Akreditasi 2017 z6w55

Akreditasi Puskesmas. Apa, Mengapa, Siapa, Kapan, Bagaimana? Temukan Disini. Oleh: Amrin Madolan Pada: 5/08/2016

Mungkin tidak asing lagi bagi kita semua tentang pelaksanaan Akreditasi Puskesmas, namun pada kali ini kami akan menambahkan sedikit informasi yang mungkin anda butuhkan sehingga kita semua bisa lebih tahu betapa pentingnya pelaksanaan Akreditasi Puskesmas tersebut. Yang kami sajikan di sini hanya merupakan garis-garis besar dari pelaksanaan Akreditasi Puskesmas yang kami ambil dari berbagai sumber.

Apa Itu Akreditasi Puskesmas? Pengertian: Akreditasi adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh lembaga eksternal terhadap hasil penilaian kesesuaian proses dengan standar yang berlaku (digunakan). Akreditasi Puskesmas adalah suatu pengakuan terhadap hasil dari proses penilaian eksternal, oleh Komisioner Akreditasi terhadap Puskesmas, apakah sesuai dengan standar akreditas yang ditetapkan.

Standar Akreditasi Puskesmas: Standar

Akreditasi

Puskesmas

terdiri

dari

3

bagian

dan

1. Standar istrasi dan Manajemen, terdiri dari:  Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) 

Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas(KMP)



Bab III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP) 2. Standar Program Puskesmas  Bab IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS) 

Bab V. Kepemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP)



Bab VI. Sasaran Kinerja dan MDG’s (SKM) 3. Standar Pelayanan Puskesmas  Bab VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) 

Bab VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK)



Bab IX. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)

9

bab:

Dasar Hukum Akreditasi Puskesmas 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggungjawab, aman, bermutu serta merata dan non diskriminatif.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 49 bahwa setiap dokter/dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran atau kedokteran gigi wajib menyelenggarakan kendali mutu.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193; Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektivitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.  Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012: Pembagian sub sistem upaya kesehatan: 1. Upaya kesehatan 2. Fasyankes 3. Sumber Daya upaya Kesehatan 4. Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan: 1. Pelayanan kesehatan harus diberikan berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan masukan dari Pemerintah Daerah, organisasi profesi, dan/atau masyarakat. 2. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan dilakukan secara berjenjang melalui standarisasi, sertifikasi, lisensi, akreditasi, dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan organisasi profesi dan masyarakat. 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013: pasal 42: 1. Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektivitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya. 2. Penerapan sistem kendali mutu pelayanan Jaminan Kesehatan dilakukan secara menyeluruh meliputi pemenuhan standar mutu Fasilitas Kesehatan, memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang ditetapkan, serta pemantauan terhadap luaran kesehatan Peserta.

3. Ketentuan mengenai penerapan sistem kendali mutu pelayanan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur dengan Peraturan BPJS. Pasal 43: Dalam rangka menjamin kendali mutu dan biaya, Menteri bertanggungjawab untuk: 1. Penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment); 2. Pertimbangan klinis (clinical advisory) dan Manfaat Jaminan Kesehatan; 3. Perhitungan standar tarif; dan 4. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan;

Mengapa Perlu Akreditasi Puskesmas? Isu Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar: 1. Pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah; 2. Puskesmas sebagai ujung tombak dan sekaligus sebagai tolok ukur pelayanan publik di bidang kesehatan, merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan reformasi birokrasi; 3. Penilaian kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas menunjukkan hasil yang belum memenuhi standar kualitas. Penyebab Masalah Mutu: Variasi Proses  Proses tidak diukur dengan baik 

Proses tidak dimonitor dengan baik;



Proses tidak dikendalikan dengan baik;



Proses tidak dipelihara dengan baik;



Proses tidak disempurnakan.

Apa Manfaat Akreditasi Puskesmas? Inilah manfaat akreditasi puskesmas: 1. Memberikan keunggulan kompetitif 2. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fasyankes 3. Menjamin diselenggarakannya pelayanan kesehatan primer kepada pasien dan masyarakat.

4. Meningkatkan pendidikan pada staf Fasyankes primer untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat 5. Meningkatkan pengelolaan risiko baik pada pelayanan pasien baik di Puskesmas maupun fasyankes primer lainnya, dan penyelenggaraan upaya Puskesmas kepada masyarakat 6. Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf fasyankes primer 7. Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja 8. Meningkatkan keamanan dalam bekerja.

Siapakah Pelaksana Akreditasi Puskesmas?     

    





Tim Akreditasi Puskesmas Tim di Puskesmas yang bertanggungjawab menyiapkan Puskesmas dalam memperoleh Akreditasi Puskesmas; Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas; Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan persiapan akreditasi Puskesmas. Tim Pendamping Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tim yang telah dilatih dan ditugaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mendampingi Puskesmas dalam penyelenggaraan akreditasi Tim yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan anggota yang berasal dari pejabat fungsional atau struktural Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau pihak ketiga atau lembaga lain; Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pelatihan Pendamping Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Tim Akreditasi Dinas Kesehatan Provinsi Tim Pelatih Calon Pendamping Akreditasi Terdiri dari Widyaiswara dan staf Dinas Kesehatan Provinsi atau peserta dari individu atau Pihak Ketiga yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi; Kriteria pendidikan dokter dan/atau tenaga kesehatan dengan pendidikan minimal D3 yang masing-masing memiliki kompetensi dalam bidang manajemen kesehatan, program kesehatan dan pelayanan klinis yang akan diakreditasi. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pelatihan TOT/Pelatih Pendamping Akreditasi Puskesmas. Tim Surveyor Tim pelaksana penilaian akreditasi yang ditugaskan oleh Komisi Akreditasi Fasyankes Primer



Terdiri dari Widyaiswara dan staf Dinas Kesehatan Provinsi atau peserta dari individu atau Pihak Ketiga yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi;  Kriteria pendidikan dokter dan/atau tenaga kesehatan dengan pendidikan minimal D3 yang masing-masing memiliki kompetensi dalam bidang manajemen kesehatan, program kesehatan dan pelayanan klinis yang akan di akreditasi.  Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pelatihan TOT/Pelatih Pendamping Akreditasi Puskesmas.

