Belajar Belajar Belaja 4b5u72

1. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai – nilai public. Apakah nilai – nilai public yang tidak dapat mewujudkan amanah tersebut ? a. Mendahulukan permohonan pejabat yang menjadi atasan langsung karena memiliki hubungan kerja b. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan c. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan d. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis e. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan 2. Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai – nilai public, sementara akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Apakah yang dimaksud dengan akuntabilitas ? a. Kewajiban menanggung kerugian b. Kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai c. Kewajiban mempertanggung jawabkan d. Kewajiban menanggung resiko jabatan e. Kewajiban yang mempersyaratkan tanggung jawab 3. Keberadaan PP no 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, belum sepenuhnya dipahami oleh NS atau pun PNS. Oleh sebab itu pola pikir PNS yang bekerja lambat, berdampak pada pemborosan sumber daya, dan memberikan citra PNS berkinerja buruk. Dalam kondisi tersebut, PNS perlu merubah citra dirinya menjadi pelayan masyarakat dengan mengenalkan nilai nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan prilaku PNS dengan mengedepankan kepentingan public. Apakah esensi dari kondisi tersebut diatas ? a. Pengertian akuntabilitas b. Implementasi akuntabilitas c. Konsekuensi akuntabilitas d. Pentingnya akuntabilitas e. Perilaku akuntabilitas 4. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan dan meang alokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dilain sisi, individu/kelompok/institusi bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya Apakah aspek akuntabilitas yang sesuai dengan kondisi diatas ? a. Akuntabilitas berorientasi pada hasil b. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan c. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan d. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi e. Akuntabilitas memperbaiki kinerja 5. Pada tempat bekerja seorang PNS terjadi suatu permasalahan yang di sinyalir melanggar kode etik. Pribadi PNS yang Akuntabel adalah yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah, sesuai dengan tingkatan akuntabilitas. Apakah tingkatan akuntabilitas yang dapat dilakukan seorang PNS tersebut ?

a. b. c. d. e.

Akuntabilitas kelompok Akuntabilitas individu Akuntabilitas organisasi Akuntabilitas personal Akuntabilitas stake holder

6. PNS perlu merubah citra dirinya menjadi pelayan masyarakat dengan mengenalkan nilai - nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan prilaku pns dengan mengedepankan kepentingan publik, imparsial, dan berintegritas sesuai dengan fungsi akuntabilitas publik. manakah yang bukan merupakan fungsi akuntabilitas publik dibawah ini? a. Akuntabilitas untuk menyelaraskan program b. Akuntabilitas untuk menyediakan kontrol demokratis c. Akuntabilitas untuk mencegah korupsi d. Akuntabilitas untuk penyalahgunaan kekuasaan e. Akuntabilitas untuk meningkatkan efisiensi Dan efektivitas

7. Pada organisasi pemerintahan akuntabilitas tidak Akan terwujud apabila tidak tersedianya alat alat akuntabilitas antara lain : perencanaan strategis; kontrak kinerja pegawai; Dan laporan kinerja yaitu berapa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu. Apakah tahapan akuntabilitas yang dimaksud ? a. Proses akuntabilitas b. Pengukuran akuntabilitas c. Strategi akuntabilitas d. Perencanaan akuntabilitas e. Mekanisme akuntabilitas

8. Dalam organisasi sektor publik pemberi kewenangan bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan sumber daya serta menghilangkan hambatan kinerja, sedangkan PNS sebagai aparatur negara bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawab nya. Apakah tingkatan akuntabilitas yang sesuai dengan kondisi dalam organisasi tersebut? a. Akuntabilitas stake holder b. Akuntabilitas personal c. Akuntabilitas individu d. Akuntabilitas kelompok e. Akuntabilitas organisasi

9. PNS yang mampu menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat berarti memenuhi etika pelayanan publik yang merupakan panduan atau pegangan yang harus dipenuhi oleh para pelayan publik atau birokrat untuk menyelenggarakan pelayanan yang baik. buruknya sikap aparat sangat berkaitan dengan salah satu akuntabilitas dalam konteks misalnya penyalahgunaan wewenang. Apakah dampak dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan? a. Praktik Kolusi dan nepotisme b. Praktik yang dibawah standard

c. Praktik penyimpangan kolektif d. Praktik Kecurangan (Fraud) e. Praktik yang ilegal

