditpamobvit/ Ditbinmas, Bidkum, Ditintelkam, Ditlantas, Ditreskrim um/sus/ narkoba, Polres.

1) Inventarisasi dan evaluasi Perkap dan SOP Pelayanan Publik agar berorientasi kepada layanan yang cepat, mudah dan tidak berbelitbelit.

Tersusunnya bahan masukan terkait SOP dan Perkap yang sulit diimplementasi-kan di wilayah.

Terlaksananya layanan publik yang cepat dan bebas KKN.

Bahan masukan terkait SOP dan Perkap yang sulit diimplementasi-kan di wilayah.

Ditsabhara/ Ditpamobvit/ Ditbinmas, Rorena, Rosarpras, Ditreskrim um/sus/ narkoba, Bid TI, Bidkum, Polres.

1) Melaksanakan Anev Menyeluruh terhadap sistem Call Center Polri 110 sampai tingkat polsek terkait koneksi jaringan, personil yg mengawaki dan anggaran

1) Terlaksananya Evaluasi Menyeluruh terhadap sistem Call Center

Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan Laporan Masyarakat kepada Polri.

1) Laporan Hasil Anev Menyeluruh terhadap sistem Call Center Pada Tk. Mabes dan Tk. Satwil.

Bid TI, Ditsabhara/ Ditpamobvit/ Ditbinmas/ Ditpolair, Rorena, Rosarpras, Ditreskrim um/sus/ narkoba, Ditlantas Bidkum, Polres.

1) Melakukan inventarisasi teknologi pendukung pelayanan publik.

8.

9.

Quick Response

Modernisasi teknologi pendukung pelayanan publik

Dir Sabhara

Kabid TI

KET 9


2) Menyusun rencana kebutuhan teknologi yang mendukung Quick Response.

2) Melakukan penyusunan blue print modernisasi teknologi pendukung pelayanan publik. 3) Melaksanakan Anev.

2) Tersusunnya Rencana Kebutuhan Teknologi yang mendukung Quick Response. 1) Inventarisasi teknologi pendukung pelayanan publik.

2) Laporan Rencana Kebutuhan Teknologi yang mendukung Quick Response pada Tk. Mabes dan Tk. Satwil. Terwujudnya layanan publik yang mudah dan tidak berbelit-belit berbasis teknologi.

2) Tersusunnya blue print modernisasi teknologi pendukung layanan publik.


1) Laporan Hasil Inventarisasi teknologi pendukung pelayanan publik. 2) Laporan Hasil Anev dan blue print modernisasi teknologi pendukung pelayanan publik.

127

PROGRAM 3: PENANGANAN KELOMPOK RADIKAL PRO KEKERASAN DAN INTOLERANSI YANG LEBIH OPTIMAL Penjabaran Program 100 Hari NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT



1 2 3 4 5 III. PENANGANAN KELOMPOK RADIKAL PRO KEKERASAN DAN INTOLERANSI YANG LEBIH OPTIMAL 10.

Deteksi dini dan deteksi aksi dalam rangka pemetaan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi

Dirintelkam

Ditintelkam, Ditsabhara/ Ditpamobvit/ Ditbinmas/ Ditpolair, Ditreskrim um/sus/ narkoba, Polres


6

7

1) Identifikasi dan pemetaan Kelompok Radikal Pro Kekerasan (RPK) dan intoleransi.

1) Terpetakannya Kelompok Radikal Pro Kekerasan dan Intoleransi.

2) Monitoring dan penggalangan terhadap kelompok RPK dan intoleransi.

2) Tergalangnya kelompok Radikal Pro Kekerasan dan Intoleransi.

Tereliminirnya kasus kekerasan / anarkisme oleh Kelompok Radikal Pro Kekerasan dan Intoleransi.

3) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait untuk membentuk Single National Radicalism Mapping, dengan Polda sebagai leading sector, yang melibatkan BINDA, Dinas Agama, DInas Sosial, Dinas Dikbud dll sebagai pendukung.

3) Terbangunnya sinergi polisional dalam Single National Radicalism Mapping Tk Polda

128

Membangun daya cegah dan daya tangkal warga

Dir Intelkam

Ditintelkam, 1) Kelompok pelajar Ditsabhara/ a. Bekerjasama dengan Ditpamobvit/ diknas tingkat provinsi & Ditbinmas/ kab/kota utk Ditpolair, membangun sekolah Ditreskrim sebagai basis anti um/ sus/ radikalisme pro

Terbangunnya sinergi dengan seluruh komponen masyarakat dan stake holder terkait dalam mengantisipasi Pok RPK dan Intoleransi.


KET 9 1) Laporan Hasil Pemetaan kelompok Radikal Pro Kekerasan dan Intoleransi. 2) Laporan hasil monitoring dan penggalangan terhadap Kelompok RPK dan Intoleransi berupa daftar tokohtokoh berpengaruh yang telah dilakukan penggalangan. 3) Laporan Hasil Rapat Koordinasi dengan BINDA, Dinas Agama, DInas Sosial, Dinas Dikbud dll sebanyak 6 kali pada Tk. Satwil.


% CAPAI AN 8

Meningkatnya daya cegah dan daya tangkal warga terhadap Pok RPK dan Intoleransi.

1) Surat Perintah Pelaksanaan Tugas. 2) Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dua kali seminggu.

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

1

2

3

SATKER TERKAIT




4 narkoba, Roops, Bidkum, Polres

5 kekerasan dan intoleransi b. Tk. Prov dilaks oleh Polda, di Tk. kab/kota dilaksanakan oleh Polres.

6

7

2) Kelompok mahasiswa a. Bekerjasama dengan BEM dan perguruan tinggi utk membangun sekolah sbg basis anti radikalisme pro kekerasan dan intoleransi b. Tk. Prov dilaks oleh polda, di Tk. kab/kota dilaks oleh Polres 3) Bekerjasama dgn Diknas menyusun konsep kurikulum sekolah, ponpes dan madrasah yang berbasis anti radikalisme dan intoleransi. 4) Kelompok tokoh masyarakat, Majelis Taklim dan Ponpes a. Membangun kesepahaman dan deklarasi anti radikalisme pro kekerasan dan intoleransi.


129

% CAPAI AN 8

KET 9

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

b. Tk. Prov dilaks oleh Polda, di tk kab/kota dilaks oleh Polres 5) Kelompok masyarakat umum a. Melaksanakan door to door, tatap muka dengan kelompok komunitas untuk membangun pemahaman tentang radikalisme pro kekerasan dan intoleransi b. Tk. Prov dilaks oleh Polda, di tk. kab/kota dilaks oleh Polres. 6) Komunitas dunia maya a. Bekerjasama dengan media online. b. Memberikan penjelasan atas berbagai pemberitaan radikalisme pro kekerasan dan intoleransi (Counter Messaging) c. Mempromosikan website resmi Polri : www.tribratanews.com sebagai sarana kampanye anti radikalisme pro kekerasan dan intoleransi. 7) Melaksanakan Anev

130


% CAPAI AN 8

KET 9

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

Dirbinmas

Ditintelkam, Ditsabhara/ Ditpamobvit/ Ditbinmas/ Ditpolair Ditreskrim um/sus/ narkoba, Polres

12.

Kerjasama stakeholder

dengan

1) Mendorong pemda utk melakukan evaluasi pelaksanaan tugas tim terpadu. 2) Menyusun dan melaporkan rencana aksi tim terpadu : a. Kapolda bertanggung jawab pada Tk. Provinsi. b. Kapolres bertanggung jawab pada Tk. Kab/Kota.

1) Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan tugas Tim Terpadu Tk. Daerah dalam menangani Pok RPK dan Intoleransi.

Meningkatnya sinergi Tim Terpadu Tk. Daerah dalam menangani Pok RPK dan Intoleransi.

% CAPAI AN 8

KET 9 1) Laporan Hasil Anev Tim Terpadu Tk. Daerah dalam menangani Pok RPK dan Intoleransi. 2) Laporan Rencana Aksi selama 100 hari.

2) Tersusunnya Rencana Aksi secara terpadu.

3) Laporan Implementasi hari.

Hasil 100


Mengintensifkan kegiatan dialogis di kantong-kantong Pok. Radikal Pro Kekerasan dan Intoleransi

Dirbinmas Baharkam

Baharkam, Baintelkam, Bareskrim, Satwil

1) Menyusun rencana aksi pemolisian di kantongkantong Pok Radikal Pro Kekerasan dan Intoleransi. a. Door to door. b. Dialog, tatap muka, sambang. c. Patroli dialogis. d. Ceramah dalam kegiatan agama.

1) Tersusunnya aksi pemolisian yang konseptual dan berkelanjutan.

Meningkatnya aksi pemolisian pada kantong-kantong Pok. RPK dan Intoleransi.

1) Rencana Aksi Pemolisian selama 100 hari.

Meningkatnya rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap

1) Laporan Hasil Anev Implementasi Perkap No. 8/2013 pada Tk. Satwil.

2) Menurunnya aksi kekerasan/ anarkisme yang dilakukan Pok. RPK dan Intoleransi.

2) Laporan Hasil Pemolisian pada kantong-kantong Pok Radikal Pro Kekerasan dan Intoleransi.

2) Implementasi ren aksi pemolisian. 3) Melaksanakan Anev. 14.

Penegakkan yang optimal.

hukum

Direskrim Um

Ditreskrim um/sus/ narkoba, Ditintelkam,

1) Membuat ren aksi sosialisasi dan pelatihan Implementasi Perkap No. 8 / 2013 khususnya

Meningkatnya profesionalisme anggota dalam penanganan Pok RPK


131

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

1

2

3

SATKER TERKAIT 4 Ditsabhara/ Ditpamobvit/ Ditbinmas, Satbrimobda, Polres.

TARGET 100 HARI (15 Juli 2016 -22 Okt 2016) 5 dalam menghadapi anarkisme dan kekerasan yang dilakukan Pok Radikal dan Intoleransi.

INDIKATOR KEBERHASILAN 6 dan Intoleransi.


KRITERIA KEBERHASILAN 7 Polri.

% CAPAI AN 8

KET 9 2) Jadwal pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan Perkap No. 8/2013. 3) Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Perkap No. 8/2013.

132


PROGRAM 4: PENINGKATAN PROFESIONALISME POLRI MENUJU KEUNGGULAN Penjabaran Program 100 Hari NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT


1 2 3 4 IV. PENINGKATAN PROFESIONALISME POLRI MENUJU KEUNGGULAN 15.

Peningkatan kualitas 8 standar pendidikan

Ka SPN

SPN, Ro SDM, Polres.

5

1) Melakukan evaluasi terhadap kompetensi hasil didik pada Diktuk, Polri. 2) Melakukan inventarisasi permasalahan dan kekurangan dalam 8 Standar Pendidikan Polri pada SPN. 3) Melaksanakan Anev.

16.

Peningkatan pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan

Ka SPN

SPN, Ro SDM, Polres.

1) Melakukan evaluasi terhadap perangkat dan metode pelatihan di SPN. 2) Menyusun hasil evaluasi terhadap perangkat dan metode pelatihan yang dilakukan selama ini. 3) Membuat rencana pelatihan fungsi scr periodik :



6

7

1) Tersusunnya 8 Standar Pendidikan Polri yang sesuai dengan standar pendidikan yang berkualitas.

Meningkatnya kapasitas pendidikan dan kompetensi hasil didik.

Meningkatnya kualitas kemampuan teknis personil Polri.

2) Terbentuknya personil Polri yang memiliki kemampuan teknis kepolisian yang profesional dan berintegritas.

9 1) Laporan Hasil Anev Kompetensi Hasil Didik pada Diktuk pada Tk Satwil.

1) Rencana Pelatihan Fungsi pada Tk. Satwil secara periodik. 2) Laporan Hasil Pelatihan Fungsi pada Tk. Satwil secara periodik. 3) Laporan Hasil Anev terhadap Perangkat dan Metode Pelatihan pada Tk. Satwil.

a. Polda dan Polres menyusun rencana pelatihan dan latihan fungsi di Satker Polda


KET

2) Laporan Hasil Inventarisasi Permasalahan dan Kekurangan 8 Standar Pendidikan pada SPN.

2) Terinventarisasi permasalahan dan kekurangan dalam 8 Standar Pendidikan Polri pada SPN. 1) Tersusunnya perangkat dan metode pelatihan fungsi teknis.

% CAPAI AN 8

133

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5 masing-masing.