Bagaimana Proses dan Mekanisme Akreditasi Puskesmas? Proses Survei Akreditasi: 1. Survei akreditasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari 2. Jumlah surveyor tergantung pada banyaknya program yang akan diakreditasi 3. Survei berdasarkan pada standar instrumen akreditasi 4. Disusun kesimpulan hasil penilaian akreditasi yang akan dilaporkan kepada Komisi Akreditasi Puskesmas. Proses Penetapan Akreditasi 1. Komisi Akreditasi Puskesmas menerima hasil penilaian/rekomendasi dari tim surveyor 2. Penerbitan sertifikat kelulusan sertifikasi oleh Komisi Akreditasi 3. Pengiriman sertifikat kelulusan akreditasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi; Mekanisme Akreditasi Puskesmas: Perhatikan alur gambar berikut untuk mengetahui mekanisme Akreditasi Puskesmas:

Mekanisme Akreditasi Puskesmas

Keterangan: 1. Pengajuan permohonan akreditasi

2. Cek kesiapan Puskesmas 3. Mengirimkan surat permohonan akreditasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi 4. Meneruskan permohonan kepada Komisi Akreditasi 5. Menugaskan koordinator untuk membentuk tim surveyor 6. Survei Akreditasi 7. Pengiriman hasil survei kepada koordinator surveyor 8. Meneruskan rekomendasi hasil survei kepada Komisi Akreditasi 9. Penerbitan sertifikasi oleh Komisi Akreditasi yang kemudian dikirimkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi 10. Meneruskan sertifikasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 11. Menyerahkan sertifikasi akreditasi kepada Puskesmas atau Klinik.

Kapankah Pelaksanaan Akreditasi? 

Akreditasi Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan usulan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota  Akreditasi Klinik dilaksanakan sesuai dengan usulan Klinik yang bersangkutan 

Pada tahun 2019 akreditasi akan menjadi persyaratan PPK 1 sebagai provider JKN (recredentialing fasilitas primer). Demikianlah yang dapat kami bagikan kepada Mitra Kesehatan Masyarakat, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.

Langkah-Langkah Persiapan Akreditasi Puskesmas Oleh: Amrin Madolan Pada: 8/14/2016

Puskesmas yang akan diakreditasi ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan penyiapan akreditasi dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pendamping Akreditasi Puskesmas dan/atau Pihak Ketiga yang ditunjuk dengan langkah-langkah sebagai berikut:  Lokakarya di Puskesmas selama dua hari efektif untuk menggalang komitmen dan pemahaman tentang Standar dan Instrumen Akreditasi, pembentukan Panitia Persiapan Akreditasi Puskesmas, dan pembentukan kelompok kerja, yaitu Kelompok Kerja Manajemen, Kelompok Kerja Upaya Puskesmas, dan Kelompok Kerja Pelayanan Klinis.  Pendampingan di Puskesmas diikuti oleh seluruh karyawan Puskesmas untuk memahami secara rinci standar dan instrumen akreditasi Puskesmas dan persiapan selfassessment.  Pelaksanaan self-assessment oleh Panitia Persiapan Akreditasi Puskesmas. 

Panitia Persiapan Akreditasi Puskesmas melakukan pembahasan hasil selfassessment bersama Tim Pendamping Akreditasi dan menyusun Rencana Aksi untuk persiapan akreditasi.  Penyiapan Dokumen Akreditasi, dengan tahapan: 1. Identifikasi dokumen yang dipersyaratkan oleh standar akreditasi; 2. Penyiapan tata naskah penulisan dokumen termasuk di dalamnya pengendalian dokumen akreditasi yang meliputi pengaturan tentang kewenangan pemuatan, pemanfaatan dan penyimpanan seluruh dokumen puskesmas; 3. Penyiapan dokumen akreditasi dokumen internal, meliputi: Surat-surat keputusan, pedoman mutu, pedoman-pedoman yang terkait dengan pelayanan, kerangka acuan, standar prosedur operasional (SPO) dan rekam implementasi (dokumen sebagai bukti telusur). Dokumen eksternal yang perlu disediakan. Penyiapan dokumen sebagai regulasi internal tersebut membutuhkan waktu lebih kurang 4 bulan. Selama penyiapan dokumen dilakukan pendampingan lebih kurang sampai dengan 5 kali @ 2 hari. 

Setelah dokumen yang merupakan regulasi internal disusun, berikut dengan program-program kegiatan yang direncanakan, maka dilakukan implementasi sesuai dengan kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan program kegiatan yang direncanakan. Pelaksanaan kegiatan implementasi tersebut diperkirakan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 sampai dengan 6 bulan dengan pendampingan 3 sampai dengan 5 kali @ 2 hari.  Penilaian Prasertifikasi oleh Tim Pendamping Akreditasi, untuk mengetahui kesiapan puskesmas untuk diusulkan dilakukan penilaian akreditasi.



Pengusulan Puskesmas yang siap diakreditasi dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi hasil Penilaian Prasertifikasi oleh Tim Pendamping Akreditasi.

Struktur Standar, Metode Penilaian dan Keputusan Akreditasi Puskesmas Oleh: Amrin Madolan Pada: 8/28/2016

Struktur Standar Akreditasi Puskesmas Struktur standar akreditasi puskesmas terdiri dari 9 Bab, dengan total 802 elemen penilaian, setiap bab akan diuraikan dalam standar, tiap standar akan diuraikan dalam kriteria, tiap kriteria diuraikan dalam elemen penilaian untuk menilai pencapaian kriteria tersebut: 1. Bab I : Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) dengan 59 Elemen Penilaian (EP) 2. Bab II : Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP) dengan 121 Elemen Penilaian (EP); 3. Bab III : Peningkatan Mutu dan Manajemen Risiko (PMMR) dengan 32 Elemen Penilaian (EP); 4. Bab IV : Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi Sasaran (UKMBS) dengan 53 Elemen Penilaian (EP); 5. Bab V : Kepemimpinan dan Manajemen UKM Puskesmas (KMUP) dengan 101 Elemen Penilaian (EP); 6. Bab VI : Sasaran Kinerja MDG's (SKM) dengan 55 Elemen Penilaian (EP); 7. Bab VII : Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) dengan 151 Elemen Penilaian (EP); 8. Bab VIII : Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK) dengan 172 Elemen Penilaian (EP); 9. Bab IX : Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP) dengan 58 Elemen Penilaian (EP).