10. Setiap organisasi perlu untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan melalui penentuan rencana strategis organisasi, mengembangkan indikator, ukuran, dan tujuan kinerja, dan mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi. Apakah yang menyebabkan langkah tersebut diatas perlu dilakukan dalam organisasi? a. Merupakan ciri akuntabilitas dalam organisasi b. Merupakan framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS c. Merupakan tingkatan akuntabilitas dalam organisasi d. Merupakan mekanisme akuntabilitas dalam organisasi birokrasi e. Merupakan dimensi akuntabilitas yang paling penting

11. Keterbukaan informasi memungkinkan adanya ketersediaan (aksesablilitas) informasi bersandar pada beberapa prinsip, berdasarkan prinsip - prinsip tersebut, pejabat yang paling kapabel dan berwenang untuk memberikan informasi publik adalah PPID. Apakah kepanjangan PPID? a. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi b. Pejabat Pengelola Informasi Dan Data c. Panitia pengelola informasi dan Dokumentasi d. Panitia pengelola informasi Dan data e. Pejabat pengatur informasi Dan data

12. Untuk kelancaran aktifitas pekerjaan hampir semua instansi pemerintah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang disebut sebagai fasilitas publik. Apakah yang dimaksud dengan fasilitas publik? a. Fasilitas untuk pejabat pemerintah guna mencapai tujuan organisasi dalam melayani publik b. Fasilitas untuk kelancaran aktivitas yang dilengkapi pemerintah guna mencapai tujuan organisasi dalam melayani publik c. Fasilitas untuk masyarakat yang dilengkapi pemerintah guna mencapai tujuan organisasi dalam melayani publik d. Fasilitas untuk masyarakat yang dilengkapi pemerintah guna mencapai tujuan negara dalam melayani publik e. Fasilitas untuk publik yang dilengkapi pemerintah guna mencapai tujuan negara dalam melayani masyarakat 13. Informasi dan data profil kesehatan suatu daerah yang di sajikan untuk publik dengan menggunakan bahasa medis dan akademis dapat membuat sulitnya dipahami informasi dan data tersebut oleh masyarakat, hal ini dapat berakibat tidak akuntabilitasdalam konteks penyimpanan dan penggunaan data dan infoirmasi pemerintah. Prinsip apakah yang tidak dipenuhi oleh penyajian data tersebut ? a. Compatible

b. c. d. e.

Comparable Observeable Understandable Relevan

14. nasionalis mempunyai makna negatif defensif dan positif agresif. Arti dari postif progresif adalah ? a. Bergerak maju untuk pembangunan bangsa b. Terus mengungkit – ungkit pengalaman pahit masa penjajahan c. Budaya Indonesia diakui sebagai budaya asli bangsa lain d. Membenci dan tidak membangun hubungan baik dengan negara penjajah e. Menuntut ganti rugi atas penderitaan penjajahan 15. Kata “Negara” yang lazim digunakan di Indonesia berasal dari bahasa sansekerta “Nagari” atau “negara”. Apa Makna dari “Nagari” atau “negara” tersebut ? a. Tempat Tinggal b. Menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri c. Sesuatu keadaan yang menunjukkan sifat d. Tempat mata pencaharian e. Wilayah, kota, atau penguasa 16. Sila – Sila dalam pancasila terbagi atas dua karakter yakni karakter universal dan karakter kebangsaan Sila yang termasuk dalam karakter kebangsaan antara lain? a. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia b. Ketuhanan Yang Maha Esa, Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia c. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia d. Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia e. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia 17. Setiap aparatur sipil negara harus mengetahui dan memahami makna nasionalisme Pancasila Manakah diantara pernyataan ini yang merupakan makna darei nasionalisme Pancasila? a. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa setelah kepentingan pribadi atau golongan b. Pandangan dan paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang berdasarkan pancasila dan diwujudkan dalam perilaku c. Melakukan inovasi – inovasi dalam kerangka pembangunan Indonesia d. Menumbuhkan rasa rela berkorban demi kepentingan kedaerahan e. Merasa rendah diri dan tertinggal dari bangsa – bangsa lain 18. Semua peraturan perundang – undangan dalam suatu negara harusnya tidak bertentangan dengan konstitusi. Dari pernyataan tersebut, bagaimanakah kedudukan dari konstitusi a. Paling Bagus

b. c. d. e.