6

7

% CAPAI AN 8

KET 9

b. Polres melaporkan rencana pelatihan, dan latihan kepada Polda dan Polda melaporkan rencana pelatihan dan latihan kepada Mabes. 4) Melaksanakan Anev.

134

17.

Mengoptimalkan Sistem Manajemen Kinerja

Karo SDM

Ro SDM, Bidkum, Polres.

Inventarisasi dan pemetaan permasalahan dlm penerapan SMK sebagai masukan untuk mengevaluasi Perkap.

Terpetakannya permasalahan dalam penerapan SMK.

Terwujudnya organisasi yang sehat dengan penilaian kinerja yang objektif.

Laporan Hasil Inventarisasi Pemetaan Permasalahan Penerapan SMK.

18.

Penyusunan rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi profesi.

Karo SDM

Ro SDM, Rorena, SPN, Ditreskrim um/sus/ narkoba Ditsabhara/ Ditpamobvit/ Ditbinmas/ Ditpolair, Ditintelkam, Ditlantas, Satbrimobda, Bidokkes, Bid TI,Polres

Mengusulkan jenis jabatan fungsional yang dibutuhkan pada tingkat Satwil.

Tersusunnya usulan jenis jabatan fungsional yang dibutuhkan pada tingkat Satwil.

Meningkatnya kualitas personil Polri sesuai kompetensi teknis profesi Polri.

Surat usulan jenis jabatan fungsional yang dibutuhkan pada tingkat Satwil.

19.

Modernisasi almatsus dan alpalkam polri

Karo Sarpras

Rorena, Rosarpras, Ditsabhara/ Ditpamobvit/ Ditbinmas/

1) Inventarisasi kebutuhan ideal dan minimal almatsus dan alpalkam Polri di semua tingkat organisasi dan fungsi

1) Terinventarisir kebutuhan ideal dan minimal almatsus dan alpalkam Polri.

Meningkatnya kinerja pada pelaksanaan tugas pokok Polri.

1) Laporan Inventarisasi kebutuhan ideal dan minimal almatsus dan alpalkam Polri


NO

KEGIATAN

P. JAWAB

1

2

3

SATKER TERKAIT 4 Ditpolair, Ditintelkam, Ditreskrim um/sus/ narkoba, Ditlantas, Satbrimobda, Bidkeu, Polres.

TARGET 100 HARI (15 Juli 2016 -22 Okt 2016) 5 Polri Tk. Satwil. 2) Menyusun blue print dan road map almatsus dan alpalkam minimal Polri Tk Satwil 3) Menyusun rancangan katalog almatsus dan alpalkam Polri Tk. Satwil sampai dengan 25 tahun kedepan. 4) Menyusun rencana kebutuhan anggaran untuk almatsus dan alpalkam Polri sesuai blue print dan road map Tk. Satwil 5) Melaksanakan Anev.



6

7

2) Tersusunnya blue print dan road map almatsus dan alpalkam minimal Polri.

KET 9 TK Satwil. 2) Laporan Penyusunan blue print dan road map almatsus dan alpalkam minimal Polri Tk Satwil

3) Tersusunnya rancangan katalog almatsus dan alpalkam Polri sampai dengan 25 tahun kedepan.

3) Draft Katalog Almatsus dan Alpalkam Polri Tk Satwil untuk 25 Tahun kedepan.

4) Tersusunnya rencana kebutuhan anggaran untuk almatsus dan alpalkam Polri sesuai blue print dan road map.


% CAPAI AN 8

4) Laporan Penyusunan rencana kebutuhan anggaran untuk almatsus dan alpalkam Polri Tk Satwil.

135

PROGRAM 5: PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PERSONEL POLRI Penjabaran Program 100 Hari NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT

1 2 3 4 V. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PERSONIL POLRI 20. Peningkatan Tunjangan Karo Rena Rorena Kinerja 21.

Peningkatan pemenuhan rumah dinas anggota Polri

Kayanma

Itwasda, Rorena, Rosarpras, Bid Propam, Bidkum Yanma, Polres




5

6

7

1) Menginventarisasi rumah dinas yang sudah rusak. 2) Melakukan penataan kembali penggunaan rumah dinas Polri yang sudah ada secara bertahap. 3) Menyusun rencana kebutuhan perumahan dinas baru secara rinci. 4) Melakukan kerjasama dengan Pemda dan pihak lain terkait pemenuhan Perumahan Dinas Polri. 5) Melaksanakan Anev

22.

136

Meningkatkan program pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi anggota Polri

Kabiddokkes

Ro SDM, Rorena, Rosarpras, Biddokkes, Polres

1) Melaksanakan updating data anggota dan keluarganya yang belum terdaftar dalam Program BPJS di Tk Satwil.

1) Terinventarisasinya perumahan dinas Polri yang sudah rusak di kewilayahan. 2) Tertatanya penggunaan rumah dinas Polri yang sudah ada secara bertahap.

Meningkatnya kesejahteraan anggota Polri dengan memberikan fasilitas rumah dinas yang layak.


KET 9 1) Laporan Hasil Inventarisasi perumahan dinas Polri yang rusak pada Tk. Satwil. 2) Laporan Hasil Penataan Rumah dinas selama 100 hari. 3) Laporan Rencana Kebutuhan Rumah Dinas Polri dan Usulannya kepada Mabes Polri secara prioritas.

3) Terlaksananya koordinasi dan kerjasama dengan Pemda dan pihak lain terkait pemenuhan Perumahan Dinas Polri.

1) Ter-update-nya data anggota Polri dan keluarganya kedalam Program BPJS di Tk Satwil.

% CAPAI AN 8

4) MoU antara Polri dengan Pemda dan pihak lain dalam membantu pembangunan rumah dinas Polri. Meningkatnya kualitas Dokpol dan Pelayanan Kesehatan anggota Polri dan keluarganya.

1) Laporan jumlah personil Polri yang belum terdaftar dalam Program BPJS.

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

2) Mengevaluasi implementasi Program BPJS kepada anggota Polri di Tk Satwil.

2) Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan Program BPJS.

3) Mempersiapkan Rumah Sakit Bhayangkara Polda untuk menjadi PK-BLU

3) Kesiapan Rumah Sakit Bhayangkara yang menjadi PKBLU.

4) Melaksanakan koordinasi dengan Dinkes dan RS umum lainnya untuk peningkatan pelayanan kesehatan untuk anggota Polri.

% CAPAI AN 8

KET 9 2) Laporan hasil evaluasi pelaksanaan program BPJS yang selama ini telah dijalankan di Tk Satwil. 3) Laporan hasil koordinasi dengan pihak BPJS terkait keluhan dan permasalahan yang terjadi selama personil Polri mengikutinya. 4) Bukti kerjasama (MoU) antara Polda dengan Dinas Kesehatan dan RS Umum lainnya di tiaptiap daerah. 5) Usulan peningkatan tipologi tiap-tiap RS Bhayangkara menjadi PK-BLU.

23.

Peningkatan tunjangan kemahalan bagi anggota di daerah perbatasan dan Papua

Karo Rena

Rorena, Ro SDM, Bidkum, Polres.

1) Melakukan pendataan ulang daerah-daerah yang berhak mendapatkan tunjangan kemahalan dan tunjangan perbatasan. 2) Melakukan kajian terhadap besaran kebutuhan tunjangan

1) Terdatanya Kab/Kota yang berhak mendapatkan tunjangan kemahalan dan tunjangan perbatasan.

Meningkatnya motivasi dan kinerja anggota pada daerah perbatasan dan Provinsi Papua.

2) Laporan nominative jumlah personil yang berdinas di Papua.

2) Tersusunnya


1) Laporan satuan-satuan kepolisian yang berada di daerah perbatasan (Polres, Polsek, dan Pos Polisi).

137

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT

1

2

3

4

TARGET 100 HARI (15 Juli 2016 -22 Okt 2016) 5 kemahalan dan tunjangan perbatasan. 3) Menyusun pengajuan usul kenaikan tunjangan kemahalan dan perbatasan. 4) Melaksanakan Anev.

24.

Peningkatan dukungan operasional Bhabinkamtibmas

Dirbinmas

Ditsabhara/ Ditpamobvit/ Ditbinmas/ Ditpolair, Ro SDM, Rorena, Rosarpras, Bidkeu, Polres

INDIKATOR KEBERHASILAN 6 kajian terhadap besaran kebutuhan tunjangan kemahalan dan tunjangan perbatasan.

7

1) Menginventarisir jumlah 1) Terinventarisasi personil Bhabinkamtibmas jumlah personil yang definitif. Bhabinkamtibmas yang definitif, tugas 2) Melakukan pengkajian rangkap, fungsi besaran dukungan bhabinkamtibmas operasional kebutuhan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas yang anggota fungsi ideal. lainnya (bhabinkamtibmas 3) Melaksanakan Anev. komunitas), dan kekurangannya.


% CAPAI AN 8

KET 9 3) Laporan analisa kebutuhan dasar personil Polri yang bertugas di daerah perbatasan. 4) Laporan analisa kebutuhan personil Polri yang berdinas di Papua.

3) Tersusunnya pengajuan usul kenaikan tunjangan kemahalan dan perbatasan.

2) Tersusunnya usulan besaran dukungan operasional kebutuhan Bhabinkamtibmas yang ideal di

138


5) Usulan perubahan/ amandemen atas beberapa klausul yang ada untuk perbaikan tunjangan personil Polri. Meningkatnya dukungan operasional dan kinerja Bhabinkamtibmas.

1) Laporan Hasil Inventarisasi Bhabinkamtibmas yang meliputi jumlah personil Bhabinkamtibmas yang definitif, tugas rangkap, fungsi bhabinkamtibmas yang dilakukan oleh anggota fungsi lainnya (bhabinkamtibmas komunitas), dan kekurangannya. 2) Surat usulan Besaran Dukungan Operasional

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT


1

2

3

4

5

25.

Mengupayakan program wirausaha bagi anggota Polri

Karo SDM

Ro SDM, Rorena, Bidkeu, Bidkum, Polres.

1) Membuat MoU dengan Badan Usaha, Bank, Pemerintah serta penyelenggara wirausaha di kewilayahan 2) Membuat dan melaporkan program pelatihan wirausaha bagi anggota Polri Tk. Satwil kepada Mabes. 3) Melaksanakan Anev.

26.

Dukungan asuransi keselamatan kerja bagi anggota Polri

Kabiddokkes

Biddokkes, Ro SDM, Rorena, Bidkum, Bidkeu, Polres.

1) Melakukan penghitungan kebutuhan jaminan asuransi keselamatan kerja anggota Polri Tk Satwil. 2) Mengajukan usulan Tk Satwil kepada Mabes Polri untuk mendapatkan Asuransi Keselamatan Kerja.



6 masing-masing Satwil.

1) Tersusunnya MoU dengan Badan Usaha, Bank, Pemerintah serta penyelenggara wirausaha di kewilyahan.

7

Meningkatnya kesejahteraan anggota Polri melalui program wirausaha anggota Polri.

2) Tersusunnya program pelatihan wirausaha bagi anggota Polri di kewilayahan, serta dilaporkannya program tersebut kepada Mabes Polri.

1) Tersusunnya hasil penghitungan kebutuhan jaminan asuransi keselamatan kerja anggota Polri. 2) Diajukannya usulan Tk Satwil kepada Mabes Polri untuk mendapatkan


% CAPAI AN 8

KET 9 Kebutuhan Bhabinkamtibmas di masing-masing wilayah kepada Mabes Polri. 1) MoU antara Polri dengan Badan Usaha,Bank, Pemerintah serta penyelenggara wirausaha di kewilayahan. 2) Laporan Hasil Pelaksanaan Pelatihan wirausaha bagi anggota Polri di Tk Satwil 3) Laporan Hasil Pelaksanaan Program wirausaha bagi anggota Polri yang sudah memasuki masa pension di Tk Satwil

Terpenuhi dukungan asuransi keselamatan kerja.

1) Laporan hasil penghitungan jumlah kebutuhan jaminan asuransi keselamatan kerja anggota Polri Tk Satwil. 2) Surat usulan Tk Satwil kepada Mabes Polri.

139

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT


1

2

3

4

5 3) Melaksanakan Anev.

140

INDIKATOR KEBERHASILAN 6 Asuransi Keselamatan Kerja.