Metode Penilaian Akreditasi Puskesmas Penilaian akreditasi dilakukan dengan menilai tiap elemen penilaian pada tiap kriteria. Pencapaian terhadap elemen-elemen penilaian pada setiap kriteria diukur dengan tingkatan sebagai berikut: 1. 2. 3.

Terpenuhi : bila pencapaian elemen ≥ 80% dengan nilai 10; Terpenuhi sebagian : bila pencapaian elemen 20% - 79%, dengan nilai 5; Tidak terpenuhi : bila pencapaian elemen < 20%, dengan nilai 0;

Penilaian tiap Bab adalah penjumlahan dari nilai tiap elemen penilaian pada masingmasing kriteria yang ada pada bab tersebut dibagi jumlah elemen penilaian bab tersebut dikalikan 10, kemudian dikalikan dengan 100%.

Keputusan Akreditasi Puskesmas Penetapan keputusan akreditasi puskesmas adalah sebagai berikut: 1. Tidak terakreditasi: Jika pencapaian bab I, II, dan III kurang dari 75% dan Bab IV, V, dan VI kurang dari 60%, Bab VII, VIII dan IX kurang dari 20%; 2. Terakreditasi Dasar: Jika pencapaian nilai Bab I, II, dan III ≥75%, Bab IV, V dan VI ≥60%, Bab VII, VIII dan IX ≥20%; 3. Terakreditasi Madya: jika pencapaian nilai Bab I, II, III , IV, V ≥75%, Bab VI dan VII≥60%, Bab , VIII dan IX ≥20%; 4. Terakreditasi Utama: jika pencapaian nilai Bab I, II, III , IV, V, VI dan VII≥75%, Bab , VIII dan IX ≥60%; 5. Terakreditasi Paripurna : jika pencapaian nilai semua bab ≥75%.

Dokumentasi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Oleh: Amrin Madolan Pada: 8/18/2016

Sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan di FKTP serta sistem penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas perlu dibakukan berdasarkan regulasi internal. Regulasi internal ini disusun dalam bentuk dokumen akreditasi yang harus dipersiapkan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama mandiri untuk memenuhi standar akreditasi. Penyusunan regulasi internal perlu didukung regulasi eksternal yang berupa peraturan perundangan dan pedoman-pedoman yang diberlakukan oleh Kementrian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Organisasi Profesi, yang merupakan acuan bagi Puskesmas dalam menyelenggarakan manajemen Puskesmas, upaya kesehatan masyarakat, dan upaya kesehatan perorangan. Dokumendokumen tersebut sebaiknya ada di Puskesmas/Klinik, dan merupakan dokumen eksternal yang dikendalikan, meskipun dokumen eksternal tersebut tidak merupakan persyaratan dalam penilaian akreditasi.

Dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan dapat dibedakan sebagai berikut:

Dokumen Di Puskesmas 

Penyelenggaraan manajemen Puskesmas: 1. Kebijakan Kepala Puskesmas/Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama; 2. Rencana Lima Tahunan Puskesmas; 3. Pedoman/manual mutu; 4. Pedoman/panduan teknis yang terkait dengan manajemen; 5. Standar Prosedur Operasiona (SPO); 6. Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP): Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK);

7.



Kerangka Acuan Kegiatan.

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas: 1. 2. 3. 4. 5.



Kebijakan Kepala Puskesmas; Pedoman untuk masing-maaya kesehatan masyarakat; Standar Prosedur Operasional (SPO); Rencana Tahunan untuk masing-masing UKM; Kerangka Acuan Kegiatan pada tiap-tiap UKM.

Penyelenggaraan Pelayanan Klinis/Upaya Kesehatan Perorangan: 1. Kebijakan tentang pelayanan klinis; 2. Standar Prosedur Operasional (SPO) klinis; 3. Pedoman pelayanan klinis; 4. Kerangka Acuan terkait dengan Program/Kegiatan Pelayanan Klinis dan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien.

Dokumen di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Lainnya Dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lainnya, seperti klinik pratama dan praktik dokter/dokter gigi mandiri antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Rencana strategik/rencana lima tahunan; Rencana tahunan Kebijakan Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; Pedoman/panduan mutu; Standar Prosedur Operasional (SPO); Panduan-panduan teknis; Kerangka Acuan Kegiatan.

Berbagai bukti pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama perlu menyiapkan rekam implementasi (bukti tertulis kegiatan yang dilaksanakan) dan

dokumen-dokumen pendukung lain, seperti foto copy ijazah, sertifikat pelatihan, sertifikat kalibrasi dan sebagainya.

