Aspek Bioetik Terhadap Transplantasi Organ 572r27

Aspek Bioetik Terhadap Transplantasi Organ

dr. Winda Trijayanthi Utama, S.H. Fakultas Kedokteran Univesitas Lampung 2014

DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG DONASI DAN TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH MANUSI Transplantasi atau implantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik

UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk mengganti jaringan dan atau organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

Transplantasi Organ Pasal 1 butir (f) PP No. 18 Tahun Tindakan medis untuk 1981 memindahkan organ dan Rangkaian tindakan kedokteran atau jaringan tubuh untuk pemindahan alat dan atau manusia kepada tubuh jaringan organ tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri manusia yang lain atau atau tubuh orang lain dalam tubuhnya sendiri. rangka pengobatan untuk (Notoatmodjo, Soekidjo. menggantikan alat atau jaringan organ tubuh yang tidak berfungsi 2010). dengan baik.

Organ dari donor (donor hidup atau donor mati)

Resipien (diri sediri atau orang lain)

‘life saving’

Tingkat dibutuhkan yaitu transplantasi semata-mata  hanya sebagai pengobatan dari sakit atau cacat yang jika tidak dilakukan dengan pencangkokan tidak akan menimbulkan kematian, seperti transplantasi kornea mata dan bibir sumbing

tingkat an tujuann ya

Tingkat darurat yaitu transplantasi sebagai jalan terakhir yang jika tidak dilakukan akan menimbulkan kematian, seperti transplantasi ginjal, hati dan jantung.

Landasan Konstitusio nal

Pancasila UUD 45

Peraturan Perundang-undangan Terkait 



  

Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek kedokteran Undang-undang 14/ 2009 tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan UU no. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia

PP No. 18 tahun 1981 tentang Bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis dan trasplantasi alat serta jaringan tubuh manusia Pasal 1

Pasal 10

• Definisi alat tubuh, jaringan, transplantasi dan donor

• Harus dengan persetujuan tertulis penderita dan keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia

• Hanya boleh dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan Pasal • Tidak boleh dilakukan oleh dokter yang merawat atau 11 mengobati donor yang bersangkutan • Dalam rangka transplantasi, penentuan saat mati ditentukan Pasal oleh 2 orang dokter yang tidak ada sangkutan paut medik dengan dokter yang melakukan transplantasi. 12 • Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Pasal huruf “a”, pasal 14 dan pasal 15 dibuat diatas kertas bermaterai dengan 2 orang saksi. 13

PP No. 18 tahun 1981 tentang Bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis dan trasplantasi alat serta jaringan tubuh manusia

Pasal 14 Pasal 15

• Pengambilan dilakukan degan persetujuan tertulis keluarga yang terdekat. • Sebelum persetujuan tentang transplantasi alat dan jaringan tubuh manusia diberikan oleh donor hidup, calon donor yang bersangkutan terlebih dahulu diberi tahu oleh dokter yang merawarnya, termasuk dokter konsultan mengenai operasi, akibatakibatnya, dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi.

• Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak Pasal berhak atas kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi. 16 • Dilarang memperjual belikan alat atau jaringan tubuh Pasal manusia. 17 • Dilarang mengirim dan menerima alat dan jaringan Pasal tubuh manusia dalam semua bentuk ke dan dari luar negri. 18

UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Pas al 33

• Dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan tranplantasi organ dan jaringan  tubuh tranfusi darah,implan obat dan alat kesehatan, serta bedah plastik dan rekonstruksi.  • Dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan larangan untuk tujuan komersial.

Pas al 34

• Hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan • Pengambilan organ dan jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan donor yang bersangkutan dan ada persetujuan ahli waris atau keluarga.

UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pas al 64

• Dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan • Dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan larangan untuk tujuan komersial. • Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Pas al 65

• Hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan • Pengambilan organ dan jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan donor yang bersangkutan dan ada persetujuan ahli waris atau keluarga.