Paling Mengikat Paling Tinggi Paling Lengkap Paling Mendasar

19. Nilai dari setiap sila akan tercermin dalam perilaku masyarakat bangsa. Perilaku transparan, adil, dan merata guna mewujudkan keadilan sosial. Sila berapakah yang mencerminkan hal ini. a. Ketuhanan Yang Maha Esa b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab c. Persatuan Indonesia d. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia e. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, Dalam Permusyawaratan Perwakilan 20. Pancasila merupakan ideologi khusus yang berbeda dari ideologi negara lainnya. Apakah keunggulan dan kelebihan prinsip ajaran Pancasila jika dibandingkan dengan ajaran lain? a. Dapat menghimpun Potensi Bangsa Dengan Baik b. Keberhasilan Indonesia dalam pembangunan c. Konsekuaensi dengan pelaksanaan politik luar negeri d. Tidak terpoengaruh sama sekali dengan luar negeri e. Memiliki undang – undang yang lengkap 21. Banyak faktor yang mendasari lahirnya pergerakan nasionalis Indonesia. a. Adanya All Indian National Congress 1885 dan Gandhisme di India b. Adanya gerakan Turki Muda 1908 di Turki c. Adanya kemenangan Jepang atas Rusia (1905) menyadarkan dan membangkitkan bangsa Asia untuk melawan bangsa barat. d. Adanya kenangan akan kejayaan masa lampau, seperti zaman Sriwijaya atau Majapahit e. Adanya Kebangkitan negara Jerman di awal perang dunia ke 2 22. Rasa kebangsaan adalah rasa kebangsaan yang lahir secara alamiah dalam diri seseorang. Apakah yang mendasari munculnya rasa tersebut? a. Karena adanya persaingan antar bangsa b. Karena adanya perbedaan yang beragam dalam kehidupan berbangsa c. Karena adanya rasa kebersamaan dalam memperjuangkan suatu kepentingan d. Karena adanya rasa kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau e. Karena adanyarasa trauma akan masa lalu serta tantangan dalam menghadapi masa kini 23. Adanya toleransi antara otoritas agama dan otoritas negara membuat agama tidak bisa dibatasi dalam ruang privat. Agama juga harus terlibat dalam ruang publik. Apakah dampak yang diperoleh jika agama hanya berada dalam ruang privat ? a. Tidak ada keseimbang antara ruang privat dan ruang publik b. Kehidupan publik menjadi kering dalam makna serta terjadi kekosongan nilai dalam aktifitas publik masyarakat c. Ruang privat akan menguasai kehidupan dalam ruang publik d. Ruang publik tidak memiliki nilai – nilai agama dan terjadi pembatasan dalam beraktifitas e. Ruang privat akan memberikan pengaruh negatof terhadap makna ruang publik

24. Sila kelima Pancasila mengamanatkan kepada pemerintah untuk membangun sistem ekonomi yang berkeadilan sosial Manakah pernyataan dibawah ini yang tepat menunjukkan Ekonomi yang berkeadilan sosial? a. Bukanlah ekonomi yang mengembangkan struktur perekonomian yang memberikan kesetaraan dalam berusaha b. Bukanlah ekonomi yang berasal dari partisipasi semua unsur c. Bukanlah ekonomi yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pasar untuk menjalankan roda perekonomian d. Bukanlah ekonomi yang membangun relasi adil di semua tingkat elemen kemasyarakatan e. Bukanlah ekonomi yang tidak menghapuskan nilai pribadi, namun tetap melakukan pengawasan terhadap penggunaan milik pribadi 25. Indonesia menganut sistem demokrasi yang berbeda denbgan sistem demokrasi yang di anut bangsa Amerika maupun Eropa Manakah yang menrupakan bagian dari ciri khas demokrasi pancasila? a. Demokrasi dibangun atas dasar kekuasaan, yang dihimpun dari berbagai elemen bangsa b. Demokrasi Indonesia tidak ditentukan oleh banyaknya perwakilan atau jumlah dukungan tapi melalui proses musyawarah yang intens c. Suara pimpinan menjadi keputusan terbaik untuk mencapai sebuah keputusan d. Demokrasi Pancasila didukung oleh partai tertentu yang cocok dengan bentuk demokrasi konsensus e. Model demokrasi Pancasila dibangun dengan menyesuaikan corak dan budaya bangsa lain 26. Adanya pengaruh dari berbagai pemikiran dan gerakan internasional membuat nasionalisme yang hendak dibangun oleh perintis kemerdekaan sebagai nasionalisme yang terbuka. Apakah makna dari nasionalisme terbuka? a. Adalah nasionalisme yang sangat menjunjung kepentingan bangsa ditengah – tengah pergaulan dunia b. Adalah nasionalisme yang tidak bisa dilepaskan dari kemanusiaan universal dalam pergaulan antar bangsa c. Adalah nasionalisme yang didasari pada nilai – nilai antar bangsa dan dasar ideologi setiap negara d. Adalah nasionalisme yang membatasi kehidupan berbangsa pada kepentingan negara nya sendiri e. Adalah nasionalisme yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang telah memperjuangkan kemerdekaan suatu bangsa 27. Pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Para pejabat yang berperan pada pemerintahan tersebut harus memiliki pengetahuan dan kompetensi dalam masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah, agar dana publik dan uang negara dapat dipertanggung jawabkan secara benar. Mengacu pada dimensi apakah pernyataan tersebut ? a. Dimensi modalitas b. Dimensi tindakan integritas publik c. Dimensi kualitas pelayanan publik d. Dimensi integritas e. Dimensi pelayanan