Sumber: Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar Tahun 2014

Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk Akreditasi Puskesmas/FKTP Oleh: Amrin Madolan Pada: 8/18/2016

Pengertian Istilah prosedur ada beberapa pengertian, diantaranya: 1. Standar Operating Procedures (SPO) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan istrasi pemerintah, (Kepmenpan No. 021 tahun 2008). 2. Instruksi kerja adalah petunjuk kerja terdokumentasi yang dibuat secara rinci dan bersifat instruktif yang dipergunakan oleh pekerja sebagai acuan dalam melaksanakan suatu pekerjaan spesifik agar dapat mencapai hasil yang sesuai persyaratan yang telah ditetapkan (Susilo, 2003). Langkah dalam penyusunan instruksi kerja sama dengan penyusunan prosedur, namun ada perbedaan, instruksi kerja adalah suatu proses yang melibatkan suatu bagian/unit profesi, sedangkan prosedur adalah suatu proses yang melibatkan lebih dari satu bagian/unit/profesi. Prinsip dalam penyusunan prosedur dan instruksi kerja adalah kerjakan yang ditulis, tulis yang dikerjakan, buktikan dan tindaklanjut serta dapat ditelusur hasilnya. 3. Standar Prosedur Operasional (SPO) adalah suatu perangkat instruksi/langkahlangkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu. Istilah ini digunakan di Undang-undang No. 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran dan Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Beberapa istilah prosedur yang sering digunakan yaitu: 1. Prosedur yang telah ditetapkan disingkat Protap; 2. Prosedur untuk panduan kerja (Prosedur Kerja disingkat PK); 3. Prosedur untuk melakukan tindakan; 4. Prosedur penatalaksanaan;

5. Petunjuk pelaksanaan disingkat Juklak; 6. Petunjuk pelaksanaan secara tehnis, disingkat Juknis; 7. Prosedur untuk melakukan tindakan klinis: protokol klinis, Algoritma/Clinical Pathway. Walaupun banyak istilah tentang pengertian prosedur tidak menjadikan salah tapsir maka yang dipergunakan didalam dokumen akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama didalam pembahasan ini adalah "Standar Prosedur Operasional (SPO)". Sedangkan pengertian SPO adalah Suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang di bakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu.

Tujuan Penyusunan SPO Agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten/seragam dan aman, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku.

Manfaat SPO 1. Memenuhi persyaratan standar pelayanan Puskesmas 2. Mendokumentasikan langkah-langkah kegiatan; 3. Memastikan staf Puskesmas memahami bagaimana melaksanakan pekerjaannya. Contoh: SPO Pemberian Informasi, SPO Pemasangan Infus, SPO Pemindahan Pasien dari tempat tidur ke kereta dorong.

Format SPO 1. Format SPO dibakukan agar tidak terjadi banyak format yang digunakan; 2. Format yang dibahas disini merupakan format minimal, oleh karena itu format ini dapat diberi tambahan materi kolom misalnya, nama penyusun SPO, unit yang memeriksa SPO. Untuk SPO tindakan agar memudahkan didalam melihat langkahlangkahnya dengan bagan alir, persiapan alat dan bahan dan lain-lain, namun tidak boleh mengurangi ite-item yang ada di SPO. 3. Contoh format SPO sebagai berikut:

Penjelasan: Penulisan SPO yang harus tetap didalam tabel kotak adalah: nama puskesmas dan logo, judul SPO, nomor dokumen, tanggal diterbitkan, dan tandatangan kepala puskesmas, sedangkan untuk pengertian, tujuan, kebijakan, prosedur/langkahlangkah, dan unit terkait boleh tidak diberi kotak/tabel.

Petunjuk Pengisian SPO 1. Logo yang dipakai adalah logo Pemerintah kabupaten/kota, nama organisasi adalah nama Puskesmas, atau logo dan nama dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 2. Kotak Heading: masing-masing kotak (Puskesmas, judul SPO, No. Dokumen, Nomor Revisi, Halaman SPO, Tanggal Terbit, ditetapkan Kepala Puskesmas) diisi sebagai berikut:  Heading dan kotaknya dicetak pada setiap halaman. Pada halaman pertama kotak heading harus lengkap, untuk halaman-halaman berikutnya kotak heading dapat hanya memuat: kotak nama puskesmas, judul SPO, No. Dokumen, Nomor Revisi dan Halaman.  Kotak Puskesmas/Klinik diberi nama puskesmas dan Logo Pemerintah daerah atau logo dan nama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.  Judul SPO: diberi Judul/nama SPO sesuai proses kerjanya;  No. Dokumen: diisi sesuai dengan ketentuan penomoran yang berlaku di Puskesmas/FKTP yang bersangkutan, dibuat sistematis agar ada keseragaman.  No. Revisi: diisi dengan status revisi, dapat menggunakan huruf. Contoh: dokumen baru diberi huruf A, dokumen revisi pertama diberi huruf B dan seterusnya. Tetapi dapat juga dengan angka, misalnya untuk dokumen baru dapat diberi nomor 0, sedangkan dokumen revisi pertama diberi 1, dan seterusnya.  Halaman: diisi nomor halaman dengan mencantumkan juga total halaman untuk SPO tersebut. misalnya: halaman pertama: 1/5, halaman kedua: 2/5, halaman terakhir 5/5, ini jika SPO ada memiliki 5 halaman.

 SPO diberi penamaan sesuai ketentuan (istilah yang digunakan Puskesmas/FKTP, misalnya SPO, Prosedur, Prosedur tetap, petunjuk pelaksanaan, prosedur kerja dan sebagainya, namun didalam akreditasi Puskesmas dan FKTP memakai istilah SPO.  Tanggal terbit: diberi tanggal sesuai tanggal terbitnya atau tanggal diberlakukannya SPO tersebut.  Ditetapkan Kepala Puskesmas/FKTP: diberi tandatangan Kepala Puskesmas/FKTP dan nama jelasnya.

Isi SPO Isi dari SPO minimal adalah sebagai berikut: 1. Pengertian: yang paling awal diisi adalah Judul SPO adalah, dan berisi penjelasan dan atau definisi tentang istilah yang mungkin sulit dipahami atau menyebabkan salah pengertian/menimbulkan multi persepsi; 2. Tujuan: berisi tujuan pelaksanaan secara spesifik. Kata kunci: "Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk ....". 3. Kebijakan: berisi kebijakan Kepala Puskesmas/FKTP yang menjadi dasar dibuatnya SPO tersebut. Dicantumkan kebijakan yang mendasari SPO tersebut, contoh untuk SPO imunisasi pada bayi, pada kebijakan dituliskan: Keputusan Kepala Puskesmas No. 005/2014 tentang Pelayanan Imunisasi. 4. Referensi: berisikan dokumen eksternal sebagai acuan penyusunan SPO, bisa berbentuk buku, peraturan perundang-undangan, ataupun bentuk lain sebagai bahan pustaka. 5. Langkah-langkah prosedur: bagian ini merupakan bagian utama yang menguraikan langkah-langkah kegiatan untuk menyelesaikan proses kerja tertentu. 6. Unit terkait: berisi unit-unit yang terkait dan atau prosedur terkait dalam proses kerja tersebut. Dari keenam isi SPO sebagaimana diuraikan diatas, dapat ditambahkan antara lain: bagan alir, dokumen terkait, dan sebagainya menyesuaikan dengan format SPO yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, yang penting dalam satu organisasi menggunakan satu format yang seragam.