% CAPAI AN 8

KET 9

PROGRAM 6: PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PEMENUHAN PROPORSIONALITAS ANGGARAN SERTA KEBUTUHAN MINIMAL SARPRAS Penjabaran Program 100 Hari NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1 2 3 4 5 6 7 VI. PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PEMENUHAN PROPORSIONALITAS ANGGARAN SERTA KEBUTUHAN MINIMAL SARPRAS

% CAPAI AN 8

KET 9

27.

Penyederhanaan SOP yang berbasis check list dan hasil.

Kabidkum

Satker Polda, Polres

mengajukan usulan revisi Perkap dan SOP yang tumpang tindih, membelenggu, out of date, dan sulit dipahami pada masing-masing fungsi kepada Mabes Polri.

Tersusunnya usulan Perkap dan SOP yang tumpang tindih, membelenggu, out of date, dan sulit dipahami pada masingmasing fungsi.

Tersusunnya System Operating Procedure (SOP) yang mudah, sederhana dan aplikatif.

Surat usulan revisi Perkap dan SOP yang tumpang tindih, membelenggu, out of date, dan sulit dipahami pada masing-masing fungsi kepada Mabes Polri.

28.

Restrukturisasi SOTK Polri sesuai tantangan tugas, antara lain penguatan Densus 88/ AT, Brimob dan Baharkam

Karorena

Rorena, Bidkum, Ditreskrimum/ sus/narkoba, Ditsabhara/Dit binmas/ Ditpamobvit/ Ditpolair, Bidkeu, Satbrimobda, Polres

Mengsulkan restrukturisasi SOTK Polda, Polres dan Polsek sesuai dengan kebutuhan.

Tersusunnya usulan restrukturisasi SOTK Polda, Polres dan Polsek sesuai dengan kebutuhan.

Meningkatnya kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat

Surat usulan Restrukturisasi SOTK Polda, Polres dan Polsek sesuai dengan kebutuhan Satwil kepada Mabes Polri.

29.

Pemenuhan proporsionalitas anggaran

Karorena

Rorena, Ro SDM, Bidkum, Bidkeu, Polres

1) Menyusun proporsi anggaran operasional Polri secara bertahap, dengan komposisi 40% Belanja Pegawai; 45% Belanja Barang; 15%

1) Tersusunnya proporsi anggaran operasional Tk Satwil secara bertahap.

Terpenuhinya proporsionalitas anggaran dengan komposisi 40% Belanja Pegawai; 45% Belanja Barang; 15%

1) Laporan rencana kebutuhan anggaran operasional Polri di TK Satwil secara bertahap, dengan komposisi 40%


141

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT



1

2

3

4

5 Belanja Modal pada TK Satwil untuk tahun berikutnya

6

2) Membuat pengajuan kepada Mabes Polri tentang rencana kebutuhan proporsional anggaran Polri;

2) Diajukannya rencana kebutuhan proporsional anggaran Tk Satwil kepada Mabes Polri.

KRITERIA KEBERHASILAN 7 Belanja Modal di Tk. Satwil.

Pemenuhan kebutuhan minimal SDM dan Sarpras (DSPP)

Karo SDM

Rorena, Ro SDM, Rosarpras, Bidkeu, Polres

1) Menyusun DSP dan DSPP mengacu pada revisi Perkap SOTK. 2) Inventarisasi kebutuhan minimum personil dan peralatan Polri tingkat Polda, Polres dan Polsek. 3) Penyusunan rencana anggaran untuk kebutuhan peralatan minimal Polri tingkat Satwil. 4) Percepatan operasionalisasi Polda Sulawesi Barat dengan menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pemenuhan minimal personel, anggaran dan sarpras. 5) Melaksanakan Anev

142

1) Tersusunnya DSP dan DSPP mengacu pada revisi Perkap SOTK. 2) Tersusunnya inventarisasi kebutuhan minimum peralatan Polri tingkat Polda, Polres dan Polsek. 3) Tersusunnya rencana anggaran untuk kebutuhan peralatan minimal Polri Tk Satwil. 4) Tersusunnya rencana kebutuhan dan pemenuhan personel minimal, anggaran dan sarpras dalam rangka operasionalisasi Polda Sulawesi


KET 9 Belanja Pegawai; 45% Belanja Barang; 15% Belanja Modal. 2) Surat Usulan pengajuan rencana kebutuhan proporsional anggaran Tk Satwil kepada Mabes Polri.


% CAPAI AN 8

Terpenuhinya kebutuhan minimal SDM dan Sarpras (DSPP).

1) Laporan Hasil DSP dan DSPP yang mengacu pada revisi Perkap SOTK. 2) Laporan Hasil Inventarisasi kebutuhan minimum peralatan Polri tingkat Polda, Polres dan Polsek. 3) Rencana anggaran untuk kebutuhan peralatan minimal Polri Tk. Satwil. 4) Rencana Kebutuhan dan pemenuhan personel minimal, anggaran dan sarpras dalam rangka operasionalisasi Polda Sulawesi Barat.

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT


1

2

3

4

5



6

7

% CAPAI AN 8

KET 9

Barat. 31.

Pembentukan Polda Kalimantan Utara (Kaltara), peningkatan tipologi Polda Lampung dan Riau serta peningkatan tipologi Polres

Karorena

Rorena, Ro SDM, Rosarpras, Bidkeu, Bidkum, Polres

Membuat kajian peningkatan tipologi Polres.

1) Terinventarisasi Polres-polres yang akan dinaikkan tipoya.

Diterimanya Nasmik usulan peningkatan tipologi Polres oleh Mabes Polri.

2) Tersususnnya Naskah akademis tentang peningkatan tipologi Polres.

2) Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Peningkatan tipologi Polres.

3) Terkirimnya usulan naskah akademik kepada Mabes Polri.


1) Laporan Naskah Akademis dari masing-masing Polda terkait Polres yang akan ditingkatkan tipoya.

3) Naskah Akademis secara utuh tentang Polres yang akan ditingkatkan tipoya yang dibuat oleh Rorena Polda.

143

PROGRAM 7: PENGUATAN HARKAMTIBMAS Penjabaran Program 100 Hari NO

KEGIATAN

1 2 VII. PENGUATAN HARKAMTIBMAS 32.

Penggelaran personel berseragam pada daerah rawan kejahatan, macet dan laka lantas

SATKER TERKAIT




3

4

5

6

7

Karoops

Ditsabhara/ Ditpamobvit/ Ditbinmas/ Ditpolair, Ditreskrim um/sus/ narkoba, Ditintelkam, Roops, Ditlantas, Satbrimobda, Polres.

P. JAWAB

1) Melakukan anev dan pemetaan lokasi gangguan kamtibmas, rawan macet dan laka lantas di Tk Satwil. 2) Menyusun rencana gelar personel di Tk Satwil pada lokasi rawan kejahatan, kemacetan dan laka lantas pada pagi, siang dan malam hari. 3) Penggelaran pasukan berseragam di Tk Satwil pada lokasi rawan kejahatan, kemacetan dan laka lantas sesuai pemetaan;

1)

Meningkatnya kehadiran anggota Polri pada titik-titik rawan kejahatan, kemacetan dan laka lantas di kewilayahan

2)

Berkurangnya titik-titik rawan kejahatan, kemacetan dan laka lantas di kewilayahan.

3)

Meningkatnya rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

% CAPAI AN 8

KET 9 1) Laporan Hasil Anev lokasi rawan kejahatan, kemacetan dan laka lantas oleh Polda dan mengkumpulir laporan Tk Polres 2) Peta Kerawanan dan Penggelaran anggota di lapangan pada pagi, siang dan malam hari. 3) Surat perintah pelaksanaan tugas.

Menurunnya angka kriminalitas dan laka lantas di kewilayahan.

4) Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas setiap hari. 5) Surat Perintah tim pengawas penggelaran anggota.

4) Membentuk tim pengawas penggelaran personel di Tk Satwil

6) Laporan Hasil pelaksanaan pengawasan tugas setiap hari. 33.

144

Peningkatan

Karoops

Roops,

1) Melakukan pendataan

1) Tersusunnya


Disetujuinya rencana

1) Laporan

Satwil

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

1

2 pengamanan perbatasan melalui pembangunan pos-pos pengamanan perbatasan

3

SATKER TERKAIT 4 Rorena, Ro SDM, Ro Sarpras, Bidkum, Bidkeu, Polres

TARGET 100 HARI (15 Juli 2016 -22 Okt 2016) 5 polsek-polsek dan atau pos-pos di wilayah perbatasan dan wilayah terluar termasuk kebutuhan personel, sarpras dan anggarannya. 2) Menyusun rencana kebutuhan pembangunan Polsek dan atau pos-pos di wilayah perbatasan dan sumber dayanya untuk Tahap II. 3) Membuat SOP pengamanan di wilayah perbatasan dan pulaupulau terluar. 4) Melaksanakan Anev.

INDIKATOR KEBERHASILAN 6 Laporan Satwil tentang jumlah Polsek dan Pos pengamanan perbatasan yang saat ini ada dan Rencana Pembangunan Polsek dan atau Pos Pengamanan Perbatasan.

KRITERIA KEBERHASILAN 7 Kebutuhan Pembangunan Polsek dan atau Pos Pengamanan Perbatasan secara bertahap dengan skala prioritas.

KET 9 terkait Rencana Pembangunan Polsek dan atau Pos Pengamanan Perbatasan beserta naskah akademisnya. 2) Laporan Hasil Rapat Koordinasi pada Tk. Satwil. 3) Rencana Kebutuhan Pembangunan Mako Polsek dan atau Pos Pengamanan Perbatasan.

2) Terlaksananya rapat koordinasi untuk menentukan prioritas pembangunan Polsek dan atau Pos Pengamanan Perbatasan secara bertahap dengan skala prioritas.

4) Rancangan Renja yang memuat tentang pembangunan mako Polsek dan atau Pos Pengamanan Perbatasan.

3) Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pembangunan Mako Polsek dan atau Pos Pengamanan Perbatasan.

5) Laporan Hasil Rapat Koordinasi dalam pembahasan SOP. 6) Rancangan SOP pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.

4) Dimasukkannya rencana kebutuhan pembangunan ke dalam Renja Polri 2017.


% CAPAI AN 8

145

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

% CAPAI AN 8

KET 9

5) Tersusunnya rancangan SOP pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. 34.

Penanganan kebakaran hutan dan lahan

Karoops

Ditsabhara/ Ditpamobvit/ Ditbinmas/ Ditpolair, Ditreskrim um/sus/ narkoba, Ditintelkam, Roops, Bidkum Satbrimobda Polres.

1) Melakukan inventarisasi dan pemetaan hot spot pada hutan dan lahan yang rawan terjadinya kebakaran; 2) Mengintensifkan koordinasi dengan Pemda, TNI, Damkar, BNPB, dan SAR. 3) Menyusun giat sosialisasi pencegahan karhutla kepada masyarakat dan perusahaan. 4) Penegakkan hukum terhadap pelaku baik perseorangan maupun badan usaha. 5) Melaksanakan Anev.

1) Terinventarisasi dan terpetakannya hot spot di wilayah. 2) Terlaksananya rapat koordinasi dan penggelaran anggota secara terpadu dalam menangani karhutla. 3) Tersusunnya rencana kegiatan sosialisasi pencegahan karhutla. 4) Terlaksananya penegakan hukum yang konsisten.

1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan komponen yang ada dalam penanganan kebakaran hutan;

1) Laporan Satwil terkait Hasil Inventarisasi dan Pemetaan hot spot pada daerah yang rawan kebakaran hutan.

2) Meningkatnya kerjasama dengan stake holders terkait.

2) Laporan Hasil Rapat Koordinasi Satwil dengan stake holders terkait yang dilaksanakan minimal satu kali sebulan.

3) Menurunnya angka kebakaran hutan dan lahan.

3) Laporan Satwil terkait Kegiatan Terpadu dalam penanganan karhutla mulai dari tindakan pencegahan dan pemadaman karhutla. 4) Laporan Satwil terkait Hasil Pelaksanaan Sosialisasi baik

146


NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

% CAPAI AN 8

KET 9 mandiri maupun gabungan dengan stake holder terkait minimal satu kali seminggu. 5) Laporan Hasil Penegakan Hukum oleh Satwil.

35.

Penguatan sinergi polisional dengan TNI, BIN, BNN, BNPT, Basarnas, Bakamla dan Pemda.

Karoops

Ditsabhara/ Ditpamobvit/ Ditbinmas/ Ditpolair, Ditreskrim um/sus/ narkoba, Ditintelkam, Roops, Bidkum, Polres.