28. Membangun integritas pejabat dan politisi harus disertai sistem akuntabilitas dan tranparansi yang didukung modalitas etika publik. Manakah berikut ini yang merupakan unsur – unsur modalitas etika publik? a. Moralitas b. Kapasitas c. Kualitas d. Netralitas e. Profesionalitas 29. Refleksi tentang standard/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan, atau keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Definisi dari apakah uraian ini? a. Etika publik b. Pelayanan publik c. Hukum publik d. Integritas publik e. Kebijakan publik 30. Kode etik adalah aturan – aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal – hal prinsip dalam bentuk ketentuan – ketentuan tertulis. Berdasarkan undang – undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN manakah yang berhubungan dengan hal tersebut? a. Menjaga kerahasian yang menyangkut kebijakan atasan dan pejabat yang berwenang b. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku c. Memberikan informasi yang menyangkut kebijakan negara kepada pihak lain yang memerlukan informasi d. Memberikan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang 31. Peningkatan kinerja organisasi tidak mungkin dapat terwujud bila tidak dilakukan perubahan mindsetting. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi. Hal apakah yang mendasari perubahan tersebut? a. b. c. d. e.

Menyadari bahwa jabatan adalah amanah. Berubah menjadi penguasa dari pemeran. Merubah wewenang menjadi pelayanan. Memiliki pemahaman dan kesadaran keterlibatan dalam politik praktis. Mampu mengambil pilihan ketika terjadi konflik kepentingan.

32. Seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia yang bisa diterima masyarakat, bangsa dan negara secara keseluruhan. Merupakan definisi apakah uraian ini? a. Kepantasan sosial b. Dimensi masyarakat c. Moral

d. Kode etik e. Kode etik profesi

33. Pemimpin dan pejabat publik dituntut harus berintegritas. Apakah yang harus dimiliki para pemimpin dan pejabat publik terkait integritas publik tersebut? a. Komitmen diri dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik b. Komitmen mutu dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik c. Komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik d. Komitmen publik dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik e. Komitmen sipil dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik

kelembagaan, kelembagaan, kelembagaan, kelembagaan, kelembagaan,

34. Sebagai seorang pegawai pemerintah perlu kesadaran untuk menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugasnya. Apakah yang dimaksud dengan konflik kepentingan? a. Keinginan pribadi yang bertolak belakang dengan pemerintah yang berdampak pada terciptanya ketidakpercayaan diri pada pemerintahan; b. Kesadaran diri untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan; c. Persaingan antar rekan kerja dalam pencapaian kinerja yang mengakibatkan pelayanan pada masyarakat menjadi menurun d. Pinergisnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi pemerintahan dalam mencapai tujuan tertentu. e. Tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi;

35. Nilai-nilai dasar etika publik diatur dan tercantum dalam Undang-Undang ASN. Berikut ini manakah nilai-nilai dasar etika publik tersebut? a. b. c. d. e.

Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama Menciptakan lingkungan kerja yang diskriminatif Menjalankan tugas secara profesional dan berpihak Membuat keputusan berdasarkan prinsip pribadi Mendorong kesetaraan dalam penghasilan

36. Kualitas dari pejabat publik dapat dilihat dari tindakan yang dilakukannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Pernyataan manakah berikut ini yang selaras dengan hal tersebut?

a. b. c. d. e.