Diagram Alir/Bagan Alir (Flow Chart) Didalam penyusunan prosedur maupun instruksi kerja sebaiknya dalam langkah-langkah kegiatan dilengkapi dengan diagram alir/bagan alir untuk memudahkan dalam pemahaman langkah-langkahnya. Adapun bagan alir secara garis besar dibagi menjadi dua macam, yaitu diagram alir makro dan diagram alir mikro.



Diagram alir makro, menunjukkan kegiatan-kegiatan secara garis besar dari proses yang ingin kita tingkatkan, hanya mengenal satu simbol yaitu simbol blok:



Diagram alir mikro, menunjukkan rincian kegiatan-kegiatan dari tiap tahapan diagram makro, bentuk simbol sebagai berikut: Awal kegiatan:

Akhir kegiatan:

Simbol keputusan:

Penghubung:

Dokumen:

Arsip:

Tatacara Pengelolaan SPO 1. Agar ditetapkan siapa yang mengelola SPO; 2. Pengelola SPO harus mempunyai arsip seluruh SPO Puskesmas/Klinik; 3. Pengelola SPO agar membuat tatacara penyusunan, penomoran, distribusi, penarikan, penyimpanan, evaluasi dan revisi SPO.

Tatacara Penyusunan SPO

Hal-hal yang perlu diingat: 1. Siapa yang harus menulis atau menyusun SPO; 2. Bagaimana merencanakan dan mengembangkan SPO; 3. Bagaimana SPO dapat dikenali; 4. Bagaimana memperkenalkan SPO kepada pelaksana dari unit terkait; 5. Bagaimana pengendalian SPO: penomoran, revisi yang berkala, dan distribusi kepada siapa.

Syarat Penyusunan SPO 1. Identifikasi kebutuhan, yakni mengidentifikasi apakah kegiatan yang dilakukan saat ini sudah memiliki SPO atau belum, dan bila sudah agar diidentifikasi apakah SPO masih efektif atau tidak, jika belum apakah kegiatan tersebut perlu disusun prosedurnya. 2. Perlu ditekankan bahwa SPO harus ditulis oleh mereka yang melakukan pekerjaan tersebut atau oleh unit kerja tersebut. Tim atau panitia yang ditunjuk oleh kepala Puskesmas/FKTP hanya untuk menanggapi dan mengoreksi SPO tersebut. Hal tersebut sangatlah penting, karena komitmen terhadap pelaksanaan SPO hanya diperoleh dengan adanya keterlibatan personel/unit kerja dalam penyusunan SPO. 3. SPO harus merupakan flow charting dari suatu kegiatan. Pelaksana atau unit kerja agar mencatat proses kegiatan dan membuat alurnya kemudian Tim Mutu diminta memberikan tanggapan. 4. Di dalam SPO harus dapat dikenali dengan jelas siapa melakukan apa, dimana, kapan dan mengapa. 5. SPO jangan menggunakan kalimat majemuk. Subjek, predikat dan ojek harus jelas. 6. SPO harus menggunakan kalimat perintah/instruksi dengan bahasa yang dikenal pemakai; 7. SPO harus jelas, ringkas, dan mudah dilaksanakan. Untuk SPO pelayanan pasien maka harus memperhatikan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan pasien. Untuk SPO profesi harus mengacu kepada standar professi, standar pelayanan, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) kesehatan, dan memperhatikan aspek keselamatan pasien.

Proses Penyusunan SPO 

SPO disusun dengan menggunakan format sesuai dengan panduan penyusunan dokumen akreditasi Puskesmas/FKTP.  Penyusunan SPO dapat dikoordinir oleh tim mutu/tim akreditasi puskesmas/FKTP dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pelaksana atau unit kerja/upaya menyusun SPO dengan melibatkan unit terkait; 2. SPO yang telah disusun oleh pelaksana atau unit kerja disampaikan ke tim mutu/tim akreditasi; 3. Fungsi tim mutu/tim akreditasi Puskesmas didalam penyusunan adalah:  Memberikan tanggapan, mengkoordinir dan memperbaiki SPO yang telah disusun oleh pelaksana atau unit kerja baik dari segi bahasa maupun penulisan;  Mengkoordinir proses pembuatan SPO sehingga tidak terjadi duplikasi SPO/tumpang tindih SPO antar unit;  Melakukan cek ulang terhadap SPO-SPO yang akan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas;  Penyusunan SPO dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan SPO. Untuk SPO pelayanan dan SPO istrasi, untuk melakukan identifikasi kebutuhan SPO bisa dilakukan dengan menggambarkan proses bisnis di unit kerja tersebut atau alur kegiatan dari kerja yang dilakukan di unit tersebut. Sedangkan untuk SPO klinis, identifikasi kebutuhan dilakukan dengan mengetahui pola penyakit yang sering ditangani di unit kerja tersebut. Dari identifikasi kebutuhan SPO dapat diketahui berapa banyak dan macam SPO yang harus dibuat/disusun. Untuk melakukan identifikasi kebutuhan SPO dapat pula dilakukan dengan memperhatikan elemen penilaian pada standar akreditasi, minimal SPO-SPO apa saja yang harus ada. SPO yang dipersyaratkan di elemen penilaian adalah SPO minimal yang harus ada di Puskesmas/FKTP. Sedangkan identifikasi SPO dengan menggambarkan terlebih dahulu proses bisnis di unit kerja adalah seluruh SPO secara lengkap yang harus ada di unit kerja tersebut;  Mengingat SPO merupakan flow charting dari proses kegiatan maka untuk memperoleh pengertian yang jelas bagi subyek, penulisan SPO adalah dimulai dengan membuat flow chart dari kegiatan yang dilaksanakan. Caranya adalah membuat diagram kotak sederhana yang menggambarkan langkah penting dari seluruh proses. Setelah dibuatkan diagram kotak maka diuraikan kegiatan masing-masing kotak dan dibuat alurnya.  Semua SPO harus ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/Kepala Klinik.  Agar SPO dapat dikenali oleh pelaksana maka perlu dilakukan sosialisasi SPO-SPO tersebut dan bila SPO tersebut rumit maka untuk melaksanakan SPO tersebut perlu dilakukan pelatihan.