1) Melakukan evaluasi pelaksanaan kerjasama yang sudah berjalan. 2) Membuat MoU dan pedoman kerjasama guna penguatan koordinasi sesuai dengan tupoksi dan kewenangan masing-masing lembaga. 3) Menyusun program kerjasama yang berkelanjutan. 4) Melaksanakan Anev.

1)

2)

3)

Tersusunnya Hasil Evaluasi Sinergi Polisional dengan TNI, BINDA, BNNP, Basarda, dan Pemda pada Tk. Mabes dan Tk. Satwil.

Mantapnya sinergi polisional dalam mewujudkan Kamdagri yang kondusif.

1) Laporan Hasil Rapat Koordinasi terkait Koordinasi dan Kerjasama yang selama ini telah dilaksanakan pada Tk. Satwil. 2) Laporan Hasil Evaluasi pada Tk. Satwil.

Tersusunnya MoU dan Pedoman Kerjasama.

3) Laporan Hasil Pelaksanaan Pembahasan MoU pada Tk. Satwil.

Tersusunnya Program Kerjasama dengan instansi terkait.

4) MoU dan Pedoman Kerjasama. 5) Laporan Hasil Rapat Koordinasi terkait program yang akan dilakukan kerjasama. 6) Rencana Program Kerjasama.

36.

Pengamanan

Pilkada

Karoops

Roops,

1) Menyiapkan rencana

1)

Tersusunnya


Pelaksanaan

147

1) Rencana Operasi,

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

1

2 serentak 2017-2018, serta Pileg dan Pilpres 2019.

3

SATKER TERKAIT 4 Ditsabhara/ Ditpamobvit/ Ditbinmas/ Ditpolair, Ditreskrimum/ sus/ narkoba, Ditintelkam, Ditlantas, Satbrimobda, Rorena, Bidkeu, Polres.



5 operasi, rencana pengamanan dan rencana kontijensi Pilkada 2017. 2) Menyiapkan “asta siap” yang meliputi siap istrasi, siap mako, siap personel, siap masyarakat, siap latpraops, siap pilun, siap sarpras, siap anggaran.

6 rencana operasi, rencana pengamanan dan rencana kontijensi Pilkada 2017. 2)

Terlaksana dan tergelarnya “asta siap” Tk Satwil.

3)

Tergelarnya sistem informasi teknologi pendukung pengamanan Tk. Satwil.

4)

Terbentunya Tim Terpadu penanganan tindak pidana Pilkada 2017.

3) Menyempurnakan sistem informasi teknologi pendukung pengamanan. 4) Mempersiapkan tim terpadu dalam sentra gakkumdu. 5) Polda dan Polres kewilayahan melakukan koordinasi dengan penyelenggara, pengawas dan peserta Pilkada Serentak 2017 serta stake holder terkait lainnya. 6) Melaksanaan pengamanan tahapan awal Pilkada Serentak 2017. 7) Melaksanakan Anev.

148

5)

6)

Terlaksananya sinergi dengan penyelenggara pengawas dan peserta Pilkada serentak 2017 serta stake holder terkait lainnya. Tersusun dan terlaksananya rencana pengamanan pada setiap


KRITERIA KEBERHASILAN 7 Pengamanan Tahapan Pilkada Serentak 2017 berjalan dengan aman, lancar dan kondusif.

% CAPAI AN 8

KET 9 Rencana Pengamanan dan Rencana Kontijensi Pilkada Serentak 2017 2) Laporan Kesiapan “asta siap” yang meliputi : a. siap istrasi. b. siap mako c. siap personel d. siap masyarakat e. siap latpraops f. siap pilun g. siap sarpras h. siap anggaran. 3) Laporan Penggelaran Sistem Informasi Teknologi pada Tk. Satwil. 4) Laporan Hasil Rapat Koordinasi dengan Kejaksaan dan Bawaslu/Panwaslu Prov/Kab/Kota. 5) Surat Perintah pembentukan penyidik Tindak Pidana Pemilu Tk. Satwil. 6) Laporan Hasil Rapat Koordinasi dengan

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT


1

2

3

4

5



6 tahapan Pilkada 2017.

7

% CAPAI AN 8

KET 9 penyelenggara pengawas dan peserta Pilkada serentak 2017 serta stake holder terkait lainnya. 7) Laporan Hasil Pelaksanaan Pengamanan Tahapan Pemilu Tk Prov/Kab/Kota oleh jajaran Satwil.

37.

Pengamanan program prioritas nasional dan paket kebijakan ekonomi pemerintah

Karoops

Itwasda, Ditsabhara/ Ditpamobvit/ Ditbinmas, Ditreskrim um/sus/ narkoba, Ditintelkam, Bidpropam, Roops, Ditlantas, Satbrimobda, Polres.

1) Penyederhanaan pelayanan kepolisian. 2) Pemberantasan pungutan liar dan calo pada sektor pelayanan publik. 3) pengamanan pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional 4) Pengamanan distribusi bahan pokok dan BBM dari hulu s/d hilir 5) Gakkum terhadap para pelaku penimbunan sembako, penyalahgunaan/ penyimpangan BBM bersubsidi, kejahatan ekonomi lainnya dan Kartel Kebutuhan Bahan

1) Terlaksananya Layanan Kepolisian yang mudah cepat dan sesuai ketentuan. 2) Hilangnya pungutan liar dan bersihnya calo pada sektor pelayanan publik.

Terlaksananya Pembangunan Program Prioritas Nasional dan Paket Kebijakan Ekonomi pemerintah dengan aman dan kondusif.

2) Laporan Hasil Pemberantasan Pungli dan Calo pada sektor pelayanan publik oleh Mabes Polri dan Satwil.

3) Tidak adanya gangguan keamanan terhadap pembangunan infrastruktur dan proyek strategis nasional.

3) Laporan Hasil Pengaman Pembangunan Infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional.

4) Distribusi Bahan Pokok dan BBM tidak mengalami


1) Hasil Pemetaan Layanan Kepolisian yang masih menghambat program prioritas dan paket kebijakan ekonomi.

4) Laporan Hasil

149

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT

1

2

3

4

TARGET 100 HARI (15 Juli 2016 -22 Okt 2016) 5 Pokok 6) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait. 7) Melaksanakan Anev.

150

INDIKATOR KEBERHASILAN 6 gangguan dan hambatan sampai tujuan. 5) Terlaksananya penegakan hukum yang konsisten. 6) Meningkatnya koordinasi dengan stake holder terkait.



% CAPAI AN 8

KET 9 Pengamanan Distribusi Bahan Pokok dan BBM. 5) Laporan Hasil Penegakan Hukum. 6) Laporan Hasil Koordinasi dengan Stake Holder terkait pada Tk. Satwil.

PROGRAM 8: MEMBANGUN KESADARAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KAMTIBMAS Penjabaran Program 100 Hari NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT


1 2 3 4 5 VIII. MEMBANGUN KESADARAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KAMTIBMAS 38.

Membangun daya cegah dan daya tangkal terhadap kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme, dan ideologi anti pancasila.

Dirbinmas

Dirbinmas/ Ditsabhara/ Ditpamobvit/ Ditpolair, Dirintelkam, Ditreskrim um/sus/ narkoba, Rorena, Rosarpras, Bidkum, SPN, Polres

1) Kelompok pelajar : a. Bekerjasama dengan Diknas tingkat provinsi & kab/kota utk membangun sekolah sebagai basis anti kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme dan ideologi anti Pancasila; b. Tingkat Provinsi dilaks oleh Polda, di tingkat kab/kota dilaks oleh Polres.

b. Tingkat provinsi dilaks


6

7

1)

Terinventarisasi dan terpetakannya Kelompokkelompok masyarakat yang menjadi sasaran pembinaan.

2)

Tersusunnya rencana kegiatan pembinaan, penyuluhan selama 100 hari

3)

2) Kelompok mahasiswa: a. Bekerjasama dengan BEM dan Perguruan Tinggi untuk membangun sekolah sebagai basis anti kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme dan ideologi anti Pancasila;


4)

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melakukan daya tangkal dan deradikalisasi terorisme, narkoba, separatisme, dan ideologi anti pancasila

KET 9 1) Laporan Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran Binluh. 2) Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Kegiatan selama 100 Hari. 3) Laporan Hasil Rapat Koordinasi dengan Diknas dan stake holder lainnya.

Terlaksananya kerjasama dengan Diknas dan stake holder terkait lainnya.

4) Laporan Hasil Kerjasama dengan Diknas dan stake holder terkait lainnya pada Tk. Mabes dan Tk. Satwil.

Terlaksananya deklarasi anti kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme dan ideologi anti pancasila.


% CAPAI AN 8

5) Laporan Hasil Pelaksanaan Deklarasi.

151

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT

1

2

3

4

TARGET 100 HARI (15 Juli 2016 -22 Okt 2016) 5 oleh Polda, di tingkat kab/kota dilaks oleh Polres.



6

7

3) Bekerjasama dgn Kemendikbud dan stake holder terkait menyusun konsep kurikulum sekolah, ponpes dan madrasah yang berbasis anti kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme dan ideologi anti Pancasila. 4) Kelompok Tokoh Masyarakat, Majelis Taklim dan Ponpes a. Membangun kesepahaman dan deklarasi anti kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme dan ideologi anti Pancasila. b. Tk. prov dilaks oleh polda, di tk kab/kota dilaks oleh polres. 5) Kelompok masyarakat umum: a. Melaksanakan door to door, tatap muka dengan kelompok komunitas untuk membangun

152


% CAPAI AN 8

KET 9

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT

1

2

3

4

TARGET 100 HARI (15 Juli 2016 -22 Okt 2016) 5 pemahaman tentang kejahatan, terorisme, narkoba, separatisme dan ideologi anti Pancasila;



6

7

% CAPAI AN 8

KET 9

b. Tk. Prov dilaks oleh Polda, di tk kab/kota dilaks oleh Polres. 6) Melaksanakan Anev. 39.

Pemenuhan satu Bhabinkamtibmas satu Desa/ Kelurahan secara bertahap

Dirbinmas

Ditbinmas/ SItsabhara/ Ditpamobvit/ Ditpolair, Ro SDM, Rorena, Rosarpras, Polres.

1) Menginventarisir jumlah Bhabinkamtibmas definitif. 2) Mengusulkan rencana pemenuhan Bhabinkamtibmas secara bertahap dengan skala prioritas. 3) Menyusun rencana pelatihan petugas bhabinkamtibmas.

1) Terinventarisasi jumlah Bhabinkamtibmas yang definitif. 2) Tersusunnya Skala Prioritas pemenuhan Bhabinkamtibmas.

Terpenuhinya Bhabinkamtibmas satu desa/ kelurahan dengan penambahan 10 % dari jumlah Bhabinkamtibmas yang definitif.

Mendorong pemanfaatan alat-alat pengamanan berbasis teknologi (Panic Button, Alarm dan CCTV)

Dirreskrimum

Bid TI, Ditreskrimum /sus/narkoba, Ditsabhara/ Ditbinmas/ Ditpamobvit/ Ditpolair,

1) Melakukan pendataan dan pemetaan daerah rawan yang membutuhkan alat pengamanan.

1) Terdata dan terpetakannya daerah rawan yang membutuhkan alat pengamanan.

2) Koordinasi dengan Pemda, Ketua

2) Terlaksananya koordinasi dengan


2) Usulan pemenuhan personel Bhabinkamtibmas 3) Laporan hasil pelaksanaan Pelatihan Bhabinkamtibmas minimal satu kali seminggu.

3) Tersusunnya rencana pelatihan Bhabinkamtibmas selama 100 hari.

4) Peningkatan frekuensi door to door, sambang, 4) Meningkatnya dan dialog kemitraan. frekuensi door to door, sambang, dan 5) Melaksanakan Anev. dialog kemitraan. 40.

1) Laporan Hasil Inventarisasi Jumlah Bhabinkamtibmas yang definitf.

4) Laporan Hasil Binluh minimal 2 kali seminggu. Terpasangnya alatalat pengamanan berbasis teknologi pada daerah rawan kejahatan, macet, laka lantas dan tempat publik lainnya.

