PENGELOLAAN OBAT
DinkesKab Pekalongan
SOP
No. Dokumen Tanggal terbit No. Revisi Tgl. MulaiBerlaku Halaman
: 800/C/SOP/VIII/2017/432 : :00 : : 1/1
Puskesmas Sragi I
Tanda Tangan: Ditetapkan oleh: Kepala Puskesmas Sragi I
a. Pengertian
b. Tujuan c. Kebijakan d. Referensi
e. Prosedur/ Langkahlangkah
dr. Asit Widyastuti NIP:197106122003122007
Pengelolaan obat adalah serangkaian proses meliputi kegiatan perencanaan dan permintaan, penerimaan, penyimpanan dan distribusi, pencatatan dan pelaporan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pengelolaan obat yang benar dan sesuai SK Keputusan Kepala Puskesmas Sragi I nomor 800/C/SK/VIII/2017/431 tentang Pengelolaan Obat 1. Materi pelatihan manajemen kefarmasian di puskesmas Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dan Alat Kementrian Kesehatan RI bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) 2010 2. Pedoma Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI 2006 3. Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 74 tahun 2016 1. Perencanaan Petugas melakukan perencanaan kebutuhan obat untuk setiap tahunnya dengan memperhitungkan rata-rata pemakaian tahun sebelumnya, waktu tunggu serta buffer stock, serta stok obat yang ada di puskesmas 2. Permintaan rutin a. Petugas melakukan permintaan obat berdasarkan rencana kebutuhan obat tahunan yang sudah dilaporkan sebelumnya kepada Dinas Kesehatan untuk meminimalisir penggunaan obat yang tidak bertanggung jawab b. Petugas melakukan perhitungan kebutuhan obat untuk periode yang telah ditentukan c. Petugas mengajukan permintaan obat di puskesmas yang disetujui oleh Kepala Puskesmas kepada
3.
4.
5.
6.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan menggunakan format LPLPO d. Petugas melakukan permintaan rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh UPT Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Permintaan khusus Petugas melakukan permintaan obat diluar jadwal yang telah ditentukan apabila ada hal-hal khusus seperti kebutuhan meningkat, kekosongan obat serta kejadian luar biasa Penerimaan a. Petugas penerimaan obat wajib melakukan pengecekan terhadap obat-obat yang diserahkan, mencakup jenis, jumlah, kemasan, bentuk obat sesuai dengan isi dokumen (LPLPO) b. Petugas penerima obat menandatangani LPLPO beserta dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan obat dengan diketahui oleh kepala puskesmas c. Petugas penerima dapat menolak apabila terdapat kekurangan dan kerusakan obat Penyimpanan a. Petugas melakukan penyimpanan obat dengan cara obat disusun sesuai farmakologis b. Petugas melakukan penyimpanan dengan sistem FIFO dan FEFO, obat disimpan pada rak, obat yang disimpan di atas lantai harus diletakkan di atas palet c. Petugas menyimpan serum / vaksin / suppositoria / reagen dalam lemari pendingin d. Petugas melakukan pengamatanterhadap mutu obat selama masa penyimpanan Pendistribusian a. Petugas melakukan pendistribusian dalam rangka memenuhi kebutuhan sub unit-sub unit pelayanan kesehatan seperti sub unit pelayanan kesehatan di lingkungan puskesmas yaitu : stok kecil, ruang perawatan, laboratorium, poned, poli gigi, pusling, posyandu b. Petugas melakukan pendistribusian berdasarkan permintaan sesuai dengan LPLPO dari sub unit terkait ke stok besar c. Petugas menyerahkan obat bersama LPLPO sub unit pelayanan yang telah diketahui kepala puskesmas
f. Unit terkait g. Diagram alir
beserta dokumen lainnya 7. Pencatatan dan pelaporan a. Pencatatan i. Petugas melakukan pencatatan setiap obat yang diterima dan dikeluarkan dari gudang di dalam buku penerimaan dan kartu stok ii. Petugas melakukan pencatatan setiap hari, jumlah obat yang dikeluarkan pada pasien pada buku pencatatan obat harian untuk di puskesmas maupun sub unit pelayanan b. Pelaporan i. Petugas membuat pelaporan penggunaan dan permintaan obat berdasarkan kartu stok obat dan catatan harian penggunaan obat baik di puskesmas maupun sub unit pelayanan (kompilasi data LPLPO sub unit) ii. Petugas membuat pelaporan LPLPO ke Dinas Kesehatan lewat UPT Instalasi Farmasi yang diketahui oleh kepala puskesmas dan dikirim paling lambat tanggal 10 tiap bulannya Semua sub unit pelayanan farmasi, instalasi farmasi kabupaten