Hal-Hal yang Memengaruhi Keberhasilan Penyusunan SPO



Adanya komitmen dari Kepala Puskesmas/FKTP yang terlihat dengan adanya dukungan fasilitas dan sumber daya.  Adanya fasilitator/petugas yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menyusun SPO;  Adanya target waktu yaitu ada target dan jadwal yang disusun dan disepakati;  

Adanya pemantauan dan pelaporan kemajuan penyusunan SPO. Tatacara penomoran SPO Penomoran SPO maupun dokumen lainnya diatur pada kebijakan pengendalian dokumen dengan ketentuan: 1. Semua SPO harus diberi nomor; 2. Puskesmas/FKTP agar membuat kebijakan tentang pemberian nomor untuk SPO sesuai dengan tata naskah yang dijadikan pedoman; 3. Pemberian nomor mengikuti tata naskah Puskesmas/FKTP, atau ketentuan penomoran yang khusus untuk SPO (bisa menggunakan garis miring atau dengan sistim digit). Pemberian nomor sebaiknya dilakukan secara terpusat.



Kode-Kode dapat dipergunakan untuk pemberian nomor, seperti contoh berikut: 1. Kode unit kerja: masing-masing unit kerja di Puskesmas/FKTP mempunyai kode sendiri-sendiri yang dapat berbentuk angka atau huruf. Sebagai contoh pada Program Bab VI, dengan VI/SPO/KIAKB, dan lain sebagainya (namun tergantung didalam pedoman tata naskah yang berlaku); 2. Nomor urut SPO adalah urutan nomor SPO di dalam unit kerja upaya Puskesmas/FKTP; 3. Satu SPO dipergunakan oleh lebih dari ssatu unit yang berbeda misalnya SPO rujukan pasien maka diberi kolom unit terkait/unit pemakai SPO.

Tatacara Penyimpanan SPO 1. Penyimpanan adalah bagaimana SPO tersebut disimpan; 2. SPO asli (master dokumen/SPO yang sudah dinomori dan sudah ditandatangani) agar disimpan di sekretariat Tim Akreditasi Puskesmas/FKTP atau Bagian Tata Usaha Puskesmas/FKTP, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di organisasi tersebut tentang tata cara pengarsipan dokumen yang diatur dalam tata naskah. Penyimpanan SPO yang asli harus rapi sesuai metode pengarsipan sehingga mudah dicari kembali bila diperlukan. 3. SPO fotocopy disimpan di masing-masing unit upaya Puskesmas/FKTP dimana SPO tersebut dipergunakan. Bila SPO tersebut tidak berlaku lagi atau tidak dipergunakan maka unit kerja wajib mengembalikan SPO sudah tidak berlaku tersebut ke sekretariat mutu atau Bagian Tata Usaha sehingga di unit kerja hanya ada SPO yang berlaku saja. Sekretariat Tim Mutu atau bagian Tata Usaha organisasi dapat memusnahkan fotocopy SPO yang tidak berlaku tersebut, namun untuk SPO yang asli agar tetap disimkpan,

dengan lama penyimpanan sesuai ketentuan dalam ketentuan retensi dokumen yang berlaku di Puskesmas/FKTP; 4. SPO di unit upaya Puskesmas/FKTP harus diletakan ditempat yang mudah dilihat, mudah diambil, dan mudah dibaca oleh pelaksana.

Tatacara Pendistribusian SPO 1. Distribusi adalah kegiatan atau usaha menampaikan SPO kepada unit upaya atau pelaksana yang memerlukan SPO tersebut agar dapat digunakan sebagaimana panduan dalam melaksanakan kegiatannya. Kegiatan ini dilakukan oleh tim mutu atau bagian Tata Usaha Puskesmas/FKTP sesuai pedoman tata naskah. 2. Distribusi harus memakai ekspedisi dan/atau formulir tanda terima. 3. Distribusii SPO bisa hanya untuk unit kerja tertentu tetapi bisa juga untuk seluruh unit kerja lainnya. 4. Bagi Puskesmas/Klinik yang sudah menggunakan e-file maka distribusi SPO bisa melalui jejaring area local, dan diatur kewenangan otoritasi disetiap unit kerja, sehingga unit kerja dapat mengetahui batas kewenangan dalam membuka SPO.

Evaluasi SPO

    

Evaluasi SPO dilakukan terhadap isi maupun penerapan SPO. 1. Evaluasi penerapan/kepatuhan terhadap SPO dapat dilakukan dengan menilai tingkat kepatuhan terhadap langkah-langkah dalam SPO. Untuk evaluasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan daftar tilik/check list. 2. Daftar tilik adalah daftar urutan kerja (actions) yang dikerjakan secara konsisten, diikuti dalam pelaksanaan suatu rangaian kegiatan, untuk diingat, dikerjakan dan diberi tanda (check-mark). 3. Daftar tilik merupakan bagian dari sestem manajemen mutu untuk mendukung standarisasi suatu proses pelayanan. 4. Daftar tilik tidak dapat digunakan untuk SPO yang kompleks; 5. Daftar tilik digunakan untuk mendukung, mempermudah pelaksanaan dan memonitor SPO bukan untuk menggantikan SPO itu sendiri. Langkah-langkah Menyusun Daftar Tilik Langkah awal menyusun daftar tilik dengan melakukan identifikasi prosedur yang membutuhkan daftar tilik untuk mempermudah pelaksanaan dan monitoringnya. Gambaran flow-chart dari prosedur tersebut; Buat daftar kerja yang harus dilakukan; Susun urutan kerja yang harus dilakukan; Masukan dalam daftar tilik sesuai dengan format tertentu; Lakukan uji-coba;