153

1) Laporan Pendataan dan Pemetaan daerah rawan yang membutuhkan alat pengamanan. 2) Laporan Hasil Koordinasi dengan

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

1

2

3

SATKER TERKAIT


4 Roops, Rosarpras, Rorena, Bidkeu, Polres

5 Lingkungan, pemilik lokasi yang memerlukan alat pengamanan. 3) Melakukan sosialisasi kepada Pemda, Ketua Lingkungan, pemilik lokasi tentang perlunya peralatan pengamanan berbasis teknologi. 4) Mendorong Pemerintah daerah dan DPRD Prov/Kab/Kota untuk membuat regulasi tentang kewajiban pemasangan cctv pada area perkantoran, pertokoan, dan perumahan yang berada pada jalan-jalan utama, lokasi rawan dan tempat publik lainnya. 5) Melaksanakan Anev.

41.

154

Penguatan pembinaan teknis Polsus dan Pam Swakarsa, serta Korwas PPNS.

Ditbinmas

Ditbinmas, Ditreskrim um /sus /narkoba SPN, Ditsabhara/ Ditpamobvit/

1) Melakukan Anev implementasi operasional penyelenggara fungsi kepolisian oleh Polsus, PPNS, Pam Swakarsa.

INDIKATOR KEBERHASILAN 6 Pemda, Ketua Lingkungan, pemilik lokasi yang memerlukan alat pengamanan.


3) Terlaksananya sosialisasi kepada Pemda, Ketua Lingkungan, pemilik lokasi tentang perlunya peralatan pengamanan berbasis teknologi.

Terlaksananya Anev implementasi operasional penyelenggara fungsi kepolisian


KET 9 Pemda, Ketua Lingkungan, pemilik lokasi terkait pembuatan regulasi kewajiban pemasangan sarana IT di daerah yang rawan kejahatan, macet dan laka lantas. 3) Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi minimal satu kali seminggu.

4) Dimasukkannya kewajiban pemasangan cctv pada area perkantoran, pertokoan, dan perumahan yang berada pada jalanjalan utama, lokasi rawan dan tempat publik lainnya dalam Rancangan Perda/ Pergub/ Perbup/ Perwali. 1)

% CAPAI AN 8

4) Laporan tetang finalisasi Rancangan Perda/ Pergub/ Perbup/ Perwali.

Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Polsus, PAM Swakarsa dan PPNS.

1) Laporan Hasil Rapat Koordinasi membahas Implementasi Operasional Penyelenggaraan

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

1

2

3

SATKER TERKAIT




4 Ditpolair, Roops, Ditlantas, Polres

5

6 oleh Polsus, PPNS, Pam Swakarsa.

7

2) Melakukan evaluasi regulasi terkait pembinaan Polsus; koordinasi dan pengawasan PPNS; serta Pembinaan Pam Swakarsa. 3) Penguatan pembinaan Polsus: a. Pendataan dan evaluasi kuantitas dan kualitas Polsus; b. Melakukan koordinasi dengan stakeholder yang memiliki Polsus; c. Membuat rencana pelatihan secara periodik; d. Memberikan bimbingan teknis terkait tugas-tugas Polsus; e. Melakukan koordinasi, pertemuan, perbantuan tugas, dan supervisi secara periodik.

2)

3)

Tersusunnya Rancangan Sertifikasi Kompetensi dan Kemampuan serta keterampilan Polsus, Pam Swakarsa dan PPNS.

KET 9 Fungsi Kepolisian Polsus, PAM Swakarsa, PPNS. 2) Laporan Hasil Anev 3) Laporan Rencana Langkah-langkah Pembenahan terhadap Polsus, PAM Swakarsa dan PPNS. 4) Rancangan Sertifikasi Kompetensi Kemampuan keterampilan Polsus, Swakarsa PPNS.

Terlaksananya penguatan pembinaan pembinaan Polsus, Pam Swakarsa dan PPNS.

dan serta Pam dan

5) Laporan Hasil Pelaksanaan Penguatan Pembinaan Khusus Polsus, PAM Swakarsa, PPNS.

4) Penguatan koordinasi dan pengawasan PPNS. a. Pendataan dan evaluasi kuantitas dan kualitas PPNS.


% CAPAI AN 8

155

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT

1

2

3

4

TARGET 100 HARI (15 Juli 2016 -22 Okt 2016) 5 b. Melakukan koordinasi dengan stakeholder yang memiliki PPNS. c. Melakukan rapat koordinasi secara periodik. d. Membuat program peningkatan kemampuan PPNS yang dikoordinasikan dengan stakeholder terkait. e. Melakukan supervisi terhadap hasil penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. f. Membantu penyidikan kepada stakeholder yang memiliki keterbatasan PPNS.



6

7

5) Penguatan pembinaan PAM swakarsa. a. Pendataan dan evaluasi kuantitas dan kualitas pam swakarsa. b. Melakukan koordinasi dengan perusahaan, perkantoran maupun

156


% CAPAI AN 8

KET 9

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT

1

2

3

4


c.

d.

e.

f.

g. h.

5 perumahan, kampus/sekolah, dan stakeholder terkait yang menggunakan jasa pam swakarsa. Melakukan assessment terhadap kelayakan badan usaha jasa pengamanan (BUJP) dalam menyelenggarakan pelatihan pam swakarsa Melakukan sertifikasi terhadap pelatih pam swakarsa pada BUJP. Melakukan penertiban terhadap BUJP yang tidak sesuai ketentuan regulasi. Membuat rencana pelatihan BUJP yang distandarisasi secara nasional. Membuat buku saku pelaksanaan tugas pam swakarsa. Melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan perusahaan /



6

7


157

% CAPAI AN 8

KET 9

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT

1

2

3

4

TARGET 100 HARI (15 Juli 2016 -22 Okt 2016) 5 pimpinan BUJP / kepala satpam guna meningkatkan sinergi antara pam swakarsa dengan polri. i. Melaksanakan apel bulanan pada tingkat polda, polres dan polsek. j. Melakukan supervisi implementasi pelaksanaan tugas pam swakarsa secara periodik.



6

7

% CAPAI AN 8

KET 9


Penguatan kerjasama dengan civil society dlm mengidentifikasi masalah sosial & upaya penyelesaiannya

Dirbinmas

Itwasda, Ditbinmas/ Ditpamobvit/ Ditpolair/ DitSabhara, Ditintelkam, Roops, Ditreskrimum /sus/narkoba, Bidpropam, Polres

1) Menginventarisasi dan mendatakan permasalahan sosial yang menjadi perhatian publik.

1)

2) Mendatakan keluhan masyarakat terkait tindakan pemolisian yang berimplikasi pada pelanggaran HAM.

2)

3) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan civil society untuk mencari solusi permasalahan tersebut.

158

3)

Terinventarisasi dan terdatanya permasalahan sosial yang menjadi perhatian publik. Terdatanya keluhan masyarakat terkait tindakan pemolisian yang berimplikasi pada HAM. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama dengan civil society.


Berkurangnya permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

1) Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan civil society. 2) Laporan Hasil Inventarisasi dan Pendataan Permasalahan Sosial 3) Laporan keluhan masyarakat terkait aksi pemolisian yang berimplikasi pada dugaan pelanggaran HAM dan atau kekerasan eksesif.

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

4) Membuat rencana aksi. 5) Melaksanakan Anev.

4)

Tersusunnya Rencana Aksi Terpadu selama 100 Hari.

% CAPAI AN 8

KET 9 4) Laporan Hasil Tindak Lanjut Penyelesaian Keluhan Masyarakat. 5) Laporan Hasil Rapat Koordinasi dengan civil society minimal satu kali sebulan. 6) Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Aksi minimal satu kali sebulan.


159

PROGRAM 9: PENEGAKAN HUKUM YANG LEBIH PROFESIONAL DAN BERKEADILAN Penjabaran Program 100 Hari NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT


1 2 3 4 IX. PENEGAKAN HUKUM YANG LEBIH PROFESIONAL DAN BERKEADILAN 43.

Penanganan kasus Penanggung kasus yang menjadi Jawab I : perhatian publik Dirreskrimum/ meliputi kejahatan sus/ narkoba jalanan, kejahatan  Penanggung terhadap perempuan Jawab II : dan anak, terorisme, Ditpolair illegal fishing, korupsi, narkoba, cyber crime  Penanggung dan kejahatan ekonomi jawab III: lainnya. Ditlantas

Ditreskrimum/ sus/narkoba, Ditsabhara/ Ditpamibvit/ Ditbinmas/ Ditpolair, Roops, Bidpropam, Bidkum, Bidhumas, Satbrimobda, Polres

1)


2)

Melakukan koordinasi dan menyusun program terpadu dengan Mabes Polri, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Anak, BNNP, Dinas Perikanan dan kelautan, Dinas Agama, Kejaksaan, BPK Provinsi, Bea Cukai, Satpol PP, dan stake holder terkait lainnya.

3)

Membuat rencana pelatihan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan penanganan kasuskasus yang menjadi perhatian publik.

4)

160

5

Melakukan sosialisasi regulasi baru terkait kasus-kasus kejahatan

1)

2)

3)



6

7

Meningkatnya peran Wasidik dalam penanganan tindak pidana. Terlaksananya koordinasi dengan Mabes Polri, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Anak, BNNP, Dinas Perikanan dan kelautan, Dinas Agama, Kejaksaan, BPK Provinsi, Bea Cukai, Satpol PP, dan stake holder terkait lainnya. Tersusunnya rencana pelatihan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan penanganan kasus-kasus yang


Meningkatnya profesionalisme penyidik dan rasa aman masyarakat.

% CAPAI AN 8

KET 9 1) Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Wasidik. 2) Laporan Hasil Koordinasi dengan Mabes Polri, Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Anak, BNNP, Dinas Perikanan dan kelautan, Dinas Agama, Kejaksaan, BPK Provinsi, Bea Cukai, Satpol PP, dan stake holder terkait lainnya. 3) Rencana tindak lanjut hasil koordinasi dengan stake holder terkait. 4) Laporan Hasil Pelaksanaan Pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan. 5) Laporan Hasil

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT

1

2

3

4



5 yang menjadi perhatian publik. 5)

Penegakan hukum secara optimal. a. Kejahatan Jalanan  Tentukan target pelaku, benda dan jaringan untuk program 100 hari.  Bentuk tim khusus ungkap target.  Lakukan razia gabungan dengan TNI dan Satpol PP secara terus menerus.  Tegakkan hukum secara tegas


6 menjadi perhatian publik. 4)

Terlaksananya sosialisasi regulasi baru terkait kasuskasus kejahatan yang menjadi perhatian publik.

5)

Konsistensi penegakan hukum.

7

KET 9 Implementasi program terpadu. 6) Laporan Hasil Penegakan hukum

b. Kejahatan thd Perempuan dan Anak:  Koordinasi dengan Komnas Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, Bapas, Psikolog.  Koordinasi dengan Kejaksaan.  Tegakkan hukum secara tegas. c. Terorisme :  Terupdatenya


% CAPAI AN 8

161

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT

1

2

3

4


  







5 jaringan terorisme. Tentukan target terorisme. Tentukan target waktu pengungkapan Kerjasama dengan, kementerian Agama, Tokoh utama moderat dalam rangka menghilangkan paham radikal. Aktifkan kembali wajib lapor 1x24 jam bagi tamu yg berkoordinasi dengan RT/RW. Buat Program Deradikalisasi dan Kontra Radikalisasi. Tegakkan hukum secara tegas.



6

7

d. Illegal Fishing :  Masing-masing Dirpolair Tk. Satwil minimal 2 kasus.  Tindak tegas oknum yang menjadi beking.  Apabila masih terdapat ilegal fishing di wilayahnya dan

162


% CAPAI AN 8

KET 9

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT

1

2

3

4

TARGET 100 HARI (15 Juli 2016 -22 Okt 2016) 5 ditangkap oleh kesatuan yang lebih atas akan diberikan sanksi istratif.



6

7

e. Korupsi :  Tingkatkan sinergitas dengan JPU dengan BPKP dan PPATK sejak awal penyidikan.  Meningkatkan kerjasama dengan KPK dalam rangka koordinasi dan supervisi.  Menyusun target Selra kasus Korupsi pada Tk. Satwil.  Lakukan OTT untuk berikan efek jera. f. Narkoba:  Lakukan pertemuan dengan BNNP minimal satu kali sebulan dalam rangka pencegahan, penindakan dan rehabilitasi.  Lakukan sharing dengan BNNP dan stake holder terkait Panduan Penjabaran dan Implementasi Optimalisasi Aksi Program Prioritas Kapolri

163

% CAPAI AN 8

KET 9

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT

1

2

3

4

TARGET 100 HARI (15 Juli 2016 -22 Okt 2016) 5 lainnya tentang jaringan Narkoba.  Update jaringan narkoba di wilayah masing-masing.  Tindak tegas anggota yang terlibat penyalah gunaan narkoba.