Dimensi Modalitas Dimensi Tindakan Integritas Publik Dimensi Kualitas Pelayanan Publik Dimensi Integritas Dimensi Pelayanan

37. Salah satu dari tiga fokus utama dalam pelayanan publik adalah sisi dimensi reflektif. Berikut ini dimanakah etika publik berfungsi? a. Jembatan antara norma moral dan tindakan faktual; b. Seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia yang bisa diterima masyarakat, bangsa dan negara secara keseluruhan; c. Standar tentang benar dan salah yang dipelajari melalui proses hidup bermasyarakat; d. Bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi; e. Penyeimbangan kepentingan pribadi dan masyarakat 38. Sebagai pelayan publik (public servants), ada dua perkembangan yang perlu diperhatikan diantaranya adalah kode etik. Manakah kegiatan berikut yang diperbolehkan bagi PNS? a. Memberikan dukungan pada calon presiden/wakil presiden dengan ikut mengumpulkan fotokopi KTP b. Memberikan dukungan pada calon presiden/wakil presiden sebagai peserta kampanye dengan menggunakan atribut PNS c. Terlibat pada kegiatan bhakti sosial yang diselenggarakan oleh salah satu partai pada masa kampanye d. Mengajak PNS lain untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum e. Foto bersama dengan salah satu calon anggota DPR dan mengnya di sosial media

39. Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembangunan dan pelayanan publik, para pejabat publik harus dapat merealisasikan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, profesionalitas, supremasi hukum, kesetaraan, dan lain-lain. Apakah hambatan utama yang masih tampak dalam merealisasikan prinsip-prinsip tersebut? a. b. c. d. e.

Aspek Moralitas Aspek Popularitas Aspek Ekonomi Aspek Produktivitas Aspek Legalitas

40. Inovasi dapat terjadi pada banyak aspek, misalnya perubahan produk barang/jasa yang dihasilkan, proses produksi, nilai-nilai kelembagaan, perubahan cara kerja, teknologi yang digunakan, layanan dalam manajemen, serta mindset orang-orang yang ada di dalam organisasi. Apakah esensi yang terkandung dari istilah inovasi? a. Kreativitas b. Terobosan

c. Efektivitas d. Perubahan e. Efisiensi

41. Efektivitas dan efisiensi selalu menjadi tema menarik yang menjadi sorotan publik dalam memberikan penilaian terhadap capaian kinerja perusahaan ataupun institusi pemerintahan. Apakah yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur efektivitas? a. Penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan untuk mencapai tujuan sehingga tercapai kepuasan b. Ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dililhat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja sehingga dapat memberi kepuasan c. Penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada atau tidak adanya pemborosan d. Ketercapaian target yang direncanakan, baik dilihat dari penghembatan biaya, waktu, dan tenaga e. Dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa

42. Manajemen mutu terpadu (Total Quality Management/TQM) terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level organisasi. Menurut Bill Creech ada lima pilar dalam TQM, yaitu: a. b. c. d. e.

Produk, Proses, Organisasi, Pemimpin, dan Komitmen Produk, Output, Organisasi, Karyawan, dan Komitmen Produk, Output, Pemimpin, Karyawan, dan Komitmen Produk, Organisasi, Pemimpin, Karyawan, dan Komitmen Produk, Proses, Pemimpin, Karyawan, dan Komitmen

43. Sebelum memulai melaksanakan tugas pekerjaan, pegawai ASN harus memahami terlebih dahulu wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, kemudian menguasai standar mutu layanan yang melekat pada wewenangnya tersebut. Tanggung jawab mutu ada pada setiap level organisasi. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup tanggungjawabnya. Apakah tanggung jawab pada level fungsional? a. Bertanggung jawab atas mutu layanan institusi secara keseluruhan untuk membangun citra kelembagaan dan keunggulan bersaing. b. Bertanggung jawab atas mutu hasil setiap layanan yang diberikan di unit-unit pendukung c. Bertanggung jawab atas mutu berkaitan dengan penetapan diversifikasi mutu pada setiap unit kerja sesuai dengan target masing-masing d. Bertanggung jawab atas mutu berkaitan dengan aktivitas/rencana aksi yang dilaksanakan di masing-masing unit kerja e. Bertanggung jawab atas mutu layanan institusi sesuai dengan kewenangannya masing-masing

44. Ada beberapa teknik/metode perbaikan mutu. Salah satunya yaitu metode yang diperkenalkan oleh Edward Deming pada tahun 1950 adalah untuk membantu organisasi dalam melakukan perbaikan secara terus-menerus. Apakah metode perbaikan mutu tersebut? a. b. c. d. e.