Pas • Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan, hanya al dapat dilakukan apabila telah terbukti 66 keamanan dan kemanfaatannya

UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pas al 70

• Penggunaan sel punca hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, serta dilarang digunakan untuk tujuan reproduksi. • Sel punca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari sel punca embrionik

Pas • Pada tubuh yang telah terbukti mati batang otak dapat dilakukan tindakan al 123 pemanfaatan organ sebagai donor untuk kepentingan transplantasi organ. Pas • Tindakan bedah mayat oleh tenaga kesehatan harus dilakukan sesuai dengan al 124 norma agama, norma kesusilaan, dan etika profesi.

UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Ketentuan Pidana Pasal 192 Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Autotransplant asi

Homotransplan tasi

Heterotranspla ntasi

Autograft

Allograft

Isograft

Xenograft dan xenotransplanta tion

Transplantasi Split

Transplantasi Domino

Hati Stem cell

Paru

Pankrea s

Sel otak

Trans planta si

Pembul uh darah

Ginjal

Sumsu m tulang

Jantung

Tulang

Kulit Kornea

Transplantasi stem cell

Transplantasi alogenik Transplantasi autologus Transplantasi singenik (menggunakan sel induk dari donor yang cocok, yang (menggunakan sel sel induk pasien sendiri, baik dengan hubungan keluarga atau tanpa (menggunakan induk dari saudara dikumpulkan sebelum pemberian kemoterapi dosis hubungan keluarga), kembar identik. tinggi)

Jenis-jenis transplantasi stem cell Transplantasi stem cell sumsum tulang Transplantasi stem cell darah tepi Transplantasi sel induk darah tali pusat

Implantasi : Usaha menempatkan jaringan atau organ tubuh tersebut kepada bagian tubuh sendiri atau tubuh orang lain

2 komponen penting yang mendasari tindakan transplanta si

2 komponen penting yang menunjang keberhasilan tindakan transplantasi :

Adaptasi donasi, yaitu usaha dan kemampuan menyesuaikan diri orang hidup yang diambil jaringan atau organ tubuhnya, secara biologis dan psikis, untuk hidup dengan kekurangan jaringan atau organ

Adaptasi resepien, yaitu usaha dan kemampuan diri dari penerima jaringan atau organ tubuh baru sehingga tubuhnya dapat menerima atau menolak jaringan atau organ tersebut, untuk berfungsi baik, mengganti yang sudah tidak dapat berfungsi lagi

• Harus mengetahui dan mengerti resiko yang dihadapi • Tidak boleh mengalami tekanan psikologis

• Semasa hidupnya telah mengizinkan atau berniat dengan sungguh-sungguh • Meninggal secara wajar, dan apabila sebelum meninggal donor itu sakit, sudah sejauh mana pertolongan dari dokter yang merawatnya

• Mempunyai hak memperpanjang hidup atau meringankan penderitanya • Benar-benar mengerti dan jelas • Harus mengetahui dan mengerti resiko yang dihadapi

• Harus mendapat persetujuan • Wajib menerangkan hal-hal yang mungkin akan terjadi • Tanggung jawab tim pelaksana adalah menolong pasien dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk umat manusia. • Dalam melaksanakan tugas tidak dipengaruhi oleh pertimbangan kepentingan pribadi.

Donor Hidup

Resipien

Jenazah dan Donor Mati

Dokter

• “Kesepakatan” keluarga donor dan resipien menghindari konflik semaksimal mungkin ataupun tekanan psikis dan emosi di kemudian Keluarga hari.

donor dan ahli waris

• Para cendekiawan, pemuka masyarakat, atau pemuka agama diperlukan untuk mendidik masyarakat agar lebih memahami maksud dan tujuan luhur usaha transplantasi

Masyarakat

informed consent

tidak adanya unsur jual beli atau komersialisa si

kemungkina n keberhasilan

memperhati kan resiko donor

Transplant asi organ

efektifitas pendonoran organ

Kaitan Etik - Moralitas Yg dipercaya dan Diperbuat Manusia  praktek Menghargai menjunjung

Moralitas

Teori “seyogyanya”

NILAI cocok

Pembenaran “Seharusnya”

Benar/ Baik

refleksi Meta Etika

Etik

Standar rasional

Praksis = Tuntunan Perilaku

Normatif Tuntutan Berpikir Logis  Kritis

Hormat pada Otonomi (Respect for autonomy)Bahwa mendonorkan organ merupakan perbuatan mulia. Keputusan untuk mendonorkan organ merupakan keputusan (otonomi pendonor) yang diputuskan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain

Tidak berbuat jahat atau membahayakan (Non Malefincence)Setiap operasi transplantasi yang dijalankan selalu mengandung resiko. Donor harus diberi penjelasan mengenai resiko yang akan timbul apabila melakukan pendonoran. Mempersiapkan team dokter yang mumpuni dibantu dengan teknologi yang memadai dapat meminimalkan resiko kegagalan operasi.