6

7

g. Cyber Crime  Buat tim khusus penanganan CC  Tk. Polda menangani minimal 2 kasus. h. Kejahatan Ekonomi lainnya.  Buat tim khusus penanganan kejahatan ekonomi lainnya.  Tk. Polda menangani minimal 2 kasus.  Menindak tegas anggota yang menjadi beking. Catatan: Terapkan TPPU terhadap semua pelaku tindak pidana sesuai UU TPPU. 6)

164

Melaksanakan Anev


% CAPAI AN 8

KET 9

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

Dirreskrim um/sus/narkoba

Itwasda, Bidpropam, Ditreskrim um/sus/ narkoba, Ditpolair/ Ditbinmas/ Ditsabhara/ Ditpamobvit Ditlantas, Bidhumas, Polres.

1) Sosialisasi melalui banner, pamflet, spanduk, selebaran dsb tentang larangan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan.

1) Tersosialisasinya himbauan melalui banner, pamflet, spanduk, selebaran tentang larangan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan.

44.

Menghilangkan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan.

2) Membuka akses kepada masyarakat melalui “website/ public complain online” tentang keluhan masyarakat terkait proses penyidikan. 3) Meningkatkan pengawasan melekat dan pengawasan struktural dalam proses penyidikan. 4) Penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan. 5) Melaksanakan Anev.

45.

Menghilangkan kecenderungan rekayasa dan berbelitbelit dalam penanganan kasus

Dirreskrim um/ sus/narkoba

Itwasda, Bidpropam, Ditreskrim um/sus/ narkoba, Ditpolair/

1) Membuat target waktu dalam proses penyelidikan dan penyidikan. 2) Melakukan audit investigasi terhadap

Hilangnya pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan.

% CAPAI AN 8

KET 9 1) Laporan Hasil Sosialisasi larangan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan. 2) Laporan Keluhan Masyarakat melalui website / public complain online dan tindak lanjutnya.

2) Tersedianya website/ public complain online pada Ditreskrim um/sus/narkoba dan Sat Reskrim Jajaran kewilayahan

3) Laporan Hasil Pengawasan penyidikan oleh atasan penyidik dan wasidik. 4) Laporan Hasil Penegakan Hukum.

3) Meningkatnya pengawasan penyidikan oleh atasan penyidik dan wasidik Tk. Satwil. 4) Konsistensi Penegakan Hukum. 1) Tersusunnya rencana penyelidikan dan penyidikan Tk Satwil

Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Polri khususnya penyidik.

2) Terlaksananya


165

1) Laporan Rencana Penyelidikan dan Penyidikan setiap kasus Tk Satwil. 2) Laporan Hasil Audit Investigasi terhadap

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

1

2

3

SATKER TERKAIT


4 Ditbinmas/ Ditsabhara/ Ditpamobvit Ditlantas, Bidhumas, Bidkum, Polres.

5 adanya rekayasa kasus. 3) Melaksanakan gakkum terhadap penyidik yang melakukan rekayasa kasus. 4) Meningkatkan waskat dan peran Wassidik.

INDIKATOR KEBERHASILAN 6 audit investigasi terhadap rekayasa kasus Tk Satwil


% CAPAI AN 8

KET 9 dugaan rekayasa kasus Tk Satwil 3) Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas oleh atasan penyidik dan wasidik Tk Satwil

3) Terlaksananya waskat dan meningkatnya peran wasidik Tk Satwil.


Peningkatan kemampuan penyidikan Cyber Crime, ekonomi, dokpol, labfor dan sertifikasi penyidik


Ditreskrim um/sus/ narkoba, Ditlantas, Ditsabhara/ Ditpolair, Bidokkes, Bid TI, Bidkeu, SPN, Rosarpras, Rorena Polres

1)

Melakukan pendataan almatsus yang dimiliki, dan penyusunan rencana kebutuhan almatsus yang diperlukan untuk pembuktian ilmiah.

2)

Menyusun blue print dan road map kebutuhan almatsus untuk penyidikan secara ilmiah.

3)

166

Menyusun rencana latihan penggunaan almatsus yang telah dimiliki.

4)

Melakukan sertifikasi kemampuan teknis penyidik.

5)

Melaksanakan Anev.

1) Terdatanya almatsus yang dimiliki dan tersusunnya rencana kebutuhan almatsus yang diperlukan untuk pembuktian ilmiah. 2) Tersusunnya blue print dan road map kebutuhan almatsus untuk penyidikan secara ilmiah. 3) Tersusunnya rencana latihan penggunaan almatsus yang telah dimiliki. 4) Tersusunnya kriteria kompetensi penyidik sesuai bidangnya.


Meningkatnya kemampuan penyidik yang didukung oleh SCI (Scientific Crime Investigation)

1)

Laporan Hasil Rapat Pembahasan terkait almatsus yang telah dimiliki dan rencana kebutuhan Tk Satwil.

2)

Laporan Hasil Pendataan Almatsus yang dimiliki Satwil dan Rencana Kebutuhannya.

3)

Laporan hasil rapat pembahasan blue print dan road map kebutuhan almatsus untuk penyidikan secara ilmiah Tk Satwil.

4)

Blue print dan Road Map Tk Satwil

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

% CAPAI AN 8

KET 9 5)

47.

Peningkatan sinergi CJS dan penegak hukum lainnya


Dirreskrim um/ sus/narkoba, Ditsabhara/ Ditpolair, Ditlantas, Bidkum, Polres.

1) Mengevaluasi implementasi kerjasama antara Polri dengan aparat CJS dan penegak hukum. 2) Menginventarisasi, mencari solusi dan penyamaan persepsi terkait permasalahan penegakan hukum. 3) Melaksanakan rapat koordinasi secara periodik guna pemecahan permasalahan dan penyamaan persepsi, minimal 2 kali.

1) Terevaluasinya implementasi kerjasama antara Polri dengan aparat CJS dan penegak hukum.

Terselesaikan dan adanya persamaan persepsi permasalahanpermasalahan terkain penegakan hukum.

2) Terinventarisasi dan adanya solusi permasalahan terkait penegakan hukum.

Laporan Hasil pelaksanaan latihan Tk Satwil

1) Laporan Hasil Evaluasi implementasi kerjasama antara Polri dengan aparat CJS dan penegak hukum Tk Satwil. 2) Laporan Hasil Inventarisasi masalah dan solusi yang ditawarkan Tk Satwil

3) Terlaksananya rapat koordinasi minimal 2 kali pada Tk. Mabes dan Tk. Satwil.

3) Laporan hasil pelaksanaan rapat koordinasi Tk Satwil


Peningkatan Anggaran Penyidikan Dan Modernisasi Teknologi Peralatan Pendukung Penyidikan


Ditreskrim um/sus/ narkoba, Ditlantas, Ditpolair/ Ditsabhara, Rorena, Rosarpras, Roops, Bidkeu, Polres

1) Mendatakan crime total dan crime clearence masing-masing satwil. 2) Menyusun kebutuhan anggaran ideal penyidikan secara bottom up (at cost) 3) Mendatakan dan menyusun kebutuhan anggaran dan peralatan yang modern.

1) Terdatakannya crime total dan crime clearence masing-masing satwil.

Meningkatnya kinerja penyidik Polri.

2) Tersusunnya kebutuhan anggaran ideal penyidikan secara bottom up (at cost) di Tk Satwil


1) Laporan Hasil Pendataan crime total dan crime clearence masingmasing satwil. 2) Laporan Kebutuhan Anggaran Ideal dengan sistem at cost di Tk Satwil. 3) Laporan Rencana Kebutuhan

167

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7


3) Terdatakan dan tersusunnya kebutuhan anggaran dan peralatan yang modern Tk Satwil

168

Menyelesaikan perkara-perkara yang mudah dan ringan melalui pendekatan restoratif justice.

Dirreskrim um/sus/narkoba

Ditreskrim um/sus/ narkoba, Ditsabhara/ Ditbinmas/ Ditpolair, Ditlantas, Bidpropam, Bidkum, Polres

1) Menyusun kajian tentang pemberlakuan restorative justice. 2) Melakukan kategorisasi terhadap perkara yang dapat dilakukan restorative justice. 3) Melaksanakan Anev.

1) Tersusunnya kajian tentang pemberlakuan restorative justice. 2) Tersusunnya kategorisasi perkara yang dapat dilakukan restorative justice


KET 9 anggaran dan peralatan yang modern di Tk Satwil 4) Adanya surat usulan pengajuan kebutuhan anggaran dan peralatan pendukung penyidikan kepada Bappenas, Mabes Polri.

4) Diusulkannya kebutuhan anggaran dan peralatan pendukung penyidikan kepada Mabes Polri 49.

% CAPAI AN 8

Meningkatnya kepuasan masyarakat dan penyelesaian perkara.

1) Naskah kajian pemberlakuan restorative justice. 2) Naskah kategorisasi perkara yang dapat dilakukan restorative justice.

PROGRAM 10: PENGUATAN PENGAWASAN Penjabaran Program 100 Hari NO

KEGIATAN

1 2 X. PENGUATAN PENGAWASAN 50.

Memperkuat kerjasama dengan pengawas eksternal dengan EMI (Eksternal Membantu Internal) dan IME (Internal Memanfaatkan Eksternal)

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




3

4

5

6

7

Irwasda

Itwasda, Bidpropam, Bidkum, Bidhumas, Polres

1) Melakukan pendataan permasalahan/ komplain yang dilaporkan pada pengawas eksternal. 2) Menindaklanjuti komplain yang diterima dari pengawas eksternal secara tepat, proporsional, profesional, dan tuntas. 3) Melakukan koordinasi secara berkala dengan pengawas eksternal. 4) Melaksanakan Anev.

1) Terdatanya permasalahan/ komplain masyarakat yang dilaporkan pada pengawas eksternal.

Berkurangnya penyimpangan dan pelanggaran oleh oknum Polri.

2) Terlaksananya tindak lanjut komplain yang diterima dari pengawas eksternal secara tepat, proporsional, profesional, dan tuntas.

% CAPAI AN 8

KET 9 1)

Laporan Hasil Pendataan permasalahan/ komplain yang dilaporkan pada pengawas eksternal.

2)

Laporan Hasil Tindak Lanjut komplain yang diterima dari pengawas eksternal.

3)

Laporan Hasil Koordinasi dg pengawas eksternal minimal satu kali sebulan.

1)

Laporan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjutnya pada Tk. Satwil.

2)

Terkirimnya telegram instruksi implementasi

3) Terlaksananya koordinasi dengan pengawas eksternal. 51.

Memperbaiki sistem komplain masyarakat secara online

Itwasda

Itwasda, Bidpropam, Bidkum, Bidhumas, Bid TI, Polres

1) Mengevaluasi sistem komplain masyarakat online. 2) Menginstruksikan implementasi sistem online ke seluruh jajaran.

1) Terlaksananya evaluasi implementasi sistem komplain secara online

Meningkatnya aksesibilitas dan peran serta masyarakat dalam pengawasan kinerja Polri.

2) Terlaksananya instruksi


169

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6 implementasi sistem online ke seluruh jajaran

7


Meningkatkan sistem penilaian Indeks Tata Kelola kepolisian (ITK)

53.

Membuat sistem pengawasan untuk menekan budaya korupsi internal.

KET 9 sistem online ke seluruh jajaran

Irwasda

Itwasda, Rorena, Bidpropam, Polres

Melakukan kerjasama dengan kemitraan dalam rangka finalisasi penyusunan hasil pengukuran kinerja di 70 Polres.

Terlaksananya kerjasama dengan kemitraan dalam rangka finalisasi penyusunan hasil pengukuran kinerja di Polres

Terselesaikannya pengukuran ITK pada Polres

Laporan pelaksanaan hasil pengukuran ITK pada Polres

Kabidpropam

Itwasda, Bidpropam, Bidkum, Bidhumas, Polres.

1) Melakukan pendataan daftar jabatan di TK Satwil yang harus melaporkan harta kekayaan pribadi kepada pengawas internal Polri.

Terlaksananya pendataan daftar jabatan di TK Satwil yang harus melaporkan harta kekayaan pribadi kepada pengawas internal Polri.