Metode Pohon Masalah (Problem Tree) Metode Diagram sebab dan akibat Metode Delphi dan Servqual Metode Plan Do Check Act (PDCA) Metode Tulang ikan

45. Dalam Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa salah satu Indeks Kepuasan Masyarakat diukur dari unsur Persyaratan Pelayanan. Apakah yang dimaksud dengan Persyaratan Pelayanan? a. Persyaratan teknis dan istratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. b. Kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan c. Keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggung jawabnya) d. Kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku e. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan

46. Peningkatan mutu dan produktivitas akan mendorong terciptanya manfaat yang lebih besar, baik bagi institusi dan individu pegawai maupun lingkungan. Apakah aspek dominan yang mempengaruhi capaian produktivitas? a. b. c. d. e.

Motivasi dan kemampuan Motivasi dan jenis pekerjaan Motivasi dan kepemimpinan Motivasi dan pengalaman Motivasi dan kebutuhan

47. Instansi pemerintah sebagai organisasi nonprofit merupakan lembaga yang menghasilkan jasa bagi masyarakat sebagai konsumen atau pelanggannya. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, maka layanan dalam penyelenggaraan pemerintahan pun dapat menghasilkan inovasi pada berbagai kategori. Apakah kategori yang menjadi fokus inovasi? a. b. c. d. e.

Inovasi produk, inovasi kinerja, inovasi posisi, dan inovasi pelayanan Inovasi proses, inovasi kinerja, inovasi produk, dan inovasi pelayanan Inovasi produk, inovasi proses, inovasi posisi, dan inovasi paradigma Inovasi proses, inovasi produk, inovasi kinerja, dan inovasi paradigma Inovasi posisi, inovasi layanan, inovasi proses, dan inovasi paradigma

48. Keberhasilan pegawai ASN dalam melayani publik sesuai posisinya masing-masing akan meningkatkan kredibilitas unit kerja, dan mendorong keberhasilan institusinya. Sebaliknya, jika pegawai ASN gagal memberikan layanan terbaik, akan berdampak pada hilangnya pamor dan kewibawaan institusi tempat bekerja. Apa penyebab ketidakberhasilan layanan publik? a. Mengetahui harapan konsumen akan pelayanan b. Memiliki perbedaan antara persepsi konsumen dengan harapan konsumen terhadap pelayanan c. Memiliki desain dan standar pelayanan yang tepat d. Memberikan pelayanan berdasarkan standar pelayanan e. Memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan

49. Inovasi penting dalam membangun mutu layanan publik, karena inovasi dapat memberikan layanan yang cepat, murah, dan lebih baik. Apakah motivasi yang dapat melatarbelakangi munculnya inovasi dalam layanan publik? a. b. c. d. e.

Fokus pada efektivitas yang besar Ambisi dari kepala daerah Keterbukaan terhadap pembaharuan Struktur organisasi yang fleksibel Harapan masyarakat setempat

50. Aparatur harus menjadi pendengar yang baik atas keluhan ataupun harapan masyarakat. Sikap apakah yang harus dimiliki seorang aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat? a. b. c. d. e.

Pengasih dan penyayang Responsif dan empati Baik hati dan suka memberi Toleransi dan komunikatif Empati dan apatis

51. Yamit (2010:89) menyarankan, “Kepuasan pelanggan dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.” Banyak cara yang dapat dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari aparatur penyelenggara pemerintahan (pegawai ASN) kepada publik. Hal apakah yang antara lain dapat dilakukan dalam memperbaiki mutu tersebut? a. b. c. d.

Menuruti keinginan masyarakat yang menjadi pelanggan merubah/merevisi peraturan yang dijadikan dasar pelayanan Melakukan studi banding ke institusi yang kemudian meniru cara pelayanan mereka Memahami kemauan masyarakat, selanjutnya standar pelayanan disesuaikan dengan kehendak masyarakat

e. Memahami fungsi, tugas pokok, peran yang diberikan institusi, serta meningkatkan kompetensi

52. Untuk meningkatkan mutu dalam pelayanan publik yang bersifat jasa, sangat membutuhkan kerjasama dan partisipasi masyarakat. Pada prinsipnya pelayanan harus dapat memberi kepuasan kepada masyarakat. Berdasarkan apakah konsep kepuasan dalam suatu pelayanan? a. b. c. d. e.