Lakukan perbaikan daftar tilik;



Standarisasi daftar tilik;



Daftar tilik untuk mengecek kepatuhan terhadap SPO dalam langkah-langkah kegiatan, dengan rumus sebagai berikut: Evaluasi Isi SPO  Evaluasi SPO dilaksanakan sesuai kebutuhan dan minimal sekali dalam dua tahun yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja.  Hasil evaluasi: SPO masih tetap bisa dipergunakan, atau SPO tersebut perlu diperbaiki/direvisi. Perbaikan/Revisi isi SPO bisa dilakukan sebagian atau seluruhnya.  Perbaikan/revisi perlu dilakukan bila: 1. Alur SPO sudah tidak sesuai dengan keadaan yang ada; 2. Adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pelayanan kesehatan; 3. Adanya perubahan organisasi atau kebijakan baru; 4. Adanya perubahan fasilitas. 

Penggantian Kepala Puskesmas, bila SPO memang masih sesuai/dipergunakan maka tidak perlu direvisi. Sumber: Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar Tahun 2014

Akreditasi Puskesmas dan Ketersediaan Sumber Daya di Puskesmas Oleh: Amrin Madolan Pada: 7/18/2016

Melakukan akreditasi puskesmas merupakan hal yang wajib bagi setiap puskesmas sebagaimana yang telah diatur dalam Permenkes Nomor 46 Tahun 2015. Batas akhir pelaksanaan akreditasi puskesmas yaitu pada tahun 2019. Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi puskesmas di seluruh Indonesia masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi sarana prasarana, ketenagaan maupun pembiayaan terutama bagi puskesmas-puskesmas yang berada di daerah terpencil dan tidak menutup

kemungkinan juga masih ditemukan pada puskesmas pedesaan yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Dari hal tersebut diatas, maka saya membuat tulisan ini sebagai bahan yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam mempersiapkan pelaksanaan akreditasi puskesmas. Tulisan ini kami beri judul "Akreditasi Puskesmas dan Ketersediaan Sumber Daya di Puskesmas". Yang kami maksudkan sumber daya disini adalah menyangkut Ketersediaan Sumber Daya Tenaga serta Sumberdaya Sarana dan Prasarana di Puskesmas.

Sumber Daya Tenaga Ketersediaan tenaga di Puskesmas menjadi salah satu elemen dalam pelaksanaan akreditasi di puskesmas. Mengenai ketenagaan tersebut telah diatur dalam permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas yang mana jumlah dan spesifikasi dari tenagatenaga yang dibutuhkan juga telah diatur secara lengkap untuk masing-masing kriteria puskesmas. Masalahnya, apakah seluruh puskesmas di seluruh Indonesia khususnya di daerah terpencil telah memiliki tenaga dokter, dokter gigi dan beberapa jenis tenaga sebagaimana yang dicantumkan pada Permenkes tersebut? Salah satu kasus yang ditemukan, ada puskesmas yang tidak teregistrasi hanya karena tidak memiliki jenis tenaga tertentu. Sementara syarat utama untuk melakukan akreditasi adalah puskesmas tersebut harus telah di registrasi di Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Dengan uraian tersebut, kita pasti bisa menyimpulkan apa yang terjadi pada Puskesmas di daerah-daerah terpencil.

Sumber Daya Sarana dan Prasarana Ketersediaan sarana dan prasarana di puskesmas juga merupakan bagian yang akan mendukung terlaksananya Akreditasi Puskesmas. Standar peralatan yang harus ada di Puskesmas juga telah di atur pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014. Seperti halnya pada sumber daya tenaga, sumber daya sarana dan prasarana juga terdapat berbagai kekurangan pada puskesmas di daerah-daerah terpencil sehingga kita juga tahu apa akibat dari kekurangan tersebut. Namun, apakah dengan hal tersebut dapat terpenuhi sampai akhir 2019? Ataukah ini akan menjadi bumerang bagi pelaksanaan akreditasi puskesmas bagi puskesmas-puskesmas di yang berada di daerah-daerah terpencil? Jawabannya ada pada kita semua yang akan menyimpulkan.

Terima kasih telah berkunjung pada blog sederhana ini, semoga bermanfaat.

Persyaratan Puskesmas Berdasarkan PMK No. 75 Tahun 2014 Oleh: Amrin Madolan Pada: 2/14/2016

Seperti yang kami janjikan sebelumnya pada pembahasan Prinsip Penyelenggaraan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Puskesmas Berdasarkan PMK No. 75 Tahun 2014 maka kali ini kami bagikan informasi mengenai Persyaratan Puskesmas Berdasarkan PMK No. 75 Tahun 2014. Baiklah kita langsung saja pada topik pembahasan sebagai berikut:

Persyaratan Puskesmas Di dalam PMK No. 75 Tahun 2014 disebutkan bahwa: Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan, dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (Satu) puskesmas; yang mana kondisi tertentu dimaksud ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas. Pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian dan laboratorium.

Persyaratan Lokasi: Lokasi pendirian puskesmas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. geografis; b. aksesibilitas untuk jalur transportasi; c. kontur tanah; d. fasilitas parkir; e. fasilitas keamanan; f. ketersediaan utilitas publik; g. pengelolaan kesehatan lingkungan; dan h. kondisi lainnya. Selain persyaratan tersebut, pendirian Puskesmas harus memperhatikan ketentuan teknis pembangunan bangunan gedung negara

Persyaratan Bangunan:

Bangunan Puskesmas harus memenuhi persyaratan yang meliputi: 1. Persyaratan istratif, persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, serta persyaratan teknis bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Bersifat permanen dan terpisah dengan bangunan lain; dan 3. Menyediakan fungsi, keamanan, kenyamanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan serta kemudahan dalam memberi pelayanan bagi semua orang termasuk yang berkebutuhan khusus, anak-anak dan lanjut usia Selain bangunan Bangunan Puskesmas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, setiap Puskesmas harus memiliki bangunan rumah dinas Tenaga Kesehatan yang didirikan dengan mempertimbangkan aksesibilitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan.