Berkurangnya budaya korupsi di internal Polri

Laporan Hasil Pendataan jabatan di Tk Satwil yang harus melaporkan harta kekayaan pribadi kepada pengawas internal Polri.


170

% CAPAI AN 8


PROGRAM 11: MELANJUNTUKAN PROGRAM QUICK WINS Penjabaran Program 100 Hari NO

KEGIATAN

P. JAWAB

1 2 3 XI. MELANJUTKAN PROGRAM QUICK WINS 54.

Penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila

Dirsabhara

SATKER TERKAIT




4

5

6

7

Ditreskrim um /sus/ narkoba, Ditintelkam, Dit Sabhara/ Ditpolair/ Ditbinmas, Satbrimobda, Polres

1) Mengidentifikasi dan memetakan kelompok radikal anti Pancasila

% CAPAI AN 8

KET 9

Tersusunnya database kelompok radikal anti Pancasila

Terpetakannya kelompok radikal anti Pancasila

Laporan bulanan Polda kepada Mabes Polri (3 kali)

Tertangkapnya Santoso atau jejaringnya

Berlanjutnya Operasi Tinombala

Laporan bulanan Polda kepada Mabes Polri (3 kali)

1) Membuat petunjuk dan arahan kepada jajaran tentang penyelidikan keberadaan preman dan premanisme.

1) Tersusunnya renops pembersihan preman dan premanisme

Terlaksananya operasi pembersihan preman

Laporan oleh Karoops kepada Asops Kapolri.

2) Melanjutkan identifikasi

2) Terlaksananya

2) Optimalnya kinerja tim pemantau dan pengawas organiasasi radikal dan anti Pancasila 3) Melaksanakan Anev.

55.

Perburuan dan penangkapan gembong teroris Santoso dan jejaring terorisme

Dirreskrimum

Roops, Ditintelkam, Ditreskrimum/ sus/narkoba, Ditbinmas/ Ditsabhara/ Ditpolair/ Ditpamobvit, Bidhumas, Bidkum, Polres

1) Mengumpulkan data intelijen tentang Santoso dan jaringan teroris. 2) Melanjutkan operasi pengejaran dan penangkapan terhadap Santoso dan kelompoknya 3) Melaksanakan evaluasi operasi gabungan yang didukung TNI. 4) Melaksanakan Anev.

56.

Aksi Nasional pembersihan preman dan premanisme

Dirreskrimum/ narkoba

Roops, Ditintelkam, Ditreskrimum/ sus/narkoba, Ditbinmas/ Ditsabhara/ Ditpolair/


171

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

1

2

3

SATKER TERKAIT


4 Ditpamobvit, Bidhumas, Bidkum, Polres

5 dan pendataan preman dan premanisme (update). 3) Menyusun rencana kegiatan kepolisian yang ditingkatkan. 4) Melaksanakan kegiatan aksi Nasional pembersihan preman dan premanisme.

INDIKATOR KEBERHASILAN 6 operasi pembersihan preman dan premanisme


% CAPAI AN 8

KET 9

3) Terlaksananya penegakan hukum terhadap preman dan premanisme

5) Terlaksananya kerjasama dengan komponen masyarakat dan instansi terkait dalam rangka mencegah preman dan premanisme. 6) Melaksanakan Anev. 57.

Pembentukan dan pengefektifan satgas operasi Polri kontra radikal dan deradikalisasi.

Dirintelkam

Ditintelkam, Ditbinmas/ Ditsabhara/ Ditpamobvit, Bidhumas, Ditreskrimum / sus/narkoba, Polres

1) Melanjutkan pelaksanaan tugas Satgas operasi.

Terbentuknya Satgas kontra radikal dan deradikalisasi

2) Meng-update dan memetakan kelompok radikal pengikut/ pendukung ISIS. 3) Meng-update data pendukung ISIS yang sudah berangkat dan atau kembali dari Suriah. 4) Meningkatkan kerjasama dengan Imigrasi, Densus, dan MUI.

172


Berlanjutnya Satgas kontra radikal dan deradikalisasi

Laporan Kapolda kepada Kapolri dan Wakapolri, KaBIK dan Kabareskrim.

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5

6

7

% CAPAI AN 8

KET 9

5) Melaksanakan penegakan hukum terhadap pengikut ISIS yang melanggar hukum. 6) Melakukan deradikalisasi baik langsung maupun memanfaatkan ulama moderat dan MUI. 7) Melaksanakan Anev. 58.

Pemberlakukan rekruitmen terbuka untuk jabatan di lingkungan Polri

Karo SDM

Ro SDM, seluruh satker Polda, Polres.

1) Mengoptimalkan fungsi assesment center dan peran assesornya. 2) Implementasi SOP tentang rekrutmen terbuka untuk jabatan di lingkungan Polri.

Terbangunnya sistem rekam jejak perwira dan catatan personel Polri

Terlaksananya rekruitmen terbuka untuk jabatan di lingkungan Polri.

3) Mengoptimalkan peran tim seleksi. 4) Memperbarui data pendukung : rekam jejak dan catatan personel. 5) Berlanjut dan meningkatnya kualitas pelaksanaan seleksi. 6) Melaksanakan assesment untuk jabatan strategis secara bertahap. 7) Melaksanakan rapat koordinasi internal untuk pelaksanaan program ke


173

Laporan Polda kepada Mabes Polri.

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT

1

2

3

4

TARGET 100 HARI (15 Juli 2016 -22 Okt 2016) 5 seluruh jajaran.

% CAPAI AN 8



6

7

Tersebar dan tersosialisasinya buku panduan revolusi mental pada setiap personel Polri

Terlaksananya sosialiasi Polri sebagai penggerak revolusi mental

Penurunan tim untuk mengecek pelaksanaannya diseluruh Satker Polda dan jajaran Polres.

Monitoring rancangan Peraturan mengenai LHKPN, pembelian

Monitoring aturan pendukung budaya anti korupsi

Disusun oleh tim perumus dari Bidpropam, Bidkum,

KET 9


Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik

Ka SPN

SPN, Rorena, Bidhumas, Polres

1) Melanjutkan implementasi buku panduan serta latihan Revolusi Mental pada SPN secara intensif. 2) Mengoptimalkan peran tim penggerak di masingmasing Polda dan penataran. 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas jam pimpinan untuk memberikan pembekalan tentang sikap peduli pada perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan budaya baik. 4) Melaksanakan arahan untuk menekankan pada anggota agar menjadi penggerak dan pelopor perilaku budaya dan anggota Polri harus menjadi teladan dan menegur masyarakat yang melanggar. 5) Melaksanakan Anev.

60.

174

Pembentukan tim internal anti korupsi

Irwasda

Itwasda, Bidpropam, Bidkum,

1) Mengoptimalkan kinerja tim penertib internal Polri sesuai tugas dan


NO

KEGIATAN

P. JAWAB

1

2

3

61.

Crash Program pelayanan masyarakat: pelayanan bersih dari percaloan

Dirlantas

SATKER TERKAIT 4 Ditreskrimum/ sus/narkoba, Polres

Itwasda, Bidpropam, Ditintelkam, Ditreskrim um/sus/ narkoba, Ditsabhara/ Ditpamobvit/ Ditbinmas, Ditlantas, Polres

TARGET 100 HARI (15 Juli 2016 -22 Okt 2016) 5 kewenangannya. 2) Membuka akses masyarakat untuk memberikan informasi. 3) Melaksanakan Anev. 1) Melaksanakan evaluasi dan implementasi sistem pembayaran pelayanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK melalui kartu debit/kredit dari seluruh bank pemerintah. 2) Meningkatnya pengawasan atasan 3) Melakukan pembersihan terhadap aksi calo di Satpas dan Samsat. 4) Menyediakan akses kepada masyarakat untuk memberi masukan adanya calo. 5) Mengembangnya sistem pembayaran online : pembuatan SIM dengan menggunakan kartu ATM, EDC, dan internet banking dari seluruh bank pemerintah pada 75 Satpas SIM di Polda Jatim dan Jateng, 71 Satpas di seluruh Polda Kalimantan, Maluku, Papua dan Yogyakarta; Pembayaran STNK dengan menggunakan



6 barang mewah, pola hidup, dan bisnis anggota Polri.

7

Terlaksananya pelayanan SIM baru secara online pada 75 Satpas SIM di Polda Jatim dan Jateng, 71 Satpas di seluruh Polda Kalimantan, Maluku, Papua dan Yogyakarta; Pembayaran STNK dengan menggunakan kartu ATM dan EDC dari seluruh Bank Pemerintah di Polda Metrojaya, Jabar, dan Jatim.


Terlaksananya pelayanan yang bersih melalui sistem online

175

% CAPAI AN 8

KET 9 Ditreskrim um/sus/narkoba, dll

Pemantapan server dan jaringan Polri

176

NO

KEGIATAN

P. JAWAB

SATKER TERKAIT




1

2

3

4

5 kartu ATM dan EDC dari seluruh Bank Pemerintah di Polda Metrojaya, Jabar, dan Jatim. 6) Melaksanakan Anev.

6

7


% CAPAI AN 8

KET 9

BAB IV PEDOMAN PENJABARAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS

Program dan kegiatan yang tercantum dalam naskah Fit and Proper Test Kapolri Jenderal Pol Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A, Ph.D., adalah merupakan dokumen strategis yang berisikan arah yang hendak dicapai organisasi Polri di masa depan menyangkut visi, misi, kebijakan, strategi serta langkah-langkahnya atau program kerja secara makro berdasarkan rencana strategis Polri. Dokumen tersebut haruslah dijabarkan (cascading) ke tingkat pelaksanaan di seluruh jajaran Polri berupa rencana aksi yang minimal harus berisikan: sub kegiatan, sasaran, indikator keberhasilan, target yang akan dicapai, penanggungjawab, jangka waktu, dan anggaran. Dokumen rencana aksi ini merupakan dokumen rencana operasional yang menjadi acuan untuk pelaksana kegiatan di lapangan, baik pada Satker di tingkat Mabes, maupun di satuan kewilayahan. Untuk mengawal pelaksanaan program prioritas optimalisasi aksi ini telah dibentuk tim penggiat pada tingkat Mabes Polri, dengan Irwasum Polri sebagai Ketua Umum yang mengelola semua implementasi program dan memberikan laporan secara periodik kepada Kapolri/Wakapolri. Struktur organisasi secara lengkap dari tim penggiat pada tingkat Mabes Polri dapat dilihat pada lampiran, dimana ada Sekretariat, Tim Ahli, Ketua/Wakil Ketua untuk setiap Program dan Kegiatan, serta Tim Monitoring dan Evaluasi. Tugas pokok dan fungsi dari tim penggiat secara umum adalah sebagai berikut: 1)

Ketua Umum 

Mengkoordinasikan seluruh penanggung jawab program dan kegiatan dalam pelaksanaan program prioritas Kapolri.



Memimpin rapat-rapat kerja/koordinasi tim penggiat untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan program prioritas.



Menyampaikan laporan kemajuan dan hasil pelaksanaan program prioritas Kapolri kepada Kapolri/Wakapolri.



Menetapkan langkah-langkah tindakan atau terobosan yang perlu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik mencapai target yang ditetapkan.



Memastikan seluruh program berjalan sesuai target.



Mengusulkan penambahan atau penggantian anggota tim penggiat.


177



Melakukan penilaian atas kinerja tim program prioritas untuk di laporkan kepada pimpinan Polri (berikan rekomendasi reward & punishment).

2)

Tim Ahli 

Memberikan saran dan masukan untuk meningkatkan efektifitas proses dan hasil kerja tim penggiat.



Memberikan alternatif solusi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh tim penggiat dalam pelaksanaan program prioritas Kapolri.



Memberikan penilaian (expert opinion) dan terhadap hasil Anev progress pelaksanaan program prioritas.



Memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan program prioritas Kapolri berdasarkan hasil Anev secara periodik.

3)

Sekretariat 

Menyiapkan kelengkapan dan dukungan istrasi untuk pelaksanaan tugas tim penggiat program prioritas Kapolri.



Menyiapkan Posko Program Prioritas.



Menyiapkan time line dan undangan pelaksanaan rapat-rapat kerja.



Mengusulkan dukungan penyediaan Sarpras dan anggaran dalam pelaksanaan program prioritas.



Menyiapkan aplikasi sistem pelaporan berbasis IT.



Koordinasi tim penggiat program prioritas Kapolri dan tim Monev.