Berbuat kebaikan (Beneficence)Prinsip berbuat kebaikan mendikte kita untuk berbuat baik kepada orang lain, terutama apabila tidak terkandung resiko bagi si pemberi kebaikan. Dalam hal tranplantasi organ tujuan kebaikan tersebut dapat hilang apabila lebih tinggi resikonya

Keadilan (Justice)Prinsip keadilan dalam Donasi dan Transplantasi Organ lebih relevan terhadap alokasi organ, yang menyangkut kepada perlakuan yang adil, sama dan sesuai dengan kebutuhan pasien yang tidak terpengaruh pada faktor lain

Terima kasih... Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat...aamiin...

Lampiran Beneficence Kriteria 1. Mengutamakan altruism (menolong tanpa pamrih, rela berkorban untuk kepentingan orang lain) 2. Menjamin nilai pokok harkat dan martabat manusia 3. Memandang pasien/keluarga sebagai sesuatu yang tak hanya menguntungkan dokter 4. Mengusahakan agar kebaikan lebih banyak dibandingkan keburukannya 5. Paternalisme bertanggungjawab/berkasih sayang 6. Menjamin kehidupan baik minimal manusia 7. Pembatasan goal based (sesuai tujuan/kebutuhan pasien) 8. Maksimalisasi pemuasan kebahagiaan/preferensi pasien 9. Minimalisasi akibat buruk 10. Kewajiban menolong pasien gawat darurat 11. Menghargai hak-hak pasien secara keseluruhan 12. Tidak menarik honorarium di luar kewajaran 13. Maksimalisasi kepuasan tertinggi secara keseluruhan 14. Mengembangkan profesi secara terus menerus 15. Menerapkan golden rule principle

Non-Maleficence Kriteria 1. Mengobati pasien yang luka 2. Tidak membunuh pasien ( euthanasia ) 3. Tidak memandang pasien hanya sebagai objek 4. Mengobati secara proporsional 5. Mencegah pasien dari bahaya 6. Menghindari misrepresentasi dari pasien 7. Tidak membahayakan pasien karena kelalaian 8. Memberikan semangat hidup 9. Tidak melakukan white collar crime dalam bidang kesehatan

Autonomy Kriteria 1. Menghargai hak menentukan nasib sendiri, menghargai martabat pasien 2. Tidak mengintervensi pasien dalam membuat keputusan (kondisi elektif) 3. Berterus terang 4. Menghargai privasi 5. Menjaga rahasia pasien 6. Menghargai rasionalitas pasien 7. Melaksanakan informed consent 8. Membiarkan pasien dewasa dan kompeten mengambil keputusan sendiri 9. Tidak mengintervensi atau menghalangi otonomi pasien 10. Mencegah pihak lain mengintervensi pasien dalam mengambil keputusan termasuk keluarga pasien sendiri 11. Sabar menunggu keputusan yang akan diambil pasien pada kasus non emergensi 12. Tidak berbohong ke pasien meskipun demi kebaikan pasien 13. Menjaga hubungan (kontrak)

Justice Kriteria 1. Memberlakukan sesuatu secara universal 2. Mengambil porsi terakhir dari proses membagi yang telah ia lakukan 3. Memberi kesempatan yang sama terhadap pribadi dalam posisi yang sama 4. Menghargai hak sehat pasien 5. Menghargai hak hukum pasien 6. Menghargai hak orang lain 7. Menjaga kelompok yang rentan 8. Tidak melakukan penyalahgunaan 9. Bijak dalam makro alokasi 10. Memberikan kontribusi yang relative sama dengan kebutuhan pasien 11. Meminta partisipasi pasien sesuai kemampuannya 12. Tidak membedakan pelayanan pasien atas dasar SARA, status social, dsb