Kemauan pelanggan Harga yang dibayarkan Standar pelayanan Keinginan pemberi layanan Aturan yang ditetapkan

53. Kata Korupsi berasal dari bahasa latin coruptio dan corruptus. Apakah makna dari kata tersebut? a. b. c. d. e.

Kerusakan dan ketamakan Kerusakan dan kebobrokan Kejahilan dan kelakuan Kebaikan dan keteladanan Kebusukan dan kebodohan

54. Korupsi dapat terjadi dimana saja. Manakah di bawah ini yang merupakan unsur subjektif tindak pidana korupsi? a. b. c. d. e.

Hanya berlaku pada untuk para pejabat saja Setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri sipil, dan korporasi Pegawai Negeri Sipil Korporasi saja Tidak berlaku untuk para pejabat

55. Berdasarkan sudut pandang sistem integritas nasional, hakikat atau makna ideal pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia adalah? a. Membuat sengsara para koruptor beserta keluarga dan keturunannya b. Menghukum para koruptor dengan hukuman yang paling lama dan kalau bisa sampai dihukum mati c. Dikenal di dunia internasional sebagai negara contoh pemberantasan korupsi d. Sejalan dengan kemajuan internasional e. Memastikan tujuan nasional dapat tercapai

56. Segala macam bentuk pemberian hadiah kepada orang lain yang ada kaitannya dengan jabatan orang tersebut dan bertentangan dengan tugasnya sebagai PNS. Disebut apakah tindakan ini? a. Edukasi

b. c. d. e.

Gravitasi Gratifikasi Akreditasi Grasi

57. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang paling tepat terkait penyelarasan nilai organisasi dan nillai dasar anti korupsi? a. Organisasi yang telah mempunyai nilai-nilai organisasi tidak perlu melakukan penyelarasan lagi dengan nilai-nilai dasar anti korupsi b. Bagi organisasi yang berintegrasi, menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi c. Bagi organisasi yang berintegritas, menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi lebih penting dan prioritas dibandingkan dengan menerapkan nilai-nilai organisasi d. Organisasi yang belum mempunyai nilai-nilai organisasi belum bisa menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi e. Organisasi yang telah mempunyai nilai-nilai organisasi masih perlu untuk melakukan penyelarasan nilai-nilai organisasinya dengan nilai-nilai dasar anti korupsi

58. Banyak hal yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi. Manakah di bawah ini yang merupakan penyebab utama seseorang melakukan tindakan korupsi? a. b. c. d. e.

Kecenderungan lingkungan Rendahnya pangkat Kesenangan Rendahnya integritas individu Kesulitan

59. Korupsi telah memberikan dampak yang luas dalam aspek kehidupan bernegara. Kenapa kita harus peduli dengan masalah korupsi? a. b. c. d. e.

Karena korupsi dapat membantu perekonomian negara Karena korupsi mampu mengubah mindset pola pikir PNS menjadi mandiri Karena korupsi sudah meluas dan tidak terkendali sehingga menjadi bencana Karena korupsi dapat memperkaya diri sendiri dan orang lain Karena anti korupsi merupakan bagian penting dari pekerjaan KPK

60. Tunas integritas dibangun dengan kesadaran bahwa pembangunan sistem, ataupun implementasi berbagai upaya pemberantasan korupsi akan efektif, efisien, dan berintegritas. Hal ini akan terwujud jika dilakukan atau dipimpin oleh orang yang bagaimana? a. b. c. d. e.

Berkeinginan tinggi Berintegritas tinggi Berkemauan tinggi Berjiwa nasionalisme tinggi Berkeinginan tinggi

61. Nilai yang dianut setiap individu yang terimplementasikan dalam perilaku sehari-hari secara otomatis akan berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Dampak apakah yang bisa muncul dari nilai-nilai tersebut? a. Nilai-nilai individu yang pada gilirannya akan berkontribusi dalam membangun nilai nasional b. Kontribusi nilai-nilai institusi secara proporsional sesuai tupoksi yang diamanahkan kepada organisasi yang bersangkutan c. Nilai-nilai institusi yang terkristalisasikan ke dalam budaya organisasi (corporate culture) d. Nilai-nilai organisasi/kelompok masyarakat yang pada gilirannya akan berkontribusi dalam membangun nilai nasional e. Nilai-nilai corporate yang terkristalisasikan ke dalam budaya organisasi (corporate culture)

62. Kesadaran anti korupsi Anda yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual ability. Apa maksud dari pernyataan tersebut? a. Menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan b. Menyadari bahwa dampak korupsi itu menyebabkan kerugian keuangan negara c. Menyadari bahwa dampak korupsi itu merugikan khalayak d. Menyadari bahwa dampak korupsi itu merugikan organisasi e. Menyadari bahwa dampak korupsi itu merugikan pihak yang melakukan korupsi

63. Reframing adalah suatu proses pergeseran dari kutub negatif menjadi kutub positif. Apakah tujuan dari re-framing kultur atau budaya? a. b. c. d. e.

Agar perubahan etika dapat lebih mudah dan cepat Membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk semua elemen bangsa Agar perubahan budaya dapat lebih mudah dan cepat, serta tidak perlu energi besar Untuk menjadi garda terdepan Utilisasi fenomena perilaku otomatis bagi perubahan diri dan keluarga

64. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang lebih tepat dan perlu menjadi pola pikir PNS yang anti korupsi? a. Mempelajari delik dan modus korupsi secara detail pasti akan menjauhkan diri kita dari perilaku dan tindak pidana korupsi b. Mendapatkan contoh-contoh nyata delik dan modus tindak pidana korupsi akan lebih memudahkan menjauhkan diri dari korupsi c. Mempelajari dampak tindak pidana korupsi akan meningkatkan pengetahuan tentang menjauhkan diri dari tindak pidana korupsi d. Memastikan adanya kesadaran anti korupsi terlebih dahulu hingga muncul niat memberantas atau anti korupsi, baru kemudian mempelajari secara detail tentang delik dan modus korupsi e. Mempelajari tanggung jawab spiritual yang baik dan benar sehingga terhindar dari tindak pidana korupsi

65. Perubahan perilaku terkait integritas dengan proses “kesediaan” tidak akan dapat bertahan lama. Apakah yang melatarbelakangi hal ini? a. b. c. d. e.

Karena hanya untuk memperoleh aksi positif dari lingkungan Karena hanya tampak selama tersedia reaksi positif dari perilaku integritas Karena hanya untuk mendapatkan prioritas tinggi dalam alokasi sumber daya dan energi Karena hanya untuk pencitraan Karena hanya untuk orientasi sesaat saja

66. Kedudukan atau status jabatan PNS dalam sistem birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam UU ASN tersebut harus jelas. Apakah aturan perundangan yang mengatur kedudukan atau status jabatan PNS? a. b. c. d. e.

UU No. 5 tahun 2014 UU No. 5 tahun 2015 UU No. 10 tahun 2014 UU No. 10 tahun 2017 UU No. 10 tahun 2015

67. Konsep dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektifitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanaan pekerjaannya. Konsep apakah yang dimaksud? a. b. c. d. e.

Konsep sistem pengelolaan ASN Konsep SDM dalam pengelolaan ASN Konsep sistem kompetensi dalam pengelolaan ASN Konsep manajemen dalam pengelolaan ASN Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN

68. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Oleh karena itu dalam pembinaan karier pegawai ASN, khususnya di daerah, dilakukan oleh pejabat berwenang. Pejabat apakah yang berwenang dalam pembinaan karier pegawai ASN? a. b. c. d. e.

Pejabat berwenang tertinggi Pejabat karier tertinggi Pejabat politik tertinggi Pejabat pembina tertinggi Pejabat publik tertinggi

69. ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi. Bagaimanakah anda dalam melaksanakan kode etik dan kode perilaku tersebut? a. b. c. d. e.

Komitmen dan kreatif Komitmen dan komprehensif Komitmen dan kolaboratif Komitmen dan konsisten Komitmen dan kompeten

70. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam UU ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Apakah tujuan dari kode etik dan kode perilaku ASN? a. b. c. d. e.

Untuk menjaga ASN dalam NKRI Untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN Untuk menjaga kinerja ASN Untuk menjaga birokrasi pemerintahan ASN Untuk menjaga pencapaian tujuan ASN