Persyaratan Prasarana: Puskesmas harus memiliki prasarana yang berfungsi paling sedikit terdiri atas: a. sistem penghawaan (ventilasi); b. sistem pencahayaan; c. sistem sanitasi; d. sistem kelistrikan; e. sistem komunikasi; f. sistem gas medik; g. sistem proteksi petir; h. sistem proteksi kebakaran; i. sistem pengendalian kebisingan; j. sistem transportasi vertikal untuk bangunan lebih dari 1 (satu) lantai; k. kendaraan Puskesmas keliling; dan l. kendaraan ambulans.

Persyaratan Peralatan: Peralatan kesehatan di Puskesmas harus memenuhi persyaratan: a. standar mutu, keamanan, keselamatan; b. memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang.

Persyaratan Sumber Daya Manusia: Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan. Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas

wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja. Jenis Tenaga Kesehatan sedikit terdiri atas: a. dokter atau dokter layanan primer; b. dokter gigi; c. perawat; d. bidan; e. tenaga kesehatan masyarakat; f. tenaga kesehatan lingkungan; g. ahli teknologi laboratorium medik; h. tenaga gizi; dan i. tenaga kefarmasian. Tenaga non kesehatan harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, istrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di Puskesmas. Tenaga Kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja. Setiap Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Demikianlah yang dapat kami bagikan kepada Mitra Kesehatan Masyarakat tentangPersyaratan Puskesmas Berdasarkan PMK No. 75 Tahun 2014, pada pembahasan berikutnya kami akan membagikan informasi tentang Kategori Puskesmas Berdasarkan PMK No. 75 Tahun 2014.

Upaya Kesehatan yang Dilaksanakan Di Puskesmas Berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 Oleh: Amrin Madolan Pada: 6/26/2016

Upaya kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 secara umum terdiri dari: 1. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama; 2.

Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama.

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Tingkat Pertama Pada UKM tingkat pertama terdiri dari: UKM Esensial dan UKM Pengembangan.

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten/kota bidang kesehatan. UKM Esensial terdiri dari: 1. Pelayanan Promosi Kesehatan; 2.

Pelayanan Kesehatan Lingkungan;

3.

Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana;

4.

Pelayanan Gizi; dan

5.

Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan merupakan kegiatan yang memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas.

Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) Tingkat Pertama Sebagaimana dalam pasal 37 Permenkes Nomor 75 Tahun 2014, disebutkan bahwa Upaya Kesehatan Perseorangan Tingkat Pertama dilaksanakan dalam bentuk: 1. Rawat jalan; 2.

Pelayanan Gawat Darurat;

3.

Pelayanan satu hari (one day care);

4.

Home care; dan/atau

5.

Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional dan standar pelayanan.

Mitra Kesehatan Masyarakat

Untuk melaksanakan upaya kesehatan sebagaimana tersebut di atas, puskesmas harus menyelenggarakan: 1. Manajemen Puskesmas; 2.

Pelayanan Kefarmasian;

3.

Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat; dan

4.

Pelayanan Laboratorium.

Demikianlah yang dapat kami bagikan kepada Mitra Kesehatan Masyarakat tentangUpaya Kesehatan yang Dilaksanakan Di Puskesmas Berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun 2014, semoga dapat bermanfaat.

BUKU PEDOMAN WAJIB YANG HARUS DIMILIKI SEBELUM AKREDITASI PUSKESMAS Tyanstory 08:26 Add Comment BUKU PEDOMAN,

Mau tidak mau semua Puskesmas di Indonesia harus mempersiapkan diri dalam rangka akreditasi Puskesmas sebagai salah satu syarat kerjasama dengan JKN atau BPJS. maka dari itu disinilah tempat untuk semua Puskesmas di indonesia bisa berbagi, saling sharing mengenai buku pedoman dan materi akreditasi di puskesmas. Tentu semua ingin belajar namun kadang materi yang dibutuhkan kurang tersedia di Puskesmas sendiri. dan ketika kita cari di internet kita juga kesulitan untuk mennya.

buku akreditasi puskesmas pdf

Di bi kami akan memberikan beberap buku pedoman wajib bagi anda yang kami usahakan selalu bisa kami update setiap hari dan bulannya. namun juga bukan berarti anda yang sudah pandai bisa transfer ilmu dan jangan pelit kepada teman Puskesmas lain yang masih membutuhkan. Berikut ini buku wajib yang harus anda pelajari sebelum melangkah ke akreditasi : 1. standart akreditasi puskesmas pdf tahun 2014 2. Permenkes No 75 tahun 2014 tentang sarpras Puskesmas. 3. Permenkes No 46 tahun 2015 tentang AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK PRATAMA, TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER, DAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI (Terbaru) 4. Silahkan di baca dahulu Peraturan BPJS Norma Kapitasi No 02 Thn 2015 (Terbaru) 5. Materi Manajemen Puskesmas 6. Draft contoh Penyusunan Manual Mutu Puskesmas 7. Buku Instrumen/ Elemen Penilaian tiap BAB Akreditasi Puskesmas 8. Buku saku permenkes no 75 tahun 2014 9. Buku Pedoman penyusunan dokumen akreditasi Puskesmas tahun 2015 (update) Buku diatas adalah update terbaru terutama mengenai elemen penilaian akreitasi terbaru tahun 2015. Dan berita hangat mengenai Peraturan BPJS tentang norma kapitasi juga kami cantumkan. Semoga bermanfaat bagi anda yang membutuhkan.