Menyiapkan dan mendistribusikan notulensi hasil rapat kerja atau koordinasi tim penggiat.



Menyiapkan, mendistribusikan dan mengarsip semua dokumen pelaksanaan program oleh tim penggiat.



Menyiapkan laporan akhir setiap tahapan program prioritas, bekerjasama dengan tim Monev.

4)

Ketua/Wakil Ketua/Anggota Tim Program Prioritas 1 – 11 

Menyusun penjabaran program prioritas Kapolri ke dalam rencana aksi yang detail untuk dapat dilaksanakan oleh setiap Satker pada tingkat Mabes dan kewilayahan.

178




Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana, anggaran serta kesiapan personel pelaksana.



Melakukan rapat-rapat internal tim program prioritas secara periodik untuk mengecek kemajuan pelaksanaan program.



Melakukan koordinasi antar tim program prioritas yang terkait dan dengan tim pelaksana program di Satker/Satwil



Memastikan kesinambungan dan keterkaitan pelaksanaan program prioritas dengan program Polri yang sudah berjalan sebelumnya



Mengimplementasikan seluruh rencana aksi dari setiap program berjalan dengan baik untuk mencapai target hasil yang telah ditetapkan.



Melakukan Anev implementasi dan capaian program prioritas Kapolri (dikoordinir oleh masing-masing ketua program)



Melakukan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sesuai hasil Anev agar implementasi program dapat berjalan.



Menyampaikan laporan terkait dengan data dan informasi dari progress dan hasil pencapaian program prioritas kapolri kepada ketua umum.

5)

Tim Monitoring dan Asistensi 

Melakukan monitoring pelaksanaan program prioritas Kapolri oleh semua tim untuk mengetahui progress pelaksanaan.



Memberikan asistensi kepada setiap pelaksana program prioritas di masing-masing Satker dan Satwil untuk memastikan semua program berjalan dengan baik.

6)



Sebagai konsultan dan asistensi untuk Satwil.



Melakukan koordinasi dengan tim ahli.



Menyusun laporan hasil monitoring dan asistensi secara periodik kepada ketua umum.

Tim Evaluasi dan Pelaporan 

Melakukan Anev terhadap semua data dan informasi dari progress dan hasil pelaksanaan program prioritas Kapolri.



Mengidentifikasi akar masalah atau hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program prioritas di setiap Satker dan Satwil.


179



Menyusun usulan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh setiap pelaksana program prioritas untuk mengatasi akar masalah dan hambatan yang ada.



Melakukan koordinasi dengan tim ahli.



Melaksanakan rapat evaluasi secara periodik.



Menyusun laporan progress dan hasil pelaksanaan program prioritas Kapolri secara periodik untuk disampaikan kepada ketua umum.

Untuk menindaklanjuti penjabaran program prioritas optimalisasi aksi yang telah diuraikan di Bab II dan III sebelumnya, maka langkah-langkah berikut harus menjadi pedoman: 1.

Setiap satuan kewilayahan harus membentuk juga tim penggiat di Polda dengan mengacu kepada struktur organisasi tim penggiat pada tingkat Mabes Polri, dengan Wakapolda sebagai Ketua Umum, Irwasda sebagai Wakil Ketua Umum dan Karo Ops sebagai Ketua Sekretariat.

2.

Semua tim penggiat pada tingkat Mabes dan satuan kewilayahan (Polda) harus memahami seluruh 11 program prioritas optimalisasi aksi, yang terdiri dari 53 kegiatan dan 8 Quick Wins, serta buku pedoman penjabaran program optimalisasi aksi ini.

3.

Masing-masing Satker pada tingkat Mabes Polri dan satuan kewilayahan harus menjabarkan program prioritas yang terkait dengan fungsinya masing-masing menjadi rencana aksi yang minimal berisikan: sub kegiatan, sasaran, indikator keberhasilan, target yang akan dicapai, penanggungjawab, jangka waktu, dan anggaran. Model tabelnya mengacu pada model tabel penjabaran program prioritas oleh tim penggiat tingkat Mabes (seperti pada Bab II dan III sebelumnya). Misalnya untuk Program 6: Penataan Kelembagaan dan Pemenuhan Proporsionalitas Anggaran serta Kebutuhan Minimal Sarpras, pada Kegiatan 27 yaitu Penyederhanaan SOP yang berbasis checklist dan hasil.

180


Satker Divkum sebagai penanggungjawab harus menjabarkan Kegiatan tersebut menjadi rencana aksi untuk dilaksanakan di internal Divkum, dengan contoh tabel sebagai berikut:

FUNGSI KRITERIA INDIKATOR TERKAIT KEBERHASILAN KEBERHASILAN 1 2 3 4 5 6 VI. Penataan Kelembagaan dan Pemenuhan Proporsionalitas Anggaran Serta Kebutuhan Minimal Sarpras No

SUB KEGIATAN

P.JAWAB

TARGET 100 HARI 7

% CAPAIAN 8

KET. 9

27. Penyederhanaan SOP yang berbasis checklist dan hasil 1.

Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi seluruh SOP di Polri yang telah disusun berbasis checklist dan hasil

Karosunluhkum

Kabagsunkum Satker

SOP berbasis checklist dan hasil yang tidak tumpang tindih

1) Terbentuknya tim internal Divkum untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi 2) Terselesaikannya sinkronisasi dan harmonisasi semua SOP yang telah disusun berbasis checklist dan hasil

1)

2)

Teridentifikasinya prioritas SOP yang harus segera disinkronisasi dan diharmonisasi Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi SOP prioritas

1) Laporan identifikasi SOP prioritas 2) Dokumen SOP final yang telah sinkron dan harmonis


181

Demikian juga dengan Satker terkait dalam Kegiatan 27 tersebut (Baharkam, Baintelkam, Bareskrim, Sops, SSDM, dan Satwil) harus menurunkan menjadi rencana aksi (sub kegiatan) sesuai dengan lingkup fungsi masing-masing untuk mendukung pencapaian target dari Kegiatan 27 tersebut. 4.

Penjabaran rencana aksi di setiap Satker pada tingkat Mabes dan satuan kewilayahan harus segera disusun dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak tim penggiat dibentuk, sehingga segera dapat melaksanakan tahap I program 100 hari.

5.

Dalam menyusun rencana aksi tersebut, harus diperhatikan oleh setiap tim penggiat agar seluruh program Polri yang saat ini sedang berjalan dari era kepemimpinan Kapolri sebelumnya dapat diselaraskan dan disinambungkan dengan rencana aksi yang akan disusun.

6.

Untuk memastikan seluruh rencana aksi dapat berjalan dengan baik dan efektif dapat dibentuk Satgas yang diperlukan baik pada tingkat Mabes maupun satuan kewilayahan.

7.

Secara periodik, setiap penanggungjawab program/kegiatan dan rencana aksi harus membuat laporan hasil implementasi atau pelaksanaan dari setiap program/kegiatan dan rencana aksi yang menjadi tanggungjawabnya. Contoh tabel laporan hasil implementasi dapat digunakan sebagai berikut:

8.

Berdasarkan laporan hasil implementasi tersebut maka tim monitoring dan evaluasi pada tingkat Mabes atau satuan kewilayahan (Polda) harus melakukan analisis dan evaluasi, yaitu:

182


a.

Membandingkan realisasi atau hasil kerja yang telah dicapai selama ini terhadap rencana yang ditetapkan sebelumnya (sasaran, indikator keberhasilan, dan target);

b.

Mengidentifikasi hal-hal apa yang sudah dapat dicapai dan yang belum dapat dicapai secara periodik;

c.

Mengidentifikasi masalah atau hambatan yang terjadi sehingga ada hal-hal yang belum dapat dicapai; dan

d.

Mendiskusikan dengan Satker atau fungsi terkait mengapa masalah atau hambatan tersebut terjadi, serta langkah-langkah apa yang dapat dilakukan selanjutnya untuk mengatasi masalah atau hambatan tersebut.

9.

Satker atau fungsi terkait harus menindaklanjuti langkah-langkah solusi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi secara periodik tersebut agar target pencapaian yang ditetapkan dapat tercapai pada akhir tahapan.

10.

Tim monitoring dan evaluasi pada tingkat Mabes dan satuan kewilayahan harus melakukan asistensi kepada Satker atau fungsi pelaksana agar memastikan semua rencana aksi dapat berjalan dengan baik dan optimal mencapai target yang diinginkan. Minimal tim monitoring dan evaluasi melakukan asistensi 2 kali untuk tahap I program 100 hari (H-35 dan H-70), selain asistensi yang dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

11.

Sekretariat dapat membentuk posko pelaksanaan program optimalisasi aksi untuk memastikan semua proses berjalan dengan lancar termasuk untuk penyediaan anggaran dan pelaporan.

12.

Mekanisme laporan disampaikan secara berjenjang dari Polres ke Polda ke Mabes Polri. Polres wajib melaporkan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dari polsek dan polres ke Polda setiap minggu sekali. Selanjutnya Polda melaporkan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dari Polres dan Satker Polda ke Mabes Polri dalam waktu 2 (dua) minggu sekali. Sekretariat Mabes Polri wajib menyusun laporan pencapaian dari seluruh Satwil dan Satker Mabes Polri untuk dilaporkan setiap satu bulan sekali kepada Kapolri dan Wakapolri.

13.

Untuk tahap I program 100 hari, semua penanggungjawab rencana aksi harus menyampaikan laporan mingguan (berarti total ada 12 kali laporan) kepada tim penggiat, baik pada tingkat Mabes maupun satuan kewilayahan. Setelah itu tim penggiat akan menyusun laporan anev bulanan (H30, H-60, dan H-90) dan menyampaikan berjenjang dari tim penggiat tingkat satuan kewilayahan ke tim penggiat tingkat Mabes, dan kemudian ke Kapolri/Wakapolri. Untuk proses anev tersebut jika dibutuhkan dapat dilakukan Vicon.


183

14.

Pada akhir tahap I program 100 hari, laporan akhir akan disusun oleh tim monitoring dan evaluasi dan disampaikan secara berjenjang dari tim penggiat satuan kewilayahan kepada tim penggiat Mabes untuk selanjutnya disampaikan kepada Kapolri/Wakapolri.

15.

Berdasarkan laporan hasil pencapaian tahap I program 100 hari tersebut akan dilakukan konsolidasi untuk pelaksanaan tahap II. Pedoman pelaksanaan tahap II akan berlaku sama seperti dalam buku pedoman ini, hanya akan ditentukan kemudian fase pelaporan, Anev, dan asistensi. Demikian juga selanjutnya untuk tahap III.

184


BAB V PENUTUP

Penjabaran Program Prioritas Optimalisas Aksi ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mencapai dan mewujudkan Polri yang Profesional, Modern dan Terpercaya. Dalam upaya meningkatkan kinerja dan citra Polri, maka tentunya menjadi kewajiban kita semua untuk turut serta memberikan sumbangsih yang terbaik bagi kemajuan Polri yang kita cintai ini. Dengan semakin besarnya tuntutan dan harapan dari masyarakat dan stake holder (pemangku kepentingan lainnya) terhadap kinerja dan citra Polri, maka pelaksanaan program prioritas ini akan menjadi sangat krusial bagi Polri, terutama untuk dapat mewujudkan hasil segera (quick wins) berupa berbagai langkah nyata perubahan dan peningkatan kinerja Polri, khususnya dalam hal reformasi dan revolusi mental di internal Polri. Untuk itulah maka dituntut perhatian dan keseriusan dari seluruh jajaran Polri dalam menindaklanjuti program prioritas optimalisasi aksi ini, sehingga dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh satuan kerja dan satuan wilayah Polri.


185

Buku Panduan Program Promoter Kapolri 6r4h57

Overview 5o1f4z

More details 6z3438

Related Documents c2h70

Buku Panduan Program Promoter Kapolri 6r4h57

Buku Panduan 2a2s4i

Buku Panduan 2a2s4i

Promoter Agreement 412z2i

Promoter Bashing 4m2j34

Buku Panduan - Tembikai Bocci 446y3j

More Documents from "Ayub Diponegoro" 2u6w16

Buku Panduan Program Promoter Kapolri 6r4h57

Presque Rien Sur Presque Tout - Jean Dormesson 26692m

6g3p1u

Daftar Isi Konsep Laporan Akhir Database Jaringan Irigasi 576x26

3. Bab Iii Panitia Ujian Kmi 2y3k2y

Strategic Marketing Plan 2